Sektor Penerbangan Israel Terpukul Keras, Rugi Hampir Rp 500 Miliar Gegara Perang Gaza
TRIBUNNEWS.COM – Sektor penerbangan pendudukan Israel terpukul keras.
Satu di antara pundi-pundi uang negara pendudukan itu dilaporkan mengalami kerugian sebesar 105 juta shekel (sekitar USD 28,8 juta atau hampir Rp 500 miliar atau setara Rp 466,47 miliar) pada tiga kuartal pertama tahun 2024.
Statistik ini dirilis oleh Otoritas Bandara Israel (IAA) pada Senin (30/12/2024).
Pengumuman itu bertepatan dengan banyak pembatalan penerbangan yang terus berlanjut oleh banyak maskapai penerbangan Barat yang melayani rute ke dan dari Tel Aviv.
IAA menyoroti kerugian operasional yang terjadi sebagai akibat langsung dari aksi militer yang berkelanjutan di Gaza dan penurunan substansial dalam operasi penerbangan internasional.
Laporan menunjukkan bahwa sekitar 13,8 juta penumpang melewati Bandara Ben Gurion di Tel Aviv selama tahun 2024, yang mencerminkan penurunan signifikan sebesar 34 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Selain itu, IAA mencatat penurunan pengeluaran selama sembilan bulan pertama tahun 2024, turun sekitar 16 persen dari tahun 2023, dengan total sekitar 2,3 miliar shekel (USD 630 juta).
Mengingat perkembangan ini, otoritas berencana untuk menerapkan pemotongan tambahan sebesar 10 persen dalam pengeluarannya untuk tahun 2025.
Menurut Passport News, situs web penerbangan “Israel”, IAA memutuskan untuk mempertahankan tarif sewa pada level saat ini untuk tahun 2025.
Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap berkurangnya aktivitas di Bandara Ben Gurion, termasuk penurunan bisnis untuk toko bebas bea dan penyewa lainnya.
Tel Aviv dilanda kepanikan dan kerusakan usai diserang rudal canggih dilaporkan dilakukan oleh Hizbullah, Lebanon. Warga Israel terluka dan tewas. (Tangkap layar Al Mayadeen) ((Tangkap layar Al Mayadeen))
600.000 Warga Israel Tinggalkan Negara Tersebut
Perang dilaporkan telah membentuk masa depan Israel, dengan gelombang emigrasi besar-besaran dan kemampuan militer yang berkurang.
Ketika perang melawan Gaza dan Lebanon membentang hingga bulan kelima belas, Israel menghadapi krisis.
Krisis tersebut tidak hanya di medan perang, namun juga di dalam perbatasannya sendiri, menurut laporan Al Jazeera.
Dalam laporan mereka, para penulis mengutip angka Otoritas Perumahan dan Imigrasi Israel, yang menyatakan bahwa 600.000 orang Israel telah meninggalkan negara itu sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
Hal itu menandai gelombang emigrasi terbesar sejak pembentukan Israel pada 1948.
Alasan emigrasi massal ini, mereka memiliki pendapat yang beragam.
Dikatakan dalam laporan konflik militer yang sedang berlangsung, ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya kekhawatiran keamanan telah mendorong banyak orang, terutama di sektor profesional dan akademis, untuk pindah ke luar negeri.
Negara-negara seperti Kanada dan beberapa negara Eropa Timur telah menjadi tujuan utama.
Mengutip Palestine Chronicle, Kanada melaporkan peningkatan 500 persen dalam visa kerja sementara yang diberikan kepada Israel dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Para peneliti dan ilmuwan, khususnya, telah menjadi salah satu kelompok terbesar yang mencari perlindungan di luar negeri.
Karena banyak yang merasa bahwa situasi keamanan Israel yang bergejolak dan ketidakpastian ekonomi bisa saja menjadi faktor tidak terpenuhinya ambisi profesional mereka.
Eksodus massal ini bukan hanya kerugian pribadi bagi mereka yang pergi tetapi juga merupakan krisis yang lebih dalam untuk tujuan demografis Israel.
Helmy Moussa, seorang ahli urusan Israel, mencatat dalam laporan bahwa migrasi terbalik ini merusak salah satu cita-cita dasar Zionisme.
Yakni “bersahabat dari orang-orang buangan.”
Aspirasi negara Yahudi untuk menjadi surga global bagi orang Yahudi sedang sangat ditantang oleh arus keluar warganya sendiri.
(oln/rntv/*)
