Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Kekuatan Paspor Indonesia Kalah Dibanding Singapura dan Malaysia, Imigrasi RI Akan Lakukan Ini – Halaman all

    Kekuatan Paspor Indonesia Kalah Dibanding Singapura dan Malaysia, Imigrasi RI Akan Lakukan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI merespons soal masih jauhnya tingkat keamanan paspor Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia.

    Kekiniannya, Henley & Partners yang merupakan perusahaan konsultan residensi mengeluarkan daftar peringkat Henley Pasport Index.

    Peringkat indeks ini didasarkan pada jumlah destinasi negara yang dapat diakses dengan menggunakan paspor tanpa Visa atau kekuatan dari paspor tersebut.

    Hasilnya, kekuatan Paspor Indonesia berada di peringkat 65 dunia, berbanding jauh dengan Singapura yang menduduki peringkat 1 dan Malaysia peringkat 11.

    Menyikapi hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andriyanto mengatakan, pihaknya akan merilis paspor baru dengan tingkat kekuatan yang lebih baik pada Agustus mendatang.

    “Kita merencanakan akan merubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada bulan Agustus,” kata Agus dalam jumpa pers Hari Bakti Imigrasi ke-75 tahun di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Kata dia, salah satu pembaruan yang nantinya akan ada dalam paspor Indonesia yakni soal pemenuhan standarisasi tingkat Internasional.

    Dengan begitu, diharapkan oleh Agus, ke depan kualitas dari Paspor Indonesia mendatang bisa lebih baik dibandingkan dua tahun belakangan ini.

    “Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia,” ujar Agus.

    “Jadi mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks rasio,” tandas dia.

    Sebagai informasi, saat ini paspor Indonesia hanya bisa mengakses 76 destinasi tanpa menggunakan visa.

    Sementara itu, untuk Singapura berada di peringkat 1 dengan 195 dari 199 destinasi global tanpa Visa.

    Setelahnya, Malaysia yang berada di peringkat ke-11 dunia dan kedua di ASEAN paspornya bisa bebas visa ke 183 destinasi.

    Di urutan ketiga ASEAN dan ke 19 dunia ada Brunei Darussalam dengan paspor bebas visa ke 166 destinasi.

    Selanjutnya, ada Timor Leste yang berada di peringkat ke-51 dengan paspor bebas visa ke 97 destinasi.

     

  • India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    New Delhi –

    Ketegangan diplomatik antara India dan Bangladesh semakin meruncing. Kini, pemerintah di New Delhi dikabarkan memangkas kuota visa bagi warga Bangladesh secara drastis.

    Hubungan kedua negara meregang sejak kerusuhan politik yang menjatuhkan pemerintahan lama pada bulan Agustus silam. Amukan demonstran memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dan mendapat suaka di India.

    Sejak itu, Komisi Tinggi India di Dhaka menutup kantor-kantor konsuler di penjuru Bangladesh. Warga akibatnya tidak lagi bisa leluasa mengajukan permohonan visa. Pada September, kedutaan India mengembalikan 20.000 paspor milik warga Bangladesh yang masih diproses ketika penundaan layanan konsuler diberlakukan.

    Ketegangan di antara jiran

    Perselisihan antara India dan Bangladesh semakin bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, terutama karena masalah pengelolaan perbatasan.

    India mengumumkan rencana membangun tembok di lima lokasi di sepanjang perbatasan. Akibatnya, duta besar India Pranay Verma dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

    India merespons dengan memanggil Dubes Bangladesh Md. Nural Islam dan menegaskan kembali bahwa langkah-langkah keamanan perbatasannya sejalan dengan perjanjian yang ada.

    Kebuntuan tersebut telah menyebabkan gangguan signifikan pada arus perjalanan, memicu pembatalan pemesanan dan penurunan jumlah omset.

    Imbas bagi pelajar dan wisatawan medis

    Menurut kedutaan India, jumlah aplikasi visa harian telah turun dari lebih dari 7.000 menjadi 500-700 permohonan, tanpa indikasi jelas kapan situasi akan kembali normal.

    India menawarkan 15 kategori visa ke Bangladesh, yang mencakup “visa jurnalis, riset dan layanan darurat”.

    “Kami terus memantau situasi dan saat keadaan kembali normal, kami akan memulai operasi visa penuh,” kata seorang pejabat kementerian luar negeri kepada DW.

    Pejabat lain mengatakan kepada DW, dengan syarat anonim, bahwa penerbitan layanan visa yang tepat akan ditunda untuk sementara waktu.

    Antrian wisatawan medis

    Kisruh antarjiran di Asia Selatan juga berdampak pada pariwisata medis. Banyak warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat. Rejim visa liberal di India juga memungkinkan pemegang visa medis membawa keluarga atau teman selama perawatan.

    CareEdge Ratings, sebuah kelompok analisis industri di Mumbai, mencatat penurunan jumlah pasien Bangladesh di rumah sakit besar di India, yang berkisar antara 25% hingga 40%.

    Artinya, semakin sedikit wisatawan medis Bangladesh yang bepergian ke kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bengaluru.

    Pembatasan tersebut telah berdampak signifikan pada ribuan pasien Bangladesh yang bergantung pada layanan medis India yang hemat biaya. Banyak yang mencari pilihan pengobatan alternatif di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Turki.

    “Pembatasan mobilitas antarnegara sering kali merupakan dampak dari perbedaan pendapat politik. India dan Bangladesh perlu melakukan dialog yang lebih panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perubahan pemerintahan di Bangladesh,” kata Ajay Bisaria, mantan utusan untuk Pakistan, kepada DW.

    “Pada akhirnya, ini tentang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah masalah yang mudah diatasi, tetapi beberapa memberi dan menerima, dialog dan negosiasi akan diperlukan untuk mempromosikan mobilitas dan meringankan rezim visa pada tahun 2025,” lanjutnya.

    Mahasiswa hadapi masalah logistik

    Penundaan layanan visa India juga berdampak kepada pelajar Bangladesh yang ingin pergi ke Eropa. Pasalnya, tidak sedikit negara Eropa yang belum memiliki perwakilan di Bangladesh, seperti Finlandia, Rumania, dan Republik Ceko.

    Akibatnya, calon pelajar di Bangladesh harus melakukan perjalanan ke India untuk pengajuan aplikasi visa dan otentikasi identitas di sana.

    Persyaratan ini menjadi mimpi buruk logistik, karena banyak mahasiswa tidak dapat memperoleh visa India.

    Lebih dari 1.500 mahasiswa Bangladesh telah menerima surat penawaran universitas tetapi terjebak dalam ketidakpastian, karena tidak dapat menyelesaikan aplikasi visa secara tepat waktu.

    Selama pertemuan dengan diplomat UE pada bulan Desember, Muhammad Yunus, kepala penasihat pemerintah sementara Bangladesh, mendesak negara-negara Eropa untuk merelokasi pusat visa mereka dari New Delhi ke Dhaka atau ke negara tetangga lainnya, demi memudahkan pengajuan visa.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

  • Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, kembali menegaskan keputusannya untuk mengajukan tuduhan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

    Dalam wawancara dengan Reuters, Khan menekankan bahwa Israel belum menunjukkan ‘upaya nyata’ untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang diarahkan pada pemimpin negara tersebut.

    Dengan keputusan Khan ini tentunya menjawab sanksi yang diberikan oleh DPR Amerika Serikat pekan lalu.

    Di mana pada saat itu, DPR AS memberikan suara untuk memberikan sanksi kepada ICC sebagai bentuk protes terkait surat penangkapan terjadap Netanyahu.

    Para legislator di majelis rendah Kongres AS meloloskan “Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah” dengan margin yang sangat besar, 243 berbanding 140, pada hari Kamis sebagai sinyal dukungan yang kuat bagi Israel.

    Sebanyak 45 anggota Demokrat bergabung dengan 198 anggota Republik dalam mendukung RUU tersebut. 

    Sanksi tersebut akan mencakup pembekuan aset properti, serta penolakan visa bagi warga negara asing yang secara material atau finansial memberikan kontribusi terhadap upaya pengadilan.

    “Amerika meloloskan undang-undang ini karena pengadilan yang tidak jujur ​​berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Perwakilan Brian Mast, ketua Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, dikutip dari Al Jazeera.

    Khan menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang ‘tidak diinginkan dan tidak disambut baik’.

    Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Israel Yoav GallanT.

    Surat perintah penangkapan tersebut telah dikeluarkan oleh ICC pada bulan November lalu.

    Tuduhan ini mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Gaza.

    Meski begitu, kantor Perdana Menteri Israel hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Khan tersebut.

    Sebelum adanya pernyataan Khan, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi ICC.

    Israel mengklaim ICC tidak memiliki kewenangan atas negaranya. 

    Selain itu, sekutu utama Israel yaitu AS yang juga bukan anggota ICC secara terbuka merasa tidak terima dengan surat yang dikeluarkan hakim kepada Netanyahu.

    Pengadilan Pilihan Terakhir Netanyahu

    Dalam wawancaranya, Khan menegaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pengadilan pilihan terakhir.

    Tidak hanya itu, Khan menyoroti tindakan Israel yang hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut.

    “Kami di sini sebagai pengadilan pilihan terakhir dan…saat kita berbicara sekarang, kami belum melihat upaya nyata dari Negara Israel untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, yaitu penyelidikan terhadap tersangka yang sama untuk tindakan yang sama,” kata Khan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Namun apabila Israel memilih untuk melakukan penyelidikan mandiri, Khan akan mengubah keputusannya.

    “Itu bisa berubah dan saya harap itu terjadi,” katanya dalam wawancara hari Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, investigasi domestik yang kredibel dapat membuat kasus tersebut dialihkan kembali ke sistem peradilan Israel berdasarkan prinsip pelengkap yang diadopsi ICC. 

    “Penyelidikan Israel dapat menyebabkan kasus tersebut dikembalikan ke pengadilan Israel berdasarkan apa yang disebut prinsip pelengkap. Israel masih dapat menunjukkan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan, bahkan setelah surat perintah dikeluarkan,” katanya.

    Namun hingga kini, hal tersebut belum terjadi.

    Sebagai salah satu pengadilan permanen dunia yang menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, ICC menghadapi tantangan besar dalam menjalankan yurisdiksinya. 

    Dengan 125 negara anggota, pengadilan ini tetap berpegang pada prinsip hukum internasional meski menghadapi penolakan dari negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat.

    Khan menyoroti bahwa Israel sebenarnya memiliki sistem hukum yang sangat maju.

    Namun sayangnya hingga saat ini, Israel belum melakukan upaya apapun dalam menyelidiki ini.

    “Pertanyaannya adalah apakah para hakim, jaksa, dan instrumen hukum tersebut telah digunakan untuk meneliti dengan benar tuduhan yang telah kita lihat di wilayah Palestina yang diduduki, di Negara Palestina? Dan saya pikir jawabannya adalah ‘tidak’,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul sehari setelah Israel dan kelompok Palestina Hamas mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza.

    Khan menyampaikan harapannya agar Israel mengambil langkah konkret untuk menyelidiki tuduhan ini, demi menunjukkan komitmen pada hukum internasional dan keadilan global.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.800 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu menyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Jakarta –

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu mensyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Kisah Cinta Yesi Gadis Pelosok Desa Dinikahi Oppa Korea, Kini Diajak Tinggal di Luar Negeri

    Kisah Cinta Yesi Gadis Pelosok Desa Dinikahi Oppa Korea, Kini Diajak Tinggal di Luar Negeri

    TRIBUNJATENG.COM – Viral di media sosial kisah cinta wanita Indonesia Yesi dinikahi oleh Oppa Korea.

    Padahal, wanita itu tinggal di daerah Kendari, Sulawesi.

    Lalu bagaimana mereka menjalin cinta hingga akhirnya menikah? Berikut kisahnya.

    Sebelumnya video pernikahan tersebut viral dibagikan akun Instagram abouthetic, Rabu (15/1/2025).

    Belakangan diketahui gadis Indonesia yang dinikahi pria itu merupakan gadis asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Ada pun sosok gadis Kendari itu bernama Yesi Nurhikmah.

    Yesi dinikahi di rumahnya di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selasa (7/1/2025) lalu.

    Dalam video viral tersebut memperlihatkan momen Yesi Nurhikmah itu saat dinikahi pria Korea Setalan, pujaan hatinya tersebut.

    Tampak dalam acara pernikahan tersebut, Yesi Nurhikmah sudah tampil cantik.

    Ia tampil dengan wajah yang dirias sedemikian rupa serta mengenakan baju pengantin adat Bugis-Makassar.

    Yesi yang tampak bahagia itu duduk di antara kedua orangtuanya.

    Sementara di sana juga hadir sejumlah kerabat yang sedang mengaji.

    Tak hanya itu, di sebelah kiri juga hadir pria Korea yang merupakan calon pengantin pria Yesi.

    Pria Korea tersebut duduk mengenakan koko putih disamping seorang wanita yang diduga ibunya.

    Belakangan diketahui sosok pria Korea Selatan yang menikahi Yesi itu bernama  Lee Sojin.

    Dalam keterangan yang beredar, kisah cinta Yesi dan Lee Sojin ternyata berawal dari aplikasi KOF Korean Friends.

    Yesi awalnya menggunakan aplikasi KOF itu di awal tahun 2023 untuk mencari teman.

    Namun, ia tak menyangka justru mendapatkan jodoh lewat aplikasi tersebut.

    Gadis alumni SMAN 5 Kendari itu menceritakan awal perkenalannya hanya menjalin pertemanan dengan Lee Sojin.

    “Tahun 2023 saya coba-coba pakai aplikasi itu untuk iseng-iseng, karena aplikasi itu untuk mencari pertemanan dengan orang Korea,” ungkap Yesi, dikutip dari TribunTrends.com.

    Namun, komunikasi jarak jauh mereka semakin intens.

    Selama menjalin pertemanan itu, Yesi menggunakan Bahasa Inggris karena belum bisa memahami Bahasa Korea yang digunakan Lee Sojin.

    Singkat cerita, meski hubungan mereka lintas budaya, pada Maret 2024 Lee Sojin memutuskan mengunjungi Yesi ke Kendari.

    Saat itu, status hubungan Yesi dan Lee Sojin masih berteman.

    Namun, pria Korea itu rela menemui Yesi secara langsung ke Indonesia.

    Sejak pertemuan pertamanya itu, hubungan Yesi dan Lee Sojin semakin serius.

    Selang beberapa bulan setelah pertemuannya secara langsungnya, pada Oktober 2024 Lee melamar Yesi.

    Saat Lee tiba dengan niat melamar Yesi, keluarganya berdiskusi hingga hubungan mereka direstui dan menerima lamaran pria Korea tersebut.

    Hingga akhirnya mereka resmi menikah dengan pria asal Korea Selatan itu pada 7 Januari 2025.

    Diketahui untuk menikahi Yesi, Lee Sojin memberikan uang panai Rp 200 juta.

    Sebagaimana diketahui uang panai tersebut merupakan bagian dari tradisi pernikahan Bugis – Makassar.

    Uang panai tersebut mencerminkan keseriusan dan penghormatan Lee kepada keluarga Yesi untuk meminang putrinya.

    Yesi mengungkapkan pernikahannya dengan Lee tidak hanya menyatukan individu dan keluarga melainkan budaya antar negara.

    Tak ayal, dalam proses pernikahannya, Lee bahkan mengikuti tradisi keluarga Yesi.

    Pindah ke Korea Selatan

    Setelah resmi menikah, kini Yesi dan Lee Sojin akan menempuh babak baru dalam hidupnya.

    Yesi mengungkapkan kini suaminya sedang melakukan persiapan membuatkannya visa.

    Ternyata setelah menikah, Yesi memutuskan pindah ke Korea Selatan hidup bersama suaminya tersebut.

    Kini, video pernikahan Yesi gadis Indonesia dinikahi pria Korea itu viral dan menarik perhatian warganet.

    Tak sedikit warganet memberikan beragam komentar.

    Bahkan warganet penasaran dengan kisah cinta perkenalan Yesi dan pria Korea tersebut.

    Ada juga warganet yang penasaran dengan aplikasi perkenalan yang digunakan Yesi hingga mendapat jodoh suami Korea Selatan tersebut.

    Berikut beragam komentar warganet.

    diazgitafitri
    “Mbak kasih tau download aplikasi apa”

    nutellamatchalatte
    “Barangkali jodohku juga di luar negri, jadi sabar yaaaa”

    kurniaarumsari
    “Klu diliat gampang bgt dah cari jodohnya.. MasyaAllah”

    araaja______
    “mba tutor mbaaaa”

    kaikiyowo_
    “Sepertinya jodohku ada diluar negeri juga,” tulis beragam komentar warganet.

    (*/tribun-medan.com)

     

  • Saudi Waspadai Panas Ekstrem pada Musim Haji 2025

    Saudi Waspadai Panas Ekstrem pada Musim Haji 2025

    Jakarta –

    Tewasnya 1.300 orang jemaah selama ibadah haji di Arab Saudi tahun lalu menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memitigasi bahaya suhu panas ekstrem. Perbaikan konsep pengelolaan massa dinilai merupakan langkah pertama yang penting, kata para analis.

    Juni tahun lalu, suhu udara melonjak hingga 51,8 derajat Celsius di kota suci Mekkah, ketika sebanyak 1,8 juta jemaah dari seluruh dunia menjalankan satu dari lima rukun Islam.

    Pejabat Saudi mengatakan, 83 persen dari 1.301 korban jiwa akibat sengatan panas tidak memiliki visa haji resmi. Artinya, mereka tidak dapat mengakses fasilitas haji, seperti tenda ber-AC.

    Tingginya angka korban jiwa adalah contoh dari malapetaka gelombang panas pada tahun 2024, yang menurut Layanan Perubahan Iklim Copernicus adalah tahun terpanas yang pernah tercatat.

    Para diplomat yang membantu warga negaranya dalam krisis tahun lalu mengatakan kepada AFP saat itu bahwa sebagian besar kematian dipicu cuaca panas.

    Meskipun pemerintah di Riyadh belum merinci persiapan untuk ibadah haji tahun ini — yang masih lima bulan lagi — pihak berwenang pastinya ingin menghindari terulangnya tragedi tersebut, kata Abderrezak Bouchama dari Pusat Penelitian Medis Internasional Raja Abdullah di Arab Saudi.

    “Saya kira yang terutama adalah mengurangi risiko masuknya jemaah haji ilegal,” kata Bouchama, yang bekerja sama dengan pemerintah Saudi selama lebih dari tiga dekade untuk mengurangi kematian akibat cuaca panas.

    Langkah mitigasi lain, seperti sensor untuk mendeteksi panas secara dini, adalah proyek jangka panjang yang kemungkinan tidak akan diluncurkan pada bulan Juni ini, imbuh Bouchama.

    Infrastruktur sebagai solusi

    Ibadah Haji berlangsung antara lima hingga enam hari. Sebagian besar ritual berlangsung di luar ruangan. Dalam sejarahnya, musim Haji berulangkali dilanda tragedi, termasuk panik massal tahun 2015 di Mina yang menewaskan 2.300 orang.

    Respons pemerintah di masa lalu “biasanya difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan langkah-langkah pengendalian massa”, kata Karim Elgendy, seorang peneliti asosiasi di lembaga pemikir Chatham House.

    “Berdasarkan pola ini, kami memperkirakan untuk musim Haji 2025 pemerintah Saudi akan memperbaiki infrastruktur demi memitigasi suhu panas dan kemungkinan kontrol kapasitas yang lebih ketat.”

    Izin haji dialokasikan ke negara-negara berdasarkan sistem kuota dan didistribusikan kepada individu melalui undian.

    Ketatnya pembagian jatah mendorong banyak jemaah nekat berangkat Haji dengan visa wisata. Mereka berisiko ditangkap dan dideportasi.

    Diperkenalkannya visa pariwisata pada tahun 2019 memudahkan semua orang asing, termasuk jemaah Haji tanpa izin, untuk memasuki Arab Saudi. Penutupan titik masuk menuju Mekkah adalah “sangat sulit”, yang berarti otoritas Saudi harus bersiap menghadapi kedatangan jemaah haji ilegal lagi tahun ini, kata Umer Karim, pakar politik Saudi di Universitas Birmingham.

    Pihak berwenang Saudi “perlu membuat pengaturan tidak hanya untuk nomor terdaftar tetapi juga untuk nomor tambahan”, khususnya fasilitas pendinginan dan kesehatan darurat, katanya.

    Bukan sekedar ruangan berpendingin

    Namun Elgendy menekankan, tingginya angka kematian tahun lalu disebabkan “kondisi lingkungan yang tak pernah terjadi sebelumnya”, bukan karena minimnya infrastruktur pendingin untuk jemaah haji yang tidak terdaftar.

    Selain suhu tinggi, “waktu titik balik matahari musim panas berarti para peziarah menghadapi paparan sinar matahari maksimal selama ritual di luar ruangan,” katanya. Waktu pelaksanaan haji ditentukan oleh kalender lunar Islam dan akan maju sekitar 11 hari dalam kalender Gregorian, yang berarti tahun ini akan kembali jatuh pada musim panas.

    Pihak berwenang telah melakukan tindakan mitigasi panas di tempat-tempat suci jauh sebelum kematian tahun lalu.

    Pendingin ruangan di Masjidil Haram di Mekkah, misalnya, memungkinkan para jemaah untuk menyejukkan diri. Fasilitas serupa dibangun di jalur yang menghubungkan bukit Safa dan Marwa di dalam kompleks masjid.

    Sejak tahun 2023, semua jalur yang digunakan oleh jemaah Haji telah dilapisi bahan pendingin berwarna putih, yang menurut pejabat Saudi dapat mengurangi suhu aspal hingga 20 persen. Para relawan juga mendistribusikan air dan payung serta menawarkan saran kepada para peziarah tentang cara menghindari hipertermia, sementara sistem penyemprotan dan pusat perbelanjaan ber-AC menyediakan bantuan sementara di antara waktu salat.

    “Pendingin udara adalah satu-satunya tindakan efektif untuk melindungi dari panas ekstrem,” kata Bouchama, sambil meminta unit pendingin bergerak untuk disebarkan di antara para peziarah. “Minum air putih membantu rehidrasi, tetapi itu saja tidak cukup. Anda harus menjauh dari tempat yang panas.”

    Meskipun ibadah haji pada akhirnya akan beralih ke musim dingin yang lebih sejuk, sifatnya hanya sementara. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan oleh jurnal Geophysical Research Letters mencatat, akibat perubahan iklim dan waktu pelaksanaan haji, suhu panas yang dihadapi jemaah haji akan melampaui “ambang batas bahaya ekstrem” dari tahun 2047 hingga 2052, dan tahun 2079 hingga 2086.

    rzn/hp (Agence France-Presse/AFP)

    Lihat juga Video: Menag Lobi Menhaj Saudi Minta Jumlah Pendamping Haji Ditambah

    (ita/ita)

  • 2 Penjelasan Imigrasi soal Turis Arab Berkelahi dengan Marbut di Puncak Bogor Bandung

    2 Penjelasan Imigrasi soal Turis Arab Berkelahi dengan Marbut di Puncak Bogor Bandung

    Penjelasan Imigrasi soal Turis Arab Berkelahi dengan Marbut di Puncak Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh insiden
    baku hantam
    antara seorang
    turis Arab
    dan seorang marbut di pelataran
    Masjid Al Muqsit
    , Desa Tugu Utara, Cisarua,
    Puncak Bogor
    , Jawa Barat.
    Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 17.50 WIB ini terekam oleh kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah di berbagai platform.
    Dalam video tersebut, terlihat turis berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, marbut masjid yang sedang bertugas.
    Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan turis Arab tersebut terhadap teguran untuk melepas sepatu sebelum memasuki masjid.
    Meskipun sudah ada peringatan dan rak sepatu di pintu masuk, turis tersebut tetap mengabaikan aturan yang berlaku.
    Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil, menanggapi kejadian ini dengan menegaskan bahwa tindakan turis tersebut telah mengganggu ketertiban umum.
    “Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menggangu ketertiban umum, itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan,” ujar Ardo saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025) malam.
    Pihak imigrasi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dokumen visa dan izin tinggal turis tersebut.
    “Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut,” kata Ardo.
    Sementara itu, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Pak Jenggot sedang membersihkan masjid setelah shalat Ashar.
    Ketika melihat turis tersebut masuk tanpa melepas sepatu, ia langsung menegur.
    Namun, teguran tersebut diabaikan, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.
    “Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada,” kata Eddy.
    Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari keberadaan turis Arab yang identitasnya belum diketahui.
    Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat setempat untuk menemukan turis tersebut, mengingat wajahnya tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV.
    Ardo meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat turis asing tersebut. “Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Madiun (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun mencatat telah mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) akibat pelanggaran izin tinggal sepanjang tahun 2024.

    Kasubsi Informasi dan Komunikasi, Aditya Yusuf, mengungkapkan bahwa keempat WNA tersebut terdiri dari dua warga negara Malaysia, satu warga negara Korea Selatan, dan satu warga negara Ukraina.

    “Semua WNA tersebut melanggar aturan dengan menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia,” kata Yusuf pada Selasa (14/1/2024).

    Yusuf menjelaskan bahwa para WNA tersebut diketahui tinggal di wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dalam kurun waktu yang cukup lama. Awalnya, mereka menggunakan bebas visa kunjungan, namun kemudian izin tersebut disalahgunakan.

    “Izin tinggal yang mereka ajukan awalnya adalah untuk kunjungan keluarga, teman, atau saudara. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata izin itu dimanfaatkan untuk keperluan bisnis,” jelasnya.

    Petugas melakukan pengawasan ketat dan mengumpulkan bukti sebelum membawa para pelanggar ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tegas berupa deportasi pun dilakukan.

    “Kami mengacu pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memungkinkan penerapan sanksi administratif berupa deportasi,” tambah Yusuf.

    Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Juanda. Selain itu, keempat WNA tersebut kini masuk dalam daftar cekal dan dilarang kembali masuk ke Indonesia selama beberapa bulan. [fiq/suf]

  • Kabinet Thailand Setujui RUU Bisnis Judi, Genjot Ekonomi

    Kabinet Thailand Setujui RUU Bisnis Judi, Genjot Ekonomi

    Kabinet Thailand pada Senin (13/1) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang melegalkan perjudian di kompleks hiburan tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Undang-undang yang diajukan ini akan memungkinkan pendirian kasino di dalam kompleks pariwisata yang mencakup taman hiburan, taman air, hotel, dan pusat perbelanjaan.

    Saat ini, perjudian di Thailand hanya legal di pacuan kuda yang dikelola negara dan lotere resmi, sementara taruhan ilegal cukup meluas.

    Dilansir VOA, Selasa (14/1), Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan kepada wartawan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan, menarik investasi, dan mengatasi perjudian ilegal.

    RUU ini akan diajukan ke Dewan Negara untuk disusun lebih lanjut sebelum dibahas dan dipilih oleh parlemen. Proses tersebut kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan.

    Thailand aktif dorong pariwisata

    Diketahui, setelah pandemi COVID-19 yang memengaruhi industri pariwisata Thailand, negara ini telah meluncurkan berbagai langkah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Termasuk pelonggaran persyaratan visa untuk pengunjung dari Cina dan India.

    Wakil Menteri Keuangan, Julapun Amornvivat mengungkapkan bahwa pemerintah berharap kompleks hiburan tersebut dapat meningkatkan jumlah wisatawan sebesar 5–10% dan menciptakan hingga 15.000 lapangan pekerjaan baru.

    Selain itu, pembangunan kompleks perjudian “resmi” diproyeksikan akan berdampak untuk melindungi masyarakat dengan peraturan yang lebih ketat hingga menambah APBN Thailand melalui industri pariwisata sebesar 120 hingga 220 miliar baht atau setara hingga Rp103 triliun. Namun, lokasi dan jadwal pembangunan kompleks tersebut belum diumumkan.

    Sejak lama ditentang

    Upaya untuk melegalisasi bisnis kasino di Thailand sudah lama terjadi. Kelompok konservatif di Thailand, yang mayoritas beragama Buddha, telah lama menentang upaya legalisasi perjudian. Meskipun negara-negara tetangga seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar telah membangun kasino.

    Laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan pada tahun lalu memperingatkan bahwa kasino-kasino di Asia Tenggara telah menjadi bagian penting dari jaringan perbankan yang digunakan oleh sindikat kejahatan terorganisasi untuk pencucian uang.