TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil memicu kegaduhan di masyarakat sipil AS karena dampaknya yang nyata terhadap imigrasi dan kebebasan berbicara.
Mengutip The Guardian, berikut 6 hal yang perlu diketahui tentang Mahmoud Khalil.
Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia.
Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.
Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel.
Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.
Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.
Saat ini, Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti, ia adalah penduduk tetap Amerika Serikat.
Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.
PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar USA TODAY pada 13 Maret 2025, menunjukkan video arsip saat Mahmoud Khalil berbicara mengenai protes di Columbia pada 30 April 2024 di New York. Ini hal-hal yang perlu diketahui tentang penangkapan aktivis pro-Palestina tersebut. (YouTube USA Today)
2. Apa yang terjadi dengan Mahmoud Khalil?
Mahmoud Khalil ditangkap oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE pada hari Sabtu (8/3/2025).
Sebelumnya, aktivis pro-Israel telah secara terbuka meminta pemerintahan Donald Trump untuk mendeportasi Khalil.
Sehari sebelum penangkapannya, Khalil sudah cukup khawatir dengan pelecehan yang dialaminya sehingga dia meminta bantuan universitas.
“Saya tidak bisa tidur, takut ICE atau orang berbahaya mungkin datang ke rumah saya. Saya sangat membutuhkan dukungan hukum, dan saya mendesak Anda untuk campur tangan dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah bahaya lebih lanjut,” tulisnya kepada presiden sementara Columbia.
Istri Khalil mengatakan universitas tidak menanggapi.
Pada Sabtu malam, saat Khalil dan istrinya kembali dari makan malam, seorang petugas ICE mengikuti mereka ke gedung mereka di New York City, mengaku sebagai bagian dari polisi, dan menyuruh Khalil untuk ikut dengannya, menurut istri Khalil.
Para agen memberi tahu pengacara Khalil melalui telepon bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri AS untuk mencabut visa pelajarnya.
Ketika diberi tahu bahwa Khalil memiliki kartu hijau, para agen ICE mengatakan bahwa kartu itu juga telah dicabut.
Mereka memborgol Khalil dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa tanda atau logo ICE, menurut keterangan istrinya.
Sang istri mengatakan mereka membawa Khalil begitu saja tanpa tidak menunjukkan surat perintah.
“Rasanya seperti adegan dari film yang tidak pernah saya tonton,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Khalil awalnya dikirim ke New Jersey sebelum dipindahkan ke fasilitas di Louisiana.
3. Mengapa Khalil ditangkap?
Di media sosial, Donald Trump menyatakan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari kampanye yang dijanjikannya untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina.
Pemerintah secara umum menganggap pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai simpatisan Hamas yang antisemit.
Trump telah berjanji bahwa penangkapan Khalil adalah penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang selanjutnya.
4. Bukankah kartu hijau melindungi seseorang dari deportasi?
Biasanya, ya. Kartu hijau dianggap sakral, hal yang sangat penting bagi para imigran yang mencari hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika secara permanen.
Biasanya, pemegang kartu hijau hanya dapat dicabut statusnya jika mereka telah dihukum karena suatu kejahatan.
Sementara itu, Khalil tidak pernah dituduh melakukan kejahatan tersebut.
Namun, pemerintahan Trump mengandalkan ketentuan hukum imigrasi AS yang jarang digunakan untuk mencoba mendeportasinya.
Sebuah dokumen dakwaan yang ditujukan kepada Khalil mengatakan bahwa menteri luar negeri, Marco Rubio, memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kehadiran atau aktivitas Khalil di Amerika Serikat akan berpotensi menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat.
The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa alasan departemen luar negeri adalah bahwa kebijakan luar negeri AS untuk memerangi antisemitisme di seluruh dunia akan terpengaruh secara negatif oleh kehadiran Khalil yang berkelanjutan di AS.
5. Mengapa ini bukan masalah sepele?
Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump sedang menghancurkan prinsip dasar kebebasan berbicara di Amerika.
“Ini tampaknya menjadi salah satu ancaman terbesar, jika bukan ancaman terbesar bagi kebebasan amandemen pertama dalam 50 tahun terakhir,” kata Brian Hauss, seorang pengacara senior di American Civil Liberties Union.
“Ini adalah upaya langsung untuk menghukum kebebasan berbicara karena sudut pandang yang dianutnya.”
Terlebih lagi, argumen “dampak kebijakan luar negeri yang merugikan” untuk mendeportasi Khalil cukup samar sehingga secara teori argumen ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes Gaza, tetapi juga untuk semua warga negara non-AS yang berunjuk rasa atas nama Palestina – atau, tentu saja, masalah lain yang dinyatakan pemerintah sebagai tujuan “kebijakan luar negeri”.
Jurnal hukum Just Security mengemukakan:
“Jika pemerintah memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil di seluruh dunia, misalnya, maka menteri luar negeri dapat menganggap para pendukung ilmu iklim – atau bahkan warga negara non-AS yang memiliki perusahaan teknologi hijau – dapat dideportasi dengan alasan bahwa tempat tinggal mereka ‘merusak tujuan kebijakan’ untuk mempromosikan bahan bakar fosil.”
6. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Khalil diwakili oleh sejumlah kelompok hak sipil terkemuka yang menentang penahanannya dan niat pemerintah untuk mendeportasinya.
Mereka juga berusaha membawanya dari Louisiana, tempat ia ditahan saat ini, kembali ke New York.
Departemen luar negeri tidak bisa begitu saja mencabut kartu hijau secara sepihak.
Khalil memiliki hak proses hukum dan kasus imigrasinya akan disidangkan oleh hakim imigrasi.
Pengacaranya pasti akan menunjukkan masalah dengan ketentuan yang diandalkan Rubio, yang sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh satu pengadilan.
Pengacaranya juga pasti akan menentang bahwa Khalil dihukum karena ucapannya, yang pada dasarnya dilindungi amandemen pertama (kebebasan berbicara, beragama, pers, berkumpul, dan mengajukan petisi.)
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
