Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Ini Jurus Baru Xi Jinping Suruh Warga China ‘Jajan’ & ‘Belanja’

    Ini Jurus Baru Xi Jinping Suruh Warga China ‘Jajan’ & ‘Belanja’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China berencana untuk memberlakukan langkah-langkah dalam menopang konsumsi warga di negara tersebut. Hal ini dilakukan saat prospek ekonomi Negeri Tirai Bambu itu masih berada dalam zona yang kurang baik.

    Pada Minggu, Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis China mengumumkan ‘Rencana Aksi Khusus untuk Meningkatkan Konsumsi’. Rencana ini berisi hal-hal seperti meningkatkan konsumsi, memperluas permintaan domestik, dan meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban.

    “Rencana ini juga memasukkan upaya untuk mengambil berbagai langkah dalam menstabilkan pasar saham dan mengembangkan lebih banyak produk obligasi yang sesuai untuk investor individu,” tulis dokumen itu dikutip CNBC International, Senin (17/3/2025).

    Selain itu, rencana tersebut turut menyerukan tindakan untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan, serta petani, seperti rencana dukungan pekerjaan dan melanjutkan penerapan kebijakan asuransi pengangguran.

    “Rencana juga menyerukan dukungan untuk mempromosikan pariwisata dalam negeri, dengan dukungan kepada kawasan es dan salju untuk membantu mereka berkembang menjadi destinasi wisata musim dingin yang diakui secara global. Pengaturan bebas visa unilateral akan diperluas dan kebijakan masuk regional akan dioptimalkan.”

    Hal ini terjadi seminggu setelah Perdana Menteri China Li Qiang menyampaikan laporan tahunan tentang pekerjaan pemerintah yang menyebut peningkatan konsumsi sebagai tugas utama untuk tahun mendatang. Saat itu, para pembuat kebijakan Beijing semakin mengakui perlunya melawan tekanan deflasi di dalam negeri.

    China saat ini menghadapi kondisi konsumen yang lesu, dengan indeks harga konsumen terbaru pada bulan Februari mencatat penurunan tertajam dalam lebih dari setahun dan indeks harga produsen dalam wilayah kontraksi sejak Oktober 2022.

    “Meskipun rencana tersebut tampaknya tidak mengandung sesuatu yang baru, menetapkannya sebagai rencana aksi menandakan bahwa langkah-langkah konkrit di tingkat lokal akan menyusul,” kata kepala ekonom ING untuk China, Lynn Song.

    Song menegaskan bahwa manuver ini bukan sesuatu yang dapat diperbaiki dalam beberapa bulan. Secara arah, ia menyebut rencana ini cukup menggembirakan karena menggambarkan bagaimana para pembuat kebijakan mencermati tema-tema ini dengan serius, dan ini akan membantu transisi jangka panjang yang dimotori oleh konsumsi.

    “Seperti kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu pula BYD dan dominasi kendaraan listrik China, banyak arahan kebijakan utama China memerlukan waktu untuk membuahkan hasil, dan dokumen ini menanam benih bagi pengembangan jangka panjang industri konsumen,” tambah Song.

    Kepala Eksekutif di perusahaan manajemen investasi Port Shelter Investment Management, Richard Harris, mengatakan bahwa otoritas China benar-benar harus fokus memperbaiki ekonomi domestik.

    “Otoritas bertekad untuk merangsang ekonomi, bertekad untuk membuatnya terus berjalan, dan bahkan jika kita melihat beberapa masalah dengan sisi ekspor ekonomi, mereka bertekad untuk menggerakkan ekonomi domestik. Karena mereka harus melakukannya,” tutur Harris.

    (sef/sef)

  • Kritik Mengemuka Usai Kampus Top AS Malah Hukum Aktivis Pro-Palestina

    Kritik Mengemuka Usai Kampus Top AS Malah Hukum Aktivis Pro-Palestina

    New York –

    Columbia University mengikuti keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Trump dengan menghukum para aktivis pro-Palestina. Langkah kampus top AS itu pun menuai kritik.

    Sebagai informasi, otoritas Imigrasi AS menangkap pemimpin aksi pro-Palestina di Columbia, Mahmoud Khalil pada Minggu (9/3/2025. Khalil telah memimpin demonstrasi yang menentang perang Israel di Jalur Gaza.

    Penangkapan ini dilakukan menyusul tekad Presiden AS Donald Trump untuk mendeportasi para mahasiswa asing yang ikut aksi pro-Palestina atau kedapatan mendukung Hamas. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, mengumumkan penangkapan Khalil itu.

    Khalil menjadi wajah paling menonjol dari gerakan protes di universitas-universitas AS menanggapi perang Gaza. DHS menyebut Khalil ‘memimpin aktivitas terkait Hamas, sebuah organisasi teroris’. Namun, DHS tidak menjelaskan lebih lanjut soal tuduhan tersebut.

    DHS menyebut penangkapan dilakukan untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang antisemitisme atau anti-Yahudi dan dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri. Student Workers of Columbia Union mengatakan Khalil telah ditahan sejak Sabtu (8/3) waktu setempat. Organisasi itu menggambarkan Khalil sebagai seorang lulusan Columbia dari Palestina dan kepala negosiator untuk kamp solidaritas Gaza musim semi lalu.

    Kampus-kampus AS, termasuk Universitas Columbia yang ada di New York diguncang oleh aksi protes mahasiswa terhadap perang Israel di Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta serangan mematikan Israel ke Gaza. Aksi protes pro-Palestina itu memicu tuduhan anti-Semitisme.

    Aksi-aksi protes tersebut, sebagian berubah menjadi aksi kekerasan dan menyebabkan gedung-gedung kampus diduduki dan kuliah diganggu, melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang memprotes aksi militer Israel melawan demonstran pro-Tel Aviv.

    “Kami akan mencabut visa dan/atau green card para pendukung Hamas di Amerika sehingga mereka dapat dideportasi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataan via media sosial X.

    Selain itu, Trump juga membekukan hibah federal senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun ke Columbia. Trump menuding Universitas Columbia gagal dalam meredam antisemitisme di kampusnya sebagai alasan di balik pembatalan tersebut.

    Picu Demo di New York

    Demonstrasi di New York tuntut pembebasan Mahmoud Khalil. (AFP/LEONARDO MUNOZ)

    Penangkapan Khalil itu memicu gelombang demonstrasi di New York. Pada Kamis (13/3/2025), ratusan demonstran Yahudi menyerbu Trump Tower di New York untuk mendukung warga Palestina serta menuntut pembebasan Khalil yang ditahan oleh otoritas AS. Mereka juga menuntut AS berhenti mempersenjatai Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (16/3/2025), para demonstran mengenakan kaus merah dengan tulisan ‘Orang Yahudi katakan berhenti mempersenjatai Israel’. Kelompok tersebut berunjuk rasa selama lebih dari satu jam di dalam gedung pencakar langit Manhattan itu.

    Gedung tersebut merupakan tempat kantor pusat bisnis keluarga Presiden AS Donald Trump dan tempat tinggal pribadinya. Gedung tersebut juga merupakan lokasi di mana Trump menaiki eskalator emas pada tahun 2015 untuk mengumumkan pencalonan pertamanya sebagai presiden.

    Polisi menangkap 98 orang yang berdemo di bawah panji kelompok yang menamai dirinya sebagi ‘Jewish Voice for Peace’ atas kejahatan termasuk pelanggaran hukum. Kelompok tersebut meneriakkan ‘lawan Nazi, bukan mahasiswa’ yang merujuk pada tindakan keras Trump terhadap mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina.

    Pembuat film dan Profesor Columbia, James Schamus, mengatakan orang-orang Yahudi di New York datang untuk menuntut pembebasan Khalil. Dia menuding Trump telah menangkap Khalil tanpa dasar.

    “Menuntut agar ke-Yahudian kita tidak dijadikan senjata untuk mencuri hak-hak warga negara Amerika dan mengakhiri demokrasi kita. Rezim Trump-Musk telah menjelaskan bahwa mereka tidak mendakwa Mahmoud Khalil dengan kejahatan apa pun, bahwa mereka menuduhnya memiliki pendapat yang mereka katakan ‘berpihak pada Hamas’,” ujarnya.

    Kepala Polisi setempat, John Chell, mengatakan protes tersebut berlangsung tanpa korban luka atau kerusakan dan atrium telah dibersihkan dari pengunjuk rasa dalam waktu 2 jam.

    “Sebagai orang Yahudi yang memiliki hati nurani, kami tahu sejarah kami dan kami tahu ke mana arahnya. Inilah yang dilakukan kaum fasis saat mereka memperkuat kendali,” kata anggota Jewish Voice for Peace, Jane Hirschmann, seorang Yahudi New York yang kakek dan pamannya diculik oleh Nazi.

    Penangkapan Khalil telah memicu kemarahan dari para kritikus pemerintahan Trump serta para pendukung kebebasan berbicara, termasuk beberapa dari kalangan politik kanan, yang mengatakan bahwa tindakan tersebut memiliki efek yang mengerikan terhadap kebebasan berekspresi. Selain di Trump Tower, demonstrasi juga terjadi di Times Square, New York, pada Sabtu (15/3). Para demonstran yang merupakan aktivis pro-Palestina memegang plakat dan melambaikan bendera dengan tema ‘Perjuangkan Hak Kami’.

    Demonstrasi juga terjadi di luar pengadilan New York untuk memprotes penangkapan dan penahanan Khalil. Seorang hakim federal di New York akan mendengarkan argumen yang mendukung dan menentang Khalil yang kini dipindahkan ke sebuah fasilitas di Jena, Louisiana, tempat dia ditahan.

    Columbia University Dikritik gegara Hukum Aktivis

    Demonstrasi di luar Pengadilan New York. (Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)

    Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di AS, memutuskan memberi hukuman kepada para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina tahun lalu. Langkah kampus anggota Ivy League itu langsung menuai kritik.

    Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400.

    Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes di kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

    Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa ‘dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu’.

    Dewan peradilan universitas terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Namun, Columbia tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman dengan alasan pembatasan privasi hukum. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

    Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai. Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai ‘serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama’. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat tersebut.

    Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

    Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai ‘kampanye ketakutan’.

    “Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini,” katanya.

    Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

    “Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia,” ujar Miner.

    AS Bakal Gunakan UU Terorisme Terhadap Aktivis Pro-Palestina

    Bendera AS. (Tom Pennington/Getty Images)

    Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apa yang disebut sebagai kemungkinan pelanggaran undang-undang terorisme selama protes atas perang Gaza di Universitas Columbia. Dilansir Reuters, Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyelidikan tersebut merupakan bagian dari ‘misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini’.

    Dia menyebutnya sebagai tindakan balasan yang sudah lama tertunda. Pendukung hak-hak sipil langsung mengkritik langkah tersebut.

    Mereka mengatakan para pengunjuk rasa dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi hak-hak termasuk kebebasan berbicara. Pengumuman tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang tidak berniat melonggarkan tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina.

    Awal minggu ini, Departemen Pendidikan AS memperingatkan bahwa mereka sedang menyelidiki 60 sekolah karena dianggap menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat bagi orang Yahudi. Mereka juga menyelidiki pengaduan bahwa 45 universitas terlibat dengan program keberagaman yang menetapkan kelayakan berdasarkan ras. Kegiatan itu dianggap melanggar undang-undang hak sipil tahun 1964.

    Pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, Brian Hauss, mengatakan penyelidikan Departemen Kehakiman itu salah alamat.

    “Amandemen Pertama tidak memperbolehkan adanya alasan untuk mencampuradukkan antara pro-Palestina dan pro-Hamas,” katanya dalam sebuah pengarahan.

    Presiden sementara Columbia University Katrina Armstrong menyebut agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melakukan penggeledahan asrama setelah memberikan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim federal. Dia mengatakan tidak ada yang ditahan, tidak ada barang yang dipindahkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

    Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan apakah Universitas Columbia menampung imigran di kampusnya yang berada di negara itu secara ilegal. Mahasiswa mengatakan agen imigrasi federal telah berulang kali terlihat di asrama dan perumahan mahasiswa di sekitar kampus Manhattan Columbia.

    Di antara tuntutan dalam surat hari Kamis kepada sekolah tersebut, pemerintahan Trump mengatakan Columbia harus secara resmi mendefinisikan antisemitisme, melarang penggunaan topeng ‘yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas atau mengintimidasi’ dan menempatkan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah ‘kepengurusan akademis’ yang akan mengambil alih kendali dari tangan fakultas mereka.

    Ratusan pendukung Khalil pun berdemonstrasi di gerbang utama Columbia pada hari Jumat (14/3). Seorang mahasiswa pascasarjana, Demetri, mengatakan suasana di kampus itu menyedihkan.

    “Pemerintah federal tidak dapat mendikte apa dan siapa yang diajarkan dan tidak diajarkan, seperti siapa yang dapat dan tidak dapat diterima,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 4 Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka "Lowongan" Kewarganegaraan, Segini Biayanya Internasional

    4 Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka "Lowongan" Kewarganegaraan, Segini Biayanya Internasional

    Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka “Lowongan” Kewarganegaraan, Segini Biayanya
    Tim Redaksi
    NAURU, KOMPAS.com
    –
    Nauru
    , negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, menawarkan kewarganegaraan bagi siapa saja yang bersedia membayar 105.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,7 miliar.
    Langkah ini merupakan bagian dari strategi
    negara terkecil ketiga di dunia
    tersebut untuk menghadapi ancaman lingkungan akibat perubahan iklim.
    Dengan paspor Nauru, pemegangnya bisa menikmati akses bebas visa ke 89 negara, termasuk Inggris, Hong Kong, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
    Program ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara yang kini menghadapi tantangan besar akibat kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan badai yang semakin parah.
    Dulu, Nauru sempat berjaya sebagai negara kaya fosfat. Namun, eksploitasi sumber daya alam secara masif membuat sebagian besar wilayahnya tidak lagi layak huni.
    Tambang fosfat telah mengikis 80 persen daratan pulau itu, menyisakan lanskap berbatu yang tidak subur.
    Dengan habisnya cadangan fosfat, Nauru berusaha mencari sumber pendapatan lain, termasuk dengan menjadi pusat penahanan luar negeri bagi pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia.
    Negara ini bahkan pernah menarik perhatian pengusaha kripto yang kini dipenjara, Sam Bankman-Fried, yang berencana membeli Nauru sebagai tempat berlindung dari kiamat.
    Kini, Nauru mencoba solusi lain dengan meluncurkan program
    golden passport
    sebagai langkah konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.
    Pemerintah berharap dana yang diperoleh dari penjualan kewarganegaraan ini bisa digunakan untuk memindahkan sekitar 90 persen dari 12.500 penduduknya ke daerah yang lebih tinggi dan lebih aman.
    Menurut estimasi pemerintah, program ini bisa menghasilkan sekitar 5,6 juta dollar AS (Rp 91,5 miliar) pada tahun pertama, dan berpotensi meningkat hingga 42 juta dollar AS (Rp 686 miliar) per tahun. Angka ini setara dengan 19 persen dari total pendapatan negara.
    Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemerintah Nauru menegaskan bahwa seleksi calon penerima paspor akan dilakukan secara ketat.
    Paspor tidak akan diberikan kepada individu dengan catatan kriminal tertentu atau mereka yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi menurut PBB, seperti Rusia dan Korea Utara.
    Selain itu, Nauru juga menggandeng Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program ini.
    Meski menjadi peluang ekonomi, program
    golden passport
    sering kali menuai kontroversi.
    Banyak pihak khawatir paspor semacam ini bisa disalahgunakan oleh individu dengan kepentingan tersembunyi.
    Namun, bagi negara berkembang seperti Nauru yang kesulitan memperoleh dana untuk mengatasi dampak perubahan iklim, langkah ini bisa menjadi solusi.
    “Saat dunia masih memperdebatkan perubahan iklim, kami harus mengambil langkah nyata untuk mengamankan masa depan negara kami,” kata Presiden Nauru David Adeang kepada
    CNN
    .
    Di tengah ketidakpastian global terkait krisis iklim, strategi Nauru ini menjadi contoh bagaimana negara-negara kecil berusaha bertahan dengan sumber daya yang mereka miliki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekerja Migran Ilegal Masih Marak, Pemerintah Indonesia Tekan Arab Saudi

    Pekerja Migran Ilegal Masih Marak, Pemerintah Indonesia Tekan Arab Saudi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang, hampir mendekati 5,3 juta orang. Namun, menurut data Bank Dunia pada 2017, ada sekitar 4,3 juta PMI yang tidak terdaftar atau berangkat secara ilegal.

    “Yang tidak terdaftar atau berangkat secara ilegal menurut Bank Dunia itu ada sekitar 4,3 juta orang di tahun 2017,” ujar Karding dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Kementerian P2MI meminta pemerintah Arab Saudi untuk menolak PMI nonprosedural setelah moratorium kerja dengan negara tersebut dicabut. “Kita tekan dengan perjanjian ini. Arab Saudi juga harus punya komitmen untuk tidak melayani orang-orang pekerja ilegal yang dari Indonesia,” katanya.

    Berbeda dengan data Bank Dunia, Karding menyebut saat ini sekitar 500.000 pekerja migran Indonesia berangkat ke Timur Tengah tanpa melalui prosedur resmi. “Asumsi kita yang lewat lain-lain itu yang tidak pakai visa kerja, dan masih ada sekitar totalnya semuanya itu ada 500.000,” ujarnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana menandatangani nota kesepakatan pengiriman PMI ke Arab Saudi pada 20 Maret 2025. “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” tuturnya.

    Rencana pengiriman PMI ini mencakup 600 ribu orang, dengan 60 persen bekerja di sektor domestik dan 40 persen di sektor formal. Kerjasama ini akan disahkan melalui perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.

    Dalam kesepakatan tersebut, PMI akan menerima upah minimum sebesar 1.500 Riyal Saudi atau sekitar Rp6,3 juta. Selain itu, mereka juga mendapatkan perlindungan berupa asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta pembagian jam kerja, jam lembur, dan waktu istirahat.

    Karding menjelaskan bahwa selama perjanjian ini berlangsung, seluruh PMI akan memiliki integritas data resmi yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. “Berikutnya, dengan terintegrasi data ini maka yang awalnya tidak prosedural, maka jadi prosedural,” katanya.

    Selain itu, Karding menyoroti kontribusi besar pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Pada 2024, jumlah remitansi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp251 triliun.

    Sementara itu, permintaan tenaga kerja dari luar negeri cukup tinggi, mencapai 1,7 juta job order, tetapi Indonesia baru mampu memenuhi 297 ribu. “Tahun depan kami targetkan 425 ribu penempatan dengan estimasi remitansi sekitar Rp439 triliun,” ujarnya.

    Menurut Karding, peningkatan pengiriman PMI secara resmi dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi kita dengan asumsi 1 persen menyerap 800 ribu itu 0,61 persen dan mengurangi pengangguran sekitar 6,1 persen,” jelasnya.

    Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja migran, Karding mendorong pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk terlibat dalam pelatihan dan sertifikasi pekerja. Ia menilai Kadin bisa berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia agar tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif di luar negeri.

    “Jadi kita isi 1,7 juta ini kira-kira 1,3 yang tidak bisa kita isi. Hari ini kita sedang dalam isu banyak pengangguran, banyak PHK. Saya kira ini kesempatan Kadin sekali-sekali agak serius masuk ke hal-hal yang berbau untuk kepentingan mendapatkan keberkahan,” ujarnya.

    Selain itu, Karding menekankan pentingnya pemberdayaan PMI setelah mereka kembali ke tanah air. Pemerintah bertanggung jawab melindungi pekerja migran dalam tiga tahap, yakni sebelum penempatan, saat bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke Indonesia. “Purna ini butuh pendampingan usaha, butuh akses modal, butuh integrasi atau reintegrasi,” jelasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Bekukan Media yang Didanai Pemerintah AS, Termasuk Voice of America

    Trump Bekukan Media yang Didanai Pemerintah AS, Termasuk Voice of America

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi cuti kepada jurnalis di Voice of America dan lembaga penyiaran lain yang didanai AS. Dia tiba-tiba membekukan media yang telah berdiri selama puluhan tahun yang telah lama dianggap penting untuk melawan serangan informasi Rusia dan China.

    Dilansir AFP, Minggu (16/3/2025), ratusan staf di VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe, dan media lain menerima email akhir pekan yang isinya menyatakan mereka akan dilarang masuk ke kantor dan harus menyerahkan kartu pers serta perlengkapan yang disediakan kantor.

    Trump, yang telah mengecam keras badan bantuan global AS dan Departemen Pendidikan, pada hari Jumat mengeluarkan perintah eksekutif yang mencantumkan Badan Media Global AS sebagai salah satu ‘elemen birokrasi federal yang telah ditetapkan presiden sebagai tidak diperlukan’.

    Pendukung Trump yang bersemangat dan ditugaskan memimpin badan media tersebut, Kari Lake, mengatakan dalam email kepada media tersebut bahwa uang hibah federal tidak lagi melaksanakan prioritas badan tersebut. Gedung Putih mengatakan pemotongan itu dilakukan agar para pembayar pajak tidak lagi terikat pada ‘propaganda radikal’ yang menandai perubahan nada dramatis terhadap jaringan media dengan tujuan memperluas pengaruh AS di luar negeri.

    Pejabat pers Gedung Putih Harrison Fields menulis ‘selamat tinggal’ di X dalam 20 bahasa, sebuah sindiran terhadap liputan multibahasa media tersebut. Direktur VOA Michael Abramowitz mengatakan dia termasuk di antara 1.300 staf yang diberhentikan pada hari Sabtu (15/3).

    “VOA membutuhkan reformasi yang matang, dan kami telah membuat kemajuan dalam hal itu. Namun tindakan hari ini akan membuat Voice of America tidak dapat melaksanakan misi vitalnya,” katanya di Facebook yang mencatat bahwa liputannya — dalam 48 bahasa — telah menjangkau 360 juta orang setiap minggu.

    “Para ayatollah Iran, pemimpin komunis China, dan para otokrat di Moskow dan Minsk akan merayakan kehancuran RFE/RL setelah 75 tahun,” kata pemimpin RFE, Stephen Capus, dalam sebuah pernyataan.

    Media yang didanai AS telah mengubah orientasi mereka sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan menghentikan sebagian besar program yang ditujukan untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang baru demokratis dan berfokus pada Rusia dan China. Media yang didanai negara China telah memperluas jangkauan mereka secara tajam selama dekade terakhir, termasuk dengan menawarkan layanan gratis kepada outlet di negara-negara berkembang yang seharusnya membayar kantor berita Barat.

    Kebijakan tersebut telah membuat marah beberapa orang di sekitar Trump, yang telah lama mencela media dan menyarankan agar outlet yang didanai pemerintah mempromosikan kebijakannya. Langkah untuk mengakhiri media yang didanai AS kemungkinan akan menghadapi tantangan, seperti pemotongan besar-besaran Trump lainnya.

    Kongres, bukan presiden, memiliki kekuasaan konstitusional atas keuangan dan Radio Free Asia khususnya telah menikmati dukungan bipartisan di masa lalu. Selain itu, kelompok advokasi Reporters Without Borders mengecam keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan meniadakan 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas.

    Gregory Meeks, politikus Demokrat tingkat atas di Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan anggota kongres senior Demokrat Lois Frankel mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa langkah Trump akan menyebabkan kerusakan yang bertahan lama pada upaya AS untuk melawan propaganda di seluruh dunia. Seorang karyawan VOA, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menggambarkan pesan hari Sabtu sebagai ‘contoh sempurna dari kekacauan dan sifat proses yang tidak siap’ dengan staf VOA berasumsi bahwa program yang dijadwalkan dibatalkan tetapi tidak diberitahu secara langsung.

    Seorang karyawan Radio Free Asia berkata hal ini bukan hanya tentang kehilangan penghasilan.

    “Kami memiliki staf dan kontraktor yang takut akan keselamatan mereka. Kami memiliki wartawan yang bekerja di bawah radar di negara-negara otoriter di Asia. Kami memiliki staf di AS yang takut dideportasi jika visa kerja mereka tidak berlaku lagi. Melenyapkan kami dengan goresan pena sungguh mengerikan,” ujar staf tersebut.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar 43 Negara yang Warganya Terancam Dilarang Berpergian ke Amerika Serikat, Indonesia Termasuk? – Halaman all

    Daftar 43 Negara yang Warganya Terancam Dilarang Berpergian ke Amerika Serikat, Indonesia Termasuk? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan pembatasan perjalanan bagi warga negara dari 43 negara.

    Menurut laporan The New York Times, pejabat keamanan AS telah menyusun daftar rekomendasi yang mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam tiga kategori, yakni merah, oranye, dan kuning.

    Daftar merah: Warga dari negara-negara ini akan menghadapi larangan total masuk ke AS.

    Daftar oranye: Warga negara akan menghadapi pembatasan tambahan, tetapi tidak sepenuhnya dilarang.

    Daftar kuning: Negara-negara ini memiliki waktu 60 hari untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem keamanan mereka sebelum berisiko dipindahkan ke kategori pembatasan yang lebih ketat.

    Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The New York Times bahwa daftar ini masih bersifat rancangan dan belum mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 20 Januari.

    Perintah ini memperketat pemeriksaan terhadap orang asing yang masuk ke AS guna mengidentifikasi potensi ancaman keamanan nasional.

    Berikut adalah daftar negara yang terancam menghadapi pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Newsweek:

    Daftar Merah

    Rancangan memo ini mencantumkan 11 negara yang warganya akan sepenuhnya dilarang memasuki AS:

    1. Afghanistan
    2. Bhutan
    3. Kuba
    4. Iran
    5. Libya
    6. Korea Utara
    7. Somalia
    8. Sudan
    9. Suriah
    10. Venezuela
    11. Yaman

    Daftar Oranye

    Rancangan daftar ini mencakup 10 negara yang warganya akan menghadapi pembatasan tambahan.

    Pelancong bisnis kaya dapat diizinkan masuk.

    Individu yang mengajukan visa imigran atau turis kemungkinan besar akan ditolak.

    Warga negara dari negara-negara ini juga akan diwajibkan menjalani wawancara tatap muka sebelum diberi izin masuk.

    Negara-negara dalam daftar ini meliputi:

    12. Belarusia
    13. Eritrea
    14. Haiti
    15. Laos
    16. Myanmar
    17. Pakistan
    18. Rusia
    19. Sierra Leone
    20. Sudan Selatan
    21. Turkmenistan

    Daftar Kuning

    Daftar ini mencakup 22 negara yang diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki sistem keamanan perjalanan mereka.

    Beberapa masalah yang harus diperbaiki termasuk:

    Tidak berbagi informasi tentang pelancong yang masuk ke AS.
    Praktik keamanan yang tidak memadai dalam penerbitan paspor.
    Penjualan kewarganegaraan kepada warga dari negara-negara yang dilarang.

    Negara-negara dalam daftar ini meliputi:

    22. Angola
    23. Antigua dan Barbuda
    24. Benin
    25. Burkina Faso
    26. Kamboja
    27. Kamerun
    28. Tanjung Verde
    29. Chad
    30. Republik Kongo
    31. Republik Demokratik Kongo
    32. Dominika
    33. Guinea Khatulistiwa
    34. Gambia
    35. Liberia
    36. Malawi
    37. Mali
    38. Mauritania
    39. Saint Kitts dan Nevis
    40. St.Lucia
    41. São Tomé dan Principe
    42. Vanuatu
    43. Zimbabwe

    Dari daftar di atas, dapat dilihat Indonesia tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas.

    Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    Menurut The New York Times, para pejabat kedutaan besar, biro regional Departemen Luar Negeri, dan spesialis keamanan sedang meninjau rancangan kebijakan ini.

    Daftar negara yang terkena dampak masih dapat berubah sebelum keputusan final diambil oleh pemerintahan Trump.

    Belum jelas apakah individu dari negara-negara yang terkena dampak yang sudah memiliki visa akan tetap diizinkan masuk atau visanya akan dibatalkan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pembatasan perjalanan menyeluruh bagi warga negara dari puluhan negara sebagai bagian dari larangan baru, mengutip Reuters, Sabtu (15/3/2025).

    Memo tersebut mencantumkan total 41 negara yang dibagi menjadi tiga kelompok terpisah. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Kuba, dan Korea Utara, akan ditetapkan untuk penangguhan visa penuh.

    Pada kelompok kedua, lima negara — Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan — akan menghadapi penangguhan sebagian yang akan memengaruhi visa turis dan pelajar serta visa imigran lainnya, dengan beberapa pengecualian.

    Pada kelompok ketiga, total 26 negara yang mencakup Belarus, Pakistan, dan Turkmenistan, akan dipertimbangkan untuk penangguhan sebagian penerbitan visa AS jika pemerintah mereka “tidak melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dalam waktu 60 hari”, kata memo tersebut.

    Seorang pejabat AS memperingatkan, mungkin ada perubahan pada daftar tersebut dan bahwa daftar tersebut belum disetujui oleh pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    The New York Times pertama kali melaporkan daftar negara tersebut.

    Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, sebuah kebijakan yang mengalami beberapa iterasi sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan pemeriksaan keamanan intensif terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.

    Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau seluruhnya sebelum 21 Maret karena “informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang.”

    Arahan Trump merupakan bagian dari tindakan keras imigrasi yang ia luncurkan pada awal masa jabatan keduanya.

    Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan “tempat mana pun yang mengancam keamanan kita.”

    Daftar Negara yang bakal masuk dalam daftar pembatasan masuk AS, seperti dilansir Reuters:

    Afghanistan
    Kuba
    Iran
    Libya
    Korea Utara
    Somalia
    Sudan
    Syria
    Venezuela
    Yaman

    rencana pembatasan visa sebagian (turis, pelajar bisa terkena dampak)

    Eritrea
    Haiti
    Laos
    Myanmar
    Sudan Selatan

    rencana pembatasan sebagian jika tak mampu mengatasi kekurangannya:

    Angola
    Antigua and Barbuda
    Belarus
    Benin
    Bhutan
    Burkina Faso
    Cabo Verde
    Kamboja
    Kamerun
    Chad
    Republik Demokratik Kongo
    Dominika
    Guinea Ekuatorial
    Gambia
    Liberia.

    (dce)

  • Allo Bank Gandeng Visa Luncurkan Kartu Debit Virtual Allo Visa

    Allo Bank Gandeng Visa Luncurkan Kartu Debit Virtual Allo Visa

    Jakarta –

    Visa berkolaborasi dengan PT Allo Bank Indonesia Tbk (Allo Bank), Bank Digital dibawah naungan CT Corp, meluncurkan Allo Visa Virtual Debit Card.

    Sebuah solusi pembayaran virtual inovatif yang memudahkan konsumen Indonesia dalam melakukan transaksi online di berbagai merchant global secara aman, praktis, dan fleksibel.

    Dengan Allo Visa Virtual Card, nasabah Allo Bank dapat menikmati pembayaran instan kapan saja, sekaligus mengatur batas transaksi langsung dari aplikasi Allo Bank, menjadikan pengelolaan keuangan lebih terkendali dan aman, baik untuk pembayaran transportasi online, langganan layanan streaming, hingga belanja di e-commerce internasional.

    Visa berkomitmen menghadirkan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi melalui jaringan pembayaran globalnya. Dengan teknologi canggih seperti 3D Secure (3DS), Visa membantu memastikan setiap transaksi yang dilakukan menggunakan Allo Visa Virtual Card terlindungi dari potensi penipuan.

    “Kolaborasi dengan Allo Bank ini semakin memperkuat kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi online di merchant global,” ujar Allo Bank dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025)

    Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, Allo Bank memberikan promo spesial berupa cashback 100% untuk transaksi online pertama menggunakan Allo Visa Virtual Card di berbagai merchant global pilihan. Pemesanan makanan online, hingga checkout di platform e-commerce favorit menjadi semakin praktis dan menguntungkan.

    Aktivasi Allo Visa Virtual Card dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Allo Bank hanya dalam beberapa langkah sederhana. Setelah diaktifkan, kartu virtual ini langsung siap digunakan untuk berbagai transaksi online secara global tanpa banyak kesulitan.

    Segera aktifkan Allo Visa Virtual Card dan rasakan kemudahan serta kenyamanan bertransaksi online tanpa batas. Download aplikasi Allo Bank dan upgrade akun Anda menjadi Allo Prime sekarang juga. Bersama Allo Bank dan Visa, nikmati pengalaman perbankan digital yang modern, fleksibel, dan terpercaya!

    (hns/hns)

  • 193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    Tangerang, Beritasatu.com – Sebanyak 193 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

    “Ini adalah gelombang kedua yang tiba hari ini. Sebelumnya, sebanyak 545 WNI telah dipulangkan sekitar seminggu yang lalu. Masih ada sekitar 468 orang yang menunggu pemulangan, dari total 1.206 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan khusus dari Jeddah,” ujar Karding di Bandara Soekarno-Hatta.

    Karding mengungkapkan mayoritas WNI yang dideportasi dari Arab Saudi merupakan pekerja migran non-prosedural. Pasalnya, Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi sejak 2015.

    “Kebijakan moratorium sudah berlaku sejak 10 tahun lalu, yang berarti tidak ada kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Arab Saudi. Dengan demikian, siapa pun yang berangkat sejak 2015 pasti melalui jalur tidak resmi,” jelas Karding.

    Ia menambahkan sebagian besar pekerja migran non-prosedural menggunakan visa ziarah, visa umrah, atau visa turis untuk masuk ke Arab Saudi dan kemudian bekerja secara ilegal.

    Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Karding memastikan 193 WNI yang baru tiba akan mendapatkan tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    “Bagi yang tidak dijemput keluarga, mereka akan ditampung di fasilitas dekat bandara. Selanjutnya, pemerintah akan mengatur kepulangan mereka ke kampung halaman, baik melalui pendampingan langsung maupun fasilitas transportasi yang disediakan,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan para WNI yang dideportasi dari Arab saudi, serta apakah mereka mendapatkan perlakuan tidak layak selama bekerja di sana.

  • 10 Negara Ini Tidak Memungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    10 Negara Ini Tidak Memungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Jakarta –

    Beberapa negara di dunia tidak memungut pajak penghasilan dari warganya. Padahal, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak negara.

    Adapun alasan terbesarnya adalah karena negara-negara ini sudah memiliki pemasukan yang cukup. Kebijakan tersebut bisa menjadi daya tarik bagi ekspatriat yang ingin mengoptimalkan penghasilan mereka. Berikut beberapa negara yang tidak memungut pajak penghasilan warganya.

    10 Negara yang Tidak Memungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Ada banyak negara yang tidak membebani pajak penghasilan kepada warganya. Menurut laman Nomad Capitalist, Investopedia, dan Investment Visa, berikut di antaranya:

    1. Monako

    Monako telah lama dianggap sebagai salah satu tempat terindah dan paling diminati untuk ditinggali di Eropa. Berada di French Riviera, Monaco memiliki marina yang luas dan ditempati berbagai kapal pesiar di seluruh dunia.

    Jika tinggal di sana, penduduknya tidak perlu membayar pajak atas keuntungan modal, pendapatan investasi, dividen, kekayaan, hingga pembelian properti. Sewa dikenakan pajak sebesar 1% dari sewa tahunan. Meski demikian, Monako merupakan salah satu tempat termahal di dunia untuk ditinggali.

    2. Bahrain

    Bahrain menjadi salah satu negara terkaya di dunia sekaligus salah satu negara tanpa pajak penghasilan. Cukup mudah untuk tinggal di negara ini. Tempat-tempat seperti Manama, memiliki komunitas ekspatriat yang cukup besar.

    Meski begitu, untuk mendapatkan tempat tinggal permanen bisa jadi sulit. Penduduk harus sudah pensiun, dan berinvestasi dengan jumlah tertentu dalam properti atau bisnis lokal.

    3. Kepulauan Cayman

    Pemerintah Kepulauan Cayman tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak properti, pajak keuntungan modal, dan pajak gaji kepada penduduknya. Selain itu, kepulauan ini juga tidak mengenakan pajak perusahaan yang menarik banyak perusahaan multinasional.

    Ada tiga cara untuk memperoleh tempat tinggal di Kepulauan Cayman, yaitu bekerja di perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman, melakukan investasi yang signifikan, dan mendirikan bisnis di sana. Seperti sebagian besar negara Karibia, semakin banyak uang diinvestasikan, semakin mudah pendatang menerima tempat tinggal.

    4. Brunei Darussalam

    Brunei Darussalam memiliki kekayaan minyak yang cukup untuk tidak memungut pajak penghasilan. Meski begitu, tinggal di Brunei sangat sulit.

    Pasalnya, negara ini memiliki reputasi tidak ramah terhadap orang asing. Mendapatkan tempat tinggal tetap dan kewarganegaraan juga tidak mungkin, kecuali jika memperoleh persetujuan Sultan.

    5. Kuwait

    Kuwait juga tidak memungut pajak penghasilan berkat industri minyaknya yang begitu besar. Menariknya, Kuwait menjadi salah satu negara yang paling ramah terhadap ekspatriat di dunia, dengan warga negara asing dua per tiga dari populasinya.

    Meski begitu, untuk memperoleh status penduduk tepat, biasanya pendatang harus memiliki kerabat warga Kuat atau pekerjaan formal di negara tersebut. Sehingga, tinggal secara permanen di Kuwait hampir mustahil.

    6. Oman

    Sebab penghasilan industri minyak dan gasnya, Oman tidak memerlukan pajak penghasilan dari warganya. Namun, tinggal di sana bisa membutuhkan penyesuaian besar, sebab budaya Oman cukup konservatif.

    Negara ini juga tidak terlalu membutuhkan modal asing. Jadi, ekspatriat yang ingin pindah ke negara ini biasanya membutuhkan koneksi kuat agar bisa melakukannya dengan mudah.

    7. Qatar

    Meski kecil, Qatar adalah negara kaya yang meraup keuntungan dari industri minyak. Qatar memiliki salah satu tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan dianggap sebagai negara paling maju di Timur Tengah.

    Secara keseluruhan, Qatar menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali dan menawarkan tempat tinggal permanen untuk ekspatriat. Namun, persyaratannya ketat dan hanya sedikit pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Untuk memenuhi syarat, pendatang juga harus tinggal di negara tersebut selama lebih dari 20 tahun dan menguasai bahasa Arab dengan baik.

    8. Uni Emirat Arab

    Di antara negara penghasil minyak di Timur Tengah yang tidak memiliki pajak pendapatan atau pajak perusahaan, UEA dianggap sebagai salah satu yang paling menarik. Salah satu alasannya yaitu ekonominya yang relatif stabil.

    UEA menjadi salah satu negara yang paling mudah ditinggali dan berinvestasi, terutama dalam hal keamanan dan pembangunan. Negara ini memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan populasi berbahasa Inggris yang kuat.

    9. Saint Kitts dan Nevis

    Saint Kitts dan Nevis di Karibia menjadi negara kepulauan selanjutnya yang membebaskan pajak, baik pendapatan pribadi, kekayaan, hadiah, warisan, dan keuntungan modal. Untuk mendapatkan kewarganegaraan di sini, investasinya mungkin lebih tinggi dibanding banyak negara tetangga Karibia.

    Meski begitu, negara ini menawarkan opsi real estat serta program kewarganegaraan yang stabil. Cukup membutuhkan waktu 2-4 bulan untuk ekspatriat mendapatkan kewarganegaraan.

    10. Maladewa

    Maladewa terkenal dengan negara kepulauan yang memiliki keindahan laut dan pantai yang indah. Menurut catatan detikcom, Maladewa memiliki penduduk 100 persen muslim.

    Berkat banyaknya resor di sana, Maladewa tidak terlalu membutuhkan pajak penghasilan. Pendatang yang bisa tinggal dalam jangka panjang di sana adalah seorang muslim sunni. Meski demikian, negara ini tidak memiliki program bagi orang asing untuk menjadi penduduk tetap apalagi mendapat kewarganegaraan.

    (elk/row)