Perusahaan: Visa

  • Setelah 13 Tahun Tutup, Jerman Buka Lagi Kedutaan di Suriah

    Setelah 13 Tahun Tutup, Jerman Buka Lagi Kedutaan di Suriah

    Jakarta

    Lebih dari tiga bulan setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Assad, Jerman membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada hari Kamis (20/03).

    Kedutaan yang sempat tertutup sejak tahun 2012 di tengah gelora perang saudara Suriah, kini resmi dibuka kembali oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang datang ke Suriah untuk kali kedua sejak runtuhnya pemerintahan Assad.

    Sejumlah kecil diplomat Jerman akan melanjutkan tugas mereka di Damaskus, namun urusan konsuler, seperti penerbitan visa, akan tetap dilaksanakan di Beirut, Lebanon, demikian menurut Baerbock.

    Langkah ini menandai babak penting dalam pemulihan hubungan antara Berlin dan kepemimpinan di Damaskus, yang kini tengah bergulat dengan masalah kemanusiaan dan keamanan saat berusaha membangun kembali negeri setelah kejatuhan Assad.

    Lebih dari satu juta warga Suriah, banyak di antaranya yang mengungsi dari tanah air mereka selama perang saudara yang berdarah-darah, kini tinggal di Jerman.

    Apa lagi yang dilakukan Baerbock di Suriah?

    Baerbock juga bertemu dengan pemimpin sementara Suriah. Ia menyatakan bahwa kelompok ekstremis yang bertanggung jawab atas pembantaian sektarian bulan ini harus dikendalikan dan dimintai pertanggungjawaban.

    “Adalah hal yang sangat penting untuk mengendalikan kelompok ekstremis dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dihukum,” ujarnya setelah melakukan pembicaraan di Damaskus dengan Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa. “Setiap upaya untuk memperburuk eskalasi harus dicegah.” Baerbock juga dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

    Lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam aksi kekerasan ini, sebagian besar adalah warga sipil dan anggota minoritas agama Alawi, yang juga merupakan kelompok tempat Assad berasal, demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga pemantau yang bermarkas di London.

    Berbicara di Beirut sebelum penerbangannya ke Suriah, Baerbock mengutuk “pembunuhan terhadap warga sipil secara terarah ini,” dengan menggambarkannya sebagai “kejahatan mengerikan” yang telah merusak kepercayaan secara signifikan.

    Ia menyerukan kepada pemerintah transisi untuk “mengendalikan tindakan kelompok dalam barisan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.”

    Baerbock tegaskan dukungan Jerman untuk Suriah

    Baerbock menegaskan kembali komitmen Jerman untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah dan memberikan sinyal kemungkinan pelonggaran sanksi dengan beberapa syarat tertentu.

    “Awal politik baru antara Eropa dan Suriah, antara Jerman dan Suriah, adalah sesuatu yang mungkin,” tegas Baerbock.

    Ia menambahkan bahwa hal ini memerlukan komitmen yang jelas untuk memastikan kebebasan, keamanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agama.

    Pada hari Senin (17/03), Jerman mengumumkan bantuan rekonstruksi sebesar €300 juta untuk Suriah, sebagai bagian hasil dari konferensi donor yang mengumpulkan total janji bantuan sebesar €5,8 miliar.

    Di antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, Italia membuka kembali kedutaannya di Suriah tahun lalu sebelum kejatuhan Assad, sementara Spanyol membuka kedutaannya setelah kejatuhannya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Jakarta

    Lapangan Saray di pusat Baghdad, tempat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani akan berpidato tentang pariwisata, dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Di sekitar area ini terdapat dua masjid kuno, salah satu universitas tertua di dunia Arab, sebuah kastil berusia 800 tahun, gereja tertua di kota ini, serta bekas pusat pemerintahan Baghdad pada era Kekaisaran Ottoman.

    Namun, kawasan ini juga menyimpan jejak sejarah kelam Irak yang selama bertahun-tahun membuat wisatawan enggan berkunjung. Di dekatnya, Jalan Muttannabi menjadi saksi serangan bom mobil pada 2007 yang menewaskan 30 orang dan menghancurkan sebagian besar kawasan yang terkenal dengan penjual bukunya. Pada 2019, Jalan Rasheed yang berada di sekitar lokasi ini menjadi medan bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan selama protes anti-pemerintah.

    Dalam lima tahun terakhir, Irak mengalami periode stabilitas dan keamanan yang lebih baik. Itulah sebabnya, pada malam di akhir Februari, para pejabat Irak merayakan Baghdad yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Pariwisata Arab 2025, gelar yang diberikan setiap tahun oleh Organisasi Pariwisata Arab, bagian dari Liga Arab.

    Dalam pidatonya, Perdana Menteri al-Sudani menyampaikan, “Berkat pengorbanan rakyatnya, Irak telah merebut kembali posisinya sebagai negara berpengaruh yang menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati peradaban yang kaya.” Ia kemudian menerima kunci simbolis dari para pejabat Oman, pemegang gelar Ibu Kota Pariwisata Arab 2024.

    Mengurangi ketergantungan pada minyak

    Seperti banyak negara penghasil minyak lainnya, Irak ingin mendiversifikasi sumber pendapatan nasionalnya, terutama mengingat peralihan dunia dari bahan bakar fosil. Saat ini, sektor pariwisata, yang mayoritas berbasis wisata religi, menyumbang sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Irak, dan pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut menjadi 10% dengan memperluas fokus pada daya tarik wisata lainnya.

    Ambisi ini tidak mustahil. Di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Uni Emirat Arab, sektor pariwisata menyumbang sekitar 7% hingga 9% dari PDB nasional.

    Setiap tahun, Irak menerima sekitar 6 hingga 10 juta wisatawan religi, terutama dari Iran dan Turki, karena menjadi rumah bagi beberapa situs suci Islam paling penting di dunia. Namun, sejak pemerintah Irak melonggarkan aturan visa pada tahun 2021 dengan menawarkan visa on arrival bagi warga dari lebih dari 30 negara, jumlah wisatawan non-religius pun meningkat.

    Rencana ambisius

    “Ini 100% mungkin,” kata Ali al-Makhzomy, pendiri dan ketua agensi tur lokal Bil Weekend, yang melayani wisatawan domestik maupun internasional. “Bahkan bisa menyumbang 30% dari anggaran Irak,” tambahnya, “tentu dengan beberapa syarat.”

    Irak memiliki banyak faktor pendukung untuk mengembangkan sektor pariwisata, termasuk enam situs Warisan Dunia UNESCO, keramahan masyarakatnya yang luar biasa terhadap tamu, serta kekayaan alam dan arkeologi yang berusia ribuan tahun.

    Meskipun Irak masih sering dianggap sebagai destinasi yang berbahaya, kelompok wisata dari Barat dan para influencer perjalanan mulai menarik perhatian dunia terhadap potensi pariwisata negara ini. Namun, dampak ekonomi terbesar dalam waktu dekat kemungkinan berasal dari wisatawan Arab.

    Sejak kunjungan resmi Paus Fransiskus ke Irak pada 2021 mengubah persepsi global tentang negara ini, kunjungan wisatawan dari negara-negara Arab semakin meningkat, terutama setelah Irak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Piala Teluk 2023 di Basra.

    “Piala Teluk di Basra adalah momen ketika Irak benar-benar mulai membuka pintunya bagi wisatawan Arab,” jelas Diyar Talal, salah satu pendiri komunitas wisata Iraqi Traveler’s Cafe (ITC) yang memiliki sekitar 100.000 anggota di media sosial. “Kami mulai melihat orang-orang dari negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait datang ke Irak untuk tujuan wisata, bukan hanya ziarah.”

    Booming pariwisata domestik

    Al-Makhzomy awalnya mendirikan agensinya pada 2016 untuk melayani pasar domestik. Ia melihat bahwa banyak warga Irak yang mulai tertarik dengan sejarah negaranya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjelajahinya.

    Kini, ia memperkirakan sekitar 20.000 warga Irak setiap bulan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti reruntuhan kuno Babilonia.

    “Ada begitu banyak peluang di sini,” katanya. “Mulai dari pengalaman kuliner yang terkait dengan situs warisan, hingga peluang kerja bagi pengemudi dan pemandu wisata. Bahkan jika Anda hanya membuat suvenir di sekitar lokasi wisata, Anda bisa menjalankan bisnis yang sukses.”

    Namun, pasar lokal masih memiliki banyak kekurangan. Sementara pedagang di Jalan Muttannabi menawarkan berbagai suvenir seperti magnet kulkas dan bendera Irak, di beberapa tempat wisata utama hampir tidak ada yang bisa dibeli.

    Misalnya, di Museum Nasional Irak, pengunjung dapat melihat peninggalan luar biasa seperti tablet tulisan tertua di dunia yang berusia 3.600 tahun. Namun, satu-satunya cenderamata yang tersedia di sana hanyalah kartu pos berdebu di toko suvenir yang terbengkalai.

    Seorang warga lokal yang bekerja di sektor pariwisata menjelaskan secara off the record bahwa perbedaan besar antara fasilitas yang dikelola pemerintah dan bisnis swasta adalah motivasi kerja. “Di museum yang dikelola pemerintah, orang tidak terlalu peduli. Mereka tetap digaji, apa pun yang terjadi,” ujarnya. “Sementara di sektor swasta, mereka harus benar-benar berusaha untuk menarik pengunjung.”

    Dibutuhkan visi jangka panjang

    Meskipun ada peluang besar, banyak tantangan yang masih menghadang. Beberapa negara Barat masih melarang warganya bepergian ke Irak. Sementara itu, meskipun warga negara Teluk bisa mendapatkan visa bebas saat menghadiri pertandingan sepak bola di Basra, wisatawan dari negara Arab lain sering kali mengalami kesulitan mendapatkan visa ke Irak dibandingkan wisatawan Eropa.

    Faktor lain seperti konflik regional, seperti perang di Gaza, serta dampak perubahan iklim yang membuat musim panas di Irak semakin ekstrem, juga menjadi tantangan besar bagi industri pariwisata.

    “Saya rasa negara ini butuh visi yang jelas untuk pariwisata,” ujar Talal dari ITC. “Lihat Arab Saudi, mereka punya Vision 2030 yang mencakup pengembangan sektor pariwisata. Kita tidak punya hal seperti itu.”

    Senada dengan itu, Al-Makhzomy dari Bil Weekend menyimpulkan, “Kita butuh rencana nyata dari pemerintah dan investasi besar untuk mengembangkan industri ini. Pariwisata bukan hanya soal pemandu wisata, tapi juga mencakup perhotelan, restoran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ini adalah industri yang kompleks, dan kita harus mampu menanganinya secara menyeluruh.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai industri perhotelan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan permintaan, terutama dari wisatawan mancanegara. Sayangnya, kebijakan pemerintah, seperti melalui efisiensi anggaran, justru melemahkan potensi pariwisata Indonesia.

    “Negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah lebih maju dalam menarik wisatawan asing. Sebagai perbandingan, Vietnam yang pada 2017 masih di bawah Indonesia, kini telah mampu menarik 17 juta wisatawan mancanegara per tahun, sementara Thailand mencapai 35,5 juta pada 2024,” ungkap Hariyadi dalam program “Corporate Insight” yang disiarkan Beritasatu beberapa waktu lalu.

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2024 sebesar 13,9 juta. Padahal, menurut Hariyadi, jumlah kamar hotel di Indonesia melebihi Thailand, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif.

    “Kami berharap pemerintah segera memberikan prioritas lebih besar untuk mendukung pertumbuhan pariwisata nasional,” ungkapnya.

    Hariyadi juga menyoroti dari segi perpajakan, sektor industri perhotelan di Indonesia telah berkontribusi besar melalui pajak daerah. Namun, dana tersebut sering kali tidak dikembalikan dalam bentuk promosi atau perbaikan destinasi wisata. Hal ini membuat sektor pariwisata sulit berkembang.

    “Selain itu, kebijakan visa juga menjadi penghambat. Thailand telah memberikan bebas visa bagi 85 negara, sementara Indonesia masih terbatas pada negara ASEAN,” ungkapnya.

    “Pemerintah lebih fokus pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari visa, padahal manfaat ekonomi dari peningkatan jumlah wisatawan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari visa itu sendiri,” tambah Hariyadi.

    Ia mencontohkan Turki yang memberikan berbagai insentif bagi wisatawan. Negara tersebut tidak mengandalkan pajak dari sektor pariwisata, melainkan menggunakannya untuk mendorong promosi dan infrastruktur pariwisata. Hasilnya, jumlah wisatawan ke Turki telah mencapai 55 juta orang pada 2024.

    Berdasarkan data BPS, tingkat okupansi hotel berbintang di Indonesia mencapai 52,57%, sedangkan hotel non-bintang hanya 26,59%. Meskipun jumlah unit hotel non-bintang lebih banyak, jumlah kamar di kedua kategori tersebut hampir seimbang, masing-masing sekitar 400.000 kamar.

    “Masyarakat lebih memilih hotel berbintang karena kenyamanan dan kebersihannya yang lebih terjamin. Namun, hotel non-bintang tetap memiliki potensi besar, terutama di desa wisata yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan,” kata Hariyadi.

    Sebagai ketua umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi mendorong pengembangan desa wisata sebagai keunggulan kompetitif Indonesia. Dengan jumlah desa wisata yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus mengembangkan ekonomi daerah, termasuk dari industri perhotelan.

  • Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    YOGYAKARTA – Urutan paspor terkuat di Asean 2025 penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kemudahan perjalanan antarnegara. Urutan tersebut bisa diketahui dari Henley Passport Index. Berdasarkan urutan yang dirilis belum lama ini, di urutan pertama psapor terkuat se-Asean tahun 2025 masih ditempati oleh Singapura. Sedangkan di posisi terakhir se-Asean, posisi ditempati oleh Myanmar.

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Seperti diketahui, ASEAN memiliki 10 anggota negara. Tiap negara memiliki peringkat kekuatan paspor yang berbeda-beda.

    Tahun ini, kekuatan paspor Indonesia kalah sakti dibandingkan Timor Leste. Berikut ini urutan paspor paling kuat se-Asean terbaru.

    Singapura: Menduduki peringkat dunia nomor 1 dengan akses bebas visa ke 193 tujuanMalaysia: Menduduki peringkat dunia nomor 11 dengan akses bebas visa ke 181 tujuanBrunei Darussalam: Menduduki peringkat dunia nomor 18 dengan akses bebas visa ke 164 tujuanTimor Leste: Menduduki peringkat dunia peringkat dunia nomor 50 dengan akses bebas visa ke 96 tujuanThailand: Menduduki peringkat dunia nomor 60 dengan akses bebas visa ke 80 tujuanIndonesia: Menduduki peringkat dunia nomor 64 dengan akses bebas visa ke 73 tujuanFilipina: Menduduki peringkat dunia nomor 72 dengan akses bebas visa ke 65 tujuanKamboja: Menduduki peringkat dunia nomor 82 dengan akses bebas visa ke 52 tujuanVietnam: Menduduki peringkat dunia nomor 83 dengan akses bebas visa ke 51 tujuanLaos: Menduduki peringkat dunia nomor 86 dengan akses bebas visa ke 48 tujuanMyanmar: Menduduki peringkat dunia nomor 88 dengan akses bebas visa ke 42 tujuan.

    Perlu diiketahui, Henley Passport Index adalah peringkat resmi ukuran kekuatan paspor. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa visa maupun dengan visa on arrival.

    Henley & Partners sendiri mendapatkan data bersumber dari International Air Transport Association (IATA). Setelah itu dilakukan serangkaian analisis dengan hasil daftar kekuatan paspor. Index tersebut terus diperbarui secara berkala. Dengan demikian peringkat paspor negara yang terdata bisa berubah di masa depan.

    Kekuatan paspor sendiri sangat berguna terutama bagi masyarakat yang sering bepergian ke berbagai negara. Semakin kuat paspor negara, makin mudah dan banyak fasilitas keimigrasian yang bisa didapatkan oleh pemegangnya. Jika paspor tidak terlalu kuat, maka fasilitas keimigrasian yang didapatkan pemegangnya juga semakin sulit didapatkan.

    Dilansir dari Indonesiabaik, naik-turunnya kekuatan paspor dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kaarena hubungan timbal balik antar negara, jumlah penduduk, bahkan faktor keamanan negara.

    Itulah informasi terkait paspor terkuat di Asean 2025. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • 7 Update Gaza: Israel Luncurkan Serangan Darat-Houthi Bom Tel Aviv

    7 Update Gaza: Israel Luncurkan Serangan Darat-Houthi Bom Tel Aviv

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika baru terus tercipta dalam konflik Israel dengan milisi penguasa Gaza Palestina, Hamas. Terbaru, Israel mendobrak perjanjian gencatan senjata dan kembali menyerang Gaza sejak Selasa lalu.

    Hingga saat ini, korban tewas akibat serangan Israel di Gaza mencapai lebih dari 700 jiwa. Langkah ini juga dinilai mengaburkan prospek perdamaian dan juga pembebasan tawanan antara Hamas dan Israel.

    Berikut perkembangan terbaru eskalasi itu sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia dari beberapa sumber, Kamis (20/3/2025):

    1. Israel Luncurkan Serangan Darat

    Militer Israel meminta agar warga membantu mensukseskan pembebasan sandera negara itu yang ditawan oleh milisi penguasa Gaza, Hamas. Mereka juga meminta agar Hamas dapat cepat disingkirkan dari kekuasaan.

    “Militer Israel memulai operasi darat yang ditargetkan di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan untuk memperluas perimeter keamanan dan menciptakan penyangga parsial antara Utara dan Selatan,” tambah pernyataan itu, dikutip AFP.

    Pernyataan ini menggemakan kembali peringatan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menyebut serangan Israel pada Selasa, yang tewaskan 413 warga, adalah ‘baru permulaan’. 

    Ia berjanji akan terus berlanjut hingga Israel mencapai tujuan perangnya. Yakni menghancurkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera yang ditahan oleh kelompok militan tersebut.

    Secara tegas, Netanyahu menyebut negosiasi gencatan senjata lebih lanjut akan berlangsung ‘di bawah tembakan’. Ini adalah pernyataan pertamanya setelah serangan yang menewaskan lebih dari 400 orang dalam satu hari, menjadi hari paling berdarah sejak awal perang pada 2023.

    “Hamas sudah merasakan kekuatan tangan kami dalam 24 jam terakhir, dan saya ingin berjanji kepada Anda-dan kepada mereka-bahwa ini baru permulaan,” ujar Netanyahu, sebagaimana dikutip The Guardian.

    2. Gal Gadot Didemo

    Artis Israel Gal Gadot mendapatkan teriakan dari sejumlah pendemo pro Palestina saat dirinya dianugerahkan plakat bintang di Hollywood Walk of Fame, Los Angeles. Sejumlah pendemo memprotes bagaimana artis yang sangat pro Israel itu mendapatkan penghargaan bergengsi.

    “Kita harus memboikot segalanya yang dimiliki Israel, termasuk seni dan budaya. Orang ini tidak pantas mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame,” kata seorang demonstran bernama Chadi Darwish.

    3. Mesir-Qatar Buka Suara

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty berdiskusi dengan PM Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, terkait situasi terkini di Gaza. Keduanya, yang merupakan mediator Israel-Hamas membahas langkah yang dapat diambil untuk terciptanya gencatan senjata lanjutan.

    “Para diplomat tinggi, yang negaranya merupakan mediator utama dalam negosiasi antara Israel dan Hamas, membahas upaya untuk menghidupkan kembali perjanjian gencatan senjata Gaza dan menerapkan tiga fase yang digariskan, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    “Mereka juga menjajaki cara-cara untuk memajukan rencana rekonstruksi Gaza yang dipimpin Arab,” tambahnya.

    “Kedua menteri sepakat tentang pentingnya melanjutkan koordinasi bersama antara kedua negara untuk menahan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut dan untuk bekerja sama menuju peluncuran penyelesaian politik yang memastikan stabilitas regional jangka panjang melalui pembentukan negara Palestina sebagai resolusi akhir untuk konflik tersebut.”

    4. Israel Latihan Militer di Dataran Tinggi Golan

    Militer Israel mengumumkan akan mengerahkan lebih banyak pasukan dan kendaraan ke wilayah yang diduduki untuk latihan militer. Bahkan mereka melakukan latihan khusus di dataran tinggi Golan.

    “Ledakan diperkirakan akan terdengar,” kata militer dalam sebuah posting di X. “Tidak ada ancaman keamanan.”

    Sejak jatuhnya rezim Bashar Al Assad di Suriah pada bulan Desember, militer Israel telah menguasai lebih banyak wilayah Suriah, bergerak ke zona penyangga yang dipatroli PBB yang telah memisahkan kedua negara sejak tahun 1974.

    5. Politisi Israel Lawan Demo Tolak Perang

    Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, sayap kanan Israel yang baru diangkat kembali, menuduh warga Israel yang memprotes  Netanyahu dan perang Gaza sebagai pihak yang menentang Israel. Menteri ultranasionalis itu mengomentari demonstrasi di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem Barat pada hari Rabu, di mana seorang pemimpin protes terdengar membandingkan Netanyahu dengan pemimpin Nazi Jerman di masa perang Adolf Hitler.

    “Para aktivis ‘protes’ sudah lama tidak lagi hanya menentang pemerintah dan Perdana Menteri. Mereka telah sepenuhnya menentang Negara Israel,” kata Ben-Gvir dalam sebuah unggahan di media sosial.

    6. Trump Deportasi Mahasiswa Pro Palestina

    Otoritas imigrasi AS telah menahan seorang pria India bernama Badar Khan Suri yang sedang belajar di Universitas Georgetown di Washington DC. Mereka saat ini berusaha mendeportasinya karena diduga menyebarkan propaganda pro-Hamas.

    “Agen federal menangkap Suri di luar rumahnya di Rosslyn, Virginia, pada Senin malam. Ia ditahan di Alexandria, Louisiana, sambil menunggu tanggal sidang di pengadilan imigrasi,” kata pengacaranya.

    Menurut pernyataan yang dibagikan kepada Fox News, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menuduh Suri memiliki hubungan dengan Hamas. Ia juga dituding menyebarkan propaganda pro-Hamas dan anti-Semitisme di media sosial.

    DHS tidak mengutip bukti untuk klaimnya terhadap Suri, yang merupakan peneliti pascadoktoral di Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding di Georgetown, tinggal di AS dengan visa pelajar dan menikah dengan warga negara Amerika. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menetapkan bahwa aktivitas Suri “membuatnya dapat dideportasi”.

    7. Houthi Serang Bandara Israel

    Milisi Yaman yang juga merupakan sekutu Hamas, Houthi, mengatakan mereka melakukan serangan rudal yang menargetkan bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Hal ini disampaikan langsung Juru bicara Houthi Yahya Saree.

    “Angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi militer kualitatif yang menargetkan bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa yang diduduki dengan rudal balistik hipersonik Palestine-2,” katanya,

    Saree mengatakan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Namun ua tak menjelaskan lebih lanjut.

    (sef/sef)

  • Iran Bebaskan Warga Prancis yang Ditahan Sejak Tahun 2022

    Iran Bebaskan Warga Prancis yang Ditahan Sejak Tahun 2022

    Paris

    Otoritas Iran membebaskan seorang warga negara Prancis, Olivier Grondeau, yang ditahan oleh Teheran sejak Oktober 2022. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Grondeau kini telah kembali ke Prancis.

    Pembebasan Grondeau itu, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), diumumkan langsung oleh Marcon dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (20/3) waktu setempat. Macron mengatakan bahwa Grondeau yang berusia 34 tahun telah “bebas dan bersama orang-orang yang dicintainya”.

    Dia kemudian menegaskan bahwa “mobilisasi kita tidak akan melemah” untuk memastikan pembebasan dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan oleh Iran, dalam apa yang dipandang Paris sebagai penyanderaan oleh negara.

    Marcon tidak menyampaikan informasi lebih lanjut soal kronologi pembebasan Grondeau setelah dia ditahan selama hampir 900 hari di Iran.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, memposting foto Grondeau di dalam pesawat saat kembali ke Prancis.

    Dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan Iran adalah seorang guru bernama Cecile Kohler dan pasangannya Jacques Paris. Keduanya ditahan oleh Teheran pada Mei 2022 atas tuduhan berusaha mengobarkan unjuk rasa buruh. Tuduhan itu telah dibantah oleh keluarga keduanya.

    “Setelah disandera di Iran selama 887 hari, dia telah dipertemukan kembali dengan keluarganya, orang-orang tercintanya, dan negaranya. Ini melegakan sekali,” tulis Barrot dalam pernyataannya.

    Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’

    Grondeau ditangkap di Shiraz, Iran bagian selatan, pada Oktober 2022 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena “berkonspirasi melawan Republik Islam”.

    Keluarga Grondeau menolak tuduhan tersebut, dan menggambarkan Grondeau sebagai penggemar berat puisi Persia yang pergi ke Iran dengan visa turis sebagai bagian dari tur keliling dunia.

    Negara-negara Barat selama bertahun-tahun menuduh Iran menahan warga negara mereka dengan tuduhan yang dibuat-buat dalam kebijakan penyanderaan negara untuk menggunakan warga negara asing (WNA) itu sebagai alat tawar-menawar demi memperoleh konsesi.

    Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Singapura Negeri Impian bagi Pekerja Indonesia, Kenapa Banyak yang Hijrah ke Sana?

    Singapura Negeri Impian bagi Pekerja Indonesia, Kenapa Banyak yang Hijrah ke Sana?

    Jakarta: Bekerja di luar negeri bukan lagi sekadar angan-angan bagi banyak pekerja Indonesia, terutama mereka yang ingin mendapatkan gaji lebih tinggi dan jenjang karier yang lebih jelas. 
    Dari sekian banyak negara tujuan, Singapura menempati peringkat teratas sebagai destinasi favorit bagi pekerja formal asal Indonesia.
     
    Menurut survei Populix, sebanyak 82 persen dari 1.000 responden memilih Negeri Singa sebagai tujuan utama mereka. Jauh mengungguli negara tetangga lainnya seperti Malaysia (32 persen), Brunei (26 persen), dan Thailand (16 persen). 
     
    Lantas, apa yang membuat Singapura begitu menarik di mata para pekerja Indonesia?
     

    Gaji tinggi dan karier yang lebih menjanjikan
    Gaji yang lebih tinggi menjadi alasan utama mengapa banyak pekerja formal Indonesia tertarik pindah ke Singapura. Berdasarkan survei yang sama, 79 persen responden menyatakan bahwa faktor finansial menjadi pertimbangan utama. Selain itu, 58 persen responden melihat Singapura sebagai tempat yang menawarkan peluang pengembangan karier yang lebih luas.

    “Singapura masih jadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Asia, yang menawarkan standar gaji tertinggi di antara para tetangganya, termasuk Indonesia. Maka tak heran para pekerja formal Indonesia meliriknya sebagai rujukan utama untuk bekerja,” ujar Co-Founder dan CEO Populix, Timothy Astandu dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Maret 2025.
     
    Selain faktor gaji dan karier, 55 persen responden juga menyebutkan bahwa keamanan dan stabilitas di Singapura menjadi daya tarik tersendiri. 
     
    Sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang rendah dan sistem hukum yang ketat, Singapura memberikan rasa aman bagi pekerja asing yang ingin menetap dan bekerja di sana.
     

    Tenaga IT paling banyak diminati
    Tren migrasi tenaga kerja ke Singapura semakin meningkat, terutama di sektor teknologi informasi (IT). Populix mencatat bahwa 91 persen calon pekerja migran di bidang IT memilih Singapura sebagai destinasi utama mereka. 
     
    Faktor utamanya adalah besaran gaji yang lebih kompetitif serta kestabilan kerja yang lebih terjamin.
     
    “Fenomena pencari kerja migran sektor formal, khususnya IT, perlu disikapi secara bijak. Masyarakat harus benar-benar menyiapkan diri dengan matang. Pasalnya, bursa kerja internasional terbuka bagi siapa saja, yang tentu memperketat persaingan mereka,” tambah Timothy.
     
    Pemerintah Singapura juga semakin agresif dalam menarik talenta IT dari luar negeri. Salah satu langkah konkretnya adalah program New Enterprise Compute Initiative, yang mengalokasikan dana hingga USD150 juta untuk mendukung adopsi AI di sektor bisnis. Program ini membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga IT asing, termasuk dari Indonesia.
     
    Selain itu, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam program Tech:X juga mempermudah mobilitas talenta digital antar kedua negara. Program ini memberikan fasilitas visa kerja selama satu tahun bagi pekerja IT yang ingin mencari pengalaman profesional di Singapura.
     

    Tren #KaburAjaDulu cerminan peluang dan tantangan
    Tingginya minat bekerja di luar negeri tak lepas dari keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Tagar #KaburAjaDulu yang ramai diperbincangkan di media sosial mencerminkan kondisi ini. Pekerja muda, terutama milenial dan Gen Z berusia 25-35 tahun, melihat migrasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup mereka.
     
    Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa pada 2024, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 296.970 orang, meningkat 8,40% dibanding tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 130.000 pekerja memilih Singapura sebagai tempat mereka bekerja.
     
    Namun, tren ini juga membawa dampak lain, seperti meningkatnya alih kewarganegaraan. Data dari Dirjen Imigrasi Kemkumham menunjukkan bahwa pada periode 2019-2022, sebanyak 3.912 WNI resmi berpindah menjadi warga negara Singapura, dengan mayoritas berusia 25 hingga 35 tahun.
     
    Bekerja di luar negeri memang menawarkan peluang besar, tetapi juga penuh tantangan. Apakah kamu salah satu yang tertarik untuk mencoba peruntungan di Singapura?

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Jakarta

    Ratusan WNI menjadi korban online scam di Myanmar. Kini mereka sudah bisa dipulangkan ke Indonesia lewat operasi senyap.

    Total WNI korban online scam yang dipulangkan ke Tanah Air yakni 554 orang. Tapi jadwal kepulangannya berbeda-beda.

    Pada tahap pertama, sebanyak 400 WNI dipulangkan melalui dua penerbangan. “Pada tanggal 18 Maret ini, flight telah mendarat tadi, membawa 200 orang warga, negara Indonesia kita yang menjadi korban. Kemudian, nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia yang menjadi korban,” ujar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.

    Para WNI menempuh perjalanan darat selama sembilan jam menggunakan sembilan bus menuju Bandara Don Mueang, Bangkok, setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan serta National Referral Mechanism. Setiba di sana, mereka diterbangkan menggunakan pesawat carter menuju Indonesia.

    Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan kondisi kesehatan yang baik. Ada lima perempuan yang sedang hamil di antara rombongan. Mereka berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan jumlah terbanyak dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

    200 WNI pertama yang sudah tiba di Soetta langsung disambut oleh para menteri. Menggunakan masker serta syal yang diikatkan di leher, mereka bersalaman satu per satu dengan para menteri.

    Menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri KP2MI Abdu Kadir Karding, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman.

    “Bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 dengan menggunakan tiga pesawat, dengan rute penerbangan dari Dun Moeang International Airport ke Bandara Sukarno-Harta di Jakarta, atau di Tangerang pada hari ini,” ujar Budi Gunawan.

    Sementara itu, 154 WNI lainnya akan dipulangkan dari Thailand, besok (19/3). “Ini total sebanyak 554 orang,” tambahnya.

    Arahan Prabowo

    Pemulangan WNI korban online scam di Myanmar (Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

    Ternyata pemulangan WNI ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Atas perintah itu, Budi dan jajarannya melakukan operasi senyap.

    “Operasi secara senyap ini kita lakukan semuanya atas perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat menaruh perhatiannya sangat serius terhadap nasib para pekerja migran kita di luar negeri,” kata Budi.

    Prabowo, tutur Budi, kerap mendengar kabar mengenai WNI yang disiksa. Penyiksaan itu dengan berbagai cara, salah satunya disetrum.

    “Sehingga kenapa di sini kita bentuk segera dan segera action untuk melakukan langkah awal,” lanjutnya.

    Jalur Resmi

    WNI korban online scam di Myanmar tiba di Tanah Air (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Berkaca dari kasus ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengingatkan para TKI untuk melewati jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Sugiono meminta para TKI tak memaksakan diri.

    “Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sugiono.

    Sugiono meminta masyarakat tidak memaksakan diri bekerja di luar negeri jika tidak memiliki visa kerja. Menurutnya, visa kerja menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki pekerja migran.

    Sugiono mengatakan pemerintah kesulitan memulangkan WNI korban online scam di Myanmar karena berangkat secara ilegal. Myanmar sedang mengalami konflik, sehingga pemulangan membutuhkan waktu lebih lama.

    “Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa untuk bisa berhasil sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut,” tutur Sugiono.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Deportasi Profesor Lebanon Usai Hadiri Pemakaman Pemimpin Hizbullah

    AS Deportasi Profesor Lebanon Usai Hadiri Pemakaman Pemimpin Hizbullah

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendeportasi seorang doktor dan profesor asal Lebanon yang bekerja di universitas terkemuka di AS. Deportasi itu dilakukan setelah sang profesor diketahui menghadiri pemakaman pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Beirut bulan lalu.

    Foto-foto terkait Hizbullah juga dilaporkan ditemukan pada telepon genggam milik sang profesor wanita tersebut.

    Rasha Alawieh yang berusia 34 tahun ini, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (18/3/2025), merupakan seorang doktor dan profesor pada Brown University yang ada di Rhode Island, AS. Dia ditahan dan dideportasi beberapa jam kemudian setelah mendarat di Bandara Logan, Boston, AS.

    Penahanan dan deportasi Alawieh itu dilaporkan terjadi pada Jumat (14/3) pekan lalu.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), dalam pernyataan via media sosial X, menyebut Alawieh terbang ke Beirut untuk secara khusus menghadiri pemakaman Nasrallah, yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon beberapa bulan lalu.

    “Visa adalah keistimewaan, bukan hak — mengagungkan dan mendukung teroris yang telah membunuh warga Amerika menjadi alasan penolakan penerbitan visa. Ini adalah keamanan yang masuk akal,” tegas DHS dalam pernyataannya.

    Menurut laporan media POLITICO, otoritas AS menemukan “foto-foto dan video simpatik” terhadap pejabat-pejabat senior Hizbullah dalam folder item yang baru-baru ini dihapus pada telepon genggam milik Alawieh.

    Alawieh juga dilaporkan mengakui dirinya menghadiri pemakaman Nasrallah, yang digelar di Beirut bulan lalu, dan mengatakan bahwa dirinya mendukung Nasrallah “dari sudut pandang agama”, bukan sudut pandang politik.

    “CBP (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS) menanyai Dr Alawieh dan memutuskan bahwa niat sebenarnya dari dirinya di Amerika Serikat tidak dapat dipastikan,” tulis asisten jaksa AS, Michael Sady, dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk deportasi.

    Alawieh, menurut laporan POLITICO, pertama kali datang ke AS tahun 2018 ketika mengikuti beasiswa nefrologi — ilmu tentang seluk-beluk ginjal — di Ohio State University. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yale dan University of Washington.

    Persidangan untuk kasus Alawieh dijadwalkan pada Senin (17/3) waktu setempat, setelah pengacara yang mewakili Alawieh mengajukan gugatan hukum untuk melawan deportasi itu. Menurut POLITICO, persidangan itu ditunda hingga pekan depan.

    Namun meskipun hakim pengadilan AS menetapkan Alawieh tidak akan dideportasi tanpa ada pemberitahuan pengadilan, para agen CBP menempatkan Alawieh dalam pesawat tujuan Prancis pada Jumat (14/3) lalu. CBP mengatakan pihaknya tidak menerima perintah pengadilan itu sebelum Alawieh diterbangkan keluar AS.

    Deportasi terhadap Alawieh ini dilakukan saat pemerintahan Presiden Donald Trump sedang marak menindak tegas warga negara asing di AS, baik yang tinggal secara ilegal ataupun secara legal, atas tindakan dan pandangan politik mereka.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu