Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Cara Cetak Rekening Koran BCA, Tak Perlu ke Kantor Cabang

    Cara Cetak Rekening Koran BCA, Tak Perlu ke Kantor Cabang

    PIKIRAN RAKYAT – Jika kamu nasabah BCA dan membutuhkan cetakan rekening koran, sekarang kamu tidak perlu repot lagi datang ke kantor cabang. Berkat perkembangan layanan digital perbankan, mencetak rekening koran dari Bank BCA kini bisa dilakukan secara online. Baik melalui aplikasi mobile banking myBCA maupun lewat layanan internet banking KlikBCA, semuanya bisa dilakukan langsung dari perangkat kamu.

    Apa itu rekening koran? Rekening koran adalah dokumen yang memuat riwayat transaksi rekening, termasuk informasi seperti tanggal transaksi, kode transaksi, mutasi debit dan kredit, serta saldo akhir. Dokumen ini biasanya dibutuhkan untuk keperluan penting seperti pengajuan visa, syarat pinjaman, bukti penghasilan, hingga dokumentasi keuangan bisnis.

    Saat ini, Bank BCA sudah memberikan kemudahan bagi nasabah individu untuk mencetak rekening koran secara mandiri melalui aplikasi digital mereka. Kamu cukup bermodal smartphone dan koneksi internet, maka proses cetak rekening koran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

    Meski begitu, penting untuk kamu tahu bahwa fitur cetak rekening koran hanya tersedia pada aplikasi myBCA, bukan BCA Mobile. Jadi jika selama ini kamu hanya menggunakan BCA Mobile, kamu perlu mengunduh dan mendaftar di aplikasi myBCA terlebih dahulu. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan layanan KlikBCA di website resmi BCA.

    Cara Cetak Rekening Koran BCA di myBCA

    Kamu bisa mencetak rekening koran menggunakan myBCA dengan cara berikut ini:

    Pastikan kamu telah mengunduh dan menginstal aplikasi myBCA melalui Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi, lalu login menggunakan user ID dan password yang telah kamu daftarkan. Setelah berhasil masuk, pilih rekening yang ingin kamu cetak rekening korannya. Di menu utama, cari dan pilih opsi e-Statement untuk melihat riwayat transaksi. Pilih periode waktu yang kamu inginkan, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau lebih. Klik Tampilkan untuk melihat rincian rekening koran, lalu klik Download. File rekening koran akan tersimpan ke Drive perangkat kamu. Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas file, lalu pilih Download untuk menyimpannya dalam format PDF. Setelah itu, kamu bisa mencetak dokumen tersebut sesuai kebutuhan.
    Cara Cetak Rekening Koran BCA di KlikBCA

    Berikut selengkapnya penjelasan tentang cara cetak rekening koran BCA di KlikBCA:

    Akses website resmi BCA di www.klikbca.com melalui browser laptop atau ponselmu. Masukkan user ID dan PIN internet banking untuk masuk ke akun KlikBCA milikmu. Di halaman utama, pilih menu e-Statement, lalu lanjutkan dengan memilih Tabungan dan Giro. Pilih nomor rekening kamu dan tentukan periode laporan yang kamu butuhkan, misalnya laporan transaksi 1 bulan terakhir. Klik Download untuk menyimpan dokumen rekening koran ke perangkat kamu. File akan berformat PDF dan bisa langsung dicetak.

    Dengan adanya layanan digital seperti myBCA dan KlikBCA, kamu bisa mendapatkan rekening koran BCA dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Tak perlu lagi antre di kantor cabang atau mengisi formulir manual.

    Selama kamu memiliki akun aktif dan data yang valid, seluruh proses bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Jadi, jika kamu sedang memerlukan bukti transaksi rekening, kini semua bisa kamu kelola langsung dari genggaman tangan.

    Kamu tinggal memilih salah satu cara yang paling efisien dan mudah buatmu. Misalnya, jika kamu tidak ingin mengunduh aplikasi, kamu bisa cetak rekening koran menggunakan KlikBCA. Sebaliknya jika kamu sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi myBCA, langsung buka aplikasinya dan cetak rekening koran di sana!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus mempersiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    “Tanggal 13 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara tanggal 29 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi,” kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar Yusron.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April hingga 10 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

  • Gaji WHV di Australia berapa? Bisa Nabung Banyak di Indonesia

    Gaji WHV di Australia berapa? Bisa Nabung Banyak di Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Program Working Holiday Visa (WHV) Australia makin populer di kalangan Gen Z Indonesia. Banyak yang menjadikannya sebagai jalan untuk mencari pengalaman internasional, belajar hidup mandiri, sekaligus berburu cuan dalam mata uang asing. Bahkan, ada yang bilang penghasilan WHV bisa ngalahin gaji anggota DPR. Tapi benarkah demikian?

    Berikut ulasan lengkap dan faktual mengenai potensi penghasilan WHV di Australia tahun 2025, termasuk konversinya ke rupiah dan tips agar bisa menabung banyak saat kembali ke tanah air.

    Apa Itu WHV Australia dan Mengapa Jadi Incaran?

    Working Holiday Visa (WHV) adalah visa khusus yang memberi kesempatan bagi anak muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bekerja dan berlibur di Australia selama satu tahun.

    Program ini bisa diperpanjang hingga tiga tahun jika memenuhi sejumlah syarat, seperti menyelesaikan pekerjaan tertentu di wilayah regional Australia. Program WHV memberi peluang untuk:

    Bekerja sambil berlibur Mendapat pengalaman internasional Mengasah kemampuan bahasa Inggris Menabung dalam mata uang asing (AUD)

    Bagi banyak pemuda, WHV adalah kombinasi ideal antara petualangan, eksplorasi budaya, dan penghasilan besar. Tak heran jika program ini selalu ramai peminat setiap tahunnya.

    Syarat WHV Australia 2025

    Beberapa syarat dasar WHV untuk warga Indonesia:

    Berusia 18–30 tahun Punya paspor yang masih berlaku Memiliki dana minimal AUD 5.000 (setara lebih dari Rp50 juta) Lulus syarat kesehatan dan karakter Mendapat Letter of Support dari pemerintah Belum pernah ikut WHV Australia sebelumnya (kecuali untuk perpanjangan) Gaji WHV Australia 2025: Benar Lebih Besar dari Gaji DPR?

    Gaji minimum nasional Australia pada tahun 2025 diperkirakan tetap berkisar di angka AUD 23 per jam. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs AUD 1 = Rp10.600, maka:

    AUD 23 setara Rp243.800 per jam.

    Dengan jam kerja standar 38–40 jam per minggu, maka rata-rata penghasilan per bulan adalah:

    AUD 3.500 – 4.000 = Rp37 juta – Rp42 juta per bulan.

    Sementara itu, total gaji dan tunjangan anggota DPR RI diperkirakan berkisar di angka Rp66 juta – Rp80 juta per bulan. Artinya, WHV bisa menghasilkan penghasilan yang setara, bahkan lebih besar dalam kondisi tertentu.

    Banyak pekerja WHV yang bisa meraup gaji AUD 6.000 – 8.000 per bulan (Rp63 juta – Rp84 juta), terutama mereka yang:

    Bekerja di sektor konstruksi atau pertambangan Mengambil shift malam dan lembur Menjalani kerja fisik dengan insentif tinggi Berada di lokasi dengan kekurangan tenaga kerja Pekerjaan Favorit WHV dan Kisaran Gajinya

    Hospitality

    Gaji rata-rata: AUD 23 – 30 per jam Chef berpengalaman: hingga AUD 35 per jam Bartender: sekitar AUD 28 per jam

    Konstruksi

    Gaji dasar: mulai dari AUD 30 per jam Spesialis teknis: bisa capai AUD 50 per jam

    Perkebunan (Farm Work)

    Gaji: mulai AUD 25,41 per jam Bisa berbasis hasil panen (piece rate)

    Industri Pertambangan (FIFO)

    Cleaner: AUD 29 – 36 per jam Fasilitas makan & akomodasi biasanya ditanggung perusahaan

    Pekerjaan Kantoran (Admin)

    Gaji: AUD 25 – 40 per jam Umumnya tersedia di kota besar seperti Sydney atau Melbourne Potongan Pajak dan Superannuation

    Penghasilan WHV dikenai pajak penghasilan sebesar 15% hingga AUD 45.000 per tahun. Jika penghasilan melebihi batas itu, maka akan dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi.

    Selain itu, ada kontribusi superannuation (dana pensiun) sebesar 11% dari gaji kotor yang disetorkan oleh pemberi kerja. Dana ini bisa diklaim saat kembali ke Indonesia, meskipun akan dipotong pajak tambahan.

    Biaya Hidup di Australia

    Walau gajinya besar, biaya hidup di Australia juga tinggi. Perkiraan biaya hidup per bulan:

    Akomodasi: AUD 150 – 250 per minggu Makanan: AUD 70 – 150 per minggu Transportasi: AUD 30 – 50 per minggu Kebutuhan lainnya: AUD 50 – 100 per minggu Total biaya hidup: sekitar AUD 1.200 – 1.800 per bulan (Rp12,7 juta – Rp19 juta). Sisanya bisa ditabung, apalagi jika gaya hidup hemat diterapkan. Tips Maksimalkan Gaji WHV Ambil Shift Malam atau Akhir Pekan Bayaran bisa naik 1,5 kali lipat karena penalty rates. Pilih Lokasi dan Waktu Strategis Lokasi regional atau musim panen bisa memberi bonus lebih tinggi. Kerja Lebih dari Satu Pekerjaan Banyak WHV yang punya dua pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan. Hemat di Tempat Tinggal dan Makan Masak sendiri dan tinggal di share house bisa memangkas pengeluaran besar. WHV vs Gaji DPR: Siapa Lebih Untung?

    Jika dilihat dari nominal bersih yang bisa ditabung, WHV Australia sangat kompetitif. Bahkan, dalam beberapa bulan kerja intensif, tabungan WHV bisa melampaui gaji DPR bulanan.

    Bedanya, pekerjaan DPR bersifat permanen selama lima tahun, sedangkan WHV bersifat sementara dan fisiknya cukup melelahkan. Namun, WHV memberi nilai tambah berupa:

    Pengalaman internasional Peningkatan kemampuan bahasa Jejak kerja di luar negeri yang bisa memperkuat CV Peluang koneksi global Bisa Nabung Banyak dengan WHV Australia

    Gaji WHV di Australia memang bisa menyamai bahkan melampaui gaji anggota DPR Indonesia, terutama bagi yang tekun dan pintar memanfaatkan peluang. Jika mampu mengelola keuangan dengan bijak dan memilih pekerjaan strategis, bukan mustahil WHV menjadi jalan cepat untuk menabung ratusan juta rupiah dalam waktu singkat.

    WHV bukan sekadar program kerja singkat—ini adalah investasi pengalaman hidup dan finansial. Dengan modal IELTS, persiapan mental, dan fisik yang kuat, peluang cuan besar dari Australia bisa jadi kenyataan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Polri kini memburu seorang wanita bernama Selly.

    Selly diduga kuat menghasut Soleh Darmawan untuk bekerja di Kamboja, yang berujung pada kematian tragis Soleh di negara tetangga tersebut.

    “Kementerian P2MI telah berupaya menemui Saudara Selly yang ngajak awal Pak Soleh Darmawan ini dan ternyata pada saat itu tidak di tempat, sedang kita cari beliaunya ini seperti apa untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh,” tegas Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian P2MI, Jumat (11/4/2025).

    Kasus tragis ini bermula ketika Soleh terpengaruh Selly, tetangganya, yang mengenalkannya kepada seorang pria bernama Ray untuk bekerja sebagai koki di Thailand.

    Namun, alih-alih terbang ke Thailand untuk menjadi koki, pada 18 Februari 2025 Soleh justru berangkat ke Poipet, Kamboja, dengan menggunakan visa kerja single entry.

    Beberapa hari setelah menginjakkan kaki di negeri Angkor Wat tersebut, Soleh sempat memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia sudah mulai bekerja.

    Akan tetapi, komunikasi antara Soleh dan orang tuanya tak berlangsung lama.

    Pada 2 Maret 2025, sehari sebelum ajal menjemput, keluarga Soleh dikejutkan dengan video call yang mengabarkan kondisi Soleh yang memprihatinkan.

    “2 Maret 2025 keluarga menerima video call dari seseorang yang menyatakan bahwa Soleh ini lagi sekarat, lagi istilahnya lagi mengalami apa namanya lemas dan tidak bisa bicara istilahnya Ray jadi Ray bilang bahwa ini kondisinya gawat darurat. Keesokan harinya Soleh meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dugaannya ini adalah akibat pendarahan di saluran pencernaan,” ujar Abdul Kadir.

    Pada 3 Maret 2025, Soleh meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan dugaan awal penyebab kematian adalah pendarahan di saluran pencernaan.

    KBRI menerima pengaduan dari kuasa hukum keluarga atas kematian Soleh di Kamboja dan pada 7 Maret dan segera mengajukan permohonan pemulangan jenazah pada 12 Maret.

    Jenazah Soleh tiba di rumah duka pada 15 Maret dan dimakamkan sehari setelahnya.

    Di tengah duka, narasi dugaan perdagangan organ tubuh yang dipublikasikan oleh pihak keluarga Soleh mencuat di media sosial.

    Namun, Abdul Kadir meluruskan informasi tersebut.

    “Kemudian muncul berita di media sosial yang berasal dari keluarga almarhum yang menjelaskan bahwa seolah-olah almarhum meninggal dunia menjadi korban perdagangan organ tubuh. Kuasa hukum keluarga saudara Agus menyampaikan tidak ditemukan luka jahitan pada jenazah dan keluarga belum membuat laporan resmi ke polisi keluarga mencabut kuasa hukum dari LBH Perisai Putra Bekasi,” ungkap Abdul Kadir.

    Sementara itu, terkait temuan lipatan kulit di area perut dan selangkangan saat pemandian jenazah, Karding menjelaskan bahwa pihak keluarga mengakui bahwa luka tersebut adalah luka lama.

    “Pemeriksaan jenazah saat dimandikan yang disaksikan oleh Lurah Jakasampurna Kanit Polsek Bekasi serta kuasa hukum menunjukkan tidak ada luka baru atau jahitan, hanya lipatan kulit di beberapa bagian yang diterima sebagai luka lama,” katanya.

    Kementerian P2MI melalui balai di Jawa Barat juga telah mengunjungi kediaman keluarga Soleh pada 10 April 2025.

    “Kementerian P2MI melalui balai kita yang ada di Jawa Barat telah mengunjungi keluarga almarhum Soleh Darmawan 10 April kemarin kepada Kementerian Ibu Almarhum berharap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas jenazah. Saya kira kami harus mendorong ini mengikuti apa permintaan keluarga jadi kita akan bantu proses pengecekan sampai betul-betul keluarga yakin bahwa ini tidak ada masalah atau ada masalah jadi kita bantu disitu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kementerian P2MI juga menerima informasi mengenai tanggung jawab perusahaan tempat Soleh bekerja di Kamboja yang dikabarkan menanggung biaya repatriasi sebesar $7.800 atau setara dengan Rp 127 juta.

    Perusahaan tersebut juga mengklaim telah memberikan santunan kepada keluarga.

    Namun, pihak keluarga menyatakan belum menerima santunan tersebut secara langsung.

    “Tapi pihak keluarga menyatakan santunan tersebut belum diterima secara langsung, ini harus kami bantu pihak keluarga untuk mengecek hal tersebut. Kementerian menghormati proses pendampingan hukum oleh PH, namun juga mencatat bahwa kuasa hukum sebelumnya telah dicabut keluarga pada 9 April Kementerian melalui BP3N Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan oleh atau diminta oleh keluarga,” imbuhnya.

    Meskipun kuasa hukum sebelumnya telah dicabut, Kementerian P2MI menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika keluarga Soleh membutuhkannya.

    “Sekali lagi kalau keluarga minta di autopsi atau di sedikit lebih jauh, kita akan membantu,” tegasnya.

    Kementerian P2MI saat ini berupaya mencari Selly.

    Karding menegaskan bahwa keberadaan Selly sangat krusial untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan Soleh Darmawan berada di Kamboja hingga akhirnya meninggal dunia. (Tribunnews.com/ Grace Sanny Vania)

  • Krisis Pengungsi, Pakistan Usir Paksa Warga Afghanistan

    Krisis Pengungsi, Pakistan Usir Paksa Warga Afghanistan

    Jakarta –

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan Pakistan telah mengusir lebih dari 8.000 warga Afganistan hanya dalam satu minggu, sebagai bagian dari inisiatif repatriasi baru.

    Islamabad sebelumnya telah meminta seluruh warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen yang sah untuk secara sukarela kembali ke negara asal mereka paling lambat 31 Maret atau menghadapi deportasi.

    Pada saat yang sama, pihak berwenang Pakistan mengumumkan akan membatalkan sekitar 800.000 Kartu Warga Afganistan (Afghan Citizen Cards) yang telah mereka terbitkan dan mendesak pemegang kartu tersebut untuk segera meninggalkan negara itu.

    Pemerintah telah mendirikan pusat-pusat penampungan pengungsi di beberapa kota untuk menampung warga Afganistan sebelum mereka diangkut ke perbatasan Torkham di Pakistan barat laut.

    “Situasinya semakin memburuk, dengan polisi secara aktif menyisir lingkungan dan jalanan di kota-kota serta desa-desa untuk mencari warga Afganistan, khususnya di provinsi Sindh dan Punjab,” ujar Moniza Kakar, seorang pengacara yang bekerja untuk advokasi pengungsi di Pakistan, kepada DW.

    Kakar mengatakan bahwa penggerebekan pada tengah malam menjadi hal yang umum, dan seringkali menyebabkan keluarga-keluarga terpisah.

    Kembali ke Afganistan ‘Membahayakan nyawaku secara serius’

    Aktivis hak asasi manusia Ezatullah Bakhshi saat ini bersembunyi dari pihak berwenang Pakistan. Ia mengatakan kepada DW bahwa ia sudah dua kali ditangkap sejak tiba di Pakistan dan mendaftar sebagai pengungsi pada Juli 2023.

    “Kali pertama saya ditangkap, saya ditahan selama tiga hari sebelum dibebaskan setelah membayar suap. Penangkapan kedua berlangsung selama lima hari. Dalam kedua kasus tersebut, polisi mengetahui latar belakang saya dan risiko yang saya hadapi jika dideportasi,” tambahnya.

    Ketegangan antara Kabul dan Islamabad

    Selama beberapa dekade, Pakistan menjadi tempat perlindungan bagi warga Afganistan yang melarikan diri dari perang atau rezim yang menindas di negara mereka. Gelombang besar terakhir dari para pengungsi datang setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021. Perkiraan resmi menyebutkan bahwa sekitar 4 juta warga Afganistan telah melarikan diri ke Pakistan sejak tahun 1980-an.

    Namun kini, Pakistan menghadapi tantangan keamanan di perbatasan serta memburuknya hubungan dengan rezim Taliban di Kabul, yang juga memicu sentimen anti-Afganistan di kalangan masyarakat Pakistan. Sejak 2023, pihak berwenang Pakistan telah melakukan serangkaian pengusiran dan deportasi, meskipun mendapat protes dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, serta mengabaikan potensi risiko bagi para migran anti-Taliban yang kembali ke Afganistan.

    Saat ini, UNHCR memperkirakan sekitar tiga juta warga Afganistan masih tinggal di Pakistan, dengan sekitar 1,4 juta di antaranya memiliki dokumen resmi.

    Taliban: Deportasi bertentangan dengan prinsip Islam

    Di saat yang sama, rezim Taliban juga mengkritik sikap Islamabad, menyebut penindakan terbaru ini sebagai “deportasi paksa”.

    “Tidak diragukan lagi bahwa deportasi paksa terhadap para migran Afganistan dan tindakan sepihak ini bertentangan dengan semua prinsip internasional, Islam, dan bertetangga,” kata Abdul Motalib Haqqani, juru bicara Kementerian Migrasi dan Repatriasi yang dikelola Taliban, dalam sebuah pernyataan, pada Selasa (08/4).

    “Karena hal ini menyangkut dua negara, penting untuk bekerja sama dalam mekanisme yang disepakati bersama guna memastikan kepulangan warga Afganistan ke tanah air mereka secara bermartabat,” ujarnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Melarikan diri dengan baju tidur

    Warga Afganistan yang tersisa di Pakistan menghadapi pelecehan dan hidup dalam ketakutan terus-menerus akan penangkapan.

    “Selama penggerebekan dari rumah ke rumah di Islamabad bulan lalu, saya mengetahui bahwa polisi berada di gedung kami tepat saat visa saya habis masa berlakunya,” ujar Latifa Yaqoubi, anggota Gerakan Cahaya Kebebasan Perempuan Afganistan, kepada DW.

    “Karena panik, saya lari ke arah ladang, bahkan tidak sadar apa yang saya kenakan. Begitu merasa aman dari jangkauan mereka, saya menyadari bahwa saya telah melarikan diri dengan memakai sandal dan baju tidur. Bagian tersulit adalah duduk di ladang sambil ditertawakan orang-orang yang lewat.”

    Warga Afganistan yang datang ke Pakistan setelah Taliban menguasai negara Kabul pada Agustus 2021. Para pengungsi ini bergantung pada perpanjangan visa untuk tetap tinggal di Pakistan. Ini suatu prosedur yang mahal, tidak pasti, dan seringkali mengalami penundaan signifikan.

    Maria Noori, seorang aktivis yang bersembunyi, mengatakan bahwa komunitas internasional perlu bertindak.

    “Pemerintah Pakistan telah mengurangi durasi visa menjadi hanya satu bulan, menciptakan lapisan penderitaan baru. Orang-orang diharapkan memperpanjang visa setiap bulan, yang secara finansial tidak mungkin dilakukan banyak orang. Bayangkan satu keluarga beranggotakan delapan orang, bagaimana mereka bisa membayar biaya perpanjangan berulang kali ketika mereka bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari?” ujarnya kepada DW.

    Para mantan pekerja NATO dalam bahaya

    Para ahli hukum yang dihubungi DW sepakat bahwa para aktivis Afganistan di Pakistan membutuhkan bantuan segera.

    “Keadaan terlihat suram, tidak hanya bagi warga Afganistan yang tinggal di Pakistan tetapi juga bagi para aktivis Pakistan yang mendukung mereka karena keduanya mengalami pelecehan dari pihak berwenang dan situasinya perlu mendapat perhatian secara kemanusiaan,” kata Osama Malik, seorang ahli hukum hak pengungsi, kepada DW.

    “Kebanyakan warga Afganistan di Pakistan bukanlah pendukung Taliban, dan banyak dari mereka sebelumnya bekerja dengan pasukan NATO, LSM asing, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka menghadapi risiko lebih besar akan penganiayaan dari penguasa de facto Afghanistan,” tambahnya.

    Ezatullah Bakhshi, kepala Lembaga Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia di Afganistan, tahu apa yang akan dia hadapi jika dikirim kembali ke seberang perbatasan. Sebelum dua kali penangkapannya di Pakistan, ia pernah dipenjara oleh Taliban karena upayanya mendukung komunitas yang terpinggirkan. Ia mengatakan Taliban kemungkinan besar akan mengeksekusinya.

    “Selama saya ditahan oleh Taliban, saya mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang parah. Taliban memiliki dendam pribadi terhadap saya karena aktivitas saya, dan mereka bertekad untuk membungkam saya,” kata Bakhshi.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video: Bom Bunuh diri di Ponpes Pakistan, 6 Orang Tewas Termasuk Ulama Taliban

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke provinsi tersebut pada 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menyatakan sejak 2024, Pemprov Kepri sudah mendorong relaksasi visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Tahun lalu kami berhasil mendapatkan dua skema baru, yakni akses masuk untuk pemegang permanent resident (PR) Singapura dan visa pendek dengan tarif Rp250 ribu. Ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, Pemprov Kepri kini mengusulkan agar warga negara asing yang tinggal, bekerja, dan belajar di Singapura juga diberikan kebijakan bebas visa untuk masuk ke Kepri.

    Usulan tersebut telah diajukan ke pihak pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan, dan mendapat respons positif.

    “Sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Harapannya tahun ini bisa terealisasi, dengan nama dan bentuk yang mungkin berbeda, seperti student pass, independent pass, atau lainnya. Yang penting adalah kemudahan akses itu hadir untuk Kepri,” kata Guntur.

    Menurutnya, posisi geografis Kepri yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini layak mendapatkan kebijakan khusus.

    Terbukti, pada akhir 2024, dengan adanya fasilitas bebas visa PR dan visa pendek, angka kunjungan wisatawan meningkat drastis.

    “Target kami di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1,47 juta wisman dan wisnus, namun realisasinya hampir menyentuh 1,7 juta kunjungan. Ini berkat stimulus pusat dan kerja sama daerah dalam memudahkan akses masuk ke Kepri,” tambahnya.

    Selain kebijakan visa, Pemprov Kepri juga akan terus mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan modern.

    “Jika akses dimudahkan, hal lain juga kami upayakan seperti untuk akses telekomunikasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas, mengoperasikan autogate di pintu-pintu masuk dan pembayaran digital. Kami kemas program ini dalam inisiatif Kepri Easy Access,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 198.727 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 1446 H

    198.727 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 1446 H

    loading…

    Sebanyak 198.727 jemaah reguler telah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 198.727 jemaah reguler telah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M. Artinya, 97,74% dari total jemaah haji reguler telah melunasi Bipih.

    Diketahui, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota haji reguler meliputi 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

    “Alhamdulillah, jemaah reguler yang melunasi biaya haji terus bertambah. Sampai sore ini total 198.727 jemaah sudah melunasi atau 97,74% dari total kuota,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta yang dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (10/4/2025).

    “Masih ada 2,26% kuota yang belum terisi. Semoga jemaah bisa segera melunasi sampai penutupan pada 17 April 2025,” sambungnya.

    Mereka yang melunasi terdiri dari 176.891 jemaah berhak lunas tahun ini baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 20.241 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.486 petugas haji daerah atau (PHD), dan 109 pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Hingga hari ini, masih ada dua provinsi dengan serapan kuota belum mencapai 80% yaitu DKI Jakarta (79,73%) dan Gorontalo (76,65%).

    Sebanyak 14 provinsi serapannya sudah di atas 90% yaitu Aceh (93,30%), Sumatera Barat (90,13%), Bengkulu (92,64%), Jawa Tengah (92,51%), DI Yogyakarta (90,10%), Bali (95,36%), Kalimantan Tengah (96,55%), Kalimantan Selatan (97,09%), Sulawesi Selatan (94,98%), Sulawesi Tenggara (96,05%), Bangka Belitung (96,77%), Maluku Utara (90,82%), Sulawesi Barat (95,00%), dan Kalimantan Utara (92.25%).

    “Serapan pada provinsi lainnya pada kisaran 80-90% dari masing-masing kuota di wilayahnya masing-masing,” ucap Zain.

    Selain pelunasan, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri juga sudah mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj.

    “Dokumen jemaah secara bertahap juga sudah kita proses. Sehingga, jika proses penerbitan visa melalui e-Hajj sudah dibuka, maka kita sudah bisa langsung memprosesnya,” katanya.

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

    (jon)

  • Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Arab Saudi menunda pemberian visa menjelang musim Haji. 

    Pembekuan tersebut berlaku untuk visa kunjungan bisnis (entri tunggal dan ganda), visa e-turis, dan visa kunjungan keluarga. 

    Kebijakan penundaan itu berlaku mulai 13 April 2025.

    Berikut Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut:

    Tribunnews.com menghimpun informasi dari Gulf News dan ARY News.

    Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi selama haji.

    Basil Al-Sisi dari Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa larangan tersebut menargetkan negara-negara yang diidentifikasi berkontribusi terhadap krisis tahun lalu.

    Terkait hal ini, Arab Saudi telah memperbarui pedoman visa umrah. Visa akan dikeluarkan setiap tahun mulai tanggal 14 Dzulhijjah hingga 1 Syawal. 

    Jemaah dapat masuk antara tanggal 14 Dzulhijjah hingga 15 Syawal, dan harus meninggalkan tempat ibadah paling lambat tanggal 1 Dzulqaidah.

    Para pejabat menegaskan kembali bahwa semua peziarah harus memperoleh jenis visa yang sesuai untuk perjalanan keagamaan dan memperingatkan tindakan hukum terhadap pelanggar.

    Alasan Penundaaan Visa

    Pengendalian Kapasitas Jemaah Haji dan Keamanan

    Arab Saudi telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk pelaksanaan ibadah haji guna menghindari kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan para jemaah.

    Menghindari Penggunaan Visa Non-Haji untuk Keperluan Haji

    Menurut anggota Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir, Basil Al Sisi, langkah penangguhan visa ini diambil setelah ditemukan penggunaan visa non-haji oleh sejumlah pengunjung dari negara-negara tersebut untuk melakukan ibadah haji pada musim haji tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis dan mengganggu sistem.

    Pencegahan Pekerjaan Ilegal

    Alasan lainnya adalah untuk mengantisipasi penggunaan visa untuk pekerjaan ilegal. Sebelumnya, beberapa pelancong ditemukan menggunakan visa bisnis atau keluarga untuk melakukan pekerjaan ilegal yang melanggar peraturan dan memengaruhi pasar tenaga kerja di Arab Saudi.

    Daftar Negara

    Yaitu: 

    India

    Mesir

    Pakistan

    Yaman

    Tunisia

    Maroko

    Yordania

    Nigeria

    Aljazair

    Irak

    Sudan

    Bangladesh

    Libya

  • Arab Saudi Tangguhkan Visa 14 Negara Termasuk Indonesia, Ada Apa?,

    Arab Saudi Tangguhkan Visa 14 Negara Termasuk Indonesia, Ada Apa?,

    GELORA.CO – Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menangguhkan sementara beberapa jenis visa bagi warga asal 14 negara, termasuk Indonesia. Laporan ini muncul ketika musim ibadah haji semakin dekat.

    Menurut pejabat Arab Saudi yang berbicara kepada ARY News, Senin (7/4/2025), penangguhan sementara berlaku untuk visa umrah, bisnis, dan kunjungan keluarga. Itu ditujukan untuk mencegah orang-orang yang tidak terdaftar mencoba melakukan ibadah haji.

    Dalam beberapa tahun terakhir, banyak jemaah yang telah melewati batas visa mereka untuk mengikuti ibadah haji tanpa izin resmi, yang menyebabkan kepadatan dan menimbulkan masalah keselamatan.

    Pihak berwenang juga menyebutkan kekhawatiran atas orang-orang yang memasuki negara tersebut dengan visa bisnis atau keluarga dan kemudian bekerja secara ilegal, pelanggaran yang mengganggu pasar tenaga kerja dan melanggar ketentuan visa.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk merampingkan prosedur perjalanan dan meningkatkan keselamatan selama haji.

    Orang-orang yang kedapatan tinggal di Kerajaan Arab Saudi secara ilegal dapat menghadapi larangan masuk selama lima tahun.

    Negara-negara yang terkena dampak penangguhan visa tersebut adalah India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Irak, Nigeria, Yordania, Aljazair, Sudan, Ethiopia, Tunisia, Yaman, dan Maroko.

    Para pejabat mengonfirmasi kepada ARY News bahwa pemegang visa umrah masih dapat memasuki Kerajaan Arab Saudi hingga 13 April. Penangguhan tersebut diperkirakan akan tetap berlaku hingga pertengahan Juni, saat ibadah haji berakhir. (*)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.141 pada Rabu (9/4/2025).

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan menggelar pembicaraan penting di Istanbul pada Kamis (10/4/2025), The Guardian melaporkan.

    Senat Amerika Serikat telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141:

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia  bertujuan untuk membahas pemulihan beberapa operasi diplomatik yang telah dibatasi secara signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina.

    Konfirmasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dilansir oleh berbagai media internasional.

    Pembicaraan ini dipandang sebagai langkah awal untuk memperbaiki jalur komunikasi bilateral yang selama ini terganggu akibat ketegangan geopolitik.

    Sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk.

    Banyak staf kedutaan yang ditarik, serta sejumlah layanan konsuler penting terhenti atau dibatasi.

    Washington dan Moskow disebut akan fokus pada isu-isu teknis terkait operasional diplomatik, seperti pengelolaan visa, logistik diplomatik, serta penempatan staf yang tersisa di kedutaan besar masing-masing.

    Meski tidak mencakup negosiasi soal konflik Ukraina secara langsung, pertemuan ini tetap dinilai penting sebagai upaya membangun kembali jalur komunikasi dasar di tengah memanasnya hubungan kedua negara.

    Belum ada informasi resmi mengenai siapa saja pejabat tinggi yang akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Analis menilai pertemuan ini mencerminkan adanya keinginan dari kedua pihak untuk menghindari keretakan total hubungan diplomatik, yang bisa berdampak lebih luas pada stabilitas global.

    Elbridge Colby Dikonfirmasi Jadi Penasihat Pentagon

    Senat AS telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Keputusan ini diambil meskipun sejumlah senator menyuarakan kekhawatiran atas pandangan kontroversial Colby terkait Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

    Seperti dilaporkan sejumlah media AS, Colby sebelumnya sempat meragukan apakah Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.

    Pernyataannya itu dianggap menggemakan narasi keliru yang disebarkan Kremlin.

    Dalam beberapa kesempatan, Colby menghindari menjawab langsung saat ditanya apakah ia meyakini bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina.

    Namun, akhirnya ia mengakui bahwa invasi memang terjadi.

    Meski sikap awalnya menuai kritik, Colby tetap mendapat konfirmasi dari mayoritas anggota Senat untuk menduduki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional.

    Penunjukan ini dinilai sensitif, mengingat ketegangan global yang masih berlangsung akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022.

    Para pengamat menilai bahwa posisi Colby ke depan akan diawasi ketat, terutama dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan agresi militer dan keamanan global.

    Rusia Klaim Kuasai Hampir Seluruh Wilayah Kursk Barat

    Rusia mengklaim hampir sepenuhnya merebut kembali kendali atas wilayah Kursk barat, menyusul pengusiran pasukan Ukraina dari salah satu benteng terakhir mereka di kawasan tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan sejumlah media internasional.

    Dalam sebuah video yang dirilis oleh kementerian, ditampilkan momen yang mereka klaim sebagai perebutan kembali permukiman Guyevo.

    Video tersebut disertai musik dramatis dan memperlihatkan kepulan asap dari bangunan-bangunan yang hancur.

    Salah satu adegan menunjukkan seorang tentara Rusia mengibarkan bendera dari jendela gereja Ortodoks yang rusak berat.

    Pasukan Rusia juga terlihat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, untuk memastikan tidak ada tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area tersebut.

    Ukraina Belum Beri Tanggapan soal Rusia Kuasai Kursk

    Hingga kini, pihak Ukraina belum memberikan komentar resmi atas klaim terbaru dari Rusia.

    Namun dalam pernyataan terpisah, Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa angkatan udara mereka telah melancarkan serangan terhadap kompleks hanggar dan bangunan militer di wilayah yang sama.

    Fasilitas tersebut disebut digunakan oleh operator drone dan teknisi perawatan militer Rusia.

    Perebutan wilayah Kursk barat ini menjadi bagian dari dinamika terbaru di garis depan pertempuran antara kedua negara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

    Masing-masing pihak terus saling melancarkan klaim dan serangan untuk menunjukkan dominasi militer mereka di wilayah perbatasan.

    Serangan Drone Besar-Besaran Rusia di Dnipro dan Kharkiv Lukai Belasan Warga Sipil

    Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan pesawat nirawak (drone) ke sejumlah kota di Ukraina, termasuk Dnipro dan Kharkiv, pada Selasa (8/4/2025) malam.

    Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar, kerusakan infrastruktur dan melukai sedikitnya 17 warga sipil, menurut laporan pejabat daerah yang dikutip oleh Reuters.

    Di Kota Dnipro, serangan memicu kobaran api yang menghanguskan rumah-rumah dan kendaraan warga.

    Sebanyak 14 orang dilaporkan terluka, ungkap Gubernur Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, melalui kanal resmi Telegram-nya.

    Sementara itu, di Kota Kharkiv, serangan serupa juga menyebabkan kerusakan dan korban luka, meskipun belum dirinci jumlah pasti korban di wilayah tersebut.

    Di bagian timur Ukraina, wilayah Donetsk—yang telah menjadi garis depan konflik sepanjang 1.000 km selama lebih dari tiga tahun terakhir—juga dilanda serangan.

    Kawasan permukiman di Kramatorsk menjadi sasaran dan pejabat setempat menyebutkan bahwa sejumlah warga mengalami luka akibat serangan itu.

    Serangan terbaru ini menambah daftar panjang serangan udara yang menargetkan wilayah sipil di Ukraina, memperlihatkan eskalasi berkelanjutan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Shahed Rusia dalam Serangan Udara Besar-Besaran

    Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menangkis serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Rusia pada Rabu (9/4/2025) dini hari, Suspilne melaporkan.

    Dilaporkan oleh Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, total sebanyak 32 drone serang Shahed buatan Iran berhasil ditembak jatuh dalam serangan yang terjadi Selasa (8/4/2025) mulai pukul 20.00 malam waktu setempat.

    Dalam total serangan tersebut, Rusia mengerahkan 55 drone tempur Shahed dan sejumlah drone simulator dari beberapa lokasi, termasuk Kursk, Millerovo, dan Primorsko-Akhtarsk di Rusia, serta Chauda di wilayah Krimea.

    Selain yang berhasil dihancurkan, 8 drone lainnya dinyatakan hilang di lapangan, tanpa menimbulkan dampak tambahan.

    Pihak Ukraina menyatakan serangan ini berhasil ditangkis berkat kombinasi kekuatan dari pasukan udara, rudal antipesawat, unit perang elektronik, dan tim penembak bergerak dari Pasukan Pertahanan Ukraina.

    “Hingga pukul 08.30 pagi, penembakan jatuh 32 UAV serang Shahed telah dikonfirmasi di wilayah utara dan timur Ukraina,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan Angkatan Udara.

    Wilayah yang terdampak serangan terutama adalah Kharkiv dan Dnipropetrovsk, dua kawasan strategis yang selama ini kerap menjadi sasaran dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)