Perusahaan: Visa

  • Manasik Haji Nasional Pecahkan Rekor MURI, Arahan Prabowo Terbukti

    Manasik Haji Nasional Pecahkan Rekor MURI, Arahan Prabowo Terbukti

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejarah baru tercipta dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) sukses memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia (MURI) lewat bimbingan manasik haji nasional serentak yang digelar hybrid, Sabtu (19/4/2025). Arahan Presiden Prabowo Subianto soal peningkatan kualitas layanan haji terbukti nyata dalam momen monumental ini.

    Tak tanggung-tanggung, manasik ini diikuti 1.500 peserta secara luring di Jakarta dan lebih dari 141.139 calon jemaah haji dari berbagai daerah secara daring, terhubung dalam lebih dari 500 lokasi di seluruh Indonesia.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyebut manasik nasional ini tak sekadar bimbingan teknis, tetapi bagian dari revolusi mental dan spiritual calon jemaah agar lebih siap, mandiri, dan cerdas dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan, capaian manasik haji nasional ini adalah bukti sinergi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan haji profesional dan inklusif, sekaligus langkah transformasi menuju sistem haji berbasis teknologi.

    “Ini adalah perwujudan dari komitmen mewujudkan jemaah haji yang mandiri, cerdas, dan tangguh,” ujarnya.

    Selain mencetak sejarah baru lewat manasik, Kemenag juga mencatat prestasi lain, yaitu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) melebihi kuota, visa ribuan jemaah telah rampung, dan istithaah kesehatan jemaah sudah tuntas.

    Dengan suksesnya manasik haji nasional ini, Kemenag memastikan jemaah haji Indonesia siap berangkat dengan kesiapan fisik dan mental yang matang, sekaligus menjadi pelopor sistem pelayanan ibadah yang modern di mata dunia.

  • 100 Ribu Visa Haji Terbit, Jemaah Masuk Asrama 1 Mei

    100 Ribu Visa Haji Terbit, Jemaah Masuk Asrama 1 Mei

    loading…

    Sebanyak 100.000 visa haji dari total 203.320 jemaah haji reguler telah diterbitkan. Dengan terbitnya visa haji maka jemaah masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Foto: Binti Mufarida

    JAKARTA – Sebanyak 100.000 visa haji dari total 203.320 jemaah haji reguler telah diterbitkan. Dengan terbitnya visa haji maka jemaah masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.

    “Dan pada 2 Mei akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, Minggu (20/4/2025).

    Dia berharap seluruh proses persiapan keberangkatan jemaah berjalan lancar. Jumlah calon jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya haji mencapai 208.000 orang. Angka ini menunjukkan surplus 5.000 jemaah.

    “Alhamdulillah, meskipun sebelumnya kita sempat khawatir terkait pelunasan biaya haji yang belum selesai, saat ini jemaah haji reguler bahkan sudah surplus lebih dari 5.000 orang. Jemaah haji khusus juga sudah menyelesaikan pelunasan. Dari jemaah yang melunasi itu juga sudah dinyatakan istitha’ah oleh Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

    Dia juga melaporkan proses penerbitan visa bagi jemaah haji terus dipercepat. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan diharapkan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dapat berjalan lancar dan khusyuk.

    (jon)

  • Amerika Cabut 1.500 Visa Pelajar, Kelompok Ini Jadi Target

    Amerika Cabut 1.500 Visa Pelajar, Kelompok Ini Jadi Target

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan visa mahasiswa dan lulusan baru mahasiswa internasional di Amerika Serikat dicabut sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat untuk kedua kalinya pada 20 Januari 2025. Tak cuma itu, sejumlah mahasiswa asing juga ditangkap.

    Melansir Al Jazeera, mereka yang jadi target pencabutan visa adalah mahasiswa yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina di kampus-kampus di seluruh AS pada tahun 2024 di tengah perang brutal Israel di Gaza.

    Tak hanya itu, individu yang memiliki hubungan tidak langsung dengan Palestina atau mereka yang telah menunjukkan dukungan untuk Gaza di media sosial juga jadi sasaran.

    Pemerintahan Trump menuduh para mahasiswa ini menyebarkan sentimen anti-Semitisme dan pro-Hamas di kampus. Klaim tersebut dibantah oleh para mahasiswa, pengacara, dan aktivis.

    Pihak lain telah dicabut visanya setelah melakukan pelanggaran hukum kecil, misalnya tilang atau pelanggaran lalu lintas lainnya.

    Pada akhir Maret, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa pemerintah telah mencabut sekitar 300 visa pelajar. Namun, jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Berdasarkan hitungan American Immigration Lawyers Association lebih dari 4.700 pelajar telah dikeluarkan dari basis data yang dikelola oleh US Immigration and Customs Enforcement yang dikenal sebagai Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS).

    Namun, perhitungan yang lebih konservatif menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu lebih dari 1.000. National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA) memperkirakan bahwa hingga 17 April, ada laporan sekitar 1.400 pelajar yang kini menghadapi deportasi.

    Menurut Inside Higher Ed, publikasi pendidikan tinggi berbasis di AS, 1.489 siswa telah kehilangan visa mereka hingga 17 April.

    (hsy/hsy)

  • Support Manasik Haji Nasional Serentak di Seluruh RI, BSI Serahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada Calon Jamaah

    Support Manasik Haji Nasional Serentak di Seluruh RI, BSI Serahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada Calon Jamaah


    PIKIRAN RAKYAT –
    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Kementerian Agama (Kemenag) mengadakan acara “Bimbingan Manasik Haji Nasional Tahun 1446 H / 2025 M” yang diselenggarakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini diikuti sebanyak 185 ribu calon jamaah haji dan mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yakni Bimbingan Manasik Haji Nasional Terbanyak Secara Serentak yang diikuti lebih dari 100 ribu calhaj tahun 1446 Hijriah/2025. Rekor ini kembali diraih setelah tahun sebelumnya diikuti 20ribu calon jamaah haji (calhaj). Manasik digelar secara online dan offline di 500 titik.

    Pada kesempatan tersebut BSI juga menyerahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada perwakilan calon jamaah haji. Kartu BSI Debit Mabrur adalah kartu debit yang diberikan kepada nasabah BSI yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi BPIH haji atau nasabah yang mendaftar umroh. Kartu ini bisa digunakan untuk kebutuhan selama masa tunggu haji/ umrah, selama di Arab Saudi, dan setelah kepulangan ke Tanah Air.

    Kartu tersebut dapat digunakan untuk penarikan tunai dan berbelanja di merchant-merchant berlogo Visa, namun dengan cakupan lebih luas dengan program menarik selama masa penyelenggaraan haji di antaranya cashback transaksi di Arab Saudi, gratis biaya tarik tunai di Arab Saudi, serta kurs kompetitif untuk transaksi di luar negeri.

    Plt. Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan BSI mendukung program manasik haji nasional serentak dalam rangka mendukung pemahaman dan pembekalan kepada setiap calon jamaah haji tentang rangkaian ibadah dan hal lain selama di Tanah Suci. Apalagi sekitar 81% atau mayoritas calon jamaah haji mendaftar lewat BSI.

    “Kami berharap lewat Manasik Haji serentak ini dapat memberikan pemahaman atas pentingnya menjaga makna kemabruran Haji, sehingga dapat berpengaruh positif bagi kehidupan dan aktivitas sehari-hari bagi calon jamaah haji nantinya,” tutur Bob.

    BSI sendiri merupakan mitra strategis Kemenag sebagai salah satu bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Total ada 164.905 nasabah BSI yang menjadi calon jamaah haji pada tahun 2025. Sementara calhaj yang masuk dalam daftar tunggu per Februari berjumlah 2025 berjumlah 3,36 juta.

    Calon jamaah haji BSI yang akan berangkat pada musim haji 1446 Hijriah ini telah melunasi 100 persen BPIH sebelum batas akhir pelunasan haji pada 25 April 2025.

    Pemberangkatan Kloter 1 calon jamaah haji dilaksanakan 2 Mei 2025 dan kloter terakhir pada 31 Mei 2025.

    BSI terus berkomitmen untuk menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi masyarakat Indonesia. Haji dan umrah adalah salah satu fokus BSI dalam mengembangkan ekosistem Islam. Ibadah haji ini menjadi ciri khas dan amanah bagi bank syariah untuk memberikan layanan prima bagi seluruh jamaah.

    Selain Kartu BSI Debit Mabrur, BSI menyediakan layanan penukaran uang riyal di kantor cabang BSI dan di embarkasi haji.

    Untuk membantu memulai perencanaan keberangkatan ibadah haji nasabah, BSI memiliki produk BSI Tabungan Haji Indonesia. BSI Tabungan Haji Indonesia memiliki berbagai benefit, di antaranya setoran awal minimal Rp100 ribu, gratis biaya administrasi dan biaya autodebet bulanan, serta pembukaan rekening dan pendaftraan porsi haji bisa secara online melalui BSI Mobile atau BYOND by BSI.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Agama RI, Nasarudin Umar mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Agama siap memberikan layanan prima bagi calon jamaah haji Indonesia mulai dari keberangkatan hingga tiba di tanah air. Salah satunya kegiatan Manasik Haji hari ini untuk pembekalan bagi jamaah haji, serta kesiapan petugas ibadah haji selama ditanah suci untuk melayani kebutuhan jamaah haji selama beribadah. Dia meminta seluruh petugas melayani dengan tulus.

    Sementara kepada jamaah diminta fokus kegiatan ibadah dan menjaga kesehatan. Menag mengimbau jemaah menjaga kesehatan dan beribadah mencapai haji mabrur seraya memohon doa kelancaran penyelenggaraan haji dan untuk Indonesia. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenag Sebut Pelunasan Haji Reguler dan Khusus Sudah Surplus

    Kemenag Sebut Pelunasan Haji Reguler dan Khusus Sudah Surplus

    Jakarta

    Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengaku sempat khawatir dengan proses pelunasan jemaah haji tahun 2025. Hilman bercerita tentang momen ketika masih ada puluhan ribu jemaah yang belum melunasi pembayaran, sementara waktu pemrosesan visa sudah semakin dekat.

    “Minggu lalu kami cukup khawatir dengan proses pelunasan dari jamaah yang masih kurang sekian puluh ribu orang, sementara waktunya sudah waktu untuk proses pemvisaan,” kata Hilman Latief dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

    Hilman bersyukur pelunasan jemaah haji kini sudah surplus sekitar 5 ribu orang. Dia mengatakan surplus itu termasuk jemaah reguler dan khusus.

    “Tapi alhamdulillah, perlu kami sampaikan Pak Menteri, bahwa untuk jemaah haji reguler pelunasannya sudah surplus kurang lebih dari 5 ribu orang. Begitu pula dengan jemaah haji khusus,” ujarnya.

    Dia mengatakan jemaah yang sudah melunasi telah dinyatakan istitha’ah oleh Kementerian Kesehatan. Ia berharap para jemaah bisa menjaga kesehatan hingga waktu keberangkatan haji.

    “Insyaallah seluruh yang udah melunasi tersebut, sudah dinyatakan istiqomah oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam hal ini, semua bisa menjaga kesehatan sampai keberangkatan,” ujarnya.

    “Tujuan dari kegiatan manasik haji nasional ini di antaranya adalah tentu saja untuk membangun dan memperkuat kesadaran bersama, terkait dengan kepatuhan kita terhadap ketentuan-ketentuan syariat Islam dan bagaimana kita juga kita ingin mendorong jemaah haji Tanah Air memiliki pemahaman yang sama, pemahaman yang kuat, sehingga terciptanya kemandirian dari jemaah,” kata Hilman.

    “Yang kedua adalah bagaimana kemandirian juga menjadi bagian dari program ketahanan jemaah haji Indonesia,” imbuhnya.

    (mib/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Visa Kerja Berujung Gagal Haji, Calon Jemaah Akui Telah Bayar Biro Travel hingga Rp200 Juta

    Visa Kerja Berujung Gagal Haji, Calon Jemaah Akui Telah Bayar Biro Travel hingga Rp200 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 10 calon jemaah haji yang berencana berangkat tanpa melalui prosedur resmi berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat, 18 April 2025.

    Upaya ini dilakukan oleh tim gabungan dari Polresta Bandara Soetta, Imigrasi, dan Kementerian Agama setelah mengidentifikasi adanya indikasi penggunaan visa kerja untuk keperluan ibadah haji.

    Kepala Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Ronald Sipayung, menjelaskan bahwa kesepuluh orang tersebut sejatinya hendak beribadah ke Tanah Suci, namun tak mengikuti jalur pemberangkatan haji yang legal. Mereka memanfaatkan visa kerja untuk masuk ke Arab Saudi, yang secara hukum tidak diperuntukkan bagi kegiatan ibadah haji.

    Kesepuluh calon jemaah tersebut saat ini sudah menjalani proses pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Dugaan adanya praktik pemberangkatan haji non-resmi tengah diselidiki lebih lanjut bersama dengan instansi terkait.

    “Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk penanganan lebih lanjut,” jelas Kombes Pol. Ronald Sipayung, seperti dikutip dari Tribrata News.

    Kronologi Penindakan

    Kronologi kejadian dijabarkan oleh Kasatreskrim Polres Bandara Soetta, Kompol Yandri Mono. Ia mengungkapkan bahwa para calon jemaah berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan dijadwalkan terbang ke Malaysia melalui maskapai Malindo Air.

    Rencana mereka terungkap ketika petugas imigrasi mulai mencurigai sekelompok penumpang Malindo Air OD 315 yang akan berangkat pada Selasa, 15 April 2025, pukul 10.00 WIB.

    “Rombongan haji asal Banjarmasin ini berawal dari kecurigaan petugas Imigrasi Soekarno Hatta yang memeriksa 10 penumpang pesawat Malindo Air OD 315 tujuan Jakarta – Malaysia pada Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB,” jelas Yandri.

    Petugas sempat terkecoh karena seluruh anggota rombongan membawa koper dan perlengkapan yang identik dengan jemaah haji atau umrah. Namun, karena pemberangkatan umrah telah dihentikan menjelang musim haji, kecurigaan pun menguat.

    “Padahal, penerbangan untuk umrah sementara ini sudah dihentikan karena persiapan untuk ibadah haji yang akan dimulai Mei mendatang,” tambahnya.

    Bayar Ratusan Juta

    Setelah dilakukan pendalaman, keberangkatan kelompok tersebut—yang terdiri dari sembilan calon jemaah dan satu orang perwakilan travel—dihentikan oleh pihak imigrasi. Mereka kemudian diserahkan kepada penyidik Polres Bandara Soetta untuk pemeriksaan lanjutan.

    Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa para calon jemaah ilegal telah mengeluarkan dana sebesar Rp100 juta hingga Rp200 juta per orang kepada biro travel. Mereka mengakui bahwa niat mereka adalah melaksanakan ibadah haji, meskipun dokumen perjalanan yang digunakan adalah visa kerja, bukan visa haji.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Masuk AS Makin Sulit, Riwayat Perjalanan ke Palestina Bakal Dicek

    Masuk AS Makin Sulit, Riwayat Perjalanan ke Palestina Bakal Dicek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (US) Marco Rubio telah memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk meninjau akun media sosial pemohon visa Amerika Serikat dari luar negeri yang pernah mengunjungi Jalur Gaza dalam 18 tahun terakhir. Hal ini diketahui dari jaringan internal yang dilihat oleh kantor berita Reuters.

    Aturan baru ini bakal diberlakukan untuk semua visa imigran dan non-imigran AS (termasuk pelajar dan turis) yang pernah menghabiskan “waktu berapa pun dalam kapasitas resmi atau diplomatik” di Gaza pada atau setelah 1 Januari 2007.

    Karyawan dan relawan di organisasi nonpemerintah juga akan menjalani pemeriksaan di AS.

    Jika peninjauan media sosial menemukan informasi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan, maka aplikasi visa AS akan diserahkan untuk penyelidikan antarlembaga guna mengetahui apakah pemohon dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

    Marco Rubio sebelumnya mengatakan kepada media bahwa kantornya telah mencabut lebih dari 300 visa sejak awal tahun ini. Visa yang dicabut termasuk pemegang visa pelajar yang mengkritik perang Israel di Gaza, meskipun hal ini bertentangan dengan Konstitusi AS yang melindungi kebebasan berbicara terlepas dari status visa mereka.

    Pemerintahan Trump sebelumnya mengatakan bahwa tindakan para mahasiswa tersebut merupakan ancaman bagi kebijakan luar negeri AS. Presiden juga telah melancarkan perlawanan terhadap sejumlah universitas, yang telah menjadi lokasi protes besar sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Pertempuran terbaru Trump adalah dengan Universitas Harvard. Presiden membekukan lebih dari US$2 miliar dana federal untuk Harvard, setelah universitas tersebut menolak membuat perubahan kebijakan yang diminta oleh pemerintahannya.

    (hsy/hsy)

  • Imigrasi Amankan 2 WNA Cina, Kerja Jadi Kuli di Green Lake City dan Mandor di PIK 2

    Imigrasi Amankan 2 WNA Cina, Kerja Jadi Kuli di Green Lake City dan Mandor di PIK 2

    GELORA.CO – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tangerang menangkap dua Warga Negara Asing (WNA) Cina yang diduga melanggar aturan imigrasi. “Mereka bekerja sebagai kuli bangunan dan mandor tanpa izin,” ujar Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin dalam keterangan tertulis diterima Tempo, Kamis 17 April.2025. 

    Hasanin menyebutkan, penangkapan dua WNA Cina berinisial XZ dan ZJ itu berdasarkan hasil pengawasan rutin keimigrasian yang dilaksanakan di dua tempat di Tangerang yaitu di ruko perkantoran kawasan Green Lake City, Cipondoh pada 10 April 2025 dan ruko perkantoran kawasan Pantai Indah Kapuk 2 pada 2 April 2025.  

    “Pada saat dilakukan pengawasan keimigrasian di Green Lake City, petugas menemukan XZ sedang berkegiatan sebagai kuli bangunan,” ujarnya. 

    Saat itu, kata Hasanin, XZ sedang  mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display dan kusen alumunium. 

    Sementara di Ruko PIK 2,  ZJ sedang melakukan persiapan pembukaan dan operasional perusahaan sebagai mandor yang dikirim oleh perusahaan pusat di Cina untuk membantu mempersiapkan pembukaan dan mempersiapkan seluruh operasioal perusahaan di Indonesia. 

    Hasil pemeriksaan, ujar Hasanin, diketahui bahwa XZ dan ZJ adalah Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan Wisata dengan Indeks B1 yang peruntukannya berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-09.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Visa seperti : untuk berkegiatan wisata, menghadiri kegiatan sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), serta aktifitas non-komersial seperti rapat, dan pengobatan yang menggunakan fasilitas di Indonesia.

    “Dan larangan tidak boleh melebihi masa tinggal, tidak boleh berdagang, dan dilarang menerima imbalan atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di indonesia,” kata Hasanin. 

    Hasanin menambahkan, dari  hasil pemeriksaan XZ, memperoleh upah dan gaji serta fasilitas berupa tempat tinggal yang dibiayai oleh perusahaannya.  

    Sedangkan ZJ menerima fasilitas berupa akomodasi selama di Indonesia yang dibiayai perusahaan. “Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan penggunaan Visa dengan Indeks B1 atas dasar hal tersebut,” katanya. 

    Dia menegaskan XZ dan ZJ diduga melanggar pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500 juta. 

    Menurut Hasanin, tindaklanjut dari pelanggaran kemigrasian ini, karena dua WNA Cina tersebut terindikasi adanya  dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan, jika ditemukan alat bukti yang cukup akan dilakukan penyidikan tindak pidana leimigrasian.

    “Apabila tidak ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan karena sudah mengenai unsur pelanggaran administratif,” kata Hasanin.

  • Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

    Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemeriksaan media sosial bagi semua pemohon visa AS yang pernah ke Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Kebijakan itu disebut untuk memperketat pemeriksaan bagi pelancong asing.

    Perintah untuk pemeriksaan media sosial itu mencakup semua visa imigran dan non-imigran, termasuk pekerja organisasi non-pemerintah serta individu yang telah berada di Gaza untuk jangka waktu tertentu, baik dalam kapasitas resmi atau diplomatik.

    “Jika peninjauan hasil media sosial mengungkap potensi informasi yang merendahkan terkait masalah keamanan, maka SAO harus diserahkan,” kata Departemen Luar Negeri, dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025).

    Kebijakan terbaru Trump ini mengacu pada pendapat penasihat keamanan, yang merupakan investigasi antarlembaga untuk menentukan apakah pemohon visa menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS.

    Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintahan Trump mencabut ratusan visa di seluruh negeri, termasuk status beberapa penduduk tetap yang sah berdasarkan Undang-Undang tahun 1952 yang mengizinkan deportasi imigran mana pun yang kehadirannya di negara tersebut dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.

    Kabel tertanggal 17 April itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan pada akhir Maret bahwa ia mungkin telah mencabut lebih dari 300 visa.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai komunikasi internal ketika ditanya tentang kabel tersebut, tetapi mengatakan setiap calon pelancong ke AS menjalani pemeriksaan keamanan antarlembaga yang ekstensif.

    “Pemeriksaan keamanan berlangsung sejak saat setiap permohonan, melalui putusan visa, dan setelahnya selama masa berlaku setiap visa yang dikeluarkan, untuk memastikan individu tersebut tetap memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat,” tambahnya.

    Pejabat Trump mengatakan pemegang visa pelajar dapat dideportasi karena dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap perilaku Israel dalam perang di Gaza, sebab tindakan mereka sebagai ancaman terhadap kepentingan kebijakan luar negeri AS.

    Para kritikus Trump menyebut upaya itu sebagai serangan terhadap hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

    Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi setiap orang di AS, terlepas dari status imigrasi. Namun, ada beberapa contoh besar tentang pencabutan visa mahasiswa yang menentang perang Israel di Gaza oleh pemerintah.

    Di antara penangkapan yang paling banyak dipublikasikan adalah penangkapan yang terekam dalam video bulan lalu saat agen bertopeng menahan seorang mahasiswa Universitas Tufts dari Turki, Rumeysa Ozturk.

    (fas/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sengketa Makin Panas, Jepang Tuduh Rusia Terapkan Pembatasan Pelayaran di Sekitar Kepulauan Kuril – Halaman all

    Sengketa Makin Panas, Jepang Tuduh Rusia Terapkan Pembatasan Pelayaran di Sekitar Kepulauan Kuril – Halaman all

    Jepang Tuduh Rusia Terapkan Pembatasan Pelayaran di Sekitar Kepulauan Kuril

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Jepang mengirimkan surat protes resmi kepada Rusia atas penutupan navigasi laut di sekitar Kepulauan Kuril, media pemerintah Rusia melaporkan pada Kamis (17/4/2025).

    “Tokyo menuduh Rusia memberlakukan pembatasan navigasi kapal militer dan sipil asing di sekitar Kepulauan Kuril selatan dari 16 April hingga 1 Mei,” menurut kantor berita milik pemerintah RIA Novosti.

     

    “Protes telah disampaikan ke Rusia melalui jalur diplomatik,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi seperti dikutip dalam konferensi pers.

    Baik Rusia maupun Jepang mengklaim kedaulatan atas rangkaian pulau yang dikenal di Rusia sebagai Kepulauan Kuril dan di Jepang sebagai Teritori Utara.

    Status sengketa Kepulauan ini membuat kedua negara enggan menandatangani perjanjian damai Perang Dunia II.

    Moskow menghentikan perundingan mengenai perjanjian damai Perang Dunia II dan mengakhiri kunjungan bebas visa bagi warga Jepang ke Kepulauan Kuril setelah Jepang memberi sanksi kepada Rusia atas invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

    Jepang juga mengeluarkan protes diplomatik terhadap apa yang disebutnya sebagai langkah yang “sangat tidak dapat dibenarkan” saat itu.

    KEPULAUAN SENGKETA – Kapal-kapal di pelabuhan Yuzhno-Kurilsk di Pulau Kunashir, satu di antara pulau di Kepulauan Kuril. Gugusan pulau di Samudera Pasifik ini dipersengketakan oleh Jepang dan Rusia yang mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut.

    Eskalasi Meningkat, Rusia Banned LSM Jepang

    Sengketa Jepang dan Rusia ini dikhawatirkan akan meningkat menjadi manuver fisik yang berujung pada pertikaian bersenjata.

    Awal bulan ini, otoritas Rusia  menetapkan Non-Government Organization (NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) Jepang bernama “Asosiasi Isu Wilayah Utara Jepang” sebagai “organisasi yang tidak diinginkan”.

    Rusia menuduh LSM itu mempromosikan ide-ide balas dendam dan merusak kedaulatan Rusia.

    Kantor Kejaksaan Agung Rusia mengklaim kelompok tersebut melobi agar pulau-pulau tersebut dikembalikan ke Jepang, menyebarkan “propaganda” dan mengadakan acara-acara pendidikan.

    Rusia menyatakan, semua kegiatan LSM itu dilakukan dengan dukungan dana dari pemerintah Jepang meskipun mereka mengaku sebagai sebuah NGO.

    Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan dalam  laporan tahunannya tahun 2024  bahwa Tokyo tetap berkomitmen untuk menandatangani perjanjian damai dengan Rusia dengan harapan dapat merebut kembali Kepulauan Kuril selatan.

     

    (oln/tmt/*)