Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Mahar Fantastis Pernikahan Gadis Sumsel dengan Bule New Zealand: Rumah hingga 10.000 Lembar Saham – Halaman all

    Mahar Fantastis Pernikahan Gadis Sumsel dengan Bule New Zealand: Rumah hingga 10.000 Lembar Saham – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Riska Damayanti, gadis asal Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, dinikahi oleh pria asal New Zealand bernama Bailey Robert James Davis.

    Pernikahan keduanya berlangsung pada 8 April 2025 lalu.

    Kisah Riska Damayanti dan Bailey Robert James Davis menjadi perhatian publik setelah video momen pernikahan mereka diunggah di akun TikTok @ceritabibidama.

    Mahar dalam pernikahan ini turut disorot oleh warganet.

    Pasalnya, dalam pernikahan tersebut, Riska menerima mahar berupa satu unit rumah, uang tunai senilai Rp 100 juta, 30 gram logam mulia, 10.000 lembar saham Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta satu set perhiasan emas.

    Kepala Desa Rejo Mulyo, Bambang Saeran, mengungkapkan pernikahan lintas negara di desanya ini menjadi perhatian banyak orang.

    “Iya, benar. Pernikahan Riska Damayanti, salah satu warga kami, dengan pria asal New Zealand ini memang berlangsung di Desa Rejo Mulyo.”

    “Kami sebagai pemerintah desa tentu sangat mendukung dan turut berbahagia atas pernikahan mereka,” ungkapnya, Kamis (17/4/2025), dilansir TribunSumsel.com.

    Bambang pun tak menampik jika pernikahan tersebut menjadi sorotan karena mahar yang terbilang luar biasa.

    Menurutnya, jarang ada pernikahan di desanya yang memberikan mahar dalam bentuk aset bernilai tinggi seperti saham, rumah, emas, hingga uang tunai dalam jumlah besar.

    “Kalau bicara soal maharnya, memang cukup fantastis. Mungkin kalau dihitung-hitung, nilai totalnya bisa mencapai miliaran rupiah.”

    “Karena bukan hanya uang tunai dan emas, tapi ada satu unit rumah, juga 10.000 lembar saham bank, yang tentu nilainya tidak sedikit.”

    “Ini luar biasa, sesuatu yang sangat jarang terjadi di desa kami,” papar Bambang.

    Kisah Perkenalan Riska dan Bailey

    Awalnya, Riska Damayanti dan Bailey Robert James Davis bertemu di bibir Pantai Kuta, Bali, pada 10 Juni 2024.

    Riska Damayanti diketahui bekerja di sebuah perusahaan di Bali sejak November 2023.

    Sementara, Bailey Robert James Davis yang bekerja di perusahaan tambang di Australia, kala itu tengah menikmati liburannya di Bali.

    “Awalnya kami hanya bertemu di Pantai Kuta, dia waktu itu lagi liburan di Bali,” ungkap Riska kepada TribunSumsel.com, Kamis.

    Bailey yang terkesan dengan kepribadian Riska memberanikan diri meminta nomor ponselnya.

    Setelah itu, keduanya menjalin komunikasi secara intens.

    Riska mengaku awalnya menilai Bailey sebagai sosok pria yang baik dan sopan.

    “Dia bilang suka sama saya sejak pertama kali lihat,” kenang Riska.

    Pada 22 Juni 2024, Bailey kembali datang ke Bali, memanfaatkan waktu cuti kerjanya untuk menemui Riska.

    “Dia datang lagi ke Bali dan bilang ke saya kalau dia memang sedang mencari istri.”

    “Jujur, awalnya saya pikir dia cuma bercanda, karena pernyataannya itu terdengar terlalu cepat,” paparnya.

    DINIKAHI PRIA BULE – Riska Damayanti, warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Belitang II, OKU Timur, Sumatera Selatan, resmi dipersunting Bailey Robert James Davis, pria asal New Zealand, pada Selasa 8 April 2025. Mahar pernikahannya capai miliaran rupiah.

    Adapun momen paling mengesankan bagi Riska adalah ketika dirinya iseng menonton video di TikTok tentang sebuah rumah di Gresik, Jawa Timur.

    Tak disangka, Bailey yang mengetahui hal itu langsung mengajaknya untuk melihat rumah tersebut secara langsung.

    “Dia langsung ngajak saya ngecek rumah itu. Kami berdua naik motor dari Bali ke Gresik tanggal 24 Juni 2024. Perjalanan yang cukup panjang, tapi saya benar-benar kaget karena sesampainya di sana, rumah itu langsung dibelikan untuk saya.”

    “Dari situ saya tahu, dia bukan hanya omong doang, tapi serius ingin membangun masa depan bersama saya,” ucap Riska.

    “Di situ saya baru sadar, dia beneran serius sama saya. Apalagi harga rumahnya juga enggak murah. Dari situ saya makin yakin kalau dia bukan hanya bicara, tapi langsung membuktikan lewat tindakan,” terangnya.

    Kini, Riska dan Bailey tinggal di Bali sambil mempersiapkan proses administrasi visa partner.

    Sebab, dalam waktu dekat, Riska berencana ikut Bailey ke Selandia Baru.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Viral Wanita di OKU Timur Sumsel Dinikahi Bule New Zealand, Maharnya Rumah, Emas Hingga Saham Bank

    (Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunSumsel.com/Choirul Rahman)

  • 4 Fakta WNA Ghana Ngamuk ‘Mandi Minyak’ di Apartemen Kalibata City: Awalnya Pukul Tukang Cat

    4 Fakta WNA Ghana Ngamuk ‘Mandi Minyak’ di Apartemen Kalibata City: Awalnya Pukul Tukang Cat

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin (21/4/2025). 

    Video amatir yang menayangkan WNA tersebut mengamuk pun viral di media sosial. 

    Dalam video yang diterima, WNA tersebut terlihat bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek.

    WNA itu membawa sebotol minyak goreng lalu menyiramkan ke tubuhnya sendiri.

    Tak berselang lama, WNA tersebut mencoba mendekat ke arah kerumunan massa hingga membuat warga ketakutan.

    Sementara itu, video lainnya menampilkan sejumlah warga yang berusaha menghentikan aksi WNA tersebut.

    Berikut sederet fakta terkait kejadian tersebut. 

    1. Pukul tukang cat

    Peristiwa itu bermula sekitar pukul 14.00 WIB.

    WNA tersebut tiba-tiba memukul seorang pekerja yang sedang mengecat di apartemen.

    “Hari ini tadi, ada petugas cat sedang bekerja di lantai tersebut. Entah kenapa, ia memukul petugas dengan tongkat besi,” ucap salah satu penghuni apartemen, Hilman seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (21/4/2025). 

    Setelah insiden pemukulan tersebut, pengelola apartemen, polisi dan petugas Imigrasi langsung mendatangi WNA itu. 

    Namun, WNA tersebut tak kooperatif.

    Situasi semakin parah lantaran pelaku disebut menyandera anaknya sendiri saat didatangi petugas.

    “Di sini kondisi semakin parah karena ada situasi penyanderaan,” ujar Hilman.

    Hilman menceritakan, WNA itu menyandera sang anak agar bisa kabur dari petugas kepolisian yang hendak menangkapnya.

    “Diduga ia menyandera anaknya sendiri dengan todongan pisau agar menjadi tameng ia lari ke mobilnya,” kata Hilman.

    Hilman mengatakan, WNA asal Ghana itu merupakan penghuni salah satu unit apartemen.

    Ia dilaporkan kerap mengamuk dan mengganggu tetangga.

    2. Masuk ke supermarket

    Ketika melarikan diri menuju parkiran mobil, WNA tersebut semakin tak terkendali lantaran dikejar-kejar oleh petugas. 

    Ia lalu berbelok ke salah satu supermarket di Kalibata City Square.

    Di supermarket, WNA itu kembali mengamuk.

    Ia bahkan melepaskan busana dan hanya menyisakan celana, juga menyiramkan minyak ke tubuh.

    “Anehnya ia sudah berlumuran minyak dan tanpa busana. Di sana, ia mengamuk lagi. Banyak etalase pecah dan rusak,” ujar Hilman.

    3. Dua orang luka

    Hilman pun melihat ada dua orang yang mengalami luka akibat amukan WNA itu.

    Satu orang terluka di wajah, satu lainnya di kaki.

    Dari supermarket, WNA itu berlari ke lantai atas mal.

    Ia lantas terpojok di klinik yang tak jauh dari supermarket.

    “Amukan menjadi-jadi, ia lari ke atas. Di lantai dasar (luar mal), ia lari dikejar sampai terpojok. Di situ dia enggak bisa ke mana-mana lagi. Untung bisa ditahan,” kata Hilman,

    Akhirnya, lanjut Hilman, WNA itu berhasil diamankan dan dibawa polisi pukul 20.00 WIB.

    4. Penjelasan polisi

    Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, pihaknya sempat mengamankan anak dari WNA itu agar terhindar dari kekerasan.

    “Bukan dikeroyok, namun merebut si buah hatinya. Kami merebut anaknya supaya nggak jadi dilempar,” kata Mansur saat dikonfirmasi.

    WNA tersebut sedang dibawa ke rumah sakit setelah bikin onar.

    Kompol Mansur mengatakan, peristiwa itu dipicu masalah rumah tangga antara pria tersebut dan sang istri.

    Mereka diduga sempat terlibat cekcok mulut hingga WNA itu berniat menganiaya kedua anaknya yang masih balita. Bahkan, pelaku disebut akan membunuh anaknya. 

    Seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di sebuah mall Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025) malam. (Istimewa). (Istimewa)

    “Memang kita nggak tahu (penyebab) cekcok dengan istri, tapi anak yang jadi sasaran. Anaknya itu mau disiksa lah, mau dicederai, bahkan mau dibunuh anaknya ini,” kata Mansur, Selasa (22/4/2025).

    Mansur menyebut ketika itu pelaku dalam kondisi mabuk dan hendak melempar kedua anaknya. Polisi lalu menyelamatkan sang anak dengan merebutnya dari tangan pelaku.

    Sementara itu, pelaku kabur ke supermarket dan mengguyur beberapa botol minyak goreng ke badannya sendiri.

    “Setelah itu dia kabur. Mau kita amankan juga dia kabur. Setelah dia kabur, kita kejar. Kita kejar, dia mandi minyak supaya badannya licin,” ungkap Kapolsek.

    “Pada saat kabur tadi dia sempat jatuh, ya mungkin itu ada benturan, berdarah di jidatnya, karena itu kan dari atas lari dia tuh jatuh,” ujar Mansur.

    Tak lama kemudian, polisi berhasil mengamankan WNA tersebut dan membawanya ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapat perawatan.

    “Menurut keterangan istrinya mabuk berat. Tadi saya sempat tanya sebelum terjadi, saya tanya dulu kan. Dia teriak-teriak terus. Ternyata mabuk berat,” kata Mansur.

    WNA itu tinggal di apartemen tersebut bersama istri dan anak-anaknya masih kecil.

    Mansur mengatakan WNA tersebut memiliki izin untuk tinggal di Indonesia.

    “Iya Imigrasi, itu dokumennya kan Imigrasi. Kita sempat panggil Imigrasi, dari pihak Imigrasi datang lalu dicek surat-suratnya, memang betul orangnya tinggal disini resmi, masa berlakunya bulan 5 tahun 2025 dengan visa sebagai investor,” ujar Mansur saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

    Menurutnya, WNA tersebut memang memiliki izin resmi untuk tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta, bukan di Jakarta Selatan sebagaimana yang saat ini terjadi.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis

    TRIBUNNEWS.COM- Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat Prancis hanya dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke negara tersebut dan Tepi Barat yang diduduki, kata delegasi tersebut.

    Tujuh belas anggota kelompok tersebut, termasuk perwakilan dari Partai Ekologi Prancis dan Partai Komunis Prancis, mengutuk tindakan tersebut sebagai “hukuman kolektif” pada hari Minggu dan meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menanggapi.

    “Pencabutan izin kami untuk memasuki Israel 48 jam sebelum keberangkatan kami merupakan pelanggaran besar terhadap hubungan diplomatik dengan negara Prancis dan mandat kami sebagai perwakilan terpilih republik tersebut,” kata delegasi tersebut dalam sebuah pernyataan, menurut Haaretz .  

    “Hal ini memerlukan sikap tegas dari otoritas tertinggi negara kita.”

    Haaretz melaporkan bahwa kelompok itu seharusnya tiba pada hari Minggu dan diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Kamis sebelumnya.

    Konsulat Prancis di Yerusalem telah menyelenggarakan kunjungan lima hari untuk mempromosikan “kerja sama internasional dan budaya perdamaian” di seluruh Israel dan wilayah Palestina, kata delegasi tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri Israel membela keputusan tersebut, dengan mengutip undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang menolak masuknya individu yang secara terbuka menyerukan atau berpartisipasi dalam boikot Israel. 

    Kementerian tersebut mengklaim bahwa delegasi tersebut bertujuan untuk “menunjukkan dukungan bagi Palestina dan bagi organisasi yang mendukung boikot Israel dan berupaya menghapus Hamas dari daftar organisasi teroris.” 

    Camille Naget, seorang anggota dewan kota Paris dan anggota Partai Ekologi, mengatakan kepada Haaretz bahwa dia tidak mengetahui adanya seruan boikot yang dilakukan oleh organisasi AJPF yang dimaksud kementerian tersebut, yang menurutnya mempromosikan hubungan antara kotamadya Prancis dan kamp pengungsi Palestina, dan membantah pernah menganjurkan agar Hamas dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Pencabutan visa terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, menyusul pernyataan terbaru Macron yang mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin akan segera mengakui negara Palestina.

    Ia juga secara terbuka mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    Partai Ekologi dan Komunis telah lama mendukung pengakuan negara Palestina.

    Netanyahu menanggapi komentar Macron dengan marah, menyebut pengakuan potensial tersebut sebagai ‘hadiah besar bagi terorisme’.

    Awal bulan ini, Israel juga melarang masuknya dua anggota parlemen Partai Buruh Inggris , yang menuai kritik dari pejabat Inggris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • BI Respons Sikap AS Tegur Pembayaran QRIS di Indonesia, Akan Ada Kerja Sama?

    BI Respons Sikap AS Tegur Pembayaran QRIS di Indonesia, Akan Ada Kerja Sama?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan sistem pembayaran digital di Indonesia, khususnya penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank Indonesia (BI) akhirnya buka suara.

    Kritik ini mulanya muncul saat kedua negara sedang melakukan negosiasi soal tarif dagang timbal balik.

    AS menilai kebijakan tersebut membatasi gerak perusahaan asing di Indonesia, terutama di sektor keuangan dan sistem pembayaran.

    Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak AS masih berlangsung.

    “Itu lagi proses ya,” kata Destry di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025.

    Kendati tak menjelaskan proses yang dimaksud, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia saat ini juga memiliki tugas untuk meningkatkan sistem pembayaran nasional.

    Salah satunya dilakukan lewat pengembangan QRIS, yang juga memberi manfaat bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

    Ia menjelaskan bahwa QRIS kini sudah bisa digunakan di beberapa negara tujuan PMI seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saat ini, Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama QRIS dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

    “Intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya, kerja sama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak? Dan sekarang pun, sampai sekarang, kartu kredit, Visa, Mastercard masih juga yang dominan. Jadi itu nggak ada masalah,” tutur Destry.

    AS Tegur QRIS dan Aturan GPN

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebelumnya, pemerintah telah berdiskusi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai masukan dari AS soal QRIS dan GPN.

    “Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan lewat kanal YouTube Perekonomian RI, Sabtu, 19 April 2025.

    Namun, Airlangga belum menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah bersama BI dan OJK untuk menanggapi kritik tersebut.

    Selain soal sistem pembayaran, AS juga menyoroti kebijakan lain seperti perizinan impor yang menggunakan sistem OSS (Online Single Submission), insentif pajak dan bea cukai, serta pengaturan kuota impor.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” tutup Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan solusi dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dari keresahan Amerika Serikat akan implementasi QRIS. 

    Bagi Amerika Serikat (AS)—selaku rumah bagi raksasa fintech seperti PayPal, Stripe, dan Visa—kebijakan Indonesia dianggap menghambat ekspansi bisnis mereka. Namun, Indonesia harus memprioritaskan kepentingan 277 juta warganya. 

    Protes AS mirip dengan reaksi mereka terhadap kebijakan data lokal (data localization) di Uni Eropa melalui GDPR. 

    “Jika Indonesia menyerah pada tekanan ini, bisa jadi ini menjadi preseden buruk di mana kebijakan publik ditentukan oleh lobi korporasi, bukan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025). 

    Achmad menjelaskan bahwa liberalisasi sistem pembayaran tanpa penyaringan bisa mematikan startup fintech lokal yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional. 

    Sebagai contoh di Afrika, dominasi M-Pesa (sejenis mobile banking) justru mempersempit ruang bagi pengembang lokal untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual, meski sukses meningkatkan inklusi keuangan.

    Selain itu, tuntutan AS agar Bank Indonesia (BI) “lebih transparan” dalam penyusunan kebijakan perlu dikritisi. Padahal, setiap negara berdaulat dan berhak merumuskan regulasi sesuai kebutuhan nasionalnya tanpa intervensi asing.

    Untuk itu, hal pertama yang dapat dilakukan oleh BI dan pemerintah dalam negosiasai soal QRIS dengan AS, yakni pertama, BI dapat membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan. 

    Misalnya, mengizinkan partisipasi asing dalam pengembangan teknologi QRIS dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal.

    Kedua, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bahwa QRIS bukan hambatan, tetapi peluang kolaborasi. 

    Standar QRIS bisa dipromosikan sebagai model bagi negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengannya.

    Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan “interoperabilitas bertahap”. 

    Misalnya, memastikan QRIS kompatibel dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) atau PromptPay (Thailand) terlebih dahulu, sebelum melangkah ke integrasi global. 

    “Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional,” tuturnya. 

    Adapun, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti enggan memberikan penjelasan terkait keluhan AS akan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

    Dirinya hanya menekankan bahwa pada dasarnya, implementasi QRIS antarnegara tergantung kesiapan masing-masing negara. Destry pun tidak menutup peluang kerja sama Indonesia melalui QRIS dengan AS. 

    “Tapi intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya kerja sama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?” ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (21/4/2025). 

    Destry juga menegaskan bahwa sistem pembayaran asal AS, yakni Visa maupun Mastercard masih mendominasi pembayaran di Indonesia, meski Indonesia memiliki QRIS maupun GPN

    “Sekarang pun kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Mastercard, masih dominan, jadi itu nggak ada masalah sebenarnya,” tuturnya. 

  • Respons BI Soal GPN hingga QRIS Disoroti AS: Kami Siap Kolaborasi! – Page 3

    Respons BI Soal GPN hingga QRIS Disoroti AS: Kami Siap Kolaborasi! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapan terkait sorotan yang disampaikan Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Keberadaannya dianggap sebagai salah satu hambatan perdagangan, sebagaimana tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran seperti QRIS dan layanan pembayaran cepat lainnya selalu dilakukan dengan prinsip kerja sama yang setara dengan negara lain.

    Kerja sama tersebut akan dilaksanakan sepanjang negara mitra siap untuk menghubungkan sistem pembayarannya.

    “Terkait dengan QRIS yang tidak spesifik menjawab yang tadi ya. Tapi intinya QRIS ataupun fast payment lainnya, kerjasama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi, kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?,” kata Destry saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

    Destry juga menambahkan bahwa sejauh ini, sistem pembayaran yang berasal dari Amerika Serikat, seperti Visa dan Mastercard, tidak menemui kendala di Indonesia. Menurutnya, kinerja kedua layanan pembayaran tersebut tetap unggul di Indonesia, meskipun Indonesia kini telah memiliki produk GPN.

    “Sekarang pun sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin. Visa, Master kan masih juga yang dominan. Jadi itu enggak ada masalah sebenarnya,” jelasnya.

     

  • Trump Ingin Rebut Dominasi Asia di Manufaktur Chip, China-Taiwan Terancam?

    Trump Ingin Rebut Dominasi Asia di Manufaktur Chip, China-Taiwan Terancam?

    Jakarta –

    Selama bertahun-tahun, AS dinilai “salah langkah” di sektor manufaktur chip sehingga China dan pusat-pusat teknologi Asia lainnya melaju pesat. Hal ini diutarakan Gina Raimondo, bekas Menteri Perdagangan AS, dalam wawancara pada 2021.

    Empat tahun berselang, chip masih menjadi medan pertempuran dalam persaingan AS-China untuk supremasi teknologi.

    Sekarang, Presiden AS Donald Trump ingin mempercepat proses manufaktur yang sangat rumit dan sensitif. Bahkan negara-negara lain butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya.

    Trump berpendapat bahwa kebijakan tarifnya akan membebaskan ekonomi AS dan membawa lapangan kerja kembali ke dalam negeri.

    Namun kenyataannya, sejumlah perusahaan terbesar menghadapi masalah kurangnya pekerja terampil dan kualitas produk yang kurang memuaskan di pabrik-pabrik AS

    Lantas, langkah berbeda apa yang akan diambil Trump?

    Dan, mengingat Taiwan serta wilayah lain di Asia memiliki keunggulan dalam menciptakan chip berpresisi tinggi, mungkinkah AS juga memproduksinya dalam skala besar?

    Rahasia di balik mikrochip

    Kepingan silikon kecil yang dikenal sebagai chip ini sebenarnya ditemukan di AS. Akan tetapi, produksi chip tercanggih dalam skala besar justru berpusat di Asia.

    Secara teknis, proses pembuatan chip begitu mahal dan sangat kompleks.

    Sebagai contoh, sebuah iPhone boleh saja berisi chip yang dirancang di AS, tetapi produksinya dilakukan di Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan.

    Bahan baku seperti mineral tanah jarang (rare earth) yang digunakan untuk chip juga sebagian besar ditambang di China.

    Selanjutnya, chip tersebut dikirim ke Vietnam untuk pengemasan, kemudian ke China untuk perakitan dan pengujian, sebelum akhirnya dikapalkan ke AS.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Ekosistem ini sangat terintegrasi, dan telah berkembang selama puluhan tahun.

    Di satu sisi, Trump menyatakan dukungannya kepada industri chip. Di sisi lain, dia juga mengancamnya dengan tarif.

    Trump bahkan mengultimatum pemimpin industri, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), bahwa perusahaan harus membayar pajak 100% jika tidak membangun pabrik di AS.

    Dengan ekosistem yang rumit dan persaingan yang ketat, perusahaan perlu merencanakan biaya yang lebih tinggi dan investasi jangka panjangjauh melampaui masa pemerintahan Trump.

    Perubahan kebijakan yang terus-menerus tidak memberikan kepastian. Sejauh ini, sebagian perusahaan menunjukkan kesediaan untuk berinvestasi di AS.

    Subsidi besar yang diberikan China, Taiwan, Jepang, dan Korsel kepada perusahaan swasta pengembang chip adalah alasan utama keberhasilan mereka di sektor ini.

    Hal ini menjadi dasar pemikiran Undang-Undang Chips and Sains AS yang disahkan pada tahun 2022 di bawah Presiden Joe Biden.

    AS adalah penemu mikrochip, tetapi produksi saat ini didominasi oleh negara-negara Asia (Getty Images)

    Undang-undang ini bertujuan untuk memindahkan kembali produksi chip ke dalam negeri dan mendiversifikasi rantai pasokan.

    Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan hibah, kredit pajak, dan subsidi untuk mendorong manufaktur domestik.

    Sejumlah perusahaan, seperti produsen chip terbesar dunia TSMC dan pembuat ponsel pintar terbesar Samsung, menjadi penerima manfaat utama dari undang-undang tersebut.

    TSMC menerima hibah dan pinjaman sebesar US$6,6 miliar (sekitar Rp110 triliun) untuk pabrik di Arizona. Adapun Samsung diperkirakan menerima US$6 miliar (sekitar Rp100 triliun) untuk fasilitas di Taylor, Texas.

    TSMC bahkan mengumumkan investasi tambahan sebesar US$100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) di AS bersama Trump, di luar US$65 miliar (sekitar Rp1 triliun) yang telah dijanjikan untuk tiga pabrik.

    Baca juga:

    Diversifikasi produksi chip juga menguntungkan TSMC, mengingat China berulang kali mengancam untuk menguasai Taiwan.

    Namun, baik TSMC maupun Samsung menghadapi tantangan dalam investasi mereka.

    Ini termasuk biaya yang melonjak, kesulitan merekrut tenaga kerja terampil, penundaan konstruksi, dan penolakan dari serikat pekerja lokal.

    “Ini bukan sekadar pabrik tempat Anda membuat kotak,” kata Marc Einstein, direktur riset di perusahaan intelijen pasar Counterpoint.

    “Pabrik yang membuat chip adalah lingkungan steril berteknologi tinggi. Pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun.”

    Dan meskipun ada investasi dari AS, TSMC menyatakan bahwa sebagian besar produksinya akan tetap berada di Taiwan, terutama untuk chip komputer tercanggihnya.

    Apakah China berupaya mengungguli Taiwan?

    Saat ini, pabrik TSMC di Arizona menghasilkan chip berkualitas tinggi.

    Namun, Chris Miller, penulis buku Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, berpendapat bahwa “teknologi mereka tertinggal satu generasi dari yang terdepan di Taiwan”.

    “Pertanyaan tentang skala produksi bergantung pada besarnya investasi di AS dibandingkan dengan Taiwan,” ujarnya.

    “Saat ini, Taiwan memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar.”

    Kenyataannya, Taiwan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kapasitas tersebut.

    Meskipun ada ancaman China yang menggelontorkan miliaran dolar untuk mencuri keunggulan Taiwan di sektor ini, industri Taiwan terus berkembang pesat.

    Trump mengancam TSMC dengan pengenaan pajak 100% jika mereka tidak membangun pabrik di Amerika Serikat (Getty Images)

    TSMC adalah pelopor “model foundry”, yaitu ketika pembuat chip mengambil desain dari AS dan memproduksi chip untuk perusahaan lain.

    Memanfaatkan momentum perusahaan rintisan Silicon Valley seperti Apple, Qualcomm, dan Intel, TSMC mampu bersaing dengan raksasa AS dan Jepang.

    Ini karena TSMC punya insinyur terbaik, tenaga kerja sangat terampil, dan pertukaran pengetahuan.

    “Bisakah AS membuat chip dan menciptakan lapangan kerja?” tanya Einstein.

    “Tentu saja, tapi apakah mereka akan mampu membuat chip dengan ukuran nanometer? Kemungkinan tidak.”

    Baca juga:

    Salah satu alasannya adalah kebijakan imigrasi Trump yang berpotensi membatasi kedatangan talenta terampil dari China dan India.

    “Bahkan Elon Musk pun punya masalah imigrasi terkait insinyur Tesla,” kata Einstein.

    Dia merujuk ke dukungan Musk terhadap program visa H-1B AS yang membawa pekerja terampil ke AS.

    “Itu adalah hambatan. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengubah pendirian mereka tentang imigrasi secara keseluruhan. Anda tidak bisa tiba-tiba memunculkan lulusan PhD.”

    Dampak berantai global

    Meski begitu, Trump malah semakin gencar memberlakukan tarif.

    Dia bahkan memerintahkan investigasi perdagangan atas alasan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

    “Ini ibarat batu sandungan besar,” ujar Einstein.

    “Jepang, misalnya, mendasarkan pemulihan ekonominya pada semikonduktor. Yang namanya tarif jelas tidak ada dalam rencana bisnis negara itu.”

    Menurut Miller, dampak jangka panjang bagi industri ini adalah fokus baru pada manufaktur dalam negeri di berbagai wilayah ekonomi kuat dunia: China, Eropa, dan AS.

    Sejumlah perusahaan mungkin mencari pasar baru.

    Getty ImagesTSMC telah berinvestasi dalam manufaktur chip di Amerika

    Raksasa teknologi China, Huawei, contohnya, memperluas bisnisnya ke Eropa dan pasar berkembang termasuk Thailand, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan banyak negara di Afrika.

    Hal ini mereka lakukan dalam rangka menghadapi kontrol ekspor dan tarif, meskipun margin keuntungan di negara berkembang kecil.

    “Pada akhirnya, China ingin menangmereka harus berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Lihat saja apa yang mereka lakukan dengan Deepseek,” kata Einstein.

    “Jika mereka membuat chip yang lebih baik, semua orang akan beralih ke mereka. Efisiensi biaya adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan sekarang. Langkah ke depannya adalah mengembangkan produksi [chip] dengan teknologi super canggih.”

    Baca juga:

    Sementara itu, pusat-pusat manufaktur chip baru mungkin akan bermunculan.

    India, misalnya, dinilai sangat menjanjikan oleh para ahli.

    Mereka berpendapat, India punya peluang lebih besar untuk terintegrasi ke dalam rantai pasokan chip dibandingkan AS.

    Letak lebih strategis, biaya tenaga kerja murah, dan kualitas pendidikan baik.

    India telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima manufaktur chip. Namun, mereka menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembebasan lahan untuk pabrik dan ketersediaan air.

    Produksi chip membutuhkan air dengan kualitas terbaik dan jumlah yang sangat besar.

    Kartu truf dalam negosiasi

    Getty ImagesJensen Huang, CEO Nvidia, meminta Trump untuk menghapus larangan penjualan chip ke China

    Perusahaan-perusahaan chip sebetulnya tidak sepenuhnya terpojok akibat tarif AS.

    Ketergantungan dan permintaan yang besar akan chip dari perusahaan-perusahaan besar AS seperti Microsoft, Apple, dan Cisco berpotensi menekan Trump untuk mencabut pungutan apa pun pada sektor chip.

    Sejumlah sumber internal meyakini lobi intensif dari CEO Apple Tim Cook berhasil mengamankan pengecualian tarif untuk ponsel pintar, laptop, dan produk elektronik.

    Trump juga dilaporkan mencabut larangan penjualan chip Nvidia ke China sebagai hasil dari lobi.

    Ketika ditanya secara spesifik tentang produk Apple pada hari Senin (14/04) di Oval Office, Trump mengatakan: “Saya orang yang sangat fleksibel.”

    Dia menambahkan, “Mungkin ada hal-hal baru yang akan terjadi. Saya sudah bicara dengan Tim Cook. Baru-baru ini saya membantunya.”

    Trump mengeklaim kebijakan tarifnya akan memulihkan ekonomi AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. (Getty Images)

    Menurut Einstein, pada akhirnya Trump hanya ingin membuat kesepakatan.

    Trump dan pemerintahannya paham: membangun pabrik chip yang lebih besar saja tidak menyelesaikan masalah.

    “Menurut saya, pemerintahan Trump melakukan langkah yang sama seperti kepada pemilik TikTok, Bytedance. Mereka ibarat berkata: Anda tidak bisa beroperasi di AS lagi kecuali memberikan sebagian saham ke Oracle atau perusahaan AS lain,” jelas Einstein.

    “TSMC tidak akan pergi ke mana pun, jadi AS ingin memaksa mereka membuat kesepakatan dengan Intel lalu mendapatkan bagian dari keuntungan.

    Namun, model ekosistem semikonduktor Asia memberikan pelajaran berharga: tidak ada satu negara pun yang bisa mengoperasikan industri chip sendirian.

    Dibutuhkan waktu untuk membuat semikonduktor canggih secara efisien dan dalam skala besar.

    Trump mencoba menciptakan industri chip melalui proteksionisme dan isolasi.

    Padahal, yang memungkinkan industri chip berkembang di seluruh Asia adalah kebalikan dari yang dia lakukan: kolaborasi dalam ekonomi global.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • QRIS Ramai Dibela Usai Mengusik Amerika

    QRIS Ramai Dibela Usai Mengusik Amerika

    Jakarta –

    Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian khusus terhadap sistem pembayaran domestik Indonesia. Warganet berbondong-bondong menyuarakan dukungan, menyebut QRIS bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol kedaulatan digital bangsa.

    Seperti diketahui pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan QRIS yang membatasi ruang gerak perusahaan asing. Hal itu terungkap saat negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan AS.

    Penerapan QRIS ini juga disinggung Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis pada akhir Maret 2025. USTR menilai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran membuat perusahaan-perusahaan asal AS khawatir.

    “Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi secara lancar dengan sistem pembayaran yang ada,” tulis USTR dikutip dari detikFinance.

    Dukungan Warganet

    Alih-alih menimbulkan keresahan, sorotan ini justru memicu gelombang dukungan masif dari netizen Indonesia di berbagai platform media sosial. Tagar terkait QRIS sempat menjadi trending, dipenuhi komentar positif dan pembelaan.

    “Kalau sampai GPN dan QRIS yang bikin Indonesia 🇮🇩 berdikari dikorbanin demi “yes sir, thank you sir” sih beneran omon-omon doang,” kata @ainunnajib.

    “QRIS ini salah satu government win di Indonesia. Kalau sampai manut Amerika soal ini, nggak tau lagi deh. Agenda titipan Visa/Master mungkin…,” ujar @NOTASLIMBOY.

    “QRIS dan GPN harus nonnegotiable. Transaksi domestik seharusnya tidak perlu melibatkan payment asing. Transaksinya di Indonesia, rekeningnya Indonesia, usernya orang Indonesia, uangnya rupiah, gak perlu bayar persenan ke luar negeri,” ucap @habibienomics.

    “Sebelum ada QRIS pun kita udah lebih maju dari USA. Mau transfer antar bank real-time kapan aja dari dulu bisa, di sana ga bisa jadi musti pada punya 3rd party app macam Venmo. Katrok bgt,” ujar @rayestu.

    “QRIS itu satu dari sedikit kebanggaan kita. Even Jepang aja gak punya. Mesti dipertahankan!,” kata @kozirama.

    “Sampe qris beneran diganggu krn si mamarika ini, siap2 aja sih 98 jilid dua. Soalnya ekonomi dari kang bakso pinggir jalan sampe butik2 high end di GI/PP pada pake semua, bahkan maen slot aja pake qris kok. Bener2 tulang punggung ekonomi. Qris ambruk, atas sampe bawah ambruk,” kata @WibuWorks.

    Sejarah QRIS

    Mengutip situs Bank Indonesia (BI), QRIS (dibaca KRIS) merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code atau kode QR. QRIS adalah standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada 17 Agustus 2019.

    Tentunya penggunaan penggunaan QRIS tercantum di Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QRIS. Tujuan diluncurkan QRIS, yakni agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

    Saat ini, masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran dengan QRIS di seluruh aplikasi dari penyedia sistem pembayaran manapun. Kemudahan dalam melakukan transaksi ini lah yang menjadi faktor utama metode pembayaran QRIS semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia.

    Metode QRIS menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran di berbagai toko dan restoran. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai, kartu debit, atau kredit ketika ingin berbelanja.

    “Cukup dengan mengandalkan aplikasi e-wallet atau mobile banking di smartphone milikmu, maka bisa melakukan pembayaran cashless secara praktis dan mudah hanya dengan memindai barcode di toko atau restoran,” tulis BI dikutip Minggu (20/4/2025).

    Pada 2020, pandemi Covid-19 menjadi katalis besar bagi QRIS. Kebutuhan akan pembayaran nontunai yang minim kontak fisik mendorong lebih banyak merchant dan konsumen beralih ke QRIS. BI mencatat, hingga akhir 2020, lebih dari 3 juta merchant telah tergabung dalam ekosistem QRIS.

    Pada 2021, BI memperkenalkan fitur baru, seperti QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor), yang memungkinkan pengguna melakukan lebih dari sekadar pembayaran, seperti penarikan tunai dan transfer dana melalui kode QR. Ini semakin memperluas fungsi QRIS di masyarakat.

    Hingga 2023, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 26 juta merchant di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima hingga ritel besar. Sistem ini juga mendukung transaksi lintas batas (cross-border), memungkinkan turis asing menggunakan aplikasi pembayaran mereka untuk bertransaksi di Indonesia.

    Pemerintah Indonesia pun terus berencana untuk memperluas penggunaan QRIS ke berbagai negara. QRIS saat ini sudah bisa diterapkan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, membocorkan beberapa negara lain yang bakal menjadi negara tujuan pengembangan penggunaan QRIS, semua negara tersebut terletak di Asia.

    “Kami akan fokus dulu dari 8 negara, yaitu adalah di Asia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian Filipina, tapi empat negara lain Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab,” ungkap Perry dalam sambutannya pada agenda ‘Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030’ di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu

  • BP Haji Dorong Tindakan Tegas terhadap Penyedia Perjalanan Haji Ilegal

    BP Haji Dorong Tindakan Tegas terhadap Penyedia Perjalanan Haji Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com — Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Imigrasi, serta instansi pemasyarakatan guna menindak tegas para oknum yang menawarkan paket haji ilegal. 

    Menurutnya penertiban jemaah haji nonprosedural menjadi langkah penting demi menjamin kualitas layanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah resmi.

    “Kami mendorong tindakan tegas terhadap penyedia jasa perjalanan haji ilegal, sebagai bagian dari komitmen kami menjaga integritas dan keselamatan jemaah,” kata Dahnil dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (20/4/2025) dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Kepolisian dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di bawah naungan Polda Metro Jaya, berhasil menggagalkan keberangkatan 10 calon jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji tanpa melalui jalur resmi.

    Kesepuluh orang tersebut berencana menuju Arab Saudi melalui penerbangan Malindo Air rute Jakarta–Malaysia, menggunakan visa kerja atau visa amil, bukan visa haji sebagaimana mestinya.

    Diketahui, masing-masing calon jemaah telah membayar kepada pihak agen perjalanan dengan biaya antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

    Dahnil menilai, tindakan cepat dari pihak kepolisian dan imigrasi menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga muruah penyelenggaraan ibadah haji nasional serta mencegah kerugian bagi calon jemaah.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan baru menjelang musim haji 2025, termasuk pelarangan masuk ke Kota Mekkah menggunakan visa non-haji, yang mulai diberlakukan mulai 23 April 2025.

    “Masyarakat perlu lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran berhaji tanpa antrean. Haji adalah ibadah mulia yang harus dilakukan secara resmi dan sesuai aturan,” tegas Dahnil.

  • BP Haji Desak Polri dan Imigrasi Tindak Jamaah Haji Ilegal

    BP Haji Desak Polri dan Imigrasi Tindak Jamaah Haji Ilegal

    Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal,” ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

    Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

    “Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

    “Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya. 

    Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

    “Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini,” tutur Dahnil.

    Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

    “Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,” katanya.