Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Jakarta –

    Jammu dan Kashmir yang dikelola India, tengah mengalami pergulatan berat akibat serangan paling mematikan dalam dua dekade.

    Baru-baru ini, sekelompok orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di kota populer Pahalgam, menewaskan 26 orang.

    Sebuah kelompok bersenjata kurang dikenal yang menamakan dirinya Front Perlawanan (TRF) diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut.

    Pada hari-hari berikutnya, India menangguhkan perjanjian pembagian air yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Pakistan, mengumumkan penutupan perbatasan utama, mencabut visa bagi warga negara Pakistan, dan menuduh Islamabad memungkinkan terjadinya terorisme lintas batas.

    Pejabat Pakistan membantah terlibat apa pun. Sebagai tanggapan, Islamabad membatalkan visa yang dikeluarkan untuk warga India dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat India.

    Serangan itu telah menarik perhatian berbagai kalangan terhadap jaringan kelompok militan yang aktif di Kashmir.

    Meskipun banyak dari kelompok ini secara resmi dilarang di Pakistan, pejabat India menuduh mereka terus berfungsi dengan dukungan intelijen militer Pakistan, yang beroperasi bebas melintasi perbatasan.

    Beberapa kelompok sebelumnya telah berjuang bersama Taliban dan al-Qaida, membingkai tujuan mereka sebagai bagian dari jihad global yang lebih luas.

    Lanskap militan di Kashmir bersifat cair. Faksi-faksi sering kali mengubah kesetiaan, dan berbagi pejuang sehingga membuat pemberontakan sulit dilacak, dibendung, atau dihapuskan.

    Berikut ini adalah kelompok pemberontak utama yang saat ini aktif di Jammu dan Kashmir:

    Front Perlawanan (TRF)

    Front Perlawanan (TRF) muncul pada tahun 2019 setelah India mencabut Pasal 370, yang mencabut status konstitusional khusus Jammu dan Kashmir.

    TRF menggunakan alias “Perlawanan Kashmir” di media sosial dan forum daring, di mana ia konon bertanggung jawab atas serangan Pahalgam baru-baru ini.

    Kelompok ini menggambarkan dirinya sebagai gerakan sekuler, yang menjauhkan diri dari retorika islamis yang terang-terangan.

    Namun, pihak berwenang India menegaskan bahwa kelompok itu merupakan cabang Lashkar-e-Taiba (LeT), yang menggunakan jaringan logistik dan sumber daya LeT. India menetapkan TRF sebagai organisasi teroris.

    Lashkar-e-Taiba (LeT)

    Didirikan pada tahun 1990, Lashkar-e-Taiba (diterjemahkan sebagai ‘Tentara Orang Benar,’ atau ‘Tentara Orang Murni’) adalah salah satu kelompok militan islamis paling terkenal di wilayah tersebut.

    Ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh negara-negara termasuk Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan utama kelompok ini adalah mengakhiri pemerintahan India atas Jammu dan Kashmir.

    Meskipun dilarang oleh Islamabad pada tahun 2002, kelompok yang berbasis di Pakistan ini tetap aktif.

    Pakistan dituduh tidak berbuat cukup banyak untuk mengekang kegiatan LeT, meskipun ada larangan.

    Kelompok ini sering disalahkan oleh India atas serangan-serangan bersenjata tingkat tinggi, tidak hanya di Kashmir, tetapi di seluruh India.

    LeT tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Beberapa anggota LeT dihukum karena serangan Benteng Merah tahun 2000 di salah satu landmark paling terkenal di India, di mana tiga orang tewas, meskipun kelompok itu tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab.

    Para anggotanya terlibat dalam serangan Mumbai 2008, menurut investigasi India dan internasional, yang menewaskan lebih dari 160 orang dan melumpuhkan ibu kota keuangan India selama tiga hari.

    Tidak seperti kelompok Salafi-jihadi lainnya di Pakistan, LeT secara terbuka mengecam kekerasan sektarian terhadap sekte muslim lainnya dan melarang pejuangnya menargetkan pemerintah Pakistan.

    Hizbul Mujahidin (HM)

    Hizbul Mujahideen (HM), yang didirikan pada tahun 1989, pernah menjadi kelompok militan paling terkemuka di Kashmir.

    Telah lama dikaitkan dengan gerakan fundamentalis Jamaat-e-Islami Pakistan, pengaruh kelompok tersebut telah memudar dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kematian komandan utamanya, termasuk Burhan Wani pada tahun 2016 dan penggantinya, Sabzar Ahmed Bhat, pada tahun 2017.

    Jaish-e-Mohammed (JeM)

    Pemain kunci lainnya adalah Jaish-e-Mohammed (JeM), kelompok Islam Sunni yang berbasis di Pakistan yang didirikan pada tahun 2000 oleh ulama Islam radikal Masood Azhar setelah dibebaskan dari penjara India dengan imbalan 155 sandera di dalam pesawat Indian Airlines yang dibajak.

    Meskipun dilarang di Pakistan pada tahun 2002, JeM terus beroperasi secara terbuka di beberapa wilayah negara tersebut, serta di India dan Kashmir yang dikelola India.

    Tujuan kelompok ini adalah untuk menyatukan Kashmir dengan Pakistan. Golnya juga sudah lama ingin mengusir pasukan Barat dari Afganistan.

    JeM telah melancarkan sejumlah serangan besar, termasuk pengeboman bunuh diri di gedung majelis legislatif negara bagian Jammu dan Kashmir pada tahun 2001 yang menewaskan lebih dari 30 orang. Lalu pengeboman Pulwama pada tahun 2019 yang menewaskan sedikitnya 40 personel paramiliter India saat seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi mereka.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain menetapkan JeM sebagai organisasi teroris asing.

    Kelompok ini memiliki hubungan operasional dengan LeT, Taliban, dan al-Qaida, dengan pejuang dari Pakistan, Kashmir, serta veteran Afganistan dan Arab dari perang Soviet-Afganistan.

    Badr: Jammu dan Kashmir

    Al Badr (diterjemahkan sebagai ‘bulan purnama’), dibentuk pada awal tahun 1990-an sebagai kelompok sempalan Hizbul Mujahideen, dikenal karena para pejuangnya yang tangguh dalam pertempuran, banyak di antaranya sebelumnya bertugas bersama Hizb-i-Islami pimpinan komandan milisi Afganistan Gulbuddin Hekmatyar di Afganistan.

    Kelompok ini memelihara hubungan dengan jaringan jihad transnasional dan dilaporkan bentrok dengan pasukan India di sepanjang Garis Kontrol, perbatasan de facto antara pasukan India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Akan tetapi, laporan-laporan ini tetap sulit diverifikasi secara independen.

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH)

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH), yang didirikan pada tahun 2017, mewakili kehadiran al-Qaida dalam konflik Kashmir. Secara resmi diakui sebagai cabang al-Qaida di Subbenua India (AQIS), kelompok ini secara ideologis berkomitmen untuk mendirikan negara Islam di bawah hukum Syariah di Kashmir.

    Pendirinya, Zakir Musa, mantan komandan Hizbul Mujahideen, memisahkan diri karena perbedaan ideologi.

    AGH sejak itu memposisikan dirinya sebagai kelompok jihadis murni, yang menolak tujuan-tujuan nasionalis demi tujuan-tujuan islamis global.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Menteri Pakistan Sebut India Bakal Serang Negaranya!’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 2025 Resmi Berangkat ke Tanah Suci

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia 2025 Resmi Berangkat ke Tanah Suci

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025.

    Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01) pada Kamis 1 Mei 2025.

    Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.

    “Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesannya.

    Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru. Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke tanah air.

    “Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.

    Dia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.

    Dia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji. “Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.

    Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.

    “Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.

  • Aplikasi Digital Perjalanan Ibadah Diluncurkan dalam Kick-off Meeting 2025 – Halaman all

    Aplikasi Digital Perjalanan Ibadah Diluncurkan dalam Kick-off Meeting 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawabn Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah aplikasi digital berbasis layanan perjalanan ibadah resmi diluncurkan dalam rangkaian acara Kick Off Meeting 2025 yang digelar di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Acara ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk jajaran manajemen dan tim lapangan.

    Aplikasi bernama “Tanur App 1.0” dikembangkan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji resmi  berizin dari Kementerian Agama, PT Tanur Muthmainnah Tour.

    CEO perusahaan tersebut, Muhammad Reza Fahlevi, menjelaskan, aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pendaftaran, pemantauan dokumen, serta pelaksanaan administrasi perjalanan Umrah dan Haji secara digital.

    Sejumlah fitur yang ditawarkan, katanya, antara lain pendaftaran online, pelacakan dokumen dan visa, notifikasi keberangkatan, hingga sistem pembayaran otomatis.

    Menurut pihak penyelenggara, peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan ibadah.

    “Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar pelayanan kepada jamaah semakin profesional, modern dan terpercaya. Melalui Tanur App 1.0, semua proses menjadi lebih efisien, mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan. Dan aplikasi ini juga memberikan jaminan keamanan bagi para calon jamaah untuk bertransaksi,” ujarnya.

    Aplikasi tersedia dalam dua versi, yaitu untuk jamaah dan mitra agen, dan dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

    Kick Off Meeting 2025 juga memuat pemaparan arah kebijakan perusahaan, target layanan, evaluasi mutu, serta program kemitraan untuk tahun mendatang.

    Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian penghargaan bagi agen dan tim berprestasi sepanjang tahun sebelumnya.

     

  • PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    PM Modi Restui Militer India Serang Pakistan

    GELORA.CO – Menteri Penerangan Pakistan Attaullah Tarar mengonfirmasi bahwa mereka mendapat informasi intelijen bahwa India sedang bersiap melancarkan serangan militer terhadap negaranya dalam beberapa jam mendatang. Peringatan ini di tengah seruan Amerika dan Arab untuk tenang. 

    Dalam rekaman pidato yang disiarkan di televisi pemerintah pada Rabu, menteri Pakistan memperingatkan konsekuensi dari eskalasi India di wilayah tersebut. Agence France-Presse mengutip seorang pejabat senior yang mengatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah memberikan “kebebasan penuh” kepada militer untuk bertindak dalam menanggapi serangan apa pun selama pertemuan tertutup pada Selasa. 

    Namun Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menegaskan negaranya tidak akan melancarkan serangan.

    Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat pada tanggal 22 April setelah orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di distrik Pahlgam di Jammu dan Kashmir (di bawah kendali India), menewaskan 26 orang dan melukai lainnya. 

    Para pejabat India mengatakan para penyerang berasal dari Pakistan, sementara Islamabad menuduh India melancarkan kampanye disinformasi terhadap mereka. Serangan tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance dan keluarganya ke India, di mana mereka bertemu dengan Perdana Menteri India. 

    Pasca serangan tersebut, kedua negara bertetangga tersebut mengambil tindakan timbal balik, termasuk menurunkan hubungan diplomatik dan militer, membatalkan visa, dan tindakan lainnya.

    Pemerintah India mengumumkan penutupan wilayah udaranya bagi maskapai penerbangan Pakistan, beberapa hari setelah Islamabad melarang maskapai penerbangan India terbang di atas wilayahnya. Pemberitahuan kepada penerbang yang dikeluarkan oleh pemerintah India menyatakan bahwa larangan terhadap pesawat Pakistan akan berlaku mulai 30 April hingga 23 Mei.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menuduh India terlibat dalam apa yang disebutnya “provokasi” dan “mencari eskalasi.” Sharif mendesak Amerika Serikat, dalam panggilan yang diterimanya dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, untuk menekan India agar “mengurangi retorikanya dan bertindak secara bertanggung jawab.” 

    Kantor Perdana Menteri mengatakan Sharif menyatakan penyesalannya atas pilihan India untuk “menggunakan air sebagai senjata” dan menekankan bahwa Perjanjian Perairan Indus tidak mengizinkan India untuk secara sepihak mengingkari kewajibannya. 

    Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mencatat panggilan Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri Pakistan, di mana ia “berbicara tentang perlunya mengutuk serangan teroris tanggal 22 April di Pahlgam” di Kashmir yang dikelola India. Bruce menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa Rubio “mendesak para pejabat Pakistan untuk bekerja sama dalam melakukan penyelidikan atas serangan tidak masuk akal ini.” Dalam panggilan terpisah dengan Menteri Luar Negeri India, Rubio juga mendorong New Delhi untuk bekerja sama dengan Islamabad untuk meredam ketegangan dan menjaga perdamaian di Asia Selatan. []

  • Diduga Tipu Jemaah Bermodus Ibadah Haji Tanpa Antre hingga Janjikan Visa Ummul, Pimpinan Ponpes di Caringin Dilaporkan ke Polisi

    Diduga Tipu Jemaah Bermodus Ibadah Haji Tanpa Antre hingga Janjikan Visa Ummul, Pimpinan Ponpes di Caringin Dilaporkan ke Polisi

    JABAR EKSPRES – Puluhan santri di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, melaporkan pimpinan pondok pesantren mereka, KH Ozen, ke Polsek Caringin.

    Mereka mengaku tertipu biaya naik haji yang telah mereka bayarkan sejak tahun 2024.

    Para korban, termasuk Abdul Japar, Diman Hilman, Kiai Pendi, dan beberapa lainnya, mengaku mengalami kerugian rata-rata Rp25 juta.

    Ujang Suja’i Toujiri dari Kantor Hukum Ujang Suja’i dan Associate mengungkapkan bahwa, uang tersebut diberikan kepada KH Ozen dan rekannya, Ismail Marzuki,

    BACA JUGA:38.723 Calon Jemaah Haji Asal Jabar Siap Berangkat, Mulai 1 Mei 2025!

    Terduga pelaku ini menjanjikan perjalanan haji tanpa antre serta kesempatan bekerja menggunakan Visa Ummul.

    “Para korban terperdaya setelah mendapat iming-iming bisa naik haji sekaligus dijanjikan mendapat pekerjaan dengan menggunakan Visa Ummul,” ujar Ujang Suja’i, Rabu (30/4/2025).

    Janji-janji manis terus diberikan, sementara mereka juga diminta membayar berbagai kegiatan seperti manasik haji di Karawang dan Lombok, pembuatan paspor, suntik vaksin meningitis, hingga penukaran uang rupiah ke riyal.

    Namun begitu, hingga 2025, tak satu pun dari mereka berangkat ke tanah suci. Kesal dengan ketidakpastian, para santri akhirnya melaporkan KH Ozen ke pihak berwajib.

    BACA JUGA:Capai 2.564 Jamaah, Bupati Bandung: Kuota Haji Kabupaten Bandung Terbanyak di Jabar

    Mereka juga telah dua kali mengirim somasi agar dana dikembalikan, tetapi tidak ada itikad baik dari terduga pelaku.

    “Karena para korban tidak juga berangkat ibadah haji dan KH Ozen sudah berulang-ulang ditagih untuk mengembalikan dana serta dua kali kami somasi tidak ada itikad baik, maka kami mendapat kuasa untuk melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Menurutnya, modus yang dilakukan KH Ozen memenuhi unsur hukum pidana dan dapat dijerat pasal 372 serta 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

    Jika dihitung dari 10 korban saja, kerugian mencapai Rp80 jutaan, dengan total keseluruhan diperkirakan Rp250 jutaan.

    Meski kasus telah dilaporkan, para korban masih membuka pintu musyawarah.

    “Para korban bersedia mencabut laporan polisi jika pelaku mengembalikan uang mereka,” pungkasnya.

  • Teknologi QRIS Jadi Andalan, dari Jajan Cilok sampai Tambah Penghasilan

    Teknologi QRIS Jadi Andalan, dari Jajan Cilok sampai Tambah Penghasilan

    Jakarta –

    Indonesia patut berbangga karena telah memiliki standar kode QR nasional yang disebut QRIS. Ada yang menyebutnya ‘kris’, ‘kyuris’, bahkan ‘kyu-ar-ai-es’. Namun, apapun itu, QRIS telah menjelma jadi bagian lifestyle masyarakat Indonesia. Baik itu dari sisi konsumen, produsen, maupun pedagang.

    Misalnya yang dirasakan oleh Enggar (32) dan Rininta Oktaviana (28). Dua karyawan swasta di Jakarta Selatan ini selalu mengandalkan QRIS dalam transaksi mereka sehari-hari. Bahkan untuk jajan pinggir jalan sekalipun.

    “Saya hampir selalu memakai QRIS sebagai alat bayar. Mulai dari jajan cilok di pinggir jalan sampai jajan di mal,” ujar Rininta kepada detikINET, Sabtu (26/4).

    Hari itu, beberapa kali dia beli jajan dan makanan dengan mengandalkan QRIS, salah satunya lewat aplikasi BRImo. Beli kopi gerobak Rp 8.000-an tinggal scan, transaksi langsung beres 1 detik.

    Menurut Rininta yang termasuk Gen Z, mula-mula dirinya sudah terbiasa menggunakan teknologi pembayaran digital. Dia mengaku sudah jarang membawa uang tunai. Menurutnya cara ini lebih aman dari risiko menerima uang palsu.

    “Sebagai Gen Z yang lebih suka bayar secara cashless, QRIS memudahkan dan lebih cepat sehingga efisien dari segi waktu,” lanjutnya.

    Tak cuma untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sendiri, mereka juga lebih mudah berdonasi dengan adanya QRIS. Jadi, menurut Enggar, walaupun sedang tidak punya uang tunai kecil di dompet, mereka tetap bisa membantu orang lain. Enggar mengaku beberapa kali memberikan donasi untuk seniman jalanan yang ditemui di public space.

    “Biasa selain buat belanja sehari-hari, juga buat persembahan di gereja, kadang bisa untuk donasi, apresiasi seniman jalanan juga pernah pakai QRIS,” jelas pengguna BRImo ini.

    Pengguna QRIS BRI (Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom)

    Belakangan, penggunaan QRIS tengah jadi perbincangan hangat setelah disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam dokumen National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025. Muncul kekhawatiran bahwa nantinya QRIS tidak bisa digunakan lagi karena ada permintaan dari pihak luar.

    “Kalau QRIS nggak ada itu sama saja dengan kemunduran ekonomi dan teknologi sih, karena harus kembali membawa uang tunai ke mana-mana,” ujar Rininta.

    Senada, Enggar juga menilai keberadaan QRIS sudah sulit dilepas dari aktivitas ekonomi warga Indonesia. Kalaupun memang ada penyesuaian, dia khawatir perputaran ekonomi khususnya di kalangan menengah berpotensi melambat.

    “Kayaknya kalau QRIS nggak ada, selain repot juga bakal lebih jarang ngeluarin duit,” sebutnya.

    Padahal, sebelum mencuat sorotan mengenai QRIS serta Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini, sudah ada inovasi baru berupa QRIS Tap sejak 20 Maret 2025 lalu. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan menempelkan ponsel dengan fitur NFC ke perangkat pembayaran. Metode ini menjadi alternatif bagi transaksi QRIS yang selama ini dilakukan dengan pemindaian melalui kamera ponsel.

    Enggar dan Rininta juga mengaku menanti-nantikan penggunaan QRIS Tap lebih masif. Untuk saat ini, mereka masih jarang menemukan merchant yang sudah menggunakan QRIS Tap.

    “Layanan QRIS Tap masih belum bisa digunakan di banyak merchant. Harapannya ke depan supaya lebih diperbanyak lagi merchantnya,” kata Enggar.

    Pengusaha rumah makan gunakan QRIS. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Tak cuma konsumen, pedagang juga merasakan manfaat yang sama dari penggunaan QRIS. Putri, pemilik rumah makan Jawa Timuran di Mampang Prapatan, mengaku pendapatannya lebih meningkat setelah menggunakan QRIS. Sebab, rata-rata konsumennya dari kalangan karyawan perusahaan jarang membawa uang tunai. Kalaupun bawa, pecahannya besar.

    “Sekarang transaksi lebih banyak QRIS. Soalnya seringan pada pakai HP. Kalau dibandingkan kurang lebih 2 banding 3 antara yang pakai tunai dan QRIS,” jelas Putri kepada detikINET, Rabu (30/4/2025).

    Putri mengaku tak masalah meskipun butuh waktu untuk pencairan QRIS. Menurutnya, justru QRIS lebih menguntungkan bagi usahanya karena pendapatan bisa meningkat. Putri sendiri sudah menggunakan QRIS BRI selama 2 tahun.

    “Tetap harus ada QRIS, karena itu mempermudah transaksi. Ada peningkatan penghasilan sampai 70%,” paparnya.

    Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menyebut tingkat awareness masyarakat akan QRIS sudah mulai naik. Walaupun mengacu pada data BI, baru sekitar 20-30 juta orang yang aktif menggunakan QRIS. Pengguna didominasi kalangan menengah dan masyarakat perkotaan. Sementara di pedesaan atau kelas menengah ke bawah, menurutnya QRIS belum terlalu banyak digunakan mengingat sumber keuangan masyarakat masih terbatas.

    “Ketika penetrasi digital itu sudah tinggi ya, sudah di atas 60% penduduk sudah mulai paham penggunaan layanan digital kita, artinya mereka sudah aware. Kalau UMKM yang sudah memenuhi sekitar 30%, bahkan di atas itu,” katanya dihubungi detikINET.

    Terkait sorotan AS terhadap penggunaan QRIS yang berpengaruh pada layanan Visa dan MasterCard, Tauhid berpendapat hal itu wajar terjadi. Sebab, kebanyakan transaksi orang Indonesia hanya di dalam negeri, sehingga tidak membutuhkan layanan Visa dan MasterCard yang terkoneksi secara global. Hanya kalangan tertentu saja yang menggunakan layanan tersebut.

    “Biaya QRIS kita lebih murah antara 0,7-1,5%, kalau mereka 2-3% per transaksi. Kalau kita lihat orang luar yang ada di Indonesia, mereka juga bisa pakai QRIS. Itu yang tidak terdeteksi oleh layanan global tadi. Pasarnya sudah diambil oleh kita,” lanjutnya.

    Transaksi QRIS BRI, Tembus Rp 2,8 T Tahun 2024

    BRI pun tidak ketinggalan untuk terus mengembangkan teknologi pembayaran yang semakin memudahkan nasabah. Dept Head Funding & Transaction Ecosystem Sales 2 BRI Fransisca menyampaikan QRIS BRI dapat memudahkan pengelolaan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kerugian karena uang palsu, hingga menjaga likuiditas bisnis.

    “Bagi merchant yang sudah aktif bertransaksi menggunakan QRIS BRI juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan support dari BRI dalam hal pengembangan usaha,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada detikINET, Selasa (29/4).

    Selama tahun 2024, volume transaksi QRIS BRI, khususnya di Regional Jakarta 2, mencapai Rp 2.872.942.000.000 atau Rp 2,8 T. Untuk memperluas penggunaan QRIS di aplikasi BRImo, BRI aktif melakukan edukasi dan sosialisasi melalui komunitas untuk para pemilik usaha. Sedangkan untuk nasabah, BRI membuat berbagai program promo seperti cashback dalam transaksi di merchant-merchant menggunakan QRIS BRImo.

    Saat ini, lanjutnya, sudah dilakukan pengembangan untuk transaksi menggunakan QRIS Tap (Tanpa Pindai) berbasis NFC (Near Field Communication) untuk handphone nasabah yang sudah terinstal BRImo, yakni transaksi pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan menempelkan HP-nya ke EDC yang sudah support memiliki fitur QRIS TAP.

    (fyk/fay)

  • 100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pada peringatan 100 hari memimpin Amerika Serikat (AS) pada masa jabatan kedua, Donald Trump diketahui telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversi yang memicu kritik tajam.

    Menurut News Nation, setidaknya sudah ada  142 perintah eksekutif yang ditandatangani selama Trump menjabat sejak 20 Januari hingga 30 April. 

    Adapun perintah eksekutif ini mencakup berbagai kebijakan signifikan di bidang imigrasi, energi, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

    Serta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. 

    Dengan total tersebut, menjadikan Trump sebagai satu-satunya Presiden AS yang merilis kebijakan terbanyak dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    Meski kebijakan Trump dinilai dapat melindungi industri Amerika dari persaingan asing, tapi kebijakan yang diterapkan Trump memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Termasuk Senator Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menilai, Trump telah mengkhianati janji kampanyenya untuk mendukung kelas pekerja dan keluarga berpendapatan rendah.

    Selain itu, gubernur-gubernur Demokrat seperti Tim Walz dari Minnesota dan J.B. Pritzker dari Illinois menggambarkan masa jabatan kedua Trump sebagai “malapetaka” dan “kegagalan besar”.

    Daftar 10 Kebijakan Kontroversial Trump 

    Berikut 10 kebijakan kontroversial Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

    PHK Massal dan Pemangkasan dana federal 

    Kebijakan yang paling di 100 hari pemerintahan Trump yakni dibentuknya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin bos Tesla, Elon Musk.

    Diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Selain pemotongan dana, lembaga-lembaga di AS juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Menurut data CNN International, setidaknya 121 ribu karyawan telah dipecat dari sejumlah lembaga federal selama 100 hari kepemimpinan Trump

    Tak hanya itu sebanyak 10 ribu karyawan USAID juga ikut dipecat. Bahkan, badan bantuan kemanusiaan itu nyaris bubar.

    Kebijakan Tarif Perdagangan

    Mengutip dari News Nation Now, kebijakan kontroversial selanjutnya yang paling menonjol yakni kebijakan perdagangan “America First”.

    Dimana dalam kebijakan ini Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain.

    Trump berdalih kebijakannya dapat melindungi dan memperkaya industri Amerika. 

    Namun pada akhirnya memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.

    Lantaran kebijakan itu membangkitkan kemarahan banyak negara, membalaskan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor asal AS yang kemudian membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.

    Pembubaran Departemen Pendidikan dan Restrukturisasi Pemerintahan

    Melalui “Project 2025,” Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan dan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga federal, menggantinya dengan loyalis politik. 

    Langkah ini memicu kekhawatiran tentang politisasi birokrasi dan pengurangan kualitas layanan publik. 

    Terbaru, Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar untuk Universitas Harvard.

    Buntut upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.

    Pengetatan Kebijakan Imigrasi dan Pengungsi

    Trump memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk pembatasan visa dan peningkatan waktu penahanan bagi anak-anak imigran. 

    Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. 

    Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim

    Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden.

    Termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.

    Pembalikan Kebijakan Sosial

    Trump turut menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.

    Kebijakan Menyangkut Departemen Kehakiman dan Pengampunan

    Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya di tahun 2025, Donald Trump menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap lembaga-lembaga hukum.

    Termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan penggunaan hak pengampunan presiden (presidential pardon), yang memicu kontroversi luas.

    Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik.

    Serta mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.

    Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.

    Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer

    Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.

    Kebijakan Terkait Penggunaan Hukum Bersejarah

    Lebih lanjut, Trump turut menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.

    Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif.

    Dengan diberlakukan kebijakan ini, 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.

    Pemberian Pengampunan Politik

    Terakhir dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya pada tahun 2025, Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan besar yang secara signifikan.

    Termasuk mengubah struktur dan fungsi tenaga kerja federal serta layanan sipil di Amerika Serikat.

    Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.

    Namun menuai kritik karena dianggap mengancam independensi birokrasi dan merusak prinsip meritokrasi.​

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 36 Jam

    TRIBUNNEWS.COM- Pakistan mengatakan akan ‘menanggapi dengan tegas’ setiap tindakan militer karena ketegangan dengan India meningkat setelah serangan Kashmir.

    Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan mengatakan Islamabad memiliki “informasi intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, karena ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu pagi, Attaullah Tarar menuduh India menggunakan serangan minggu lalu di Pahalgam , yang menewaskan 26 wisatawan, “sebagai dalih palsu” untuk berpotensi menyerang Pakistan.

    Menteri tersebut tidak memberikan informasi konkret untuk mendukung klaimnya, dan pemerintah India tidak segera mengomentari tuduhan tersebut secara terbuka.

    “Setiap tindakan agresi akan ditanggapi dengan respons yang tegas. India akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi serius di kawasan tersebut,” kata Tarar dalam unggahannya di X.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif juga mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Senin bahwa serangan militer oleh India “akan segera terjadi”.

    Islamabad berada dalam kondisi siaga tinggi tetapi hanya akan menggunakan senjata nuklirnya jika “ada ancaman langsung terhadap keberadaan kami”, kata Asif.

    Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters mengenai pernyataan terbaru Tarar.

    Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India mengatakan ada elemen Pakistan yang terkait dengan serangan pada 22 April di resor pegunungan Pahalgam.

    Itu adalah serangan paling mematikan terhadap turis di Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari dua dekade, dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk mengejar para penyerang.

    Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Front Perlawanan (TRF), yang diyakini sebagai cabang Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Namun Islamabad membantah terlibat dalam apa yang terjadi dan menyerukan penyelidikan yang netral.

    Setelah serangan itu, kedua negara tetangga itu melancarkan serangkaian tindakan diplomatik terhadap satu sama lain, termasuk pencabutan visa dan penutupan wilayah udara Pakistan untuk maskapai penerbangan India.

    India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus , yang mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak-anak sungainya antara kedua negara.

    Tindakan tersebut memicu protes di Pakistan, dan pemerintah Pakistan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan tindakan hukum atas keputusan New Delhi.

    Baku tembak juga terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC), perbatasan de facto sepanjang 740 km (460 mil) yang memisahkan wilayah Kashmir yang dikuasai India dan Pakistan, sehingga memicu seruan internasional untuk meredakan ketegangan.

    Pada hari Selasa, Amerika Serikat mendesak kedua negara untuk bekerja sama menuju “solusi yang bertanggung jawab”.

    “Kami menghubungi kedua belah pihak, dan memberi tahu … mereka untuk tidak memperburuk situasi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada wartawan, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

    Juru bicara itu menambahkan bahwa Rubio akan berbicara kepada menteri luar negeri India dan Pakistan pada hari Selasa atau Rabu dan mendorong menteri luar negeri lainnya untuk melakukan hal yang sama.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan “menekankan perlunya menghindari konfrontasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi tragis”.

     

    Berikut Isi Pesan dari Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar:
     
    “Pakistan mempunyai informasi intelijen yang kredibel bahwa India bermaksud melakukan tindakan militer terhadap Pakistan dalam 24-36 jam ke depan dengan dalih tuduhan tidak berdasar dan dibuat-buat tentang keterlibatan dalam insiden Pahalgam.

    Peran sombong yang diambil India sebagai Hakim, Juri, dan Algojo di wilayah tersebut adalah tindakan yang gegabah dan ditolak dengan keras.

    Pakistan sendiri telah menjadi korban terorisme dan benar-benar memahami rasa sakit dari momok ini.

    Kami selalu mengutuknya dalam segala bentuk dan manifestasinya di mana pun di dunia.

    Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan terbuka menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran.

    Sayangnya, alih-alih menempuh jalan yang masuk akal, India tampaknya telah memutuskan untuk menapaki jalan yang berbahaya, yaitu irasionalitas dan konfrontasi, yang akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Penghindaran penyelidikan yang kredibel itu sendiri merupakan bukti yang cukup untuk mengungkap motif sebenarnya India.

    Secara sadar membuat keputusan strategis yang disandera oleh sentimen publik, yang sengaja dibuat-buat untuk mengamankan tujuan politik, merupakan hal yang sangat disayangkan dan menyedihkan.

    Pakistan menegaskan kembali bahwa setiap tindakan militer yang dilakukan India akan ditanggapi dengan pasti dan tegas.

    Masyarakat internasional harus tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi selanjutnya sepenuhnya berada di tangan India.

    Bangsa itu menegaskan kembali tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan dengan segala cara”.

     

    Menteri Informasi Pakistan: Info dari intelijen yang kredibel

    Mengutip “informasi intelijen yang kredibel”, Pakistan mengatakan India berencana melakukan aksi militer terhadap Islamabad dalam 24-36 jam ke depan. 

    Pakistan juga memperingatkan New Delhi tentang konsekuensi “bencana” di seluruh wilayah dan sekitarnya jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan.

    Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan pasukan India tengah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan atas dasar “tuduhan tak berdasar dan dibuat-buat” mengenai keterlibatan negara itu dalam serangan teror Pahalgam, yang menewaskan 26 orang.

    Tarar mengatakan India berperan sebagai “hakim, juri, dan algojo”, sebuah peran yang ditolaknya. “Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan tulus menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad sendiri telah menjadi korban terorisme.

    Menegaskan tekad Pakistan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya, mendesak masyarakat internasional untuk “tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi berikutnya sepenuhnya berada di tangan India”.

    Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada petinggi pertahanan bahwa angkatan bersenjata memiliki “kebebasan operasional penuh” untuk memutuskan cara, target, dan waktu respons India terhadap serangan teror Pahalgam, sumber pemerintah mengatakan kepada PTI . 

    Sebelumnya, ia mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum” para teroris di balik serangan mematikan di padang rumput Baisaran yang indah di Jammu dan Kashmir dan mengejar para pembunuhnya hingga “ujung bumi”.

    Ketegangan di perbatasan meningkat setelah serangkaian tindakan yang diambil oleh India sebagai tanggapan atas serangan teror Pahalgam. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus tahun 1960, mencabut semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan mulai 27 April dan segera menutup pos transit darat Attari.

    Pelanggaran gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol berlanjut untuk hari keenam berturut-turut pada hari Selasa.

    SUMBER: AL JAZEERA, NDTV

  • Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri ke
    Arab Saudi
    tanpa
    visa haji
    .
    “Saya mengimbau kepada calon
    jemaah haji
    nonreguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super, superketat,” tegas Nasaruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).
    Nasaruddin mengingatkan jemaah agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa ke Makkah tanpa visa haji.
    Nasaruddin menuturkan, aturan saat ini juga mendapati jemaah haji tanpa visa haji, maka mereka dilarang masuk
    Masjidil Haram
    .
    “Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” ujarnya.
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut bahwa Masjidil Haram sudah kosong karena tak ada lagi jemaah umrah. “Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.
    Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menghindari oknum-oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa visa haji. “Lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya telantar di sini,” kata Nasaruddin.

    Pasalnya, aturan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
    Arab Saudi memperketat aturan bagi jemaah haji yang tidak memiliki visa haji. “Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi,” ucapnya.
    Nasaruddin meminta kepada jemaah yang diberi kesempatan berangkat haji tahun ini agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. “Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik karena belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbandingan AU Pakistan Vs India: Jenis Pesawat Tempur hingga Varian Rudal, Siapa yang Mendominasi? – Halaman all

    Perbandingan AU Pakistan Vs India: Jenis Pesawat Tempur hingga Varian Rudal, Siapa yang Mendominasi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI – India sedang menghadapi situasi tegang setelah serangan mematikan terhadap wisatawan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang mengakibatkan kematian 26 orang, termasuk beberapa anggota militer.

    New Delhi menuding Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Perseteruan kedua negara memuncak dan kini di ambang perang.

    Serangan ini dilakukan oleh empat teroris dan memicu kemarahan nasional di India.

    Akibat insiden tersebut, saat ini India telah menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960 dengan Pakistan. 

    Semua perdagangan antara kedua negara, termasuk melalui negara ketiga, telah ditangguhkan. India telah menutup Pos Pemeriksaan Terpadu Attari dengan segera.

    Semua upacara di pos pemeriksaan perbatasan India-Pakistan telah dihentikan. YouTube Pakistan dan saluran media sosial lainnya telah dilarang di India.

    Kriket dan acara olahraga lainnya telah ditangguhkan. Warga negara Pakistan tidak akan diizinkan untuk bepergian ke India berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES). 

    Visa SVES yang telah dikeluarkan untuk warga negara Pakistan di masa lalu dianggap dibatalkan.

    Penasihat Pertahanan, Militer, Angkatan Laut, dan Udara di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi telah dinyatakan sebagai persona non grata. 

    Mereka memiliki waktu seminggu untuk meninggalkan India. India akan menarik Penasihat Pertahanan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Komisi Tinggi India di Islamabad.

    Jabatan-jabatan di Komisi Tinggi masing-masing dianggap dibatalkan. Kekuatan keseluruhan Komisi Tinggi akan dikurangi menjadi 30 dari 55 saat ini melalui pengurangan lebih lanjut pada tanggal 1 Mei.

    Siapa lebih dominan?

    Analisis militer India yang juga mantan perwira tinggi Angkatan Udara negara itu, Marsekal Purn Anil Chopra mengatakan, militer India tengah mempersiapkan kemungkinan terburuk.

    Ia juga meyakini jika terjadi konfrontasi terbuka, India dapat mengungguli Pakistan di medan perang.

    “Pakistan sedang mengalami kekacauan finansial. Rakyat menderita. Pemimpin populer Imran Khan telah dipenjara atas tuduhan yang dibuat-buat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tetap bertahan di kursinya dan bergantung pada belas kasihan Angkatan Darat Pakistan,” katanya.

    “India akan menggunakan kekuatan finansial dan diplomatiknya untuk memberi pelajaran kepada Pakistan,” kata Anil Chopra.

    Di sisi lain, India dapat melakukan serangan multidomain yang besar dan dahsyat. Serangan artileri terhadap kamp-kamp milisi pendukung Pakistan di seberang perbatasan dapat diluncurkan.

    “Pakistan akan kehabisan amunisi lebih cepat. Udara masih menjadi pilihan terbaik untuk respons cepat. Angkatan Darat dan Angkatan Laut dapat mendukung tindakan tersebut dengan tindakan lanjutan,” ujarnya.

    Keunggulan Angkatan Udara India

    Anil menilai AU India punya keunggulan dibandingkan Pakistan.

    Ia membandingkan AU India yang memiliki hampir 31 skuadron tempur, jauh dibandingkan dengan Pakistan yang hanya memiliki 18 skuadron. 

    Di antara pesawat generasi ke-4 adalah Su-3-MKI, Rafale, Mirage 2000, dan MiG-29.

    “Di sisi Pakistan, mereka hanya punya F-16 dan J-10CE yang setara dengan pesawat tempur kami. Jumlah pesawat tempur mereka hanya setengah dari India.”

    Rafale India, katanya, dapat membawa rudal jelajah Scalp-EG (dengan jangkauan 550 km) dan Meteor AAM (dengan jangkauan 150-200 km). Su-30 MKI, MiG-29 yang ditingkatkan, dan Mirage-2000 merupakan aset yang ampuh.

    Sedangkan Pakistan memiliki sekitar 500 rudal AIM-120C-5 AMRAAM, dengan jangkauan 100 km. 

    Jangkauan PL-12 adalah 70-100 kilometer. Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa PAF memiliki varian ekspor China dari PL-15E AAM, dengan jangkauan 145 km, pada J-10 dan juga JF-17 Block III.

    Namun, Air to Air Missile (rudal udara ke udara) seperti Meteor, memberi AU India keuntungan yang signifikan.

    Rudal

    AU India memiliki inventaris besar rudal jelajah yang diluncurkan dari udara (ALCM). 

    Rudal BrahMos memiliki jangkauan 450-800 km. 

    ALCM Kh-35 memiliki jangkauan 260 kilometer. India memiliki bom luncur Spice 2000 dengan perangkat tambahan untuk hulu ledak 450/900 kg dan CEP kurang dari 3 meter. Biasanya, jangkauannya sekitar 60 kilometer.

    Di sisi lain, Pakistan memiliki rudal udara-ke-darat (AGM) Maverick, yang memiliki jangkauan 25 kilometer dan hulu ledak seberat sekitar 100 kg. 

    Kemudian Ra’ad-II adalah rudal jelajah jarak jauh dan peluncuran udara (ALCM) yang berasal dari Hatf-VIII Ra’ad, dengan jangkauan 600 kilometer dan hulu ledak seberat 450 kg.

    H-2 dan H-4 adalah bom luncur berpemandu presisi SOW (Senjata Jarak Jauh) dengan jangkauan sekitar 60 km. Kedua belah pihak juga memiliki beberapa senjata peluncuran udara lainnya.

    AU India memiliki keunggulan yang jelas dalam jumlah landasan udara, termasuk sejumlah besar landasan udara penggunaan ganda. 

    AU Pakistan atau PAF memiliki 19 stasiun terbang, yang sekitar 15 di antaranya akan diaktifkan jika terjadi operasi.

    Bagaimana dengan sistem pertahanan udara?

    AU India memiliki inventaris sistem pertahanan udara (AD) berbasis darat S-400, Barak MR-SAM, Akash, Spyder, S-125, OSA-8, dan Igla yang lebih besar. 

    Sementara Pakistan “hanya” memiliki sistem pertahanan udara Spada-2000, Crotale, HQ-9 & HQ-16, Anza MK-II, RBS 70 yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

    Pesawat peringatan dini

    Pesawat AEW&C atau Airborne Early Warning and Control. 

    Pesawat ini memiliki sistem radar dan digunakan untuk mendeteksi dan melacak pesawat, rudal, kapal, dan kendaraan, serta memberikan koordinasi dan kontrol terhadap pasukan di darat dan di udara. 

    Pesawat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi target pada jarak yang jauh dan memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan untuk melakukan tindakan strategis. 

    AU India memiliki enam pesawat jenis ini, sedangkan PAF masing-masing memiliki empat varian Saab 2000 Erieye dan Shaanxi Y-8 ZDK-03 untuk AEW&C.

    Meskipun perang skala penuh antara dua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir tidak mungkin dan tidak diinginkan, AU India dinilai Anil berada pada posisi yang tepat untuk mendominasi langit dan menekan PAF.

    “India memiliki persediaan amunisi dan rudal yang jauh lebih baik. Jika terjadi misi PAF yang gegabah, India dapat memberikan respons yang sangat kuat,” ujarnya.