Perusahaan: Visa

Arti Kemenangan Partai Buruh di Australia Bagi Warga Indonesia

Sudah hampir sepekan hasil pemilu Australia diumumkan, dengan hasil yang masih sama: Partai Buruh menang telak dan Anthony Albanese mempertahankan kursi perdana menteri.

Penghitungan suara masih dilakukan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) atau, istilahnya di Australia, ‘electorate’.

Seiring dengan lebih banyak hasil yang masuk, semakin menarik juga untuk diamati karena ada sejumlah hasil yang mengejutkan.

Peter Dutton, pemimpin oposisi Australia, kehilangan kursinya di parlemen, menyebabkan krisis kepemimpinan dalam Partai Liberal.

Kejutan lainnya baru terjadi Rabu kemarin (07/05), ketika pemimpin Partai Hijau atau ‘Greens’, yakni Adam Bandt, kehilangan kursinya karena kalah di dapil Melbourne.

Padahal Partai Hijau, yang mengklaim lebih mengedepankan isu-isu lingkungan dan keadilan sosial, adalah salah satu partai yang populer bagi warga Australia yang tak ingin pemerintahnya dikuasai dua partai besar, yakni Partai Buruh dan Partai Liberal.

Apa artinya bagi warga Indonesia?

Sangat menarik untuk melihat dinamika politik dan demokrasi Australia, sebagai salah satu negara tetangga terdekat Indonesia yang bisa jadi sering tidak kita perhatikan.

Padahal hasil pemilu dan iklim politik di Australia secara tidak langsung berdampak bagi warga Indonesia yang semakin berminat untuk belajar, juga bekerja di Australia lewat program ‘Work and Holiday Visa’ (WHV).

Partai Buruh, yang dipastikan membentuk kelompok mayoritas di parlemen Australia, akan lebih mudah meloloskan kebijakan dan peraturan yang dibuatnya tanpa terlalu banyak tekanan dari pihak oposisi.

Itu artinya, kita harus melihat lebih jauh apa kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Partai Buruh.

Anthony Albanese perlu mewujudkan janji-janjinya, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi warga Australia untuk mendapatkan akses ‘bulk billing’, di mana biaya kunjungan ke dokter umum dibayar belakangan oleh negara dan tidak ditanggung sepenuhnya oleh pasien.

Ia juga berjanji mempermudah mereka yang akan membeli rumah untuk pertama kalinya, dengan cukup membayar uang muka 5 persen dari harga rumah.

Selain itu, masih ada sederet janji lainnya-janjinya yang lebih fokus untuk meringankan biaya hidup yang semakin mahal di Australia.

Tapi dalam anggaran yang diajukan bulan Maret lalu, terungkap juga kalau pemerintahan di bawah Partai Buruh akan memangkas jumlah pendatang, memangkas jumlah siswa internasional dengan menaikkan biaya ‘student visa’, hingga peraturan yang lebih ketat bagi warga asing yang ingin membeli properti.

Tak ada suara yang terbuang

Meski Indonesia dan Australia sama-sama negara demokrasi, tapi baik sistem pemerintahannya dan praktik pemilunya berbeda.

Terlibat secara aktif dalam demokrasi adalah hal yang diwajibkan di Australia, sehingga mereka yang tidak memilih bisa terkena denda.

Kebijakan partai dan para pemimpinnya lebih menjadi fokus dalam kampanye mereka, dan kampanye, sementara bagaimana mereka bisa menjawab masalah warga menjadi nilai jualnya.

Di jalan raya, tak ada kesemrawutan spanduk dan foto politisi lengkap dengan gelar akademik dan nama orangtua atau anak-anaknya.

Meski spanduk partai dan kandidat independen masih diperbolehkan untuk dipajang di hari pemilihan, setidaknya tidak ada laporan soal “serangan fajar” dalam bentuk uang atau bantuan sosial.

“Democracy sausage” yaitu, roti isi sosis, menjadi salah satu ikon demokrasi di Australia, meski tidak semua gratis mendapatkannya

Biasanya roti sosis yang disiapkan oleh sukarelawan ini dijual untuk kepentingan amal, yang hasil penjualannya didonasikan untuk sekolah atau gedung tempat pemungutan suara berlangsung.

Tapi yang paling menarik adalah kertas suara, karena pemilih bukan mencoblos satu pilihan saja, melainkan menuliskan nomor sesuai urutan preferensinya atau istilahnya ‘prefential voting’.

Cara penghitungan ‘preferential voting’ sedikit kompleks dan butuh waktu untuk memahaminya.

Tapi dengan cara ini, Australia memastikan suara warganya tidak terbuang, selain karena kandidat harus punya lebih dari 50 persen pemilih jika ingin memenangi pertarungan politik.

Cara ini juga memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil dan kandidat independen untuk unggul dalam perolehan suara, jika mereka mendapat urutan pertama atau kedua dalam preferensi pemilih.

Untuk gambaran mudahnya kita menggunakan skenario Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, yang seandainya, bersaing memperebutkan daerah pemilihan Melbourne untuk duduk di parlemen Australia.

Maka kita wajib menuliskan nomer 1, 2, dan 3 di samping nama mereka, sesuai urutan preferensi, bukan hanya memilih salah satu di antaranya.

Dengan mengikuti hasil Pilpres 2025, yakni Ganjar Pranowo yang mendapatkan suara paling sedikit, maka suara untuk Ganjar akan didistribusikan ke Prabowo dan Anies, tergantung siapa yang menjadi preferensi selanjutnya dari para pemilih.

Demikian seterusnya, hingga kemenangan Prabowo bisa jadi karena “swing” atau pengalihan suara dari Anies dan Ganjar.

‘Trumpisme’ mewarnai pemilu Australia

Kembali ke hasil pemilu Australia, setidaknya ada dua teori mengapa Partai Liberal bisa kalah telak dalam pemilu Australia tahun ini.

Pertama, sejumlah warga di dapil Dickson, yang jadi daerah pemilihan Peter Dutton, menjelaskan alasan mereka tidak lagi mendukung sosok yang sudah mewakili mereka selama 24 tahun.

Kampanye Partai Liberal yang buruk adalah salah satunya, yang juga sudah diakui sendiri oleh Peter Dutton sesaat sebelum pemilu digelar.

Menurut warga di dapil Dickson, ide-ide dan kebijakan yang ditawarkan pemimpin Partai Liberal tersebut sebenarnya bagus, tapi mereka ingin “sesuatu yang berbeda” setelah aspirasi mereka diwakili orang yang sama selama lebih dari dua dekade.

Tapi yang paling menonjol adalah teori kedua, yakni Peter Dutton identik dengan Donald Trump dalam sejumlah kebijakannya.

Di kalangan pengkritiknya, Dutton mendapat sebutan “Temu Trump”, yang merujuk versi murah dari Donald Trump setelah slogan andalannya “Let’s get Australia back on track” dianggap mirip dengan “Make America Great Again” milik Trump.

Dalam kampanye-nya, Dutton dicap anti-migran setelah berencana memangkas jumlah migrasi hingga demi menyelamatkan warga Australia dari krisis lapangan kerja dan kepemilikan rumah.

Ia juga akan memangkas layanan publik, termasuk jumlah pegawai sipil, yang dianggapnya sebagai pemborosan.

Kebijakan ini dianggap mirip dengan efisiensi yang dilakukan Trump dengan membentuk Department of Government Efficiency, yang tak jelas dipimpin siapa, meski Elon Musk dipastikan sebagai ‘person in charge’.

Jika Anda mengenal Voice of America (VOA), yang siaran dan kontennya juga tersedia dalam bahasa Indonesia, dan kini menyadari sudah lama tak mendengar atau melihat VOA Indonesia di jejaring sosial, ini tak lepas karena pengaruh DOGE, seperti dikatakan Ami Bera, representatif US Congressional.

Gaya Trump lainnya yang juga dituduh ditiru oleh Dutton adalah saat ia menyebut anak-anak sekolah di Australia telah didoktrin dengan “woke agenda” dalam kurikulum mereka, juga ketika Dutton lebih memilih tenaga nuklir untuk sumber energi terbarukan.

Hasil pemilu di Australia kemarin menunjukkan, sama seperti Kanada, Australia tak ingin memiliki sosok yang menyerupai Donald Trump sebagai pemimpinnya.

Tetapi sejumlah kritik juga menyertai kemenangan Partai Buruh.

Salah satunya yang menganggap kemenangan Partai Buruh dan Anthony Albanese bukan sebuah kemenangan murni, namun “terbantu” warga yang menolak Dutton dan Trump.

Namun, Partai Buruh yakin fokusnya untuk memerangi biaya hidup yang mahal dan mengembalikan layanan kesehatan yang mendasar adalah alasan warga Australia kembali mempercayakan partainya untuk memimpin.

08/05/2025 16:03
DPR Peringatkan Diaspora Indonesia: Jangan Bantu Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi

DPR Peringatkan Diaspora Indonesia: Jangan Bantu Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan diaspora Indonesia di Arab Saudi untuk tidak membantu warga negara Indonesia (WNI) berangkat haji menggunakan visa dan jalur tak resmi.
Hal itu disampaikan Cucun saat menanggapi masih adanya temuan kasus calon jemaah yang nekat mencoba berangkat tanpa
visa haji
.
“Misalkan mukimin kita yang di Saudi udah lama, berani memberangkatkan bukan visa haji. Saya sarankan dan saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, masyarakat Indonesia yang ingin berhaji jangan melakukan hal-hal seperti itu,” ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/5/2025).
Politikus PKB itu mengingatkan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan, mereka akan memberi sanksi tegas setiap jemaah yang berhaji dengan visa selain haji.
Peringatan bahwa pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengawasannya juga sudah disosialisasikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
“Konjen ya sudah menyosialisasikan bagaimana mereka rugi nanti kalau melakukan itu. Ketika punya kesempatan berangkat
reguler
, kalau kena
banned
10 tahun enggak bisa berangkat. Kemudian juga dendanya besar juga,” kata Cucun.
Dalam kesempatan itu, Cucun pun mengingatkan calon jemaah haji Indonesia untuk mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak tergoda dengan modus pemberangkatan dengan visa ziarah atau kunjungan lainnya.
“Ini penting ini ya. Saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di negara kita ini,” pungkas Cucun.
Diberitakan sebelumnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah, Yusron B Ambary, mengatakan, 30 warga negara Indonesia (WNI) tepergok tiba di Bandara Internasinal King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi.
Dari informasi salah satu rombongan WNI tersebut diketahui bahwa mereka datang untuk berhaji menggunakan visa ziarah.
“Mereka datang ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji dan membayar dana sebesar Rp 150 juta. WNI tersebut juga sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji,” ujar Yusron dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
Meski mengetahui aturan, masih banyak masyarakat Indonesia yang mencoba untuk ibadah haji walaupun tidak memiliki visa resmi.
“Jadi masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji,” jelas Yusron.
Yusron mengatakan, visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk bepergian ke Arab Saudi meski penerbitannya sudah dihentikan sejak 13 April 2025.
Warga negara asing yang memiliki visa ziarah dan masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Namun, tidak untuk berhaji.
“Tapi mereka tetap tidak boleh masuk ke Mekkah. Kalau Jeddah dan kota lainnya tidak ada larangan,” tegasnya.
Pihak KJRI sebelumnya juga mendapat informasi dari imigrasi Arab Saudi terkait adanya 50 WNI yang ditolak masuk ke Arab Saudi.
WNI tersebut diketahui menggunakan visa pekerja musiman (amil musimy). Alhasil, mereka dideportasi dari Arab Saudi.
“50 orang itu langsung dikembalikan ke Indonesia dengan pesawat berikutnya,” kata Yusron.
Yusron mengingatkan bahwa Pemerintah Arab Saudi sedang gencar-gencarnya melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak memiliki izin berada di Mekkah.
Mereka yang saat ini kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Kota Mekkah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 15:40
Begini Aturan Penggunaan Strobo-Sirene yang Mau Diatur Ulang Biar Tak Meresahkan

Jakarta –

Aturan penggunaan strobo dan sirene akan disusun ulang. Memang seperti apa aturan strobo dan sirene yang berlaku saat ini?

Belakangan kerap ditemukan penggunaan lampu strobo dan sirene yang tak sesuai dengan peruntukkan. Bahkan tak jarang ditemukan lampu strobo itu tersemat pada mobil-mobil pribadi.

Tujuannya jelas biar mendapat prioritas di jalan. Keberadaan lampu strobo yang tak sesuai peruntukkan itu bikin masyarakat resah karena beberapa penggunanya kedapatan berperilaku arogan saat di jalan. Pihak kepolisian pun bakal menyusun ulang terkait penggunaan strobo dan sirene agar lebih tertib.

“Ini kita susun supaya nanti visa memberikan perubahan terkait masalah penyusunan rotator, terkait masalah penyusunan sirene, kepada kendaraan-kendaraan di luar petugas kepolisian juga dan ini harus kita perhatikan,” ungkap Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal dikutip laman resmi Korlantas.

Aturan Strobo dan Sirene

Jika berbicara soal regulasi, sejatinya sudah tertulis dalam undang-undang siapa saja yang boleh menggunakan rotator dan sirene. Dalam aturan tersebut, tidak disebutkan kendaraan pribadi dengan pelat hitam diperbolehkan memenuhi syarat tersebut, termasuk pengguna sepeda motor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 59 (5), disebutkan kendaraan apa saja yang boleh menggunakan rotator dan sirene, yakni:

a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

(dry/din)

08/05/2025 11:33
Penggunaan Strobo dan Sirene Sering Meresahkan, Bakal Diatur Ulang

Jakarta –

Penggunaan lampu strobo bakal diatur ulang. Langkah ini dilakukan akibat banyaknya penggunaan strobo dan sirene yang meresahkan.

Lampu isyarat atau kerap disebut strobo dan juga sirene tak bisa digunakan pada sembarang kendaraan. Namun pada kenyataannya, lampu strobo banyak tersemat di kendaraan yang tak semestinya. Bahkan ada yang terpasang di mobil pribadi. Tujuannya agar mendapat keistimewaan di jalan.

Penggunaan lampu strobo yang tak sesuai peruntukkan itu jelas meresahkan. Apalagi kebanyakan penggunanya dengan seenaknya meminta jalan supaya lebih cepat sampai. Atas dasar itu, pihak kepolisian bakal mengatur ulang soal penggunaan lampu isyarat dan sirene tersebut.

“Ini kita susun supaya nanti visa memberikan perubahan terkait masalah penyusunan rotator, terkait masalah penyusunan sirene, kepada kendaraan-kendaraan di luar petugas kepolisian juga dan ini harus kita perhatikan,” Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal dilansir laman resmi Korlantas.

Menurut Faizal, diharapkan nantinya penggunaan lampu strobo dan sirene tak lagi menjadi polemik di masyarakat. Sebaliknya, pengguna strobo justru bisa menjadi petunjuk bagi pengguna jalan terkait etika berkendara yang baik. Tak cuma itu, penggunaan strobo dan sirene juga diharapkan tidak mengganggu pengguna jalan lain akibat suara bisingnya.

“Saya sampaikan saya pernah baca bahwa ada sirene yang low frequency itu yang dimana menggunakan suara dia juga ada getaran. Sehingga itu walaupun kendaraan itu kedap suara, dia tetap bisa masuk tanpa mengurangi kenyamanan daripada penumpang,” terang Faizal.

“Termasuk terkait masalah kesehatan daripada penumpang ataupun anggota kita yang menggunakan sirene pada saat dia melaksanakan kegiatan pengawalan dan sebagainya itu tidak mengganggu kesehatan (pendengaran),” sambungnya.

Pun bagi petugas pengguna lampu isyarat dan sirene kata Faizal tak bisa lagi asal-asalan. Petugas harus tetap memperhatikan aturan terkait penggunaan lampu isyarat dan sirene agar tetap santun di jalan.

“Sebenarnya upaya-upaya penertiban ini sudah lama kita lakukan, bahkan kalau sekarang saya sih sudah tidak perlu lagi penertiban tapi harus penindakan karena mereka sudah tahu,” tutur dia.

“Undang-undangnya jelas kok harus memberikan sanksi, tapi kok diam saja. Kadang-kadang kalau ada seperti ini kalau tidak bisa diberikan hukum, ditegur supaya dia tahu ini salah. Tapi kalau nanti kita biarkan mereka akan bilang sudah benar,” pungkas Faizal.

(dry/din)

08/05/2025 07:03
Bagaimana Pakistan akan Merespons Serangan Udara India? Berikut Ini Empat Pertanyaan Kunci – Halaman all

Bagaimana Pakistan akan Menanggapi Serangan Udara India? Berikut Ini Empat Pertanyaan Kunci

TRIBUNNEWS.COM- Dalam operasi semalam, India mengatakan pihaknya meluncurkan serangan rudal dan serangan udara di sembilan lokasi di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan, menargetkan apa yang disebutnya posisi militan berdasarkan “intelijen yang kredibel”.

Serangan tersebut, yang berlangsung hanya selama 25 menit antara pukul 01:05 dan 01:30 waktu India, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah, yang membuat penduduk terbangun karena ledakan yang menggelegar.

Pakistan mengatakan hanya enam lokasi yang terkena serangan dan mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India dan sebuah pesawat tak berawak – sebuah klaim yang belum dikonfirmasi oleh India.

Islamabad mengatakan 26 orang tewas dan 46 orang terluka akibat serangan udara dan penembakan India di Garis Kontrol (LoC) – perbatasan de facto antara India dan Pakistan.

Sementara itu, militer India melaporkan bahwa 10 warga sipil tewas akibat penembakan Pakistan di sisi perbatasan de factonya.

Eskalasi tajam ini terjadi setelah serangan militan mematikan bulan lalu terhadap wisatawan di Pahalgam di Kashmir yang dikelola India, yang mendorong ketegangan antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu ke tingkat yang berbahaya.

India mengatakan memiliki bukti yang jelas yang menghubungkan teroris yang bermarkas di Pakistan dan aktor eksternal dengan serangan itu – sebuah klaim yang dibantah tegas oleh Pakistan. Islamabad juga telah menunjukkan bahwa India belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya.

PETA PAKISTAN-INDIA. – Gambar merupakan tangkap layar dari nationsonline.org, Rabu (7/5/2025). Peta topografi menunjukkan wilayah Kashmir yang lebih luas dengan wilayah administrasi India dan Pakistan, negara-negara tetangga, perbatasan internasional, kota-kota besar, jalan raya utama, bandara utama, dan fitur geografis yang penting. (Tangkap layar nationsonline.org)

Apakah serangan ini menandai eskalasi baru?

Pada tahun 2016, setelah 19 tentara India tewas di Uri , India melancarkan “serangan bedah” melintasi LoC.

Pada tahun 2019, pengeboman Pulwama , yang menewaskan 40 personel paramiliter India, memicu serangan udara jauh ke Balakot – tindakan pertama di Pakistan sejak 1971 – yang memicu serangan balasan dan pertempuran udara.

Para ahli mengatakan pembalasan atas serangan Pahalgam menonjol karena cakupannya yang lebih luas, yang menargetkan infrastruktur tiga kelompok militan utama yang berbasis di Pakistan secara bersamaan.

India mengatakan pihaknya menyerang sembilan target militan di seluruh Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, menghantam jauh ke pusat-pusat utama Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed , dan Hizbul Mujahideen .

Di antara target terdekat adalah dua kamp di Sialkot, hanya 6-18 km dari perbatasan, menurut juru bicara India.

India mengatakan, serangan terparah terjadi di markas besar Jaish-e-Mohammed di Bahawalpur, 100 km di dalam wilayah Pakistan. Sebuah kamp LeT di Muzaffarabad, 30 km dari LoC dan ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, dikaitkan dengan serangan baru-baru ini di Kashmir yang dikelola India, kata juru bicara tersebut.

Pakistan mengatakan enam lokasi telah diserang, tetapi membantah tuduhan adanya kamp teror.

“Yang mencolok kali ini adalah perluasan target India melampaui pola sebelumnya. Sebelumnya, serangan seperti Balakot difokuskan pada Kashmir yang dikelola Pakistan di seberang Garis Kontrol – perbatasan yang dimiliterisasi,” kata Srinath Raghavan, seorang sejarawan yang berbasis di Delhi, kepada BBC.

“Kali ini, India telah menyerang Punjab Pakistan, melintasi Perbatasan Internasional, menargetkan infrastruktur, markas besar, dan lokasi yang diketahui di Bahawalpur dan Muridke yang terkait dengan Lashkar-e-Taiba. Mereka juga menyerang aset Jaish-e-Mohammed dan Hizbul Mujahideen. Ini menunjukkan respons yang lebih luas dan lebih luas secara geografis, yang menandakan bahwa banyak kelompok kini menjadi sasaran India – dan mengirimkan pesan yang lebih luas,” katanya.

Perbatasan Internasional India-Pakistan adalah batas resmi yang diakui yang memisahkan kedua negara, membentang dari Gujarat hingga Jammu.

Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan kepada BBC bahwa apa yang dilakukan India adalah “respons Balakot plus yang dimaksudkan untuk membangun pencegahan, menargetkan pusat-pusat teroris yang diketahui, tetapi disertai dengan pesan de-eskalasi yang kuat”.

“Serangan-serangan ini lebih tepat sasaran, lebih terarah, dan lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, [serangan-serangan ini] tidak dapat disangkal oleh Pakistan,” kata Tn. Bisaria.

Sumber-sumber India mengatakan serangan itu ditujukan untuk “membangun kembali pencegahan”.

“Pemerintah India menganggap pencegahan yang ditetapkan pada tahun 2019 sudah menipis dan perlu dibangun kembali,” kata Prof. Raghavan.

“Hal ini tampaknya mencerminkan doktrin Israel bahwa pencegahan memerlukan serangan berkala dan berulang. Namun, jika kita berasumsi bahwa serangan balik saja akan mencegah terorisme, kita berisiko memberi Pakistan banyak insentif untuk membalas – dan hal itu dapat dengan cepat lepas kendali.”

Akankah ini Berubah Menjadi Konflik yang Lebih Luas?

Mayoritas pakar sepakat bahwa pembalasan dari Pakistan tidak dapat dihindari – dan diplomasi akan berperan.

“Respons Pakistan pasti akan datang. Tantangannya adalah mengelola eskalasi tingkat berikutnya. Di sinilah diplomasi krisis akan menjadi penting,” kata Tn. Bisaria.

“Pakistan akan mendapatkan saran untuk menahan diri. Namun kuncinya adalah diplomasi setelah tanggapan Pakistan untuk memastikan bahwa kedua negara tidak dengan cepat meningkatkan eskalasi.”

Para pakar yang bermarkas di Pakistan seperti Ejaz Hussain, analis politik dan militer yang bermarkas di Lahore, mengatakan serangan bedah India yang menargetkan lokasi seperti Muridke dan Bahawalpur “sangat diantisipasi mengingat ketegangan yang terjadi”.

Dr Hussain yakin serangan balasan mungkin terjadi.

“Mengingat retorika media militer Pakistan dan tekad yang dinyatakan untuk menyelesaikan masalah, tindakan pembalasan, mungkin dalam bentuk serangan bedah melintasi perbatasan, tampaknya mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang,” katanya kepada BBC.

Namun Dr. Hussain khawatir serangan bedah di kedua belah pihak dapat “meningkat menjadi perang konvensional yang terbatas”.

Christopher Clary dari Universitas Albany di AS percaya, mengingat skala serangan India, “kerusakan yang terlihat di lokasi-lokasi utama”, dan korban yang dilaporkan, Pakistan kemungkinan besar akan membalas.

“Melakukan hal sebaliknya pada dasarnya akan memberikan izin kepada India untuk menyerang Pakistan setiap kali Delhi merasa dirugikan dan akan bertentangan dengan komitmen militer Pakistan untuk membalas dengan ‘quid pro quo plus’,” kata Clary, yang mempelajari politik Asia Selatan, kepada BBC.

“Mengingat target yang ditetapkan India berupa kelompok dan fasilitas yang terkait dengan terorisme dan militansi di India, saya pikir ada kemungkinan – tetapi masih jauh dari pasti – bahwa Pakistan akan membatasi diri pada serangan terhadap target militer India,” katanya.

Meskipun ketegangan meningkat, beberapa ahli masih berharap terjadinya de-eskalasi.

“Ada peluang yang cukup besar bahwa kita bisa lolos dari krisis ini hanya dengan satu putaran serangan balasan dan satu periode peningkatan tembakan di sepanjang Garis Kontrol,” kata Tn. Clary.

Namun, risiko eskalasi lebih lanjut masih tinggi, menjadikan ini krisis India-Pakistan yang “paling berbahaya” sejak 2002 – dan bahkan lebih berbahaya daripada kebuntuan tahun 2016 dan 2019, tambahnya.

Apakah Pembalasan Pakistan Kini Tak Terelakkan?

Para ahli di Pakistan mencatat bahwa meskipun tidak ada histeria perang menjelang serangan India, situasi dapat berubah dengan cepat.

“Kita memiliki masyarakat politik yang sangat terpecah belah, dengan pemimpin paling populer di negara ini yang berada di balik jeruji besi. Pemenjaraan Imran Khan memicu reaksi keras dari masyarakat yang anti-militer,” kata Umer Farooq, seorang analis yang berdomisili di Islamabad dan mantan koresponden Jane’s Defence Weekly.

“Saat ini, masyarakat Pakistan jauh lebih enggan mendukung militer dibandingkan tahun 2016 atau 2019 – gelombang histeria perang yang biasa terjadi tidak terlihat jelas. Namun, jika opini publik bergeser di Punjab bagian tengah, tempat sentimen anti-India lebih menonjol, kita dapat melihat peningkatan tekanan sipil terhadap militer untuk mengambil tindakan. Dan militer akan kembali populer karena konflik ini.”

Dr Hussain menyuarakan sentimen serupa.

“Saya yakin kebuntuan saat ini dengan India memberikan kesempatan bagi militer Pakistan untuk mendapatkan kembali dukungan publik, khususnya dari kelas menengah perkotaan yang baru-baru ini mengkritiknya karena dianggap melakukan campur tangan politik,” katanya.

“Postur pertahanan aktif militer sudah diperkuat melalui media arus utama dan sosial, dengan beberapa media mengklaim bahwa enam atau tujuh jet India ditembak jatuh.

“Meskipun klaim-klaim ini memerlukan verifikasi independen, klaim-klaim ini berfungsi untuk memperkuat citra militer di antara segmen masyarakat yang secara konvensional mendukung narasi pertahanan nasional di masa ancaman eksternal.”

Bisakah India dan Pakistan keluar dari jurang perpecahan?

India sekali lagi berjalan di garis tipis antara eskalasi dan menahan diri.

Tak lama setelah serangan di Pahalgam, India segera membalas dengan menutup perbatasan utama, menangguhkan perjanjian pembagian air, mengusir diplomat, dan menghentikan sebagian besar visa bagi warga negara Pakistan.

Pasukan di kedua belah pihak saling tembak-menembak dengan senjata ringan, dan India melarang semua pesawat Pakistan memasuki wilayah udaranya, mengikuti langkah Pakistan sebelumnya.

Sebagai tanggapan, Pakistan menangguhkan perjanjian damai tahun 1972 dan mengambil tindakan balasannya sendiri.

Hal ini mencerminkan tindakan India setelah serangan Pulwama 2019, ketika negara itu dengan cepat mencabut status negara paling disukai Pakistan, mengenakan tarif tinggi, dan menangguhkan hubungan perdagangan dan transportasi utama.

Krisis meningkat ketika India melancarkan serangan udara di Balakot, diikuti oleh serangan udara balasan Pakistan dan penangkapan pilot India Abhinandan Varthaman, yang semakin meningkatkan ketegangan.

Namun, saluran diplomatik akhirnya berhasil meredakan ketegangan, dengan Pakistan melepaskan pilot tersebut sebagai isyarat niat baik.

SUMBER: BBC

07/05/2025 21:14
Berangkatkan 727 Jemaah Haji, Bupati Batang: Jaga Kesehatan Regional 7 Mei 2025

Berangkatkan 727 Jemaah Haji, Bupati Batang: Jaga Kesehatan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Bupati Batang M Faiz Kurniawan memberangkatkan 727
jemaah haji
reguler dan cadangan Kabupaten Batang menuju
Embarkasi Donohudan
, Boyolali, Selasa (6/5/2025).
Faiz mengimbau para jemaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri utamanya bagi lansia dan berkebutuhan khusus.
“Semua sudah diatur petugas, termasuk saat melontar jumroh dan sebagainya. Tetap tertib saat menjalankan ibadah wajib dan sunahnya,” katanya dalam siaran pers, Rabu (7/5/2025).
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Ida Susilaksmi mengatakan, menjelang pemberangkatan, pihaknya akan mengecek kesehatan mata jemaah haji.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada jemaah yang mengalami peradangan mata.
“Jangan sampai ada yang terindikasi peradangan mata karena dikhawatirkan bisa menular ke jemaah lain,” ujarnya.
Selain itu, jemaah yang telah tiba di Embarkasi Donohudan kembali melakukan pemeriksaan kesehatan keseluruhan sebelum diterbangkan ke Tanah Suci.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Batang Sodikin mengatakan, seluruh jemaah haji yang diberangkatkan menuju Embarkasi Donohudan terbagi dalam kloter 24, 25, 26.
“Untuk kloter 43 yang semula akan diberangkatkan terpisah, karena masih ada 50 kursi kosong, akan diberangkatkan bersama kloter 24,” jelasnya.
Sodikin memastikan, seluruh jemaah haji yang diberangkatkan menuju Embarkasi Donohudan telah menyelesaikan pembiayaan hingga pengurusan visa.
Dengan demikian, jemaah akan mendapatkan pengecekan dokumen maupun kesehatan oleh pihak terkait.
“Ketika sampai di Donohudan, jemaah akan menerima uang untuk biaya hidup selama di Tanah Suci. Besarannya Rp 3 juta atau 750 Real,” terangnya.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, ada 28 jemaah yang menggunakan kursi roda. Oleh karenanya, petugas akan bekerja ekstra untuk membantu selama di Donohudan.
“Petugas sudah siap membantu selama proses persiapan menjelang penerbangan menuju Tanah Suci, terutama jemaah kategori berkebutuhan khusus dan lansia,” kata Sodikin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 20:57
Imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam karena langgar izin tinggal

NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan

Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH karena melanggar izin tinggal.

“NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia,” kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (06/05) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4). Namun ternyata, visa itu tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

“Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya.

Diimbau pula kepada seluruh WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing agar senantiasa tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian yang telah diberikan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

07/05/2025 19:47
Nggak Perlu Bingung! Begini Cara Aman Tukar Rupiah ke Riyal Buat Jemaah Haji

Jakarta: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji biasanya sibuk menyiapkan banyak hal. Salah satunya yang penting tapi sering bikin bingung adalah bagaimana cara menukar uang rupiah ke riyal Arab Saudi?

Tenang, kamu tidak perlu panik atau bingung. Ada banyak cara praktis, aman, dan legal untuk menukar uang rupiah ke riyal (SAR), tanpa harus keliling ke banyak tempat atau takut rugi kurs.
Mengenal uang Riyal Arab Saudi
Sebelum menukar uang, penting untuk mengenal dulu bentuk dan nilai mata uang yang berlaku di Arab Saudi. Riyal Arab Saudi atau SAR adalah mata uang resmi dengan simbol SAR.

Merangkum artikel dilaman Fahum UMSU, uang kertas SAR tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 50, dan 100 riyal, serta koin 1-2 riyal dan pecahan halalah (10, 25, dan 50).

Nilai tukar riyal terhadap rupiah berubah-ubah, tergantung kondisi pasar. Per April 2025, 1 Riyal sekitar Rp4.427. Maka dari itu, selalu cek kurs terbaru sebelum menukar, ya!

Tempat tukar uang rupiah ke riyal yang aman dan resmi
Berikut adalah beberapa tempat terpercaya dan resmi buat menukar uang:

1. Bank Umum
Menukar uang di bank adalah opsi paling aman. Kamu bisa menukar di cabang terdekat dengan membawa KTP atau paspor. Nilai tukarnya kompetitif dan dijamin keaslian uangnya.

2. Money Changer Berizin BI
Kalau kamu butuh proses lebih cepat, money changer resmi bisa jadi solusi. Pastikan tempatnya punya izin dari Bank Indonesia. Jangan lupa minta nota transaksi sebagai bukti sah.

3. Bandara Internasional
Perlu tukar uang mendadak? Bisa juga dilakukan di bandara seperti Soekarno-Hatta, Juanda, atau Kualanamu. Tapi ingat, kurs di sini biasanya lebih tinggi, jadi sebaiknya hanya tukar sedikit saja untuk kebutuhan darurat.

4. Penukaran di Arab Saudi
Kalau terpaksa, kamu juga bisa tukar uang di Bandara Jeddah atau Madinah. Namun, saat musim haji, antrian bisa panjang dan nilai tukar bisa kurang menguntungkan.
Langkah-langkah menukar uang rupiah ke riyal
Agar proses tukar uang berjalan lancar, ikuti panduan berikut:

– Siapkan identitas diri (KTP atau paspor).
– Pastikan uang rupiah tidak rusak, sobek, atau dilakban.
– Cek nilai tukar terbaru via situs resmi atau aplikasi kurs.
– Datangi lokasi penukaran uang terpercaya.
– Ambil antrean, isi formulir penukaran, dan sampaikan nominal yang ingin ditukar.
– Teller akan menjelaskan kurs dan total uang riyal yang akan kamu terima.
– Setelah sepakat, serahkan uang dan dokumen.
– Hitung kembali uang riyal yang diterima sebelum pergi.
– Simpan kwitansi penukaran sebagai bukti transaksi.

Meskipun perlu membawa riyal, bukan berarti kamu harus membawa semuanya dalam bentuk tunai. Untuk keamanan, sebaiknya gunakan kartu debit internasional (berlogo Visa/Mastercard) untuk menarik uang riyal di ATM Arab Saudi.

Menukar uang dari rupiah ke riyal adalah bagian penting dari persiapan ibadah haji. Dengan memilih tempat penukaran yang resmi, mengikuti prosedur yang tepat, dan menghitung kebutuhan secara bijak, kamu bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang dan aman.

Jangan lupa, jaga uang, jaga niat, dan fokus ibadah!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

07/05/2025 18:24
Jemaah Asal Madura Tertahan di Jeddah, Kemenag Sumenep Tunggu Pemberitahuan dari Kanwil

Sumenep (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur terkait adanya jemaah asal Madura yang tertahan di Jeddah karena tidak menggunakan visa haji.

“Kami memang mendapat informasi itu di grup tadi pagi. Katanya ada puluhan jemaah asal Madura yang tertahan di Jeddah karena visanya bukan visa haji. Tapi mereka itu Madura mana, ini yang kami belum dapat informasinya. Kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kanwil atau dari pusat,” kata Kasi Haji dan Umroh Kantor Kemenag Sumenep, Ahmad Halimy, Rabu (07/05/2025).

Petugas Haji Indonesia di Arab Saudi menerima laporan ada 30 jemaah calon haji asal Madura tiba di Jeddah. Namun mereka tidak bisa melanjutkab perjalanan ke Makkah karena tidak mengantongi visa haji. Visa mereka adalah visa ziarah. Mereka mengaku berangkat ke tanah suci untuk beribadah haji, setelah membayar Rp 150 juta per orang.

“Beberapa tahun lalu sempat ditemukan juga kasus seperti ini. Berangkat haji di luar jalur reguler. Ternyata tidak ada visa haji. Waktu itu ada beberapa yang merupakan orang Sumenep. Nah kalau yang sekarang ini kami belum tahu, apakah ada orang Sumenepnya atau tidak yang tertahan di Jeddah itu,” ungkap Halimy.

Lebih lanjut ia meminta agar masyarakat Sumenep tidak mudah percaya apabila ada biro travel maupun individu yang mengaku bisa langsung memberangkatkan haji tanpa daftar tunggu, dengan membayar ratusan juta.

“Hati-hati itu modus penipuan. Bagi yang ingin berangkat haji, silahkan mendaftar dengan jalur resmi. Bisa menghubungi kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk jemaah calon haji Sumenep tahun 2025, tercatat sebanyak 999 orang, tergabung dalam kloter 23, 24, 25, dan 50. Untuk kloter 23, 24, dan 25, dijadwalkan berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Rabu jam 23.30 WIB.

“Tiga kloter ini harus masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya Kamis pagi. Kloter 23 dan 24 jam 6, sedangkan kloter 25 jam 8 WIB,” terangnya.

Pemberangkatan jemaah calon haji Sumenep dipusatkan di GOR A. Yani. Pemkab telah menyiapkan 20 bus untuk mengangkut para jemaah. Selain itu juga disiagakan 2 ambulans.

Jumlah jemaah calon haji yang tergabung di kloter 23 dan 24 sebanyak masing-masing 376 orang, kloter 25 sebanyak 177 orang, dan kloter 50 sebanyak 70 orang.

“Untuk kloter 23 dan 24 full jemaah dari Sumenep. Sedangkan kloter 25 gabungan Sumenep, Sampang, dan Surabaya. Untuk kloter 50, gabungan Sumenep, Sampang, dan Jember. Kloter 50 akan berangkat dari Sumenep tanggal 15 Mei 2024,” pungkas Halimy. (tem/but)

07/05/2025 17:26
36 WNI Nekat Berangkat Haji Non Prosedural Lewat Bandara Soetta Pakai Visa Kerja – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Polres Bandara Soekarno Hatta kembali menggagalkan sebanyak 36 calon jemaah haji non prosedural yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Mereka berangkat menggunakan visa kerja atau amil.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Yandri Mono mengatakan, polisi bersama petugas imigrasi, mencegah keberangkatan puluhan penumpang ini karena diduga akan melaksanakan ibadah haji namun menggunakan visa kerja atau amil.

“Modusnya juga sama, menggunakan penerbangan transit,” ujar Kasatreskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Kompol Yandri Mono, Rabu (7/5/2025).

Yandri juga menuturkan ke 36 orang ini terdiri dari 34 orang calon jemaah dan 2 orang lainnya adalah pemimpin dan pendamping. Agar tak dicurigai, mereka menggunakan Srilanka Airlines UL 356 tujuan Jakarta-Colombo dan Riyadh.

Mereka hendak terbang dari Bandara Soekarno Hatta pada Senin 5 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib. Keberangkatan pun langsung digagalkan setelah petugas Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan dokumen dan curiga jika mereka adalah rombongan haji non prosedural.

“Mereka berasal dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makasar, Medan, dan Jakarta, dengan rentang usia 35 tahun sampai 72 tahun,” kata Kasatreskrim.

Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata puluhan orang ini telah membayar sebesar Rp 139 juta hingga Rp 175 juta kepada pemimpin dan pendamping rombongan berinisial IA dan NF.

“IA dan NF yang memfasilitasi keberangkatan rombongan ini tidak menginformasikan ke para calon jemaah bahwa visa yang akan di gunakan adalah visa kerja,” katanya.

Kepada polisi IA dan NF mengaku telah berhasil memberangkatkan rombongan pada tahun lalu. Modus inilah yang membuat puluhan rombongan percaya dan yakin, mereka bisa berhasil berangkat haji di tahun ini secara non prosedural.

Informasi keberhasilan memberangkatkan calon jemaah tersebut menyebar dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang mendaftar ke IA dan NF. Para calon jamaah ini kemudian membayar hingga ratusan juta lebih per orang melalui perusahaan berinisial PT NSMC, milik IA.

“Tapi perusahaan itu bergerak di bidang event organizer bukan biro travel,” kata Kasat.

07/05/2025 09:57