Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Kurban Sapi dari Prabowo, DPR Kawal Visa Haji Furoda

    Kurban Sapi dari Prabowo, DPR Kawal Visa Haji Furoda

    Kurban Sapi dari Prabowo, DPR Kawal Visa Haji Furoda

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • China Tawarkan Visa ASEAN, Beri Kemudahan Pebisnis Bisa Keluar-Masuk Selama 5 Tahun – Page 3

    China Tawarkan Visa ASEAN, Beri Kemudahan Pebisnis Bisa Keluar-Masuk Selama 5 Tahun – Page 3

    Adapun China, beberapa waktu belakangan juga telah memberikan kebijakan bebas visa dengan sejumlah negara-negara di Asia Tenggara, antara lain Singapura, Thailand, dan Malaysia.

    Selain itu, China juga mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi enam negara anggota Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Enam negara tersebut, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Oman, hingga Bahrain.  

     

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imigrasi perkuat TIM PORA antisipasi pelanggaran orang asing di Jakut

    Imigrasi perkuat TIM PORA antisipasi pelanggaran orang asing di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh orang asing di wilayah tersebut.

    “Jakarta Utara ini merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat industri, pusat bisnis yang menjadi magnet bagi pekerja asing sehingga harus dilakukan pengawasan bersama,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja.

    Hal itu disampaikan saat membuka Rakor TIM PORA Jakarta Utara di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan arus global membawa dampak besar seperti banyaknya orang asing yang datang dan melakukan aktivitas di Jakarta Utara.

    Menurut dia, keterlibatan orang asing di daerah ini sebagai upaya mendukung pembangunan dan juga alih teknologi. Namun kehadiran mereka juga ada tantangan yang tidak bisa diabaikan sehingga perlu dilakukan pengawasan.

    Ia mengatakan pengawasan ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana atau konflik sosial di sektor tenaga kerja ini.

    “Seperti mereka bekerja dengan visa kunjungan, kunjungan terbatas yang tidak sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan lainnya,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Jakarta Utara sudah menangani persoalan tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal, dokumen yang tidak lengkap.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat memberi sambutan dalam Rakor TIM PORA Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (5/6/2025).ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan harus ditingkatkan terutama pendekatan kolaborasi dengan lintas sektoral.

    “Tim PORA ini vital dan merupakan garda terdepan dalam pengawasan orang asing baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan,” kata dia.

    Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Rendra Mauliansyah mengatakan, rapat koordinasi ini melibatkan lintas sektor yang bertujuan mengumpulkan informasi intelijen terkait keberadaan orang asing.

    “Tujuannya agar dapat melakukan deteksi dini mencegah pelanggaran orang asing dan meningkatkan pengawasan orang asing menjadi lebih baik ke depannya,” kata dia.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan Imigrasi Jakarta Utara (Jakut) memberikan keamanan dan kenyamanan bagi daerah ini.

    “Pengawasan di bidang tenaga kerja dan investasi membuat seluruh kegiatan yang berlangsung sesuai regulasi,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 2024 telah menegakkan hukum imigrasi dengan melakukan penindakan terhadap ratusan warga asing yang melanggar hukum

    “Ini selaras program Jakarta Utara menjadi Kota Global sehingga harus ada inovasi dan kolaborasi meningkatkan pelayanan agar setara dengan kota maju di dunia,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Respons Berbagai Pihak soal Pemerintah Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda – Page 3

    5 Respons Berbagai Pihak soal Pemerintah Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda – Page 3

    Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk mengawal proses pengembalian dana yang telah disetorkan oleh para calon jemaah kepada pihak travel penyelenggara.

    “Kami prihatin atas nasib calon jemaah haji visa furoda yang gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pemerintah harus hadir mengawal proses pengembalian dana yang sudah dibayarkan para jemaah kepada biro atau travel haji,” ujar  Maman, dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab atas jemaah haji dengan kuota resmi, yakni 98 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    “Meski visa furoda bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat tetap membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum sebagai konsumen. Mereka berhak atas pengembalian dana yang telah dibayarkan,” tegasnya.

    Maman meminta biro travel bertanggung jawab memastikan pengembalian dana kepada seluruh calon jemaah yang gagal berangkat.

    “Kami memahami bahwa beberapa biaya mungkin sudah dikeluarkan untuk keperluan akomodasi dan transportasi. Namun, pengembalian dana, khususnya terkait pembelian visa, harus tetap dilakukan,” ujarnya.

  • Ribuan Visa Haji Furoda Batal Terbit, DPR Minta Biro Travel Tanggung Jawab

    Ribuan Visa Haji Furoda Batal Terbit, DPR Minta Biro Travel Tanggung Jawab

    Jakarta (beritajatim.com) – Lebih 2.000 calon jemaah haji visa furoda dipastikan gagal berangkat. Hal ini disebabkan, pemerintah Arab Saudi pada tahun ini tidak menerbitkan visa haji nonkuota atau visa haji furoda bagi calon jemaah dari seluruh dunia.

    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq meminta biro travel bertanggung jawab memastikan pengembalian dana kepada seluruh calon jemaah yang gagal berangkat.

    “Kami memahami bahwa beberapa biaya mungkin sudah dikeluarkan untuk keperluan akomodasi dan transportasi. Namun, pengembalian dana, khususnya terkait pembelian visa, harus tetap dilakukan,” tegasnya.

    Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengembalian dana. “Jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Semua jemaah yang batal berangkat melalui visa furoda berhak atas pengembalian dana secara penuh dan adil,” kata Kiai Maman.

    Dia mengingatkan, batalnya penerbitan visa furoda tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang regulasi dan pengawasan terhadap penjualan visa nonkuota tersebut. Selain itu, masyarakat juga diimbau lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih jalur keberangkatan haji agar tidak terjebak praktik penjualan visa ilegal yang mengatasnamakan visa furoda.

    Kiai Maman pun mendesak pemerintah untuk mengawal proses pengembalian dana yang telah disetorkan oleh para calon jemaah kepada pihak travel penyelenggara.

    “Kami prihatin atas nasib calon jemaah haji visa furoda yang gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pemerintah harus hadir mengawal proses pengembalian dana yang sudah dibayarkan para jemaah kepada biro atau travel haji,” paparnya.

    Dia menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab atas jemaah haji dengan kuota resmi, yakni 98 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Adapun visa furoda merupakan jalur khusus yang tidak termasuk dalam kuota nasional dan diterbitkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi.

    “Meski visa furoda bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat tetap membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum sebagai konsumen. Mereka berhak atas pengembalian dana yang telah dibayarkan,” tegasnya. [hen/aje]

  • Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping sangat sulit diajak berunding, menimbulkan pertanyaan tentang apakah gencatan senjata ekonomi antara dua ekonomi terbesar di dunia itu akan bertahan. 

    “Saya suka Presiden Xi dari China, selalu, dan akan selalu, tetapi dia sangat keras, dan sangat sulit diajak berunding,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/6/2025) dinihari waktu AS. 

    Merespons unggahan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan prinsip dan posisi China dalam mengembangkan hubungannya dengan AS konsisten. Adapun, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan pada dini hari setelah unggahan Trump. 

    China dan AS berselisih pendapat dalam sejumlah isu dan belum mengonfirmasi rencana untuk panggilan telepon antar pemimpin yang menurut Gedung Putih akan terjadi akhir minggu ini.  

    Ketegangan antara kedua negara meningkat lagi setelah gencatan senjata tarif pada bulan Mei. Pemerintahan Trump dalam beberapa minggu terakhir telah melarang pengiriman suku cadang mesin jet penting ke China, membatasi akses Beijing ke perangkat lunak desain chip, dan berupaya menerapkan pembatasan baru pada chip Huawei Technologies Co.

    Pejabat AS juga mengumumkan rencana minggu lalu untuk mulai mencabut visa bagi pelajar China. Selain ketegangan dalam hubungan ekonomi, ketegangan geopolitik juga meningkat.

    Kementerian Luar Negeri China selama akhir pekan memprotes pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada pertemuan para panglima militer bahwa China menimbulkan ancaman langsung bagi Taiwan, pulau yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Reaksi pasar tidak terlalu terasa setelah posting Trump tentang Xi, mengingat ketegangan antara AS dan China telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Indeks saham China yang diperdagangkan di Hong Kong memangkas kenaikan menjadi 0,5%, Indeks Dolar Bloomberg turun 0,1%, sementara obligasi pemerintah AS stabil dengan imbal hasil 10 tahun di 4,45%.

    Trump menyatakan harapannya bahwa dia akan segera berbicara dengan Xi, dengan mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa China melanggar sebagian perjanjian yang dibuat kedua negara di Jenewa untuk memangkas tarif dan mengurangi ketegangan. 

    Meski China belum mengonfirmasi rencana untuk perundingan langsung tingkat pemimpin, Gedung Putih telah berulang kali menegaskan bahwa Trump dan Xi kemungkinan akan berbicara minggu ini.

    Titik kritis utama tampaknya adalah mineral penting. Pejabat pemerintahan Trump menuduh Beijing terus memutus akses ke magnet tanah jarang, meskipun keputusan Washington untuk mengurangi tarif bulan lalu bergantung pada pencabutan kendali tersebut oleh China.

    Cory Combs, kepala penelitian rantai pasokan mineral penting di Trivium China menyebut, salah satu kesulitan adalah bahwa kedua pihak tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disepakati terkait tanah jarang pada perundingan dagang bulan lalu di Jenewa. 

    “Di pihak AS, tampaknya jelas sekarang, ada perasaan bahwa Beijing akan sepenuhnya menghapus persyaratan persetujuan. Itu bukanlah yang tampaknya disetujui Beijing,” kata Combs.

    Sementara itu, Beijing menuduh AS secara sepihak memberlakukan pembatasan diskriminatif baru, dan berjanji akan membalas jika AS bersikeras dengan caranya sendiri. 

    Trump telah lama mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Xi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara, tetapi pemimpin China itu enggan berbicara di telepon dengan mitranya dari Amerika, lebih memilih agar para penasihat merundingkan isu-isu utama. 

    Alasan lainnya adalah China telah menunjukkan ketahanan terhadap rezim tarif tercuram Amerika dalam satu abad. Namun, meski pengeluaran pemerintah yang memecahkan rekor dan stimulus mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama, sektor manufaktur menyusut dalam beberapa bulan terakhir. 

    Harga rumah terus merosot selama bertahun-tahun, membebani daya beli konsumen yang kekayaannya terikat pada properti.

    Trump telah memberi sinyal keinginannya untuk menelepon mitranya dari China pada awal Februari dan kemudian mengatakan ia bersedia melakukan perjalanan ke negara Asia itu untuk bertemu dengan Xi, meskipun sejauh ini belum ada rencana seperti itu.

  • Trump Menyukai Xi Jinping Tapi Akui Sulit Diajak Berunding

    Trump Menyukai Xi Jinping Tapi Akui Sulit Diajak Berunding

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping merupakan sosok yang keras dan “sangat sulit untuk diajak berunding”. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Trump menuduh Beijing melanggar perjanjian untuk mencabut tarif dan pembatasan perdagangan.

    “Saya menyukai Presiden China, Xi, selalu menyukainya, dan akan selalu menyukainya, tapi dia SANGAT KERAS, DAN SANGAT SULIT UNTUK DIAJAK BERUNDING,” ucap Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir Reuters, Rabu (4/6/2025).

    Pernyataan Trump ini disampaikan setelah Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Senin (2/6) bahwa Trump akan berbicara via telepon dengan Xi pekan ini, saat kedua pemimpin berusaha mengatasi perbedaan soal perjanjian tarif yang disepakati di Jenewa, Swiss, bulan lalu.

    Masalah perdagangan lainnya yang lebih besar juga menjadi sumber ketegangan hubungan kedua negara.

    Pengadilan perdagangan AS, pekan lalu, memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memberlakukan sebagian besar tarif pada impor dari China dan negara-negara lainnya berdasarkan undang-undang kekuasaan darurat.

    Kurang dari 24 jam kemudian, pengadilan banding federal memberlakukan kembali tarif tersebut, dengan mengatakan bahwa pengadilan itu menangguhkan putusan pengadilan perdagangan sebelumnya untuk mempertimbangkan banding yang diajukan pemerintahan Trump.

    Beberapa waktu terakhir, Washington dan Beijing saling melontarkan tudingan soal pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan antara kedua negara yang disepakati di Swiss pada 12 Mei lalu.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    China, menurut laporan CNBC, belum melonggarkan pembatasan ekspor tanah jarang secara signifikan, yang bertentangan dengan harapan Washington. Beijing juga mengkritik AS karena terus berupaya membatasi akses China terhadap teknologi canggih.

    Pekan lalu, pemerintahan Trump juga mengumumkan akan mulai mencabut visa bagi para mahasiswa China.

    Di tengah ketegangan baru ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menuturkan bahwa pembicaraan perdagangan “sedikit terhenti” dan para pemimpin edua negara kemungkinan perlu mempertimbangkannya.

    Gedung Putih kemudian mengungkapkan bahwa Trump dan Xi kemungkinan akan melakukan pembicaraan via telepon pekan ini. Tidak diketahui secara jelas apakah percakapan telepon itu telah dilakukan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini