Perusahaan: Visa

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat mendongkrak ekspor Indonesia ke Eropa lebih dari 50 persen.

    “Kalau itu nanti berlaku sangat besar sekali pengaruhnya, bahkan Bapak Menko Perekonomian kemarin menjamin itu kenaikannya bisa lebih dari 50 persen ekspor kita ke Eropa,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, terdapat 98 persen lebih produk Indonesia yang diekspor ke Eropa nantinya hanya dikenakan tarif nol persen, seperti produk pakaian dan aksesoris (apparel) yang sebelumnya dikenai tarif 7-15 persen di Eropa kemudian menjadi nol persen.

    Contoh lainnya adalah produk-produk agro Indonesia seperti pisang yang diekspor ke Eropa sebelumnya dikenai tarif hingga 16 persen dengan adanya IEU-CEPA menjadi nol persen.

    Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa.

    Kemudian kesepakatan itu juga bermanfaat dalam peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    Lewat perjanjian itu pula, lanjutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Hentikan Migrasi dari ‘Negara-Negara Dunia Ketiga’ ke AS

    Trump Hentikan Migrasi dari ‘Negara-Negara Dunia Ketiga’ ke AS

    Jakarta

    “Saya akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara dunia ketiga untuk memungkinkan sistem Amerika Serikat pulih sepenuhnya,” tulis Trump dalam unggahan tengah malam di platform media sosialnya, Truth Social, menggunakan istilah yang sudah usang dan dianggap ofensif untuk menyebut negara-negara berkembang secara ekonomi.

    Donald Trump juga menulis bahwa ia akan “mengusir siapa pun yang bukan merupakan aset bersih bagi Amerika Serikat” dan “mengakhiri semua tunjangan serta subsidi federal bagi nonwarga negara, mencabut kewarganegaraan para migran yang merusak ketenteraman domestik, serta mendeportasi warga negara asing yang menjadi beban publik, risiko keamanan, atau dinilai tidak sesuai dengan peradaban Barat.”

    Trump menulis bahwa kebijakan itu juga akan mencakup program visa khusus bagi warga Afganistan yang bekerja dengan AS di Afganistan sebelum Taliban kembali berkuasa.

    Peninjauan ulang penuh diperintahkan setelah serangan di Washington

    Unggahan tersebut, yang ditulis pada hari libur Thanksgiving di AS, muncul setelah pemerintahan Trump memerintahkan peninjauan penuh terhadap status penduduk tetap imigran dari 19 negara, menyusul serangan terhadap dua personel Garda Nasional AS di Washington, DC.

    Seorang warga Afganistan yang masuk ke AS pada tahun 2021 setelah bekerja dengan militer dan dinas intelijen Amerika di Afganistan telah ditangkap terkait penembakan pada hari Rabu (19/11) dekat Gedung Putih.

    Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Joseph Edlow, mengatakan di X: “Saya telah memerintahkan pemeriksaan ulang secara penuh dan ketat terhadap setiap pemegang Green Card untuk setiap warga asing dari setiap negara yang dianggap menjadi perhatian.”

    Pemerintahan Trump pada hari Rabu (19/11) sudah menghentikan pemrosesan aplikasi imigrasi dari Afghanistan setelah penembakan tersebut.

    Afghanistan, Iran, Somalia, Libya, Yaman, Kuba, Venezuela termasuk dalam daftar negara

    Di antara negara-negara tersebut adalah Afghanistan, Iran, Somalia, Libya, dan Yaman, serta Kuba, Venezuela, Chad, dan Eritrea.

    Para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan itu berisiko menghukum ratusan ribu penduduk tetap yang sah hanya berdasarkan kebangsaannya.

    Apakah peninjauan tersebut akan mengarah pada pencabutan status atau deportasi masih belum jelas. Dampak pernyataan Trump pada hari Kamis (20/11) terhadap peninjauan USCIS juga tidak jelas.

    Untuk saat ini, pemerintah menyebut langkah itu sebagai tindakan perlindungan yang ditujukan untuk keamanan nasional menyusul serangan di Washington DC.

    Pengetatan kebijakan imigrasi pemerintahan Trump

    Masa jabatan kedua Trump ditandai dengan dorongan kuat untuk menindak imigrasi Ribuan orang telah ditangkap oleh agen imigrasi federal dalam operasi yang menargetkan para imigran tanpa dokumen yang sah, dengan mereka yang dianggap “alien ilegal” kemudian dideportasi.

    Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) telah dikritik karena taktik yang dianggap keras, dengan agen-agen bersenjata lengkap dan mengenakan balaclava menyerbu orang-orang yang mereka tahan.

    Langkah-langkah tersebut banyak dikritik oleh kelompok hak asasi manusia yang berpendapat bahwa kebijakan Trump mengabaikan dan melanggar hak-hak manusia.

    Trump tampaknya tidak terpengaruh, dan dengan pernyataan terbarunya, ia terlihat mempertegas dan memperluas kebijakan imigrasinya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Jakarta

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional melalui berbagai kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Dalam acara yang digelar di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur, BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

    Kementerian IMIPAS menilai BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkelanjutan melalui sejumlah kerja sama yang terjalin baik, mulai dari penyediaan layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay di Ditjen Imigrasi, hingga layanan transaksi cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

    Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan berbasis digital dinilai memberi nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

    Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2025).

    Riko menambahkan, BRI terus melakukan transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

    Dengan jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan sekaligus memberikan nilai berkelanjutan bagi institusi pemerintah.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan kementerian. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya. Pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.

    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang lebih inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

    (prf/ega)

  • Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang musim haji 2026, Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran keberangkatan Haji Furoda. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi dipastikan menutup pintu masuk bagi jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

    Kepala Bidang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, menegaskan bahwa pengetatan dari otoritas Saudi akan membuat semua jalur nonresmi mustahil tembus. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh janji manis keberangkatan instan.

    “Untuk Haji Furoda, saya tegaskan kepada warga Sulsel. Jangan mudah tergoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana,” ujar Ikbal kepada wartawan di Kantor Kemenag Sulsel, Selasa (25/11/2025).

    Ikbal mengatakan, ia menyaksikan langsung bagaimana pemerintah Arab Saudi memperketat pintu masuk serta melakukan penggeledahan di penginapan Mekkah dan Madinah untuk mencari jemaah tanpa visa resmi.

    “Kami saksikan langsung tahun 2025 kemarin, tidak ada yang bisa lolos di luar jemaah yang menggunakan visa haji,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menjadi korban penipuan berkedok Haji Furoda. Namun, para korban enggan melaporkan kejadian tersebut ke Kemenag.

    “Jadi saya harapkan banyak korban di luar sana, tapi mereka enggak mau melapor. Jangan sampai bapak ibu jadi korban selanjutnya,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenag Sulsel juga kini mulai membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 2026. Total BIPIH sekitar Rp 55 juta, namun jemaah hanya perlu melunasi Rp 30.893.179 setelah memotong setoran awal Rp 25 juta.

    “Jumlah Bipih yang Rp 55 jutaan tersebut, masih dikurangi dengan setoran awal Jemaah Haji yang berjumlah Rp 25 juta. Maka jemaah haji dari Embarkasi Makassar, khususnya Sulsel sisa membayar Rp 30,893,179 untuk pelunasan biaya hajinya,” tuturnya.

    Ikbal menjelaskan bahwa pelunasan tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah reguler yang tertunda, jemaah yang masuk kuota 2026, serta jemaah lansia prioritas. Ia menegaskan bahwa pelunasan hanya bisa dilakukan setelah jemaah dinyatakan sehat.

    “Pelunasan di bank hanya dilakukan setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan apakah itu kebijakan karena kasihan atau apapun,” tegasnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan akan diulang menjelang keberangkatan.

    “Walaupun hari ini dikatakan sehat dan bisa membayar pelunasan. Sebelum pemberangkatan pun akan dilaksanakan cek ulang untuk memastikan benar-benar layak berangkat,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Sulsel untuk tahun 2026 juga meningkat menjadi 9.667 orang, dari sebelumnya 7.272 orang pada 2025.

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    “Kita harapkan menjadi pendorong agar kita bisa tumbuh 5,4 persen di 2026, dan juga menjadi modal kita untuk tumbuh 8 persen di 2029,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Indonesia Economic Outlook di Depok, Jabar, Senin.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa, peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    “Ada 98,61 persen pos tarif untuk Indonesia yang akan diturunkan, kemudian peningkatan nilai ekonomi Indonesia, serta pemberlakuan visa fast-track policy sehingga proses visa menjadi lebih mudah,” kata dia.

    Lewat perjanjian itu pula, kata dia, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan, selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memperkuat implementasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan perdagangan, investasi serta daya saing yang berkelanjutan.

    “Jika kita ingin memperkuat perdagangan dan daya saing, kita harus menghadapi proteksionisme dengan kolaborasi yang lebih dalam,” ujar Wamendag Roro dalam sambutannya pada acara CSIS Strategic Dialogue bertema “Trade and Competitiveness in a Changing Global Landscape: Building a Stronger Economic Partnership Between Europe and Indonesia” di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Wakili Prabowo Pidato di KTT G20 Afsel, Pengamat: Tidak Ada yang Luar Biasa

    Gibran Wakili Prabowo Pidato di KTT G20 Afsel, Pengamat: Tidak Ada yang Luar Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

    Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

    “Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg,” jelas Jamiluddin dilansir pada Senin (24/11).

    “Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menterinya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar,” lanjutnya.

    Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

    Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

    Diketahui, para pengusaha Afrika Selatan yang hadir dalam CEO Forum tersebut langsung menyambut dengan tepuk tangan, terkait bebas visa bersama yang semakin memudahkan kerja sama kedua negara.

    Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya.

  • Kuota Haji 2026 di Sampang Bertambah

    Kuota Haji 2026 di Sampang Bertambah

    Sampang (beritajatim.com) – Kuota Calon Jemaah Haji asal Kabupaten Sampang, untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah 2026 semakin bertambah.

    Kementerian Agama (Kemenag) setempat memastikan adanya penambahan kuota haji tahun depan, yakni sebanyak 543 jemaah reguler serta 39 jemaah kategori lansia.

    Kasi Haji dan Umrah Kemenag Sampang, Sayfuddin mengatakan, bahwa proses administrasi calon jemaah akan dilakukan secara berurutan dan saling terintegrasi.

    Setelah tahapan verifikasi rampung, para calon jemaah akan diarahkan untuk mengurus pembuatan paspor, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan visa.

    “Semua tahapan sudah kami persiapkan termasuk verifikasi data, dilanjutkan pembuatan paspor, dan nantinya bio visa dibuat di kantor Kemenag Sampang,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

    Selain administrasi, aspek kesehatan juga menjadi prioritas utama. Seluruh calon jemaah dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada 17–28 November.

    Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan apakah jemaah dinyatakan mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah atau memerlukan pendampingan khusus.

    “Kesehatan jemaah menjadi prioritas agar saat berangkat mereka benar-benar siap secara fisik,” tandasnya.[sar/aje]

  • Top 3: Bebas Visa Indonesia dan Afrika Selatan

    Top 3: Bebas Visa Indonesia dan Afrika Selatan

    Top 3: Bebas Visa Indonesia dan Afrika Selatan

  • Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan

    Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan

    Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2025 dengan sejumlah momen penting dan pernyataan yang menjelaskan posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di panggung global.
    Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan.
    Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran di sini.
    Dalam forum tersebut, Gibran perdana memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia,
    QRIS
    .
    Di hadapan para petinggi negara dan delegasi G20, Gibran menegaskan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan.
    “Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu (22/11/2025).
    Menurut Gibran, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.
    Dia juga mengatakan, Indonesia mendorong agar forum G20 dapat membuka dialog soal intelijen ekonomi.
    “Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang intelijen ekonomi,” ujar dia.
    Gibran juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa.
    Indonesia juga turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan.
    Gibran juga mengumumkan bahwa Indonesia-Afrika Selatan menyepakati
    bebas visa
    .
    Dia mengatakan, kesepakatan bebas visa itu dicapai saat Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2025.
    “Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara,” kata Gibran.
    “Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa,” sambung dia.
    Di sesi kedua, Gibran memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (22/11/2025).
    “Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis,” kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu.
    Sebab, ketahanan pangan bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat Indonesia.
    Menurut dia, program MBG di Indonesia sekaligus mendorong pengusaha lokal sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.
    “Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” tutur dia.
    Gibran juga menyoroti krisis di berbagai belahan dunia. Karenanya, diperlukan solidaritas global.
    “Solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas dibutuhkan untuk mengatasinya,” kata dia.
    Gibran juga menyoroti soal bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia.
    Bagi Indonesia, kata dia, ketahanan bukanlah slogan, melainkan kenyataan sehari-hari.
    “Sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi lebih dari 3.000 bencana setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi,” ujar Gibran.
    Dari situlah Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan.
    Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia hingga perlindungan lingkungan.
    “Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras,” kata Gibran.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Gibran juga beberapa kali terlihat mengepalkan tangan.
    Gestur itu menekankan pesan-pesan pentingnya tentang pertumbuhan global yang adil, inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.
    Mantan Wali Kota Solo ini mengepalkan satu tangannya saat menyebut bahwa KTT G20 tahun 2025 merupakan momen bersejarah karena digelar di benua Afrika.
    “Ini adalah KTT G20 bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di benua Afrika,” kata Gibran.
    Dia juga kembali mengepalkan tangan ketika menyinggung pertumbuhan global harus adil dan inklusif.
    “Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan global harus tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk meningkatkan kesejahteraan setiap negara,” ujar dia.
    Selanjutnya, Gibran mengepalkan tangan saat menyampaikan pembiayaan berkelanjutan yang adil dan seimbang.
    “Indonesia menyambut fokus G20 pada pembiayaan berkelanjutan, namun ambisi harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengejar adaptasi, mitigasi, serta transisi yang adil dan seimbang,” kata dia.
    Menutup pidatonya, Gibran tampak mengepalkan kedua tangannya di dada.
    Kedua tangan dikepalkan dan diangkat ke depan dada saat menyebut kata ‘memberdayakan’ dan ‘mengangkat’.
    “Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan,” tegas Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Umumkan RI-Afrika Selatan Kini Bebas Visa

    Gibran Umumkan RI-Afrika Selatan Kini Bebas Visa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan telah menyepakati kebijakan bebas visa bagi turis dari masing-masing negara tersebut. 

    Saat menghadiri peluncuran awal Indonesia-South Africa High-Level Business Council (ISA-HLBC) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Jumat (21/11/2025), Gibran mengumumkan bahwa kini turis dari Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia dan sebaliknya akan bebas visa. 

    “Kedua negara telah menyepakati untuk membebaskan visa masuk. Jadi, ini merupakan kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi kebijakan visa,” terangnya di Saxon Hotel, Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip dari Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (22/11/2025). 

    Untuk diketahui, forum ISA-HLBC itu adalah forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri dan investor kedua negara guna mempercepat implementasi proyek prioritas dan kolaborasi lintas sektor. 

    ISA-HLBC dijadwalkan menjadi forum tahunan yang akan bergilir antara Johannesburg dan Jakarta. 

    Pada sambutannya, Gibran menyebut, ISA-HLBC menjadi langkah besar untuk memperkuat hubungan kedua negara. Dia menyampaikan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan tetap kuat dan akan ditingkatkan, meliputi perdagangan, investasi, agrikultur dan energi. 

    “Indonesia juga berkomitmen untuk menanamkan investasinya di Afrika Selatan, yang merupakan mitra strategis kami dan gerbang menuju pasar Afrika,” ucapnya. 

    Menurut Gibran, penguatan komitmen kerja sama Indonesia-Afrika Selatan tercermin dari kunjungan Presiden Cyril Ramaphosa beberapa waktu lalu ke Jakarta, Indonesia. Dia turut menyampaikan peluang bagi pengusaha-pengusaha Afrika Selatan terhadap akses pasar di Indonesia maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara. 

    “Pada waktu yang sama Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi dan jalan masuk ke pasar Asean,” ujarnya. 

    Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk industri strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan. 

    Putra Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, Indonesia memandang Afrika sebagai benua yang akan menetapkan laju perkembangan di masa depan. Dia menyebut, pertumbuhan di benua tersebut melaju dengan cepat dan penuh potensi. 

    “Saya ingin menekankan komitmen kami untuk meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi dengan Afrika, jadi apabila ada masalah, tolong beri tahu kami,” terangnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kerja sama ekonomi Indonesia–Afrika Selatan terukur dan berkelanjutan.

    “Forum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara komunitas bisnis kedua negara,” ujar Airlangga.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, turut menekankan bahwa forum ini menjadi platform transformatif dalam menghubungkan sektor privat dan pemerintah untuk menghasilkan kemitraan bernilai nyata.

    “Kami memandang forum ini sebagai langkah transformatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Simphiwe Hamilton, Director General Department of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan, mewakili Minister Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Parks Franklyn Mphou Tau, menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia–Afrika Selatan bukan sekadar pertukaran bisnis, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi Global South.

    “Forum ini bukan hanya pertemuan bisnis, tetapi sinyal kuat bahwa kolaborasi Indonesia dan Afrika Selatan bergerak menuju kemitraan strategis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan pembangunan bagi kedua wilayah,” ujar Hamilton.