Perusahaan: Visa

  • Pengguna BRImo Bisa Cairkan Limit Kartu Kredit ke Rekening Tabungan

    Pengguna BRImo Bisa Cairkan Limit Kartu Kredit ke Rekening Tabungan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menghadirkan inovasi layanan digital untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Terbaru, BRI merilis fitur Loan On App (LOA) Kartu Kredit BRI di super app BRImo.

    Fitur tersebut memungkinkan pemegang Kartu Kredit BRI mencairkan dana tunai dari limit kartu kredit ke rekening tabungan BRI. Melalui fitur ini, nasabah dapat memindahkan dana tunai hingga 50% dari sisa limit Kartu Kredit BRI atau maksimal Rp75 juta, yang akan langsung ditransfer ke rekening tabungan BRI yang telah terdaftar di BRImo.

    Dengan begitu, dana yang dicairkan akan dikonversi menjadi cicilan tetap bulanan, sehingga membantu nasabah dalam mengelola arus kas secara lebih terencana. Tak tanggung-tanggung,fitur Loan On App juga menawarkan berbagai keunggulan.

    Selain, proses pengajuan yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui BRImo, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Suku bunga yang ditawarkan pun sangat kompetitif mulai dari 0%. Nasabah juga memiliki fleksibilitas untuk menentukan tenor cicilan hingga 36 bulan, dengan skema cicilan ini memudahkan perencanaan keuangan bulanan nasabah secara terukur.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, fitur ini telah menjadi strategi Perseroan untuk memberikan alternatif solusi finansial yang cepat dan praktis bagi nasabah. Dengan menggabungkan proses digital yang seamless, suku bunga yang bersaing, serta fleksibilitas tenor cicilan, fitur Loan On App menjadi jawaban bagi nasabah yang membutuhkan pencairan dana dalam waktu singkat tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman konvensional, dengan cukup memanfaatkan limit Kartu Kredit BRI.

    “Sebagai bagian dari strategi BRI memperluas akses pembiayaan secara digital, fitur Loan On App kami hadirkan untuk memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola keuangan dengan lebih mudah dan cepat. Peluncuran fitur ini sekaligus menegaskan komitmen BRI dalam menghadirkan layanan finansial digital yang relevan dan adaptif melalui Super Apps BRImo,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).

    Di sisi lain, dia menjelaskan, tipe kartu kredit BRI yang dapat mengajukan Loan On App di BRImo tersedia dalam berbagai pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing nasabah, mulai dari kartu dengan fitur belanja harian, hingga kartu dengan keistimewaan untuk perjalanan dan gaya hidup premium. Jenis-jenis kartu tersebut antara lain BRI Touch, BRI Easy Card, BRI Mastercard Platinum, BRI JCB Platinum, BRI Wonderful Indonesia, BRI World Access, BRI Visa Infinite dan BRI Business Card.

    Selain kemudahan akses, proses pengajuan Loan On App juga dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan data nasabah. Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Utama (basic), sebagai langkah untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah tetap terlindungi. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen BRI dalam menerapkan praktik perbankan digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

    Sebagai informasi, fitur ini sudah tersedia di aplikasi BRImo versi 2.85.0 dan dapat diakses langsung melalui menu Kartu Kredit. Bagi nasabah yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, proses pengajuannya sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri melalui beberapa langkah berikut:

    Langkah Pengajuan Loan On App

    1. Masuk ke aplikasi BRImo dan pilih menu Kartu Kredit.

    2. Pilih menu Loan On App (LOA), lalu klik Ajukan Sekarang untuk melanjutkan proses pengajuan.

    3. Pilih jenis Kartu Kredit yang akan digunakan sebagai sumber dana pendebetan Loan On App.

    4. Isi formulir pengajuan dengan melengkapi nominal pinjaman, tenor cicilan, serta rekening tujuan pencairan dana.

    5. BRImo akan menampilkan simulasi pinjaman. Setelah meninjau, beri persetujuan pada syarat dan ketentuan, lalu klik Kirim Pengajuan.

    6. Pengajuan berhasil dikirim. Apabila disetujui, dana tunai akan dicairkan ke rekening tabungan BRI yang telah dipilih dalam waktu 1×24 jam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal maupun sedang bepergian ke Amerika Serikat supaya mematuhi prosedur hukum, menyusul kebijakan imigrasi ketat yang terapkan rezim Presiden Donald Trump.

    “Yang kita perlu lakukan atau kita perlu himbau kepada para masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi di Amerika Serikat, hal-hal yang sifatnya basic itu harus dilakukan, terutama dokumen-dokumen imigrasi yang valid dalam bentuk hardcopy atau copy digital,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya bagi WNI untuk selalu mempersiapkan dokumen resmi, segera menghubungi keluarga, teman, atau perwakilan hukum jika menghadapi razia imigrasi, serta tidak menandatangani atau membuat pernyataan apa pun tanpa pendampingan pengacara.

    “Kemudian mencari representasi hukum dan menghubungi keluarga, teman, atau kontak dalam situasi-situasi razia yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tidak menandatangani apa pun ataupun membuat pernyataan atau membuat keputusan apa pun tanpa dihadiri oleh pengacara,” tegasnya.

    Sugiono mengakui bahwa hingga kini tidak semua WNI di Amerika Serikat telah melapor diri, padahal hal tersebut sangat penting agar pemerintah bisa memantau kondisi mereka.

    “Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan karena tidak semua WNI yang ada di Amerika Serikat melapor diri agar semua bisa melakukan lapor diri sehingga kita benar-benar bisa memantau apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi,” katanya.

    Terkait kebijakan visa bagi mahasiswa internasional di AS, Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk mendata dan mendaftarkan semua mahasiswa, meski kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah universitas.

    “Namun hingga saat ini masih in defect sehingga kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah atau sekolah di sana,” ungkapnya.

    Sugiono juga mengingatkan WNI untuk selalu memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti aplikasi Safe Travel bagi yang bepergian, dan Portal Peduli WNI bagi yang menetap di luar negeri, untuk melapor diri dan memperoleh informasi terkini terkait situasi keamanan.

    “Sekali lagi yang mau saya sampaikan, pertama adalah bahwa melaporkan diri pada saat berada di luar negeri merupakan sesuatu yang penting. Ini instrumental dalam melaksanakan tugas konsuler kami di luar negeri sehingga kami minta kepada seluruh warga negara yang bepergian untuk segera melaporkan diri lewat jalur-jalur yang sudah kami berikan,” pungkas Sugiono.

  • Perang Dagang Berakhir, China Capai Kesepakatan dengan AS – Page 3

    Perang Dagang Berakhir, China Capai Kesepakatan dengan AS – Page 3

    Awal bulan ini, tim negosiasi perdagangan dari kedua belah pihak, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, mencapai kesepakatan tentang implementasi konsensus Jenewa setelah dua hari pembicaraan tingkat tinggi di London.

    Perjanjian London ini menstabilkan apa yang sebelumnya disebut dengan perang dagang oleh dunia, dengan Washington menyalahkan China karena lambannya melonggarkan pembatasan tanah jarang dan Beijing mengkritik pembatasan teknologi AS dan pencabutan visa pelajar.

    Penasihat senior untuk China di lembaga pemikir The Conference Board Alfredo Montufar-Helu mengatakan, meskipun pernyataan terbaru dari pihak China ini cukup menggembirakan, penting untuk meredam ekspektasi.

    Hal ini berdasarkan kurangnya rincian tentang pembatasan ekspor tanah jarang mana yang akan dilonggarkan, selain magnet.

     

  • Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setelah ketua umum sebelumnya Moeldoko dan Fadli Zon sepakat menunjuk Sudaryono dan mengakhiri dualisme kepengurusan yang berbeda.

    Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.

    “Di penyelenggaraan munas kali ini, HKTI yang diketuai oleh Pak Fadli Zon dan juga HKTI yang diketuai oleh Pak Moeldoko akan ada persatuan, akan bersatu menjadi satu HKTI, tidak lagi ada dualisme di situ,” kata Sudaryono, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/6).

    Sudaryono sebelumnya digadang-gadang sebagai calon tunggal dan dipilih secara aklamasi pada hari Rabu (25/6) untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025—2030.

    Menurut dia, pemilihan itu menjadi tonggak kepengurusan HKTI yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri akhirnya bisa bersatu di pusat hingga ke level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

    Sebagai sosok yang lahir dan besar dari keluarga petani, Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari berbagai kalangan tersebut.

    Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swadembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara.

    Sudaryono menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Ini akses bagaimana memberikan manfaat yang besar kepada petani dan negara,” katanya.

    Jika petani bahagia, menurut dia, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera, sementara produktivitas tinggi, negara juga senang karena punya cadangan pangan yang cukup, tidak perlu impor, ekonomi bergerak, dan seterusnya.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa jalan pertama yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus HKTI adalah menyatukan visa tanpa melihat lagi yang pernah terjadi pada masa lalu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diblokir Trump, Mahasiswa Asing Disambut Spanyol Lewat Jalur Kilat

    Diblokir Trump, Mahasiswa Asing Disambut Spanyol Lewat Jalur Kilat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Spanyol membuka pintu lebar bagi mahasiswa asing yang terdampak larangan visa ke Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan ini memungkinkan mereka melanjutkan studi di universitas-universitas Spanyol melalui jalur visa cepat.

    Dalam pernyataan resmi pada Selasa (24/6/2025), Kementerian Migrasi Spanyol menyebutkan bahwa mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka di AS kini dapat pindah ke Spanyol. Tak hanya itu, para mahasiswa juga dapat memperoleh visa yang memungkinkan mereka bekerja paruh waktu selama masa studi.

    Langkah ini muncul di tengah ketegangan antara Trump dan sejumlah universitas ternama AS, termasuk Harvard, yang dituduhnya menjadi “benteng antisemitisme” setelah gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus menyusul konflik Gaza beberapa waktu lalu.

    Pemerintahan Trump juga sempat membekukan pendanaan untuk investigasi dan mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut. Hal ini kemudian memicu kekhawatiran luas di sektor pendidikan tinggi.

    Sebagai respons, beberapa negara Eropa, termasuk Spanyol, meningkatkan insentif penelitian dan akses pendidikan untuk menarik bakat-bakat global.

    “Spanyol melihat imigrasi sebagai kekuatan ekonomi,” kata Perdana Menteri Pedro Sanchez, yang berseberangan dengan kebijakan pembatasan imigrasi Trump dan secara aktif mendorong masuknya pelajar dan profesional asing, seperti dikutip Reuters.

    Spanyol saat ini menjadi salah satu tujuan studi favorit mahasiswa dari AS, menempati urutan ketiga setelah Inggris dan Italia, menurut data Open Doors. Setidaknya 20.000 visa pelajar ke Spanyol diajukan setiap tahun oleh mahasiswa yang ingin melanjutkan studi akademik mereka di Eropa tersebut.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa evaluasi yang disampaikan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 menjadi landasan penting untuk perbaikan pelayanan bagi jemaah.

    “Evaluasi ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia dan memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik pada masa depan,” kata Abidin di Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menilai masukan dari otoritas Saudi, yang menjadi mitra strategis Indonesia, memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai tantangan dalam pelaksanaan haji. Hal itu antara lain menyangkut koordinasi layanan syarikah, kepatuhan terhadap regulasi visa, serta aspek logistik dan kesehatan.

    “Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi, seperti pembatasan visa nonhaji dan transformasi sistem layanan berbasis syarikah,” katanya.

    Untuk itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen menjadikan hasil evaluasi Saudi ini sebagai dasar memperbaiki regulasi nasional, salah satunya dengan mendorong revisi atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    “Regulasi yang ada harus diselaraskan dengan dinamika kebijakan Saudi dan kebutuhan jemaah Indonesia,” kata legislator yang membidangi urusan sosial hingga urusan keagamaan tersebut.

    Ia juga mendorong agar Kementerian Agama bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam surat evaluasi tersebut secara konkret dan transparan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Hilman Latief mengatakan bahwa Pemerintah menerima surat dari pemerintah Arab Saudi yang isinya memuat sejumlah catatan teknis yang lazim muncul setiap musim haji dan menjadi bagian dari evaluasi rutin.

    Catatan tersebut meliputi masalah ketidaksesuaian data manifes penerbangan akibat pergantian jemaah, pergerakan sebagian jemaah dari Madinah ke Makkah yang tidak melalui skema perusahaan layanan (syarikah), serta dinamika penempatan hotel yang melibatkan jemaah dari syarikah berbeda dalam satu kloter.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        23 Juni 2025

    Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu Surabaya 23 Juni 2025

    Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Kantor Imigrasi Kelas II
    Kediri
    , Jawa Timur, menjatuhkan sanksi deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Slovakia karena kedapatan memberikan keterangan palsu.
    Pelanggaran administratif keimigrasian itu dilakukan oleh WNA berinisial LMK, yang menggunakan
    visa on arrival
    (VoA) sebagai izin tinggal di Indonesia.
    VoA itu berlaku 30 hari, yakni sejak tanggal kedatangannya di Bandara Juanda Surabaya pada 10 Mei 2025 dan akan berakhir pada 8 Juni 2025.
    Namun, saat hendak mengurus perpanjangan visa tersebut pada 4 Juni 2025 di kantor Imigrasi Kediri, LMK memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ditangkap.
    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra mengatakan, kesalahan LMK terungkap dari kejelian petugas loket pelayanan saat seksi pemeriksaan wawancara.
    “Saat pemeriksaan dokumen dan wawancara singkat, petugas mendapati kejanggalan keterangan alamat tempat tinggalnya di Indonesia,” ujar Antonius dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/6/2025).
    Dalam keterangannya, LMK mengaku tinggal di sebuah hotel di Kabupaten Jombang. Namun, setelah petugas melakukan pemeriksaan di lokasi hotel, tidak ada tamu maupun pendaftaran atas nama LMK.
    Petugas kemudian melakukan pencarian hingga menemukan keberadaannya di sebuah rumah warga yang ada di wilayah Jombang pada 10 Juni 2025.
    Sejak saat itu, LMK kemudian menjalani pendetensian di kantor Imigrasi. Pada 21 Juni 2025, WNA tersebut dideportasi ke negara asalnya.
    Selain deportasi, Imigrasi juga memasukkan nama LMK dalam daftar penangkalan. Hal itu merujuk pada Pasal 75 ayat 2 huruf a dan f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Kepala Imigrasi menambahkan, penindakan itu merupakan penegasan bahwa pihaknya dalam pengawasan orang asing tidak hanya berpaku pada dokumen saja melainkan juga pemeriksaan lapangan.
    Pihaknya juga berharap para WNA lainnya mematuhi tata tertib administrasi maupun hukum keimigrasian.
    Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar berpartisipasi melaporkan keberadaan maupun kegiatan WNA yang ada di lingkungannya.
    “Kami mengimbau seluruh WNA dalam mendapatkan maupun memperoleh izin tinggal wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya.” pungkasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DBS Treasures Catat AUM Naik 39% hingga 2025 – Page 3

    DBS Treasures Catat AUM Naik 39% hingga 2025 – Page 3

    Head of Segmentation, Liabilities, and Secured Lending PT Bank DBS Indonesia Natalina Syabana menambahkan, sebagai bank dengan konektivitas Asia yang luas, Bank DBS Indonesia memberikan nasabah akses strategis ke jaringan regional untuk membuka potensi pertumbuhan aset dan peluang bisnis lintas negara.

    “Didukung oleh tim ahli yang memahami dinamika pasar Asia, kami siap membantu nasabah mengoptimalkan setiap peluang investasi. Selain itu, kemudahan transaksi global kami, mulai dari transfer ke lebih dari 25 negara hingga penarikan dana darurat di seluruh jaringan Bank DBS, kami memastikan kenyamanan dan ketenangan nasabah dalam mengelola kekayaan di mana pun mereka berada,” kata dia.

    Kini, nasabah DBS Treasures dapat menikmati kebebasan memilih paket keistimewaan di seluruh Asia Pasifik, mencakup travel, wellness, hingga pendidikan.

    Terbaru, nasabah DBS Tresures kini dapat memperoleh Kartu Kredit DBS Vantage Visa Infinite yang mendukung kesehatan dan travel, serta mendukung nilai berkelanjutan (sustainability) karena terbuat dari logam daur ulang untuk menghadirkan solusi ramah lingkungan.

    Kartu ini memberikan akses pemeriksaan kesehatan di Indonesia hingga Singapura serta Medical Concierge untuk beragam kebutuhan medis. Dilengkapi juga dengan fitur untuk mendukung gaya hidup traveling yaitu Vantage Poin yang berlaku selamanya serta dapat ditukarkan dengan penerbangan ke mana saja dengan maskapai apapun.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap agenda ESG (Environmental, Social & Governance), DBS Treasures juga menyediakan beragam pillihan investasi Obligasi dan Reksa Dana yang berpotensi terus berkembang seiring memberikan dampak positif, Spark Saving yang menyalurkan sebagian bunga mendukung pendidikan anak di daerah terpencil, hingga DBS Foundation yang mendukung perusahaan sosial.

  • Imigrasi Hapus “Overstay” Bagi WNA Terimbas Erupsi Gunung Lewotobi

    Imigrasi Hapus “Overstay” Bagi WNA Terimbas Erupsi Gunung Lewotobi

    JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menghapus biaya lewat masa izin tinggal (overstay) bagi warga negara asing yang terimbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Selain itu, Imigrasi juga memfasilitasi izin tinggal keadaan terpaksa bagi WNA yang terdampak pembatalan penerbangan akibat erupsi tersebut. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-568.GR.01.01 Tahun 2025.

    “Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status keimigrasian WNA akibat bencana alam atau kondisi force majeure,” kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman telah memerintahkan kepala kantor imigrasi di wilayah sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki untuk mengenakan tarif biaya Rp0 secara selektif bagi WNA yang izin tinggalnya melebihi jangka waktu akibat erupsi.

    Yuldi menjelaskan, penghapusan biaya overstay dapat diberikan berdasarkan permohonan orang asing atau penjamin, dengan melampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah atau kepolisian.

    Hal itu, imbuh dia, sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian.

    Sementara itu, pemberian izin tinggal keadaan terpaksa dilakukan melalui gugus tugas yang siaga di bandara terdampak, seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali serta Bandara Internasional Komodo dan Bandara Internasional El Tari di NTT.

    “Kami instruksikan kepada kepala kantor imigrasi di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Nusa Tenggara Barat, dan Bali untuk memfasilitasi permohonan izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang terdampak,” tutur Yuldi.

    Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terjadi pada Selasa (17/6) menyebabkan gangguan signifikan pada penerbangan, baik domestik maupun internasional.

    Hingga Rabu (18/6) pukul pukul 16.00 WITA, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat 87 penerbangan dibatalkan dalam satu hari, dengan 66 di antaranya merupakan rute internasional yang didominasi rute menuju dan dari Australia dan Singapura.

    Tidak hanya itu, sebanyak 2.166 penumpang di Bandara Internasional Komodo juga terdampak pembatalan penerbangan dalam periode yang sama.

    “Kondisi ini berpotensi menyebabkan permasalahan keimigrasian, termasuk status visa atau izin tinggal dan overstay bagi WNA,” kata Yuldi.

  • Makin Banyak Warga Turki yang Ingin Paspor Jerman

    Makin Banyak Warga Turki yang Ingin Paspor Jerman

    Ankara

    Jerman menjadi semakin menarik bagi migran asal Turki – baik untuk tinggal, belajar, atau bekerja. Menurut statistik resmi Jerman Statista, pada tahun 2024, sebanyak 22.525 warga negara Turki yang memperoleh kewarganegaraan Jerman.

    Jumlah ini merupakan peningkatan sekitar 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam daftar negara asal, Turki menempati peringkat kedua setelah Suriah.

    Alaz Smer juga memutuskan untuk menjadi warga negara Jerman. Dia datang sekitar delapan tahun lalu untuk meraih gelar master. Pengacara itu sekarang bekerja untuk sebuah organisasi non-pemerintah di Berlin dan sedang menyelesaikan gelar doktornya dalam hukum tata negara.

    Dalam wawancara dengan DW, dia mengatakan bahwa untuk alasan praktis, tujuan hampir setiap migran adalah kewarganegaraan. “Kalau tidak, Anda akan terus-menerus harus berhadapan dengan birokrasi—dan di sini birokrasinya sangat ketat. Bahkan, mendapatkan izin tinggal pun bisa menjadi tantangan berat.”

    Burak Keceli, ilmuwan komputer dan lulusan Universitas Bogazici di Istanbul, datang ke Jerman tahun 2016. Setelah beberapa tahun bekerja di sektor swasta, dia menetap di Berlin – awalnya untuk berkarier.

    “Saya telah tinggal di Jerman selama bertahun-tahun dan fasih berbahasa Jerman. Setelah sekian lama, saya ingin dapat bersuara dalam politik. Paspor Jerman yang kuat juga merupakan faktor penting: Dengan paspor itu, saya dapat bepergian ke banyak negara tanpa visa.”

    Menurut Indeks Paspor Global 2025, paspor Jerman menempati peringkat kelima di dunia – di belakang Uni Emirat Arab, Spanyol, Singapura, dan Prancis. Dengan paspor Jerman, orang dapat bepergian bebas visa atau dengan visa on arrival ke 122 negara, dengan paspor Turki hanya ke 69 negara.

    Kewarganegaraan ganda insentif penting

    Alaz Smer juga tidak ingin menyerahkan paspor Turki miliknya: “Saya tidak ingin kehilangan hak untuk memilih,” katanya. Paspor Turki juga menawarkan keuntungan ketika bepergian ke negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Turki – keuntungan yang tidak dimiliki paspor Jerman.

    Burak Keceli juga berkewarganegaraan ganda. Dia menggambarkan kemungkinan kewarganegaraan ganda sebagai “sangat positif.” Kemungkinan untuk mempertahankan kewarganegaraan asli adalah hak yang sangat penting bagi banyak orang dengan latar belakang migrasi.

    Hingga kini, kecuali bagi warga negara Uni Eropa dan warga negara Swiss, seseorang harus melepaskan kewarganegaraan sebelum mendapat paspor Jerman. Tapi dengan opsi kewarganegaraan ganda, keputusan naturalisasi jadi lebih mudah. Namun opsi itu hanya bisa ditawarkan, jika negara asal juga mengizinkan kewarganegaraan ganda. Indonesia misalnya, selama ini menolak opsi itu.

    Tekanan politik di Turki makin meningkat, situasi ekonomi memburuk

    Situasi politik, sosial dan ekonomi di Turki juga memainkan peran utama dalam proses naturalisasi. “Saya sebenarnya ingin menjadi akademisi,” kata Alaz Smer.

    “Tetapi saya merasa bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan secara bebas di Turki. Ketika situasi terus memburuk, saya memilih tetap tinggal (di Jerman).”

    Organisasi hak asasi manusia secara teratur melaporkan tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Turki. Kasus besar terbaru, penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu pada bulan Maret lalu yang menimbulkan kehebohan – sebuah langkah drastis yang diambil oleh pemerintah Erdogan. Imamoglu dianggap sebagai calon presiden kubu oposisi yang menjanjikan untuk mengganti Erdogan.

    Selain itu, Turki juga telah menghadapi krisis ekonomi akut selama bertahun-tahun: pada tahun 2015, nilai tukar satu euro sekitar 2,3 lira Turki. Saat ini, satu euro sekitar 46 lira Turki.

    Meskipun telah dinaturalisasi dan bertahun-tahun tinggal di Jerman, banyak warga Jerman asal Turki tetap menyebut Turki sebagai kampung halaman mereka. Alaz Smer menekankan bahwa dia “sangat menikmati” kehidupan di Jerman, tetapi dia tidak benar-benar merasa menjadi bagian dari masyarakat.

    Dia menggambarkan pengalaman negatif yang dialami banyak orang dengan latar belakang migran. Dia juga melaporkan rasisme dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dinaturalisasi, dia misalnya mencari apartemen tetapi tidak mendapat tanggapan apapun di aplikasi daring karena menggunakan nama aslinya.

    “Jika nama Anda bukan nama Jerman, paspor Jerman tidak akan berguna bagi Anda,” katanya.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk
    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Culture Shock Setelah #KaburAjaDulu ke Jerman

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini