Perusahaan: Visa

  • Parlemen Cek Layanan Kantor Imigrasi Kendari

    Parlemen Cek Layanan Kantor Imigrasi Kendari

    Kendari, Beritasatu.com – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk meninjau langsung kualitas layanan keimigrasian serta efektivitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa pelayanan publik, terutama pengurusan paspor dan visa, berjalan tanpa hambatan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

    “Kami ingin melihat bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Kendari ini secara pelayanannya bisa berjalan baik dan lancar, serta bagaimana fungsi anggaran yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” ujar Rinto di Kendari, Jumat (25/7/2025) dikutip Antara.

    Rinto mengingatkan jajaran imigrasi untuk menjaga kualitas pelayanan agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam memberikan layanan kepada warga.

    “Kami berharap tidak ada hambatan bagi masyarakat yang mengajukan visa atau dokumen keimigrasian lainnya. Kantor Imigrasi harus memberi pelayanan terbaik,” katanya.

    Dalam peninjauan tersebut, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi berbagai fasilitas layanan publik yang telah disediakan Kantor Imigrasi Kendari, termasuk layanan minuman gratis, ruang menyusui bagi ibu, serta layanan pengaduan yang responsif.

    Menurut Rinto, hasil kunjungan membuktikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat telah dikelola secara optimal. “Pemanfaatan anggarannya sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang ada,” ujarnya.

  • DBS Rilis Kartu Kredit DBS Vantage Visa Infinite, Sasar Nasabah Prioritas – Page 3

    DBS Rilis Kartu Kredit DBS Vantage Visa Infinite, Sasar Nasabah Prioritas – Page 3

    Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari menuturkan, pihaknya bangga dapat berkolaborasi dengan Bank DBS Indonesia untuk menghadirkan kartu kredit DBS Vantage Visa Infinite yang memberikan lebih dari sekedar kemudahan bertransaksi.

    Melalui rangkaian manfaat ekslusif Visa Infinite yang telah disempurnakan, DBS Vantage Visa Infinite memberikan pengalaman tanpa batas mulai dari pengalaman perjalanan premium, penawaran berbelanja di berbagai duty free dan kuliner di berbagai restoran ternama serta wellness, hingga layanan Visa Concierge 24/7.

    “Kami ingin mendampingi gaya hidup nasabah affluent yang semakin dinamis, baik saat mereka menikmati momen istimewa di dalam negeri maupun saat menjelajah ke berbagai belahan dunia,” kata Vira.

    Untuk mendukung kekayaan dari lima dimensi tersebut, Kartu Kredit DBS Vantage Visa Infinite dilengkapi dengan berbagai fitur. Untuk kesehatan fisik, nasabah dapat menikmati layanan medical check-up yang mencakup pemeriksaan komprehensif untuk mengetahui kondisi medis nasabah sehingga mereka dapat mengambil tindakan preventif yang sesuai.

    Layanan ini dapat digunakan di Indonesia (bersama Prodia) atau Singapura (bersama Doctor Anywhere di DA Orchard MedSuites). Selain medical check-up, nasabah juga dapat menikmati Vantage Medical Concierge 24 Jam, sebuah layanan untuk merekomendasikan dokter yang sesuai dengan kondisi, membuat janji konsultasi medis, hingga pengaturan pengobatan lanjutan di luar negeri, baik ke Singapura maupun Malaysia.

    Sedangkan untuk memberikan kenyamanan agar setiap perjalanan menjadi waktu yang bermakna bersama orang tersayang, kartu kredit ini memiliki perlindungan asuransi menyeluruh yang berlaku di seluruh dunia hingga Rp10 miliar. Ini juga disertai dengan benefit khusus di bandara dalam negeri dan akses airport lounge di luar negeri hingga 12 kali per tahun.

     

  • Perusahaan Switching BUMN Berperan Strategis bagi Kedaulatan Ekonomi – Page 3

    Perusahaan Switching BUMN Berperan Strategis bagi Kedaulatan Ekonomi – Page 3

    Kemampuan lembaga switching nasional, khususnya BUMN seperti Jalin, juga sudah teruji. Menurut Arianto, perusahaan penyelenggara switching telah menunjukkan kesiapan tinggi, khususnya dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis seperti jaringan domestik GPN, QRIS, QRIS Cross Border, dan digitalisasi e-commerce.

    “Kolaborasi erat antara Switching dan PTEN sebagai Lembaga Services memungkinkan pengelolaan data transaksi yang lebih terstruktur dan aman,” ujarnya. Hal ini sekaligus menunjukan keandalan infrastruktur pembayaran domestik untuk kebutuhan dalam negeri dan telah siap bersaing serta terhubung dalam ekosistem pembayaran global.

    Pelaku switching nasional telah mampu mengikuti standar internasional, terbukti dengan pengalaman dalam implementasi kerja sama lintas negara misalnya dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lembaga itu juga telah mendukung ekosistem pembayaran yang inklusif dan andal secara global.

    Keberhasilan Indonesia dalam membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif dan efisien telah menarik perhatian dunia internasional. Sebelumnya, dalam National Trade Estimate Report 2025 yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR), Presiden Donald Trump menyebut bahwa kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha asing, khususnya penyedia jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard. Bahkan, Trump sempat mengusulkan pengenaan tarif hingga 32 persen terhadap produk digital Indonesia sebagai respons atas kebijakan sistem pembayaran domestik yang dinilai membatasi akses pasar asing.

     

  • Imigrasi Jaksel amankan 24 WNA yang langgar izin tinggal dan pelecehan

    Imigrasi Jaksel amankan 24 WNA yang langgar izin tinggal dan pelecehan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak 24 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti izin tinggal, bekerja secara ilegal dan pelecehan.

    Puluhan WNA yang diamankan itu terjaring dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Imigrasi Jaksel di wilayah Cilandak dan Kalibata.

    “Dalam waktu cepat tim pengawas berhasil mengamankan 24 WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan dalam konferensi pers “Operasi Wira Waspada” di Jakarta, Jumat.

    Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari operasi penegakan hukum keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

    Operasi ini merupakan gerak cepat dari tim Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang menginformasikan sering melihat WNA di sekitar jalan daerah Cilandak dan Apartemen Kalibata City.

    Bugie merinci puluhan WNA tersebut terdiri dari 21 WNA berkewarganegaraan Tiongkok dan satu WNA berkewarganegaraan Malaysia yang berada di kawasan Cilandak Barat. Sementara di Apartemen Kalibata City, diamankan dua orang WNA asal Irak dan Mesir.

    “WNA yang diamankan tim pengawas itu tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas saat diminta, melebihi masa izin tinggal (overstay), dan melakukan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya (bekerja secara ilegal),” jelasnya.

    Diketahui, WNA di daerah Cilandak telah teridentifikasi bekerja pada entitas yang berbeda, seperti perusahaan dengan inisial PT. B, PT. C, PT. In T, PT. F, dan PT. V.

    Langkah selanjutnya dari Imigrasi Jaksel adalah melakukan pendalaman dan verifikasi menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian termasuk izin tinggal dan izin kerja dari masing-masing WNA.

    Kemudian, untuk WNA yang berada di Apartemen Kalibata City diidentifikasi bahwa satu WNA merupakan pemegang Kartu UNHCR/pencari suaka, dan satu WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

    “Lalu, dari laporan pihak apartemen adanya dugaan pelecehan seksual dari WNA tersebut kepada seorang WNI di apartemennya. Ini patut menjadi pertimbangan pemberian Kartu UNHCR untuk ke depannya,” ucapnya.

    Sedangkan sponsor dari WNA juga patut diduga ditemukan unsur kesengajaan dalam mengajukan permohonan visa untuk tinggal di wilayah Indonesia.

    Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan Keimigrasian yang berlaku. Untuk saat ini dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 jo. 116 dan Pasal 122 huruf a serta pasal 75 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Buka Visa Pendidikan Nonformal untuk WNA, Berlaku hingga Dua Tahun – Page 3

    Imigrasi Buka Visa Pendidikan Nonformal untuk WNA, Berlaku hingga Dua Tahun – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi membuka layanan visa tinggal terbatas (vitas) bagi warga negara asing (WNA) yang ingin mengikuti pendidikan nonformal di Indonesia.

    Kebijakan ini mulai berlaku pada Selasa (15/7/2025) dan memberikan izin tinggal melalui visa indeks E30 selama satu atau dua tahun.

    “Permohonan visa pendidikan nonformal dilakukan secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id. Untuk mengajukan visa ini, WNA perlu memiliki penjamin. Penjamin tersebut bisa perorangan atau institusi pendidikan nonformal yang dituju,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Visa ini ditujukan untuk memfasilitasi WNA yang mengikuti kursus bahasa, pelatihan keahlian atau keprofesian, serta pendidikan nonformal lainnya guna menunjang pengembangan karier.

    Syarat pengajuan vitas pendidikan nonformal tidak berbeda dari visa lainnya, seperti paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, bukti kemampuan finansial (minimal setara 2.000 dolar AS), serta pasfoto terbaru berwarna.

    Biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk visa E30 ditetapkan sebesar Rp6.000.000 untuk masa tinggal satu tahun, dan Rp8.500.000 untuk masa tinggal dua tahun.

    Selain visa pendidikan nonformal, Ditjen Imigrasi juga memperpanjang opsi masa tinggal untuk visa pendidikan formal. Visa pendidikan dasar dan menengah (indeks E30A), serta pendidikan tinggi (indeks E30B), kini bisa berlaku hingga empat tahun.

    “Sebelumnya, masa berlaku izin tinggal untuk pendidikan formal hanya satu tahun dan dua tahun,” ujar Yuldi.

     

    Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) gagal berangkat haji setelah diketahui tidak memiliki visa haji resmi. Mereka terpaksa dipulangkan dan tidak dapat melanjutkan ibadah ke Tanah Suci.

  • Anggota DPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Visa Schengen Multi Entry untuk WNI

    Anggota DPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Visa Schengen Multi Entry untuk WNI

    Anggota DPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Visa Schengen Multi Entry untuk WNI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
    Mardani Ali Sera
    menyambut baik kesepakatan soal kemudahan
    Visa Schengen
    Multi-Entry bagi warga negara Indonesia (WNI).
    Menurutnya, hadirnya
    Visa Schengen
    Multi-Entry akan membuka banyak peluang bagi masyarakat Indonesia, khususnya di negara-negara yang tergabung dalam
    Uni Eropa
    .
    “Mereka akan memperoleh Visa Schengen Multi Entry, yang memungkinkan mobilitas lebih fleksibel dan mempercepat konektivitas antar warga,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
    “Ini adalah langkah strategis untuk membangun peradaban kolaboratif. Kita bicara tentang masa depan yang lebih terbuka, di mana masyarakat Indonesia dapat menjalin kerja sama lebih luas di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga budaya,” sambungnya.
    Visa Schengen Multi Entry merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
    Ia pun mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan visa tersebut dalam menjalin kerja sama yang lebih luas.

    BKSAP DPR
    RI mendorong seluruh elemen bangsa pelaku usaha, profesional muda, komunitas diaspora, sektor pendidikan, hingga generasi muda untuk aktif menyambut momentum ini. Kolaborasi lintas kawasan bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan yang harus direspon dengan kesiapan dan inovasi,” ujar Mardani.
    Diketahui, Uni Eropa juga memberikan kemudahan bagi WNI mendapatkan
    Visa Schengen Multi-Entry
    .
    Kesepakatan ini menjadi satu dari tiga poin yang disepakati bersama, usai Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kemarkas Uni Eropa di Brussel, Belgia.
    Pengumuman mengenai kemudahan sistem visa kaskade yang menjadi bagian dari kerja sama konektivitas masyarakat.
    “Mulai sekarang, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan memenuhi syarat untuk
    Visa Schengen multi-entry
    ,” beber Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Markas Uni Eropa, Brussel, Belgia, pada Minggu (13/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesepakatan IEU‑CEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Kesepakatan IEU‑CEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Komisi I DPR: Kesepakatan IEU‑CEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 10:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA) memperluas akses ke pasar Uni Eropa.

    Menurut dia, akses pasar tersebut terbuka bagi kawasan yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa yang selama ini telah mencapai 30 miliar dolar AS (setara dengan Rp480 triliun).

    “IEU-CEPA akan membuka peluang perdagangan dan investasi baru yang selama ini belum tersentuh, serta menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi mitra perdagangan Indonesia,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Dia pun mengapresiasi atas tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan IEU-CEPA tersebut. Dengan penerapan tarif nol untuk sekitar 80 persen komoditas ekspor Indonesia, menurut dia, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia sendiri, kesepakatan ini dapat memperkuat industri-industri bernilai tambah di dalam negeri yang berorientasi ekspor, membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta mendorong arus investasi di dalam negeri,” kata dia.

    Dia menilai kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menilai diplomasi ekonomi Indonesia dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil.

    Selain aspek perdagangan dan investasi, dia menilai konektivitas antarwarga, khususnya melalui kebijakan visa cascade dari Uni Eropa, akan mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.

    “Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” katanya.

    Dalam kondisi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya tensi geopolitik, ancaman perang dagang, hingga tren deglobalisasi, dia memandang keberhasilan kesepakatan ini merupakan bukti bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk mengutamakan kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan.

    “Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan jalan terbaik dalam menciptakan kemakmuran bagi semua pihak,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Hasil Lawatan Prabowo dari Tanah Haram, BRICS, Pusat Eropa, hingga Bastille Day

    Hasil Lawatan Prabowo dari Tanah Haram, BRICS, Pusat Eropa, hingga Bastille Day

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri selama 2 pekan terakhir. Dia mengunjungi tanah haram, hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di Brasil, bertemu Presiden Uni Eropa, hingga berjumpa Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam peringatan Hari Bastille.

    Hari Bastille adalah momen spesial dalam sejarah Prancis. Momen penyerbuan penjara Bastile pada abad ke 18 lalu yang menandai era munculnya negara modern Prancis dan berakhirnya era monarki absolute. 

    Prabowo menjadi tamu spesial dalam peringatan tersebut. Dia duduk di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prabowo juga disambut cukup antusias. Dia dijamu Macron, dalam sebuah jamuan makan malam.

    Namun demikian, rangkaian tour Prabowo ke negara-negara Arab Saudi, Brasil hingga Eropa bukannya tanpa hasil. Sebelum ke Prancis, Prabowo telah bertemu dengan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Dia membawa sejumlah kesepakatan dalam pertemuan di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Salah satu yang dihasilkan adalah kesepakatan mengenai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. 

    Perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh antara kedua negara itu memakan waktu selama 10 tahun dalam rangka negosiasi, dan akhirnya baru disepakati melalui perundingan panjang. 

    Pada keterangan pers bersama di Brussel, Prabowo berterima kasih kepada Presiden von der Leyen yang telah menerimanya pada Minggu siang ini. Dia menyampaikan bahwa pertemuan itu menunjukkan kedua negara memiliki hubungan baik. 

    Prabowo lalu mengumumkan bahwa pada hari ini kedua negara juga telah mencapai kesepakatan pada IEU-CEPA, yang dinilainya merupakan suatu terobosan. 

    “Setelah 10 tahun negosiasi, kami telah menyelesaikan kesepakatan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” ujarnya kepada awak media, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Menurut Prabowo, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai banyak kesepakatan dalam pertemuan bilateral ini. Kedua negara juga disebut akan mengakomodasi kepentingan ekonomi satu sama lain yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan.

    Timbal Balik Indonesia-Eropa 

    Presiden ke-8 RI itu memaparkan, Uni Eropa adalah negara yang memimpin dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi serta keuangan. Sementara itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kritis. 

    Dia menilai kemitraan antara kedua negara, termasuk dengan Asean, akan memberikan kontribusi yang penting terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. 

    “Kami menilai Eropa penting bagi kami, oleh karena itu kami ingin melihat lebih kehadiran dan partisipasi Eropa pada perekonomian kami,” ucap Prabowo. 

    Pada pertemuan antara pemimpin kedua negara dan jajarannya, terang Prabowo, tidak ada ketidaksepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa. 

    “Itu kesimpulan yang kami punya hari ini. Saya pikir dalam era ketidakstabilan dan kebingungan ini, saya kira kita membuat contoh yang tepat,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Prabowo juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kekagumannya terhadap Eropa. Di secara blakblakan menyampaikan ingin agar Uni Eropa tumbuh lebih kuat. 

    “Mungkin tidak banyak dari kita yang ingin mengakuinya secara terbuka, tapi saya di sini mengakui terbuka bahwa kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat,” ucapnya. 

    Dilansir dari situs Kemenko Perekonomian, perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu akan perlu diratifikasi oleh parlemen masing-masing di kedua negara. 

    Terdapat beberapa komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Eropa yakni minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.

    Fasilitas Visa Bagi WNI

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan fasilitas baru terkait dengan visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Pada pernyataan pers bersama di Brussel, Belgia, Presiden von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan baru terkait dengan visa cascade. 

    Dia menuturkan, para WNI yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan Visa Schengen yang bersifat multi-entry. 

    “Artinya dari sekarang hingga seterusnya, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan bisa mengajukan Visa Schengen multi-entry,” terangnya pada pernyataan pers bersama dengan Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Untuk diketahui, Visa Schengen berlaku untuk mengunjungi negara-negara di Eropa dengan alasan pariwisata, bisnis, pameran dagang, atau tujuan lainnya di luar mendapat pekerjaan selama maksimal 90 hari. 

    Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar Jerman, yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa, negara-negara yang dapat dikunjungi dengan visa tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Kroasia dan Latvia. 

    Kemudian, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol, Yunani.

    “Ini akan memudahkan kunjungan dan juga untuk berinvestasi, belajar dan menjalin hubungan. Intinya, kita membangun jembatan antara masyarakat kita, Pak Presiden,” ujar von der Leyen. 

  • Komisi I DPR: Kesepakatan IEUCEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Komisi I DPR: Kesepakatan IEUCEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA) memperluas akses ke pasar Uni Eropa.

    Menurut dia, akses pasar tersebut terbuka bagi kawasan yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa yang selama ini telah mencapai 30 miliar dolar AS (setara dengan Rp480 triliun).

    “IEU-CEPA akan membuka peluang perdagangan dan investasi baru yang selama ini belum tersentuh, serta menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi mitra perdagangan Indonesia,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Dia pun mengapresiasi atas tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan IEU-CEPA tersebut.

    Dengan penerapan tarif nol untuk sekitar 80 persen komoditas ekspor Indonesia, menurut dia, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia sendiri, kesepakatan ini dapat memperkuat industri-industri bernilai tambah di dalam negeri yang berorientasi ekspor, membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta mendorong arus investasi di dalam negeri,” kata dia.

    Dia menilai kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menilai diplomasi ekonomi Indonesia dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil.

    Selain aspek perdagangan dan investasi, dia menilai konektivitas antarwarga, khususnya melalui kebijakan visa cascade dari Uni Eropa, akan mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.

    “Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” katanya.

    Dalam kondisi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya tensi geopolitik, ancaman perang dagang, hingga tren deglobalisasi, dia memandang keberhasilan kesepakatan ini merupakan bukti bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk mengutamakan kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan.

    “Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan jalan terbaik dalam menciptakan kemakmuran bagi semua pihak,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKSAP: Schengenmultientry strategis bangun peradaban kolaboratif

    BKSAP: Schengenmultientry strategis bangun peradaban kolaboratif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi fasilitas visa Schengen multientry bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke negara-negara Uni Eropa untuk kedua kalinya sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban kolaboratif.

    “Ini adalah langkah strategis untuk membangun peradaban kolaboratif. Kita bicara tentang masa depan yang lebih terbuka, di mana masyarakat Indonesia dapat menjalin kerja sama lebih luas di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga budaya,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan kebijakan visa itu juga hadir seiring dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA.

    Menurut dia, perjanjian perdagangan bebas itu membuka peluang besar bagi ekspor produk Indonesia ke pasar Eropa dan mendorong kolaborasi investasi serta pertukaran tenaga kerja profesional yang lebih dinamis.

    Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia harus segera sigap memanfaatkan peluang ini dengan membangun ekosistem dukungan di dalam negeri.

    “Baik dari sisi kesiapan pelaku usaha, UMKM, sektor pariwisata, maupun pemanfaatan konektivitas antar masyarakat yang lebih erat,” ucapnya.

    BKSAP DPR RI, kata dia, mendorong seluruh elemen bangsa pelaku usaha, profesional muda, komunitas diaspora, sektor pendidikan, hingga generasi muda untuk aktif menyambut momentum tersebut.

    “Kolaborasi lintas kawasan bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan yang harus direspon dengan kesiapan dan inovasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Minggu (13/7), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan fasilitas terbaru yang diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI), khususnya mereka yang berkunjung ke negara-negara anggota Uni Eropa untuk kedua kalinya.

    Dalam sesi pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Minggu, von der Leyen mengatakan Uni Eropa mengadopsi kebijakan visa cascade untuk paspor Indonesia yang mengajukan visa Schengen.

    “Artinya, mulai dari sekarang warga negara Indonesia yang berkunjung ke Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan visa Schengen yang berjenis multientry,” kata Presiden Komisi Eropa saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden Prabowo.

    Pemilik visa Schengen multientry dapat masuk ke wilayah Uni Eropa berulang kali dengan satu dokumen visa yang sama.

    Menurut von der Leyen, kebijakan itu dapat mempermudah warga Indonesia yang ingin berkunjung, belajar, dan berjejaring di Uni Eropa.

    “Intinya, kami ingin membangun jembatan antarmasyarakat (Indonesia dan Uni Eropa),” kata von der Leyen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.