Perusahaan: Visa

  • Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, bulan depan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8/2025), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Tahun ini, Sidang Umum PBB akan digelar pada September mendatang.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS “sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

    Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Stasiun LRT Jabodebek Kuningan segera memiliki nama baru usai Visa resmi membeli hak penamaan melalui kontrak selama tiga tahun. 

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan Visa berupa hak penamaan, sekaligus penggunaan kartu kredit untuk pembayaran tiket perjalanan. 

    “Jadi Visa ini nanti akan menggandeng sekaligus kolaborasi dengan naming right. Insyaallah [namanya] Kuningan Visa,” ungkapnya dalam Medi Briefing, dikutip pada Jumat (29/8/2025). 

    Purnomosidi mengungkapkan bahwa kontrak bersama Visa tersebut telah disepakati untuk periode tiga tahun dengan nilai sekitar Rp7 miliar per tahun. Artinya, kesepakatan penamaan tersebut untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp21 miliar. 

    Apabila rencana berjalan sesuai harapan, hak penamaan akan berlangsung pada Oktober mendatang. 

    Selain pembelian nama stasiun LRT Kuningan, kerja sama juga dilakukan terhadap penambahan opsi pembayaran layanan LRT Jabodebek. Dengan demikian, nantinya pembayaran yang dilakukan dengan tap dapat menggunakan kartu kredit Visa maupun Europay, MasterCard, dan Visa (EMV). 

    Sementara saat ini, adapun metode pembayaran di LRT Jabodebek telah tersedia yakni menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) Commuter Line, Kartu Uang Elektronik perbankan, Acess by KAI, dan LinkAja.

    Untuk diketahui, saat ini stasiun LRT Jabodebek yang memiliki hak penamaan hanya Stasiun Dukuh Atas BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membeli hak penamaan dan resmi diterapkan pada November 2024 lalu. 

    Dalam kurun waktu dua tahun, LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pertumbuhan pengguna juga menunjukkan kepercayaan yang semakin besar. 

    Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57% secara tahunan.  

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%.

    Sementara itu, rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

    Secara perinci, jumlah pengguna pada 2023 (Agustus—Desember) mencapai 4.562.672 orang. Kemudian pada 2024 tumbuh mencapai 20.055.373 pengguna. Sementara sepanjang tahun ini hingga 27 Agustus 2025 tercatat telah mencapai 17.975.602 pengguna. 

    Perjalanan yang dilayani juga semakin banyak. Dari yang semula hanya 158 perjalanan per hari, kini bertambah menjadi 396 perjalanan di hari kerja dan 270 perjalanan di akhir pekan, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu bepergian dengan tetap mengutamakan ketepatan waktu.

  • Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

    Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna LRT segera memiliki pilihan pembayaran lebih banyak dalam menggunakan transportasi umum tersebut, yakni dengan QRIS Tap dan Kartu Kredit Visa, tak melulu Kartu Uang Elektronik (KUE). 

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), Visa, dan Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan layanan pembayaran di LRT Jabodebek. 

    “Paralel dengan itu kita juga sudah menerapkan agreement dengan Visa, dengan kartu kredit, bahwa dengan menggunakan kartu kredit kita bisa naik LRT Jabodebek,” ujarnya dalam Media Briefing, Kamis (28/8/2025). 

    Purnomosidi berharap rencana penerapan pilihan pembayaran tersebut dapat terlaksana sebelum akhir tahun. 

    Dirinya mengestimasikan penggunaan Visa dapat dilakukan paling cepat Oktober dan paling lambat November. Sementara untuk penggunaan QRIS Tap, diharapkan dapat terwujud pada September 2025. 

    Sementara saat ini, adapun metode pembayaran di LRT Jabodebek telah tersedia yakni menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) Commuter Line, Kartu Uang Elektronik perbankan, Acess by KAI, dan LinkAja.

    Saat ini, Purnomosidi menyampaikan pihaknya bersama stakeholder masih mengembangkan sistem agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

    “Kami jaga dengan teman-teman di Bank Indonesia, agar benar-benar clear, tidak ada fraud, tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, dalam kurun waktu dua tahun beroperasi, LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Angka ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan cerita tentang jutaan perjalanan masyarakat yang memilih LRT Jabodebek untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, hingga bertemu keluarga dan sahabat.

    Pertumbuhan pengguna menunjukkan kepercayaan yang semakin besar. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%. Sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

    Sementara itu, layanan QRIS Tap mulai bisa digunakan untuk pembayaran moda transportasi umum seperti MRT, Damri, hingga RoyalTrans mulai Jumat (14/3/2/2025). 

    Pembayaran menggunakan QRIS Tap akan jauh lebih cepat dibanding dengan QRIS konvensional. Dengan menggunakan QRIS Tap, pengguna tidak perlu memindai (scan) kode seperti QRIS konvensional. Tahapannya, pengguna hanya perlu membuka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya dan pilih menu QRIS.

    Di mana per Juni 2025, jumlah pengguna QRIS Tap telah mencapai 47,8 juta orang. Pada awalnya baru terdapat 646 merchant yang melayani QRIS Tap. Jumlahnya meningkat 3,6 kali lipat pada saat peluncuran Maret 2025 lalu, yakni 2.353 merchant. Pada 6 Juni 2025, jumlah merchant yang menerima QRIS Tap melesat 275 kali lipat menjadi 648.034 merchant.

  • Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus

    Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus

    Kami merangkum berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir, supaya kamu enggak ketinggalan dengan perkembangan Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 28 Agustus 2025, kita awali dengan berita dari Australia.

    Penusukan di Sydney menewaskan remaja

    Insiden penusukan terjadi di dekat terminal bus di Sydney Barat semalam dengan korban dua pria berusia 19 tahun.

    Paramedis Ambulans NSW merawat keduanya, namun, salah satu korban yang ditikam di dada tidak dapat diselamatkan.

    Korban lainnya dirawat karena luka tusuk di lengannya dan dalam kondisi stabil di rumah sakit.

    Inspektur Darrin Batchelor mengatakan polisi sedang menyelidiki kemungkinan kejadian itu berkaitan dengan geng jalanan.

    Pengetatan masa berlaku visa pelajar di AS

    Pemerintahan Trump merilis rencana baru untuk memperketat sejumlah visa.

    Kebijakan terbaru, yang diungkapkan dalam dokumen, Rabu kemarin, akan menjadi tantangan baru bagi pelajar internasional, pekerja pertukaran, dan jurnalis asing yang harus mengajukan perpanjangan masa tinggal mereka di AS.

    Peraturan yang diusulkan akan menetapkan jangka waktu tetap untuk visa F bagi pelajar internasional, visa J yang memungkinkan pengunjung program pertukaran budaya untuk bekerja di AS, dan visa I bagi pekerja media.

    Visa-visa tersebut saat ini tersedia untuk masa berlaku program atau pekerjaan berbasis di AS.

    Larangan ponsel di kelas bagi siswa Korea Selatan

    Korea Selatan mengambil langkah untuk melarang ponsel dan perangkat digital lainnya di ruang kelas sekolah.

    Larangan ini akan berlaku mulai Maret tahun depan dan menjadikan Korea Selatan negara terbaru yang membatasi akses kaum muda terhadap ponsel dan media sosial.

    Ini diberlakukan seiring dampak media sosial pada kaum muda semakin dikhawatirkan.

    Di negara lain, misalnya di Australia, warga di bawah 16 tahun akan dilarang menggunakan beberapa platform media sosial, dan ponsel juga dilarang di sekolah-sekolah Belanda.

    Tanah longsor di Kashmir dan Jammu menelan jiwa

    Setidaknya 33 orang tewas dalam hujan deras yang memicu tanah longsor besar di rute ziarah populer di wilayah Kashmir dan Jammu yang dikuasai India.

    Tanah longsor di dekat kuil Vaishno Devi dipicu hujan monsun yang deras selama berhari-hari, yang telah mengguyur wilayah Himalaya tersebut dalam beberapa pekan terakhir dan menyebabkan banjir besar.

    Ratusan orang dilaporkan tewas dan hilang akibat banjir.

    Pada hari Rabu, otoritas cuaca juga mencatat curah hujan selama 24 jam di beberapa wilayah.

    Petugas darurat masih berupaya menjangkau para korban di daerah Katra dekat kuil pada hari Rabu, sementara para jamaah menghentikan ziarah mereka.

    Lihat juga Video ‘Pemuda di Palu Tewas Usai Duel dengan Kakek, Korban Ditusuk Badik’:

  • Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.

    Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.

    Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia.

    “Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris,” katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.

    “Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?” jelasnya.

    Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.

    Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau “kedaluwarsa”, begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.

    “Beberapa di antaranya memang masuk akal,” kata Asdpara, yang berkewarganegaraan Malaysia.

    “Tapi kalau kamu bisa berbicara bahasanya [Inggris] dan menguasainya dengan sangat baik, dan sudah menyatakan kalau itu bahasa pertama kita, seharusnya kita tidak harus terus-menerus melakukan tes.”

    Tegang, stres, dan penundaan

    Menurut pemerintah Australia, sertifikat bahasa Inggris diwajibkan saat mengajukan berbagai jenis visa, seperti visa kerja dan visa pelajar.

    Pemerintah Australia mengatakan syarat ini dibutuhkan untuk mengatur kemungkinan “risiko imigrasi” dan memastikan warga negara asing dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat Australia.

    Setiap visa memerlukan standar atau nilai bahasa Inggris yang berbeda, dan untuk membutikannya pemohon butuh keluar uang lebih dari AU$400 lewat salah satu dari sembilan tes yang diakui di Australia.

    Kementerian Dalam Negeri Australia tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa sertifikat bahasa Inggris bisa ada batas waktu.

    Tapi “kedaluwarsa” bukan satu-satunya kekhawatiran yang disampaikan para migran kepada ABC.

    Pakar bidang Hukum di Curtin University, Dr. Dominic Dagbanja, sudah banyak menulis soal sistem migrasi Australia dan memberikan bukti kepada Senat yang melakukan penyelidikan soal tes bahasa Inggris.

    “[Tes-tes tersebut] memberikan beban finansial yang besar bagi para migran. Tes-tes tersebut membebani mereka. Tes-tes tersebut menghalangi mereka untuk memasuki dunia kerja,” ujarnya.

    “Sementara itu, tes-tes ini menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi para pelaku industri yang terlibat dalam melakukan tes tersebut.”

    Menurutnya juga ada perbedaan dalam kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari dan apa yang sebenarnya dites.

    Ini artinya peserta tes bahasa Inggris bisa saja lulus tes, “tanpa harus memiliki tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang memadai”.

    Apakah tes Inggris dengan AI bisa dipercaya?

    Tuduhan adanya teknik untuk memanipulasi sistem penilaian pernah terungkap pada salah satu tes paling populer, Pearson Test of English (PTE).

    Banyak migran mengatakan mereka lebih suka PTE karena berbasis komputer dan dinilai dengan kecerdasan buatan (AI), yang dapat mengurangi risiko bias manusia.

    Namun, AI bukannya tanpa masalah, menurut Varun Dhawan, pengelola Language Academy Australia dan kanal YouTube pendidikan dengan lebih dari 540.000 pengikutnya.

    “AI memang cerdas, tetapi tidak secerdas manusia,” kata Varun.

    “Saya pernah melihat orang-orang yang menguasai bahasa dengan sangat baik tetapi tidak mampu meraih skor.”

    Varun berfokus pada pendidikan bahasa dan persiapan ujian, tapi beberapa kreator konten menyebarkan “hack” atau cara mengelabui sistem penilaian yang dilakukan AI.

    Metode umum yang konon bisa meningkatkan skor antara lain meniru aksen Inggris, berbicara “seperti robot”, berbicara tanpa henti, dan memberikan respons sesuai “template”.

    Perombakan besar-besaran sistem penilaian

    Maraknya teknik-teknik “hack” ini menjadi perhatian serius sehingga Pearson meningkatkan sistem penilaian otomatisnya pada tahun 2022 dan memperkenalkan “jaminan kualitas yang melibatkan manusia untuk terlibat dalam penilaian” pada tahun 2024.

    Perubahan lebih lanjut pada tes PTE Academic dilakukan pada tahun 2025, dengan perpaduan manusia dan AI digunakan untuk menilai sekitar sepertiga soal ujian.

    Juru bicara Pearson mengatakan PTE sudah diakui oleh pemerintah Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, serta 3.500 universitas di seluruh dunia.

    “Tes kami menantang secara akademis dan didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris di dunia nyata yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan migran,” ujar juru bicara tersebut.

    “Pengujian dan penilaian berbasis komputer dengan pengawasan manusia berarti peserta tes dinilai secara objektif dan konsisten, dan pendekatan berlapis kami terhadap keamanan ujian di pusat-pusat tes kami memberikan keyakinan kepada institusi terhadap hasil PTE.”

    Dalam laporan tahun 2024, Pearson menyatakan akan berfokus pada “pemeliharaan dan perluasan integritas pengujian, di samping ukuran reliabilitas, validitas, dan kewajaran”.

    Varun mengatakan siswa yang hanya mengandalkan “strategi atau jalan pintas” kini kesulitan untuk mendapatkan nilai tinggi.

    “Siswa yang benar-benar menguasai bahasa Inggris dengan baik-lah yang akhirnya benar-benar mendapatkan nilai,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan pihaknya “memantau kualitas layanan untuk memastikan masalah penipuan dan integritas dilacak dan diminimalkan”.

    Mereka juga mulai menerima empat tes baru dan merombak skor yang akan diterima dari berbagai ujian untuk membuktikan standar bahasa Inggris tertentu.

    “Beberapa kesetaraan skor ditingkatkan dan yang lainnya diturunkan agar lebih akurat memenuhi persyaratan kecakapan departemen dan memastikan konsistensi antara semua penyedia tes,” kata juru bicara kementerian.

    Paspor negara barat ‘dibebaskan’ dari beberapa tes

    Dr Dominic tetap khawatir jika orang-orang yang sudah menyelesaikan gelar di universitas-universitas Australia atau bahkan sudah bekerja di Australia, sering kali harus mengikuti tes ulang.

    Ia juga mempertanyakan mengapa orang yang memegang paspor dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru dianggap memiliki standar bahasa Inggris yang “kompeten” sehingga dibebaskan dari tes untuk visa tertentu.

    Mereka yang berasal dari negara-negara barat menggunakan bahasa Inggris yang aktif, namun, Pew Research Centre menemukan 9 persen orang Amerika berusia di atas lima tahun tidak mahir berbahasa Inggris dan 14 persen berbicara bahasa lain di rumah.

    “Di negara-negara Asia di mana bahasa Inggris adalah bahasa resmi pengajaran dan lainnya, Anda tetap harus mengikuti tes terlepas dari kenyataan kalau semua pendidikan dan pengalaman kerja semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris,” kata Dr Dominic.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan mereka menerapkan “sistem visa universal non-diskriminatif” dan pemohon visa “harus memenuhi semua kriteria legislatif untuk mendapatkan visa, terlepas dari kewarganegaraan atau negara asal mereka”.

    “Kementerian mengelola berbagai pengecualian tes bahasa Inggris di berbagai subkelas visa. Pengecualian yang dipertimbangkan oleh departemen mencakup, namun tidak terbatas pada, kewarganegaraan, tetapi juga dapat mencakup pendidikan, yang materinya disampaikan dalam bahasa Inggris.”

    Mengapa orang gagal dalam tes bahasa Inggris?

    Chintan Ray mengikuti empat tes bahasa Inggris, dengan dua penyedia berbeda, sejak pindah dari India bagian barat ke Australia pada tahun 2022.

    Ia yakin dengan kemampuan bahasa Inggris-nya, tapi mengatakan akan sulit untuk mengikuti tes di ruangan yang dipenuhi belasan orang yang berbicara bersamaan.

    “Mungkin ada sekitar 12 hingga 20 orang,” katanya.

    “Mungkin kita hanya terganggu oleh kebisingan di ruang tes, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada tes.”

    Chintan mengatakan untuk tes seharga AU$475, “headphone-nya sangat buruk”.

    “Saya mungkin kehilangan nuansa-nuansa seperti itu dalam tes karena kebisingan yang ada di sekitar dan alat yang rusak,” katanya.

    Oscar Ibarra, yang menjalankan bisnis bimbingan belajar Best English Coach, mengatakan sebagian besar migran perlu mengikuti tes beberapa kali sebelum mereka lulus.

    “Salah satu alasan utama siswa kesulitan lulus ujian adalah persiapan yang dilakukan di menit-menit terakhir,” katanya.

    Terkadang mereka mungkin tidak menyadari persyaratan ujian, atau pemerintah mungkin mengubah aturan mengenai waktu dan skor yang dibutuhkan untuk berbagai visa.

    Aturan dan jangka waktu ini dapat berbeda-beda di setiap negara bagian dan sering berubah.

    “Akibatnya, siswa sering kali hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, ada yang hanya punya waktu 15 hari, ada yang sebulan, dan ada yang bahkan kurang, terutama jika mereka harus mengerjakan satu atau dua pekerjaan sekaligus.”

    Nilai tes yang lebih tinggi penting untuk “visa berbasis poin”, di mana lebih banyak poin diberikan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris.

    Oscar mengatakan persiapan bisa jadi lebih menantang karena tiap-tiap negara bagian dan jalur visa yang berbeda memiliki “ekspektasi yang sedikit berbeda”.

    Dr Dominic ingin melihat reformasi lebih lanjut.

    “Nilai-nilai Australia seputar keadilan, kesetaraan perlakuan, egalitarianisme, dan semua itu seharusnya tercermin dalam cara Australia memperlakukan para migran yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Australia,” ujarnya.

  • Indonesia Terus Perkuat Perlindungan WNI di Amerika Serikat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Agustus 2025

    Indonesia Terus Perkuat Perlindungan WNI di Amerika Serikat Nasional 28 Agustus 2025

    Indonesia Terus Perkuat Perlindungan WNI di Amerika Serikat
    Editor
    KOMPAS.com
    – Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat upaya pelindungan bagi WNI di Amerika Serikat (AS).
    Langkah ini dilakukan di tengah kebijakan pengetatan visa dan imigrasi oleh pemerintah AS.
    Upaya pelindungan tersebut dapat ditempuh melalui kerja sama erat dengan otoritas setempat dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-AS yang telah resmi dilaksanakan pada November 2023.
    “Kerja sama keimigrasian kedua negara (dapat) ditingkatkan, kebetulan Indonesia sudah ada Menteri Imigrasi,” ujar Indroyono, seperti dilansir dari Antara, pada Kamis (28/8/2025).
    Ia menambahkan, pembahasan pelindungan WNI tersebut dapat dilakukan pada tingkatan
    working group
    sampai tingkatan pejabat yang paling tinggi.
    Koordinasi dapat dilakukan dengan Department of Homeland Security (DHS) dan lembaga terkait seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk memastikan adanya pemahaman bersama terkait kebijakan imigrasi AS yang baru.
    Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi peraturan terkait keimigrasian AS yang baru kepada WNI di AS, dan menekankan agar para WNI di sana tidak melanggar hukum di negeri Paman Sam.
    Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong pemanfaatan potensi diaspora Indonesia di AS guna mendukung pembangunan nasional.
    Menurut Indroyono, saat ini tercatat hampir 9.000 mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi pada tingkatan sarjana, magister, dan doktoral di AS, dan sekitar 80 orang telah berkarir sebagai profesor, peneliti di laboratorium terkemuka maupun profesional di perusahaan teknologi global AS.
    “Mereka bekerja dengan kemampuan dan pengalaman dan penguasaan teknologi yang sangat maju. Ini bisa kita sama-sama kerjakan untuk membangun Indonesia,” kata Indroyono.
    Indonesia, kata dia, juga mendorong diplomasi sosial budaya di AS, di mana kerja sama budaya menunjukkan perkembangan yang positif di AS, dan mencatat terdapat sekitar 300 perangkat gamelan di AS, dengan setidaknya 100 kampus yang membuka mata kuliah gamelan.
    Menurut dia, mahasiswa biasanya mengadakan pentas sebagai bagian dari kegiatan akademik pada akhir semester, dan momen tersebut dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat (Pernias) untuk menyelenggarakan Indonesia Night di berbagai kampus di AS.
    Dubes RI itu pun berharap upaya diplomasi budaya itu berdampak positif terhadap promosi pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.
    Diketahui, Indroyono dilantik menjadi Dubes RI untuk AS oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025.
    Ia merupakan lulusan Teknik Geologi ITB (1979) dan mendapat gelar magister di bidang Remote Sensing dari University of Michigan (1981) dan gelar doktor dalam Geologic Remote Sensing dari University of Iowa (1987).
    Indroyono pernah menjadi orang Indonesia yang memiliki jabatan tinggi di Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2012 yaitu sebagai Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO, kemudian dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada 27 Oktober 2014–12 Agustus 2015.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Jakarta

    Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

    Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

    Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

    Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

    Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

    “Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

    Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    “Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

    Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

    Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

    Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

    Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

    “Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

    Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

    Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

    Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

    “Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

    “Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

    Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

    “Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

    “Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

    Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

    “Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

    “Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

    Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

    (ita/ita)

  • Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

    Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (26/8/2025).

    Pemerintah pun menyetujui poin-poin perubahan dalam beleid tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan setidaknya terdapat sembilan poin penting dari UU Haji dan Umrah yang baru.

    “Satu, penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Kedua, UU itu disebutnya dapat mewujudkan ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerja sama dengan pihak terkait.

    Ketiga memuat pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. Hal ini berkait kelindan dengan poin keempat yakni penambahan kuota haji. 

    “Kelima, pengaturan pemanfaatan sisa kuota [haji]. Keenam, pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji non-kuota,” lanjutnya.

    Supratman lantas menjelaskan poin ketujuh mengenai pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji.

    Sementara itu, poin kedelapan mencakup mekanisme peralihan usai perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    “Dan yang terakhir, penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan poin-poin tersebut, Supratman menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019. Persetujuan seluruh fraksi partai politik di DPR juga tak luput dari pertimbangan itu.

    Terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menjelaskan bahwa pengesahan aturan tersebut otomatis menghapuskan keberadaan BP Haji, dan digantikan oleh instansi kementerian.

    Dia juga memaparkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) perihal struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah tengah dibahas oleh pemerintah.

    “BP Haji enggak ada lagi. Anggarannya [Kementerian Haji dan Umrah] juga sendiri,” kata Bambang kepada wartawan.

  • Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. ANTARA/Sumarwoto

    Pakar: Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai rencana pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

    “Kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia cukup besar sehingga perlu manajemen khusus. Tidak mudah untuk memobilisasi dan mengelola jumlah jamaah haji yang besar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Menurut dia, pembentukan kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi, seperti masa tunggu calon haji yang bisa mencapai 50 tahun hingga praktik-praktik penyalahgunaan visa dan kuota.

    Selama ini, kata dia, pengelolaan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama yang ruang lingkupnya terlalu besar, sehingga banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak termonitor dengan baik.

    “Dengan adanya Kementerian Haji, pengelolaan haji bisa lebih profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi, sehingga penanganannya jadi lebih fokus,” katanya menegaskan.

    Ia mengatakan ibadah haji merupakan impian dan cita-cita hampir setiap umat Islam di Indonesia, sehingga semangat beragama itu harus dijaga dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

    Selain haji, dia juga menekankan pentingnya penataan ibadah umrah yang jumlah jamaahnya terus meningkat setiap bulan.

    “Bahkan saat sekarang, umrah bukan lagi hanya sekadar ibadah, juga dibarengi dengan wisata religi. Itu bagus sekali, daripada berwisata ke tempat yang tidak punya nilai-nilai spiritual, lebih baik ke Tanah Suci,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan umrah juga harus ditata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk.

    Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan biro-biro perjalanan umrah senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

    “Dengan adanya Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” kata Prof Slamet.

    Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (26/8). RUU tersebut mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.

    Dalam pemberitaan ANTARA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    “Alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata HNW di Jakarta (26/8).

    Sumber : Antara

  • Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara-negara yang memberlakukan pajak digital, kecuali aturan tersebut segera dicabut.

    “Dengan ini, saya menegaskan kepada semua negara dengan Pajak Digital, Undang-Undang, Aturan, atau Regulasi, bahwa kecuali tindakan diskriminatif ini dihapuskan, saya sebagai Presiden AS akan mengenakan tarif tambahan yang substansial atas ekspor negara tersebut ke AS, serta membatasi ekspor teknologi dan chip berstandar tinggi milik kami,” tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya dikutip dari Reuters, Selasa (26/8/2025).

    Trump menilai aturan pajak digital dirancang untuk merugikan dan mendiskriminasi perusahaan teknologi AS, sembari memberi kelonggaran kepada perusahaan asal China yang menjadi pesaing utama.

    Sejumlah negara, khususnya di Eropa, selama ini mengenakan pajak atas pendapatan penjualan perusahaan penyedia layanan digital, termasuk Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, dan Amazon. Isu ini telah lama menjadi sumber ketegangan dagang lintas pemerintahan AS.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengancam Kanada dan Prancis terkait perselisihan pajak digital. Pada Februari lalu, dia bahkan memerintahkan Perwakilan Dagang AS untuk melanjutkan investigasi dengan tujuan mengenakan tarif atas impor dari negara-negara yang menerapkan pajak digital terhadap perusahaan teknologi Amerika.

    Seorang sumber juga menyebutkan bahwa pemerintahan Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat Uni Eropa maupun negara anggotanya yang terlibat dalam penerapan Digital Services Act, aturan yang menjadi dasar pungutan pajak digital di kawasan tersebut.

    Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) belum mengambil keputusan akhir terkait rencana sanksi terhadap pejabat Uni Eropa (UE) atau negara anggotanya yang memberlakukan pajak digital, menurut sejumlah sumber yang mengetahui isu tersebut.

    Sumber itu menyebutkan, sanksi tersebut kemungkinan besar akan berbentuk pembatasan visa, meskipun belum jelas pejabat mana yang akan menjadi target. Pejabat AS dilaporkan telah menggelar rapat internal pekan lalu untuk membahas langkah tersebut.

    Meski mitra dagang kerap mengeluhkan regulasi domestik yang dinilai merugikan, penggunaan sanksi terhadap pejabat pemerintah karena sebuah kebijakan fiskal merupakan langkah yang sangat jarang terjadi.

    Hubungan pemerintahan Trump dan Uni Eropa sendiri sudah terjalin renggang akibat ancaman tarif, negosiasi perdagangan yang alot, serta kritik Washington atas perlakuan terhadap perusahaan teknologi AS.