Perusahaan: Visa

  • Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan pekerja di fasilitas aki mobil Hyundai Motor yang sedang dibangun di Georgia, ditahan dalam penggerebekan oleh otoritas AS pada hari Kamis, yang menghentikan pekerjaan di pabrik yang merupakan salah satu investasi utama produsen mobil Korea tersebut di AS.

    Sekitar 475 pekerja, yang sebagian besar adalah warga negara Korea Selatan, ditangkap, menurut pejabat imigrasi AS, operasi penegakan hukum satu lokasi terbesar dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

    Dilansir Reuters, Pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tindakan keras terhadap imigran, mengganggu bisnis di seluruh negeri, bahkan ketika Gedung Putih telah mendorong lebih banyak arus masuk dari investor asing.

    Penangkapan tersebut dapat memperburuk ketegangan antara Washington dan Seoul, sekutu dan investor utama di AS. Kedua negara telah berselisih mengenai detail kesepakatan perdagangan yang mencakup investasi senilai $350 miliar. Pada pertemuan puncak bulan lalu, Korea Selatan menjanjikan investasi AS senilai US$ 150 miliar – termasuk US$ 26 miliar dari Hyundai Motor.

    Pejabat Keamanan Dalam Negeri mengatakan para pekerja yang ditangkap di lokasi Ellabell, Georgia, dilarang bekerja di AS setelah melintasi perbatasan secara ilegal atau melebihi batas waktu visa.

    “Penyelidikan berlangsung selama beberapa bulan,” ujar Steven Schrank, agen khusus yang bertanggung jawab atas investigasi untuk Georgia, dalam sebuah konferensi pers.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen memasuki lokasi, mengumpulkan orang-orang, dan menempatkan mereka di dalam bus,” ujarnya. Schrank mengatakan terdapat jaringan subkontraktor di lokasi tersebut.

    “Para pekerja yang ditangkap ditahan di fasilitas penahanan ICE di Folkston, Georgia. Sebagian besar dari 475 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan,” ujarnya Schrank

    Juru bicara Hyundai Motor mengatakan tidak ada satu pun orang yang ditahan yang bekerja langsung di perusahaan mobil tersebut.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa kepala manufaktur untuk Amerika Utara, Chris Susock, akan “mengambil alih tata kelola seluruh megasite di Georgia.”

    “Kami akan melakukan investigasi untuk memastikan semua pemasok dan subkontraktor mereka mematuhi semua hukum dan peraturan. Hyundai tidak menoleransi siapa pun yang tidak mematuhi hukum,” demikian pernyataan perusahaan.

    Media Korea menyebutkan jumlah warga Korea Selatan yang ditahan sekitar 300 orang. Penggerebekan tersebut-yang dijuluki “Operasi Tegangan Rendah”-melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah penyelidikan selama berbulan-bulan.

    Seorang juru bicara di mitra usaha patungan baterai Hyundai, produsen baterai Korea Selatan LG Energy Solutions mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dan telah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi. Fasilitas tersebut, yang merupakan usaha patungan antara LGES dan Hyundai Motor, dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini, menurut LGES.

    Saham Hyundai Motor ditutup turun 0,7% pada hari Jumat, dan saham LGES turun 2,3%.

    Di bawah kepemimpinan Trump, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, atau ICE, bagian dari DHS, telah mendorong tindakan keras pemimpin Partai Republik tersebut terhadap para migran, yang didukung oleh pendanaan yang memecahkan rekor dan keleluasaan baru untuk melakukan penggerebekan.

    Trump mengatakan ia ingin mendeportasi penjahat “terburuk dari yang terburuk”, tetapi data ICE menunjukkan peningkatan jumlah non-penjahat yang ditangkap. Para aktivis hak asasi manusia mengecam penggerebekan semacam itu.

    Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa “setiap pekerja asing yang didatangkan untuk proyek-proyek tertentu harus memasuki Amerika Serikat secara legal dan dengan izin kerja yang sesuai.”

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan dan kekhawatirannya atas penggerebekan tersebut.

    “Aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan kami yang berinvestasi di Amerika Serikat dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya selama proses penegakan hukum AS,” kata juru bicara kementerian Lee Jae-woong dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

    Video di media sosial menunjukkan seorang pria mengenakan rompi bertuliskan HIS, akronim untuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri, memberi tahu para pekerja dengan rompi keselamatan kuning.

    “Kami memiliki surat perintah penggeledahan untuk seluruh lokasi. Kami ingin konstruksi segera dihentikan. Kami ingin semua pekerjaan di lokasi itu segera dihentikan.”

    Departemen Kehakiman AS dalam sebuah pernyataan mengatakan beberapa orang mencoba melarikan diri selama penggerebekan. Beberapa orang harus disedot keluar dari kolam limbah di lokasi tersebut, kata Departemen Kehakiman.

    Partai Demokrat Georgia mengutuk penggerebekan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari “taktik menakut-nakuti bermotif politik yang dirancang untuk meneror orang-orang yang bekerja keras mencari nafkah, menggerakkan perekonomian kita, dan berkontribusi kepada masyarakat di seluruh Georgia yang telah mereka jadikan rumah.”

    Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gubernur Georgia Brian Kemp mengatakan: “Di Georgia, kami akan selalu menegakkan hukum, termasuk semua undang-undang imigrasi negara bagian dan federal.”

    Hyundai menyatakan produksi kendaraan listriknya di lokasi yang luas tersebut tidak terpengaruh.

    Pada tahun 2023, Hyundai Motor dan LG Energy mengumumkan kerja sama senilai $4,3 miliar untuk memproduksi sel baterai kendaraan listrik (EV), dengan masing-masing perusahaan memegang 50% saham. Pabrik tersebut akan memasok baterai untuk model EV Hyundai, Kia, dan Genesis.

    Pabrik baterai tersebut merupakan bagian dari investasi Hyundai senilai $12,6 miliar di negara bagian tersebut, termasuk pabrik mobil yang baru saja dibuka oleh produsen mobil tersebut, yang akan menjadi proyek pembangunan ekonomi terbesar, membuka lembaran baru dalam sejarah negara bagian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ​Jelang Pelayaran ke Gaza, Relawan IGPC Doa Bersama di Wisma KBRI Tunis

    ​Jelang Pelayaran ke Gaza, Relawan IGPC Doa Bersama di Wisma KBRI Tunis

    Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.

    Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.

    Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

    Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.

    “Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.

    Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah. 

    “Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

    Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).

    “Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.

    “Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.
     

     

    Perbaiki peradaban manusia

    Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.

    Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini. 

    “Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.

    Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida. 

    Gerakan kemanusiaan

    Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu. 

    “Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.

    “Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.

    Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.

    “Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.

    Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”

    GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.

    “Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

    Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.
     
    Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.
     
    Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

    Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.
     
    “Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.
     
    Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah. 
     
    “Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.
     
    Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).
     
    “Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.
     
    “Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.
     

     

    Perbaiki peradaban manusia

    Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.
     

    Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini. 
     
    “Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.
     
    Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida. 
     
    Gerakan kemanusiaan
     
    Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu. 
     
    “Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.
     
    “Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.
     
    Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.
     
    “Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.
     
    Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”
     
    GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.
     
    “Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • AS Sanksi 3 Kelompok HAM Palestina Penuntut Israel di ICC

    AS Sanksi 3 Kelompok HAM Palestina Penuntut Israel di ICC

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi atas tiga kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Palestina. Ketiga kelompok HAM itu adalah Pusat HAM berpusat di Gaza, Pusat HAM Al Mezan, dan Pusat HAM Al-Haq yang berbasis di Ramallah. Namun belum jelas diungkapkan jenis sanksi yang dimaksud.

    Ketiganya, akhir November 2023 lalu, telah menuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyelidiki dan menangkap pemimpin Israel atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Di mana, ICC pada akhir tahun 2024 lalu telah mengeluarkan perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan seorang pejabat senior Hamas yang sekarang sudah meninggal.

    “(Ketiga kelompok HAM tersebut) terlibat langsung dalam upaya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara Israel, tanpa persetujuan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam keterangannya, seperti dikutip dari CNN International, Sabtu (6/9/2025).

    Sanksi ini muncul beberapa hari setelah para pakar genosida terkemuka dunia menyatakan, tindakan Israel di Gaza memenuhi definisi hukum genosida.

    Disebutkan CNN International, pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah menggencarkan kampanye untuk menghukum organisasi-organisasi yang terlibat dalam upaya ICC menghukum Israel dalam perang di Gaza.

    Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 9 orang yang bekerja untuk ICC. AS juga telah menetapkan penolakan dan mencabut visa bagi anggota Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.

    Kata Rubio, “AS akan terus merespons dengan konsekuensi yang signifikan dan nyata untuk melindungi pasukan kami, kedaulatan kami, dan sekutu kami dari pengabaian kedaulatan ICC, dan untuk menghukum entitas yang terlibat dalam pelanggaran wewenangnya.”

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS “Serbu” Pabrik Baterai Hyundai-LG, Langsung Tahan Ratusan Orang

    AS “Serbu” Pabrik Baterai Hyundai-LG, Langsung Tahan Ratusan Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) melakukan penggerebekan besar-besaran ke pabrik baterai Hyundai di negara bagian Georgia, Kamis (4/9/2025) malam, waktu setempat. Setidaknya, 475 orang ditahan akibat penggerebekan itu, sekitar 300 orang di antaranya disebut warga negara Korea Selatan.

    AP News mengutip pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang menyebut penggeledahan-penggerebekan itu ditujukan untuk penyelidikan kriminal atas tuduhan praktik ketenagakerjaan yang melanggar hukum dan kejahatan serius lainnya.

    Disebutkan, akibat penggerebekan itu, aktivitas pembangunan pabrik baterai tersebut terhenti. Padahal, pabrik ini ditetapkan sebagai investasi terbesar yang masuk ke Georgia.

    Dilansir Reuters, pabrik tersebut merupakan investasi patungan antara Hyundai Motor dengan perusahaan Korea Selatan lainnya, LG Energy Solutions. Pabrik itu direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025 ini.

    Penggerebekan ini pun dikhawatirkan menambah ketegangan antara Korea Selatan dengan AS di tengah negosiasi kesepakatan perdagangan, termasuk investasi sebesar US$350 miliar.

    Reuters mengutip Pejabat Keamanan Dalam Negeri AS yang mengungkapkan, pekerja yang ditangkap dilarang bekerja di AS karena melintas perbatasan secara ilegal atau melebihi batas waktu visa. Ditambahkan, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan selama beberapa bulan.

    Reaksi Korea Selatan dan Hyundai Motor

    Menyusul penggerebekan dan penahanan warganya itu, Korea Selatan pun telah mendesak AS segera mengklarifikasi dan memastikan perlindungan hak-hak perusahaan dan warganya.

    “Aktivitas ekonomi perusahaan kami yang berinvestasi di Amerika Serikat dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya selama proses penegakan hukum AS,” ujar juru bicara kementerian Lee Jae-woong, dilansir Reuters.

    Sementara Hyundai menyebut tidak ada di antara yang ditahan adalah pekerjanya.

    “Kami sedang menilai situasi. Hingga saat ini, telah dipastikan bahwa tidak satu pun warga Korea yang ditahan merupakan karyawan Hyundai Motor. Kami berkomitmen untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan keselamatan semua personel yang bekerja di lokasi,” demikian pernyataan Hyundai Motor Group, dikutip dari The Korea Herald, Sabtu (6/9/2025).

    LG Energy Solutions pun telah memberikan pernyataan resmi.

    “Kami memantau situasi dengan saksama dan berupaya memverifikasi detailnya. Bekerja sama dengan pemerintah Korea dan otoritas terkait, kami mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk dukungan penerjemahan dan bantuan hukum, untuk melindungi karyawan dan staf mitra kami serta memastikan pembebasan mereka segera,” seperti dilansir The Korea Herald.

    Disebutkan, pabrik ini dirancang memproduksi 30 gigawatt-jam baterai per tahun, yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan 300.000 kendaraan listrik performa tinggi. Sementara pabrik kedua direncanakan lebih kecil, untuk memasok kebutuhan 200.000 unit kendaraan per tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump memang tengah meningkatkan penindakan tegas terhadap imigran di AS. Hal ini menjadi ironi di tengah upaya AS menarik investor asing lebih banyak masuk.

    Reuters menyebut, Trump ingin mendeportasi mereka yang disebutkan sebagai penjahat yang terburuk dari terburuk. Hal ini pun mengundang kecaman keras dari aktivis hak asasi manusia.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penumpang Internasional Wajib Isi Aplikasi All Indonesia, Ini Caranya

    Penumpang Internasional Wajib Isi Aplikasi All Indonesia, Ini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan seluruh penumpang internasional yang masuk ke Indonesia untuk mengisi aplikasi All Indonesia mulai 1 September 2025.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa aplikasi yang baru diluncurkan ini akan menyederhanakan seluruh proses masuk wisatawan ke wilayah Tanah Air.

    Aplikasi ini juga disebut menjadi sistem deklarasi kedatangan resmi yang mengintegrasikan layanan dari empat instansi, yakni Dirjen Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina Indonesia.

    “Hal ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan serta pengalaman berkesan bagi wisatawan saat berkunjung dan menikmati ragam keindahan alam dan budaya di berbagai destinasi Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).

    Lebih lanjut, kewajiban penggunaan aplikasi ini berlaku di tiga bandara internasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Juanda Sidoarjo.

    Tak hanya itu, enam pelabuhan internasional di Batam juga menerapkan aturan yang sama, yakni di Batam Center, Nongsa, Marina, Sekupang, Harbour Bay, dan Bengkong.

    Guna menghindari antrean, penumpang internasional disarankan mengisi aplikasi pada H-3 sebelum keberangkatan atau sejak dari bandara asal, termasuk untuk pembayaran visa on arrival.

    Nantinya, QR code hasil unggah data All Indonesia dapat disimpan dan wajib ditunjukkan saat pemeriksaan imigrasi dan bea cukai.

    Menurut Widiyanti, kebijakan ini sejalan dengan transformasi digital pariwisata nasional lewat program “Transformasi Digital: Tourism 5.0”.

    Dia pun mengajak pelaku industri pariwisata untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi All Indonesia kepada wisatawan mancanegara.

    “Era baru pariwisata Indonesia tidak bisa terlepas dari teknologi. Kemudahan ini akan memperkuat indeks pengembangan pariwisata Indonesia di dunia, menjadikan pariwisata Indonesia lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Adapun, aplikasi All Indonesia dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, serta bisa diakses pula via situs allindonesia.imigrasi.go.id.

  • Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

    “Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

    “Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

    “Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

    Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

    “Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

    “Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

    Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Australia Bayar Nauru Rp 4,2 T untuk Tampung Imigran Tak Bisa Dideportasi

    Australia Bayar Nauru Rp 4,2 T untuk Tampung Imigran Tak Bisa Dideportasi

    Canberra

    Pemerintah Australia akan membayar pulau kecil Nauru yang ada di Pasifik untuk menampung para imigran ilegal yang tidak bisa dideportasi ke negara asalnya dan tidak bisa ditahan tanpa batas waktu. Besar bayaran yang akan diberikan Canberra kepada otoritas Nauru disebut mencapai AU$ 400 juta, atau setara Rp 4,2 triliun.

    Nauru, yang berpenduduk 13.000 jiwa, menjadi solusi politik bagi pemerintah setelah Pengadilan Tinggi Australia memutuskan pada tahun 2023 bahwa warga negara asing, yang tidak memiliki prospek untuk dimukimkan kembali di luar Australia, tidak dapat lagi ditahan tanpa batas waktu di pusat tahanan imigrasi.

    Namun, pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka yang termasuk para kriminal itu, juga tidak dapat dideportasi ke negara asalnya. Diketahui bahwa negara seperti Afghanistan dianggap tidak aman bagi warganya untuk dipulangkan. Iran juga menolak warganya yang tidak ingin pulang secara sukarela.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, seperti dilansir Associated Press, Selasa (2/9/2025), mengakui adanya pembayaran kepada Nauru, namun dia tidak mengonfirmasi besaran pembayaran yang dilaporkan media-media lokal.

    Laporan media lokal menyebut pemerintah Australia akan membayar otoritas Nauru sebesar AU$ 400 juta, atau setara Rp 4,2 triliun, untuk mencapai kesepakatan, kemudian membayar sebesar AU$ 70 juta, atau setara Rp 750,2 miliar, per tahun untuk mempertahankan kesepakatan itu.

    “Orang-orang yang tidak berhak berada di sini perlu dicarikan tempat tujuan, jika mereka tidak bisa pulang (ke negaranya),” kata Albanese dalam pernyataan kepada media terkemuka Australian Broadcasting Corp.

    “Jika mereka tidak dapat dipulangkan ke negara asal karena ketentuan refoulement dan kewajiban yang kita miliki, maka kita perlu mencari negara lain untuk mereka,” ucapnya.

    Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengejutkan media Australia pada Jumat (29/8) dengan mengunjungi Nauru, di mana dia menandatangani nota kesepahaman dengan Presiden Nauru David Adeang.

    Dalam pernyataannya pada Minggu (31/8), Adeang mengungkapkan bahwa nota kesepahaman dengan Canberra “berisi komitmen untuk perlakuan yang layak dan tempat tinggal jangka panjang bagi orang-orang yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di Australia, yang akan diterima oleh Nauru”.

    “Australia akan menyediakan pendanaan untuk mendukung pengaturan ini dan mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang Nauru,” kata Adeang.

    Perjanjian ini, sebut Adeang, akan diaktifkan kepada Nauru menerima “para penerima transfer” gelombang pertama, yang akan diberikan visa jangka panjang.

    Pusat Sumber Daya Pencari Suaka Australia, sebuah kelompok advokasi, melaporkan bahwa Nauru berencana menerbitkan 280 visa bagi warga negara asing yang ingin dideportasi Australia namun tidak bisa.

    Tonton juga video “2 Polisi Australia Tewas Ditembak di Victoria, Pelaku Masih Diburu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Paris

    Prancis melontarkan kritikan terhadap Amerika Serikat (AS) yang baru saja mengumumkan akan menolak visa untuk para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), mengatakan bahwa seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September mendatang di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB… seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis, yakni agar AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    Langkah luar biasa Washington itu muncul saat Prancis bersama beberapa negara sekutu AS lainnya, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, berencana memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan tahunan di New York pada September mendatang.

    Langkah semacam ini juga menyelaraskan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan pemerintah Israel, yang terus melancarkan perang di Jalur Gaza.

    Dalam pengumuman pada Jumat (29/8), pemerintahan Trump menyatakan akan menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh langkah tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    Kantor PM Palestina mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS tersebut, yang disebutnya bertentangan dengan “hukum internasional” dan telah melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Otoritas Palestina, dalam tanggapannya, menyerukan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, pertemuan tingkat tinggi yang digelar secara tahunan, di New York.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat juga Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)