Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Trump Peringatkan Perusahaan Asing Usai Penggerebekan Pabrik Hyundai

    Trump Peringatkan Perusahaan Asing Usai Penggerebekan Pabrik Hyundai

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan asing untuk mematuhi hukum yang berlaku di AS. Peringatan ini disampaikan setelah otoritas imigrasi AS menahan sekitar 475 orang, yang sebagian besar merupakan pekerja Korea Selatan (Korsel).

    Penahanan tersebut dilakukan saat penggerebekan imigrasi AS pada Kamis (4/9) waktu setempat, terhadap pabrik baterai Hyundai-LG yang sedang dibangun di negara bagian Georgia. Penahanan itu tercatat sebagai operasi tunggal terbesar yang sejauh ini dilaksanakan di bawah kebijakan anti-migran Trump.

    “Harap hormati Hukum Imigrasi negara kita,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial, seperti dilansir AFP, Senin (8/9/2025).

    “Investasi Anda disambut baik, dan kami mendorong Anda untuk SECARA LEGAL membawa orang-orang Anda yang sangat cerdas… Apa yang kami minta dari Anda adalah Anda mempekerjakan dan melatih para pekerja Amerika,” kata Trump kepada perusahaan-perusahaan asing di AS.

    Rekaman video menunjukkan momen penggerebekan imigrasi itu ketika para pekerja yang ditahan, dalam keadaan tangan diborgol dan dirantai di pergelangan kaki mereka, dinaikkan ke dalam sebuah bus.

    Trump telah berjanji untuk menghidupkan sektor manufaktur AS, sekaligus bersumpah untuk mendeportasi jutaan migran tanpa dokumen sah. Sembari mengingatkan para investor asing untuk mematuhi hukum, Trump tampak mengakui adanya kekurangan keterampilan di kalangan tenaga kerja domestik.

    “ICE (Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS-red) bertindak benar karena mereka berada di sini secara ilegal,” ucap Trump merujuk pada penggerebekan imigrasi yang berujung penahanan ratusan pekerja Korsel.

    “Namun, kita perlu mencari cara untuk mendatangkan tenaga tambahan agar orang-orang kita dapat dilatih sehingga mereka dapat melakukannya sendiri,” cetusnya.

    Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Georgia, Steven Schrank, mengatakan bahwa penggerebekan itu menargetkan “praktik ketenagakerjaan ilegal yang terjadi di lokasi konstruksi seluas 100 acre ini”.

    Pihak LG Energy Solution mengatakan 47 karyawannya ditangkap, terdiri atas 46 warga negara Korsel dan satu warga negara Indonesia (WNI).

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa satu WNI berinisial CHT ikut terjaring razia imigrasi di pabrik Hyundai, AS. Dia mengatakan dokumen CHT selama di AS mulai dari rencana business trip, paspor, visa hingga undangan dari perusahaan lengkap.

    LG Energy Solution menambahkan bahwa 250 orang lainnya yang ditangkap diyakini bekerja untuk kontraktornya, dengan sebagian besar merupakan warga negara Korsel.

    Otoritas Korsel mengatakan pada Minggu (7/9) bahwa negosiasi untuk mengamankan pembebasan para pekerja telah selesai dilakukan dan mereka akan segera dibebaskan untuk kemudian diterbangkan pulang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Penggerebekan Pabrik Hyundai di AS, Ada WNI Ikut Diciduk

    Penggerebekan Pabrik Hyundai di AS, Ada WNI Ikut Diciduk

    Jakarta –

    Ada WNI ikut diciduk dalam penggerebekan pabrik Hyundai di AS. WNI berinisial CHT itu ditangkap bersama dengan ratusan orang lainnya.

    Pabrik Hyundai di AS digerebek otoritas setempat. Saat penggerebekan tersebut, ada ratusan pekerja yang ditangkap. Salah satu di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial CHT.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menjelaskan WNI tersebut ada di Pabrik Hyundai Metaplant untuk kunjungan bisnis. Dia berencana menemui pihak Hyundai saat pabrik yang masih dalam pembangunan tersebut.

    “CHT memiliki rencana business trip selama satu bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,” ujar Judha dilansir Antara.

    Terkait dengan penangkapan CHT, KJRI Houston juga telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia. CHT diketahui ikut ditahan bersama dengan ratusan orang lain yang sebagian besar merupakan warga negara Korea Selatan. Namun belum ada info lanjutan terkait penangkapan CHT.

    “KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” lanjut dia.

    Penggerebekan itu juga disebut sebagai operasi penegakan hukum terbesar di satu lokasi dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS. Operasi penggerebekan yang diberi nama ‘Operation Low Voltage’ ini melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan. Adapun fasilitas pabrik tersebut merupakan usaha patungan antara LGES (LG Energy Solution) dan Hyundai Motor. Rencananya pabrik beroperasi pada akhir tahun ini.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen masuk ke lokasi, mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka di bus,” ungkap Steven Schrank, agen khusus yang memimpin penyelidikan di Georgia.

    Mengutip pemberitaan The New York Times, mayoritas pekerja yang ditangkap bukanlah karyawan Hyundai atau LG, melainkan kontraktor. Hyundai memastikan tidak ada pekerjanya yang ditangkap.

    Sedangkan LG Energy Solution menyebut 47 pekerjanya ditangkap dari penggerebekan tersebut. Pekerja LG yang ditangkap berperan membantu mengawasi pembangunan pabrik dan datang ke AS dengan visa atau melalui program pembebasan visa.

    Baik Hyundai maupun LG Energy Solution menolak untuk berkomentar. Namun pejabat dari kedua perusahaan itu sepakat mereka memprioritaskan keselamatan para karyawan dan melakukan penyelidikan internal, termasuk terhadap praktik-praktik kontraktor.

    LG juga mengatakan telah membatasi perjalanan karyawannya di AS. Sedangkan para karyawan yang sudah berada di Negeri Paman Sam untuk perjalanan bisnis diminta untuk tetap tinggal di tempat atau kembali ke Korea Selatan.

    (dry/din)

  • Pabrik Hyundai di AS Digerebek, Ratusan Orang Ditangkap

    Pabrik Hyundai di AS Digerebek, Ratusan Orang Ditangkap

    Jakarta –

    Pabrik Hyundai di Georgia digerebek imigrasi AS. Ratusan pekerja yang kebanyakan warga Korea Selatan itu pun ditangkap.

    Ratusan pekerja di pabrik baterai mobil Hyundai Motor yang tengah dibangun di Georgia ditahan dalam razia yang dilakukan otoritas AS. Pabrik itu merupakan salah satu investasi besar Hyundai di Negeri Paman Sam. Sekitar 475 pekerja, yang sebagian besar warga negara Korea Selatan ditangkap, demikian menurut pejabat imigrasi AS sebagaimana dilansir Reuters.

    Penggerebekan itu juga disebut sebagai operasi penegakan hukum terbesar di satu lokasi dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS. Operasi penggerebekan yang diberi nama ‘Operation Low Voltage’ ini melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan. Adapun fasilitas pabrik tersebut merupakan usaha patungan antara LGES (LG Energy Solution) dan Hyundai Motor. Rencananya pabrik beroperasi pada akhir tahun ini.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen masuk ke lokasi, mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka di bus,” ungkap Steven Schrank, agen khusus yang memimpin penyelidikan di Georgia.

    Operasi penggerebekan dilakukan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE/ Immigration and Customs Enforcement). ICE diketahui kerap melakukan operasi serupa terhadap pekerja dan imigran asing, di mana langkah ini merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Donald Trump.

    Dikutip dari Guardian, pabrik yang digerebek adalah pabrik baterai yang nantinya akan mensuplai baterai untuk mobil listrik Hyundai dan Kia. Pabrik ini rencananya baru akan beroperasi pada akhir 2025.

    Para pekerja yang ditangkap, ditahan di Folkston, Georgia. Schrank menjelaskan sebagian besar dari 475 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan. Sementara media Korea Selatan memperkirakan jumlah warga negara Korsel yang ditahan sekitar 300 orang.

    Mengutip pemberitaan The New York Times, mayoritas pekerja yang ditangkap bukanlah karyawan Hyundai atau LG, melainkan kontraktor. Hyundai memastikan tidak ada pekerjanya yang ditangkap. Sedangkan LG Energy Solution menyebut 47 pekerjanya ditangkap dari penggerebekan tersebut. Pekerja LG yang ditangkap berperan membantu mengawasi pembangunan pabrik dan datang ke AS dengan visa atau melalui program pembebasan visa.

    Dari kejadian ini, Kepala Operasi Manufaktur Hyundai Amerika Utara, Chris Susock disebut akan mengambil alih seluruh pengelolaan di pabrik Georgia.

    “Kami akan melakukan penyelidikan untuk memastikan semua pemasok dan subkontraktor mematuhi undang-undang dan aturan. Hyundai tidak toleran terhadap mereka yang melanggar hukum,” ujarnya.

    (dry/din)

  • Tanjungpinang Tak Lagi Hanya Transit, Pemprov Kepri Siapkan Penerbangan Internasional Reguler

    Tanjungpinang Tak Lagi Hanya Transit, Pemprov Kepri Siapkan Penerbangan Internasional Reguler

    TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengupayakan adanya penerbangan reguler internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Dalam SK tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembalikan status Bandara RHF Tanjungpinang menjadi bandara internasional setelah sempat dibekukan pada 2023.

    “Kami mendorong maskapai penerbangan reguler di Bandara RHF, karena sebelumnya hanya ada penerbangan carter dari China,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Antara, Minggu, 7 September. 

    Ansar menegaskan, penerbangan internasional reguler sangat penting untuk mendorong investasi pariwisata, khususnya di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri. 

    Menurut dia, selama ini status internasional bandara tidak memberi dampak optimal bagi ekonomi lokal karena sebagian besar wisatawan mancanegara (wisman) hanya transit menuju Bintan.

    “Kalau sudah ada penerbangan reguler, pasti banyak juga wisman bisa masuk ke Tanjungpinang sehingga ekonomi pun berputar,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, kembalinya status internasional Bandara RHF merupakan momentum penting yang harus segera dimanfaatkan. Dengan begitu, wisman dapat langsung mendarat di Tanjungpinang atau Bintan tanpa harus transit di Batam maupun Singapura.

    Pemprov Kepri juga tengah mengupayakan kebijakan pembebasan visa bagi tiga negara prioritas, yakni Tiongkok, Korea, dan India.

    “Khusus Tiongkok, prospeknya menjanjikan untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Tanjungpinang, apalagi hubungan komunikasi kita dengan pemerintah di sana sangat baik. Kalau mereka bebas visa ke kita, seharusnya kita juga beri kebijakan serupa,” kata Ansar.

    Selain itu, Pemprov Kepri akan memperkuat promosi pariwisata, membenahi fasilitas, dan menggelar agenda internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan. “Batam sudah autopilot, sekarang Tanjungpinang dan Bintan harus kita kemas agar menjadi destinasi unggulan,” tambahnya.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang, Agung Brahmantyo, memastikan kesiapan fasilitas pendukung. Kapasitas terminal Bandara RHF mencapai 1 juta penumpang per tahun, tetapi pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

    “Kami siap mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk konter imigrasi, bea cukai, dan karantina. Sertifikat bandar udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” kata Agung.

  • Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD 3.700 Tahun Ini – Page 3

    Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD 3.700 Tahun Ini – Page 3

    Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas menjelang sidang PBB. Amerika Serikat dilaporkan menolak memberikan visa bagi hampir 60 pejabat Palestina, sehingga mereka tak bisa hadir dalam forum internasional tersebut. Di saat yang sama, pasukan Israel telah menguasai hampir separuh wilayah Jalur Gaza, yang memicu kecaman keras dari Mesir dan Qatar.

    Situasi ini menambah ketidakpastian global, terutama di pasar komoditas. Konflik di Timur Tengah, tensi perdagangan, serta kebijakan bank sentral yang berencana menurunkan suku bunga pada September, mendorong harga emas dunia terus menguat.

    Selain itu, Tiongkok aktif memperbesar cadangan emas batangan, diikuti India yang juga menimbun logam mulia sebagai strategi menghadapi kemungkinan guncangan geopolitik.

    Kedua negara Asia itu memproyeksikan potensi konflik besar di kawasan, khususnya terkait Taiwan yang masih dipandang Tiongkok sebagai provinsi yang harus dipersatukan.

    “Nah, ini pasti akan terjadi konfrontasi yang begitu mendasar sehingga terjadi perang terbuka di Laut China Selatan,” pungkasnya.

  • Imigrasi Tangkap Buronan Asal Maroko atas Kasus Penculikan Anak dan Kekerasan Nasional 7 September 2025

    Imigrasi Tangkap Buronan Asal Maroko atas Kasus Penculikan Anak dan Kekerasan Nasional 7 September 2025

    Imigrasi Tangkap Buronan Asal Maroko atas Kasus Penculikan Anak dan Kekerasan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil mengamankan NE, seorang buronan asal Maroko di Jakarta, pada Selasa (19/8/2025).
    NE adalah buronan yang dicari oleh Kepolisian Kerajaan Maroko atas tindak pidana pencurian, kekerasan, penculikan anak, serta perampasan hak asuh orang tua.
    Penangkapan ini dilakukan berdasarkan Surat International Arrest Warrant Nomor 2024/45 yang diterbitkan pada 28 Mei 2025.
    Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri pada 8 Juli 2025, yang meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencarian, pencegahan, dan penangkapan terhadap NE.
    Berdasarkan data perlintasan, NE diketahui telah berada di Indonesia sejak 1 Mei 2025. NE masuk melalui Lombok menggunakan visa kunjungan, yang kemudian dikonversi menjadi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor dengan alamat di Jakarta Timur.
    “Buronan ini sangat licin dan terus berpindah tempat. Berkat koordinasi yang erat antara tim kami dengan Polri, kami berhasil melacak keberadaan NE yang terus bergerak, dari Lombok hingga akhirnya kami tangkap di Jakarta,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dalam keterangan resminya, Minggu (7/9/2025).
    Untuk melakukan pencarian, Tim Subdirektorat Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi memeriksa alamat yang tertera pada izin tinggal NE. Tim juga melakukan pencarian di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Dari hasil penelusuran, tim mendapatkan informasi bahwa NE masih berada di Lombok bersama kedua anaknya.
    Setelah beberapa waktu, NE akhirnya berhasil diamankan dengan metode pelacakan dan pembuntutan saat ia melakukan perjalanan menuju Jakarta pada 19 Agustus 2025.
    Setelah penangkapan, Dit. Wasdakim segera berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia. Proses pendeportasian kemudian dilakukan pada 21 Agustus 2025, di mana NE dipulangkan ke Maroko melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
    “Keberhasilan penangkapan dan pendeportasian ini menunjukkan komitmen kuat Ditjen Imigrasi untuk memberantas kejahatan lintas negara. Kami akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, baik di dalam maupun luar negeri, demi menjaga kedaulatan negara dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Yuldi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengawasan di Sulteng, Kemnaker Temukan Tenaga Kerja Asing Tak Sesuai RPTKA

    Pengawasan di Sulteng, Kemnaker Temukan Tenaga Kerja Asing Tak Sesuai RPTKA

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah melanjutkan pengawasan kepatuhan terhadap Norma Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemeriksaan dilakukan di PT WNI, Bahomotefe, Morowali, Sulawesi Tengah, pada 4-5 September 2025, setelah sebelumnya dilakukan di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP).

    Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan, tim pengawas menemukan sejumlah ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

    “Tim menemukan 37 TKA yang bekerja di PT WNI hanya menggunakan Izin Tinggal Khusus (ITK) tanpa RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), 6 TKA dengan visa kedaluwarsa, serta 1 TKA yang tidak dapat menunjukkan dokumen visa,” ujar Rinaldi dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

    Rinaldi mengatakan bahwa tim juga menemukan penggunaan TKA berinisial WL yang diberdayakan di bagian personalia (HRD), serta 3 TKA yang dipekerjakan sebagai koki, padahal jabatan tersebut tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA.

    “Tim juga mencatat pelanggaran kepatuhan terhadap norma jaminan sosial berupa belum didaftarkannya 5 orang dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

    “Selain itu, perusahaan melaporkan upah 65 TKA hanya sesuai standar UMP Kabupaten Morowali sebesar Rp 3.957.673 atau di bawah dari yang tertera dalam RPTKA yaitu sebesar 1.000 dolar AS per bulan,” tambahnya.

    Atas temuan tersebut, tim pengawas telah mengambil tindakan langsung berupa permintaan pernyataan dari PT WNI untuk segera mengeluarkan 37 TKA yang tidak memiliki RPTKA dari lokasi kerja.

    Selanjutnya, tim akan menerbitkan teguran tertulis, melakukan monitoring kepatuhan atas teguran, berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi untuk tindak lanjut, serta tidak menutup kemungkinan penjatuhan sanksi administratif terhadap PT WNI.

    “Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada TKA melalui sistem jaminan sosial nasional, serta menjamin hak pekerja lokal untuk memperoleh alih teknologi dan budaya kerja yang baik dan sehat. Dengan kepatuhan tersebut, diharapkan tercipta iklim kerja yang kondusif antara pekerja, perusahaan, masyarakat, dan negara,” tegasnya.

    Meski begitu, ia mengapresiasi keterbukaan PT WNI dalam pemeriksaan penggunaan TKA. Kemnaker akan terus memantau kepatuhan perusahaan dan siap menurunkan tim pemeriksa kembali bila diperlukan.

    “Keterbukaan perusahaan patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Namun, Kemnaker akan terus memantau kepatuhan PT WNI maupun perusahaan lain, serta tidak menutup kemungkinan menurunkan kembali tim pemeriksa kapan pun diperlukan,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • 1 WNI Ditangkap Saat Imigrasi Razia Pabrik Baterai Listrik di AS

    1 WNI Ditangkap Saat Imigrasi Razia Pabrik Baterai Listrik di AS

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial CHT ikut terjaring razia imigrasi di pabrik Hyundai, Amerika Serikat (AS). Saat itu, CHT tengah melakukan pertemuan dengan pihak Hyundai.

    “Otoritas AS (Immigration and Customs Enforcement) melakukan razia di Hyundai Mega Site Battery Plant di Georgia. Dari ratusan yang ditangkap, terdapat 1 WNI atas nama CHT,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).

    “CHT adalah satu dari 3 pegawai PT. HLI Green Power yamg sedang melakukan pertemuan dengan Hyundai,” lanjutnya.

    Peristiwa itu terjadi pada Jumat (5/9) waktu setempat. Judha mengatakan dokumen CHT selama di AS mulai dari rencana business trip, paspor, visa hingga undangan dari perusahaan lengkap.

    “CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa dan undangan dari perusahaan,” ucapnya.

    “KJRI Houston telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center, GA, tempat CHT ditahan. KJRI juga telah berkomunikasi rekan kerja CHT dan Hyundai Mega Site Battery Plant. Belum terdapat info lebih detil dari pihak ICE. KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” imbuhnya.

    (dek/dek)

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]