Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    GELORA.CO – Hampir delapan jam diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendakwah Khalid Basalamah mengaku sebagai korban dari travel lain yang menawarkan berangkat haji menggunakan kuota khusus tambahan.

    “Jadi saya posisinya tadi sama jamaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya di Muhibbah, jadi kami terdaftar sebagai jamaahnya di situ,” kata Khalid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 9 September 2025.

    Ia mengaku bahwa dirinya bersama 122 jamaah lainnya sebagai korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Masud karena awalnya hendak berangkat menggunakan visa Furoda, akhirnya pindah ke kuota haji khusus.

    “Saya kan sebagai jamaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami tuh sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki Ibnu Masud. Kami tadinya semuanya furoda, nah ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini,” terang Khalid.

    Pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour ini menjelaskan, Ibnu Masud menyatakan bahwa visa haji khusus yang digunakan merupakan kuota resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

    “Bahasanya Ibnu Masud kepada kami, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20 ribu dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima. Dan saya pun terdaftar sebagai jamaah di PT Muhibbah,” pungkas Khalid.

    Khalid sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan sudah ada keperluan lain.

    Khalid Basalamah juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Senin, 23 Juni 2025.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji. 

  • Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah Nasional 9 September 2025

    Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah Nasional 9 September 2025

    Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah telah rampung diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, Khalid yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dimintai keterangan hampir 8 jam, dari pukul 11.04 WIB sampai dengan 18.48 WIB.
    Khalid mengaku sebagai korban dari travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas’ud.
    “Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas’ud. Jadi, posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud,” kata Khalid.
    Dia mengatakan, awalnya ia akan berangkat ibadah haji dengan kategori haji furoda.
    Namun, kata dia, saat akan berangkat haji furoda, Ibnu Mas’ud menawarkan ia untuk berpindah agar berangkat haji menggunakan travel-nya yang disebutkan resmi dari Kementerian Agama.
    “Kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuma waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap. Jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas’ud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini (kuota khusus) dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Kuota resmi,” ujar dia.
    Khalid mengatakan, atas penawaran tersebut, ia dan 122 jemaah Uhud Tour menjadi calon jemaah haji yang berangkat menggunakan jasa travel Muhibbah Mulia Wisata.
    “Karena dibahasakan resmi dari Kemenag, kami terima gitu, dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah,” tutur dia.
    Khalid mengatakan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah Mulia Wisata ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Sebelumnya, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, Khalid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.04 WIB.
    Dia terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan didampingi oleh empat orang yang berpakaian rapi.
    Khalid mengatakan, ia memenuhi panggilan KPK yang sudah dijadwalkan sebelumnya, namun saat itu, ia berhalangan hadir.
    “Iya, ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi belum bisa,” kata Khalid.
    Khalid juga mengatakan, ia turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
    “Iya (didampingi kuasa hukum),” ujar dia.
    KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak Kementerian Agama, travel haji dan umrah, serta asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
    Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa titik, termasuk rumah eks Menteri Agama Yaqut.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat saat ini sedang tidak ramah buat perusahaan Korea Selatan. Sejak awal April silam, produsen otomotif Hyundai dan Kia harus membayar biaya impor lebih besar, sementara janji pengurangan tarif menjadi 15 persen masih belum berlaku.

    Seakan belum cukup, Presiden AS Donald Trump juga mencabut izin ekspor tanpa batas ke Cina yang sebelumnya diberikan pendahulunya, Joe Biden, kepada raksasa semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix.

    Ke depan, kedua perusahaan Korsel itu kemungkinan harus menegosiasikan kuota ekspor tahunan untuk bisa menjual dari pabriknya di AS ke Tiongkok.

    Polemik terbesar terjadi baru-baru ini, saat aparat keimigrasian ICE melakukan razzia besar-besaran terhadap pekerja konstruksi pabrik baterai milik Hyundai dan LG Energy Solution di negara bagian Georgia.

    Dalam video yang dirilis ICE, ratusan tenaga ahli Korsel ditangkap dengan borgol di pergelangan tangan, pinggang dan pergelangan kaki, layaknya kriminal. Video tersebut sontak mengejutkan publik umum di Korea Selatan.

    ICE berdalih para pekerja Korsel melanggar ketentuan visa. Belum jelas, pelanggaran apa yang dituduhkan terhadap mereka.

    Alhasil, razia ICE menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Korea Selatan. Banyak yang mulai menilai pasar AS tak lagi menarik untuk investasi. Menurut laporan harian Korea Economic Daily, LG Energy memutuskan menunda pembangunan pabrik baterai di Georgia. Namun, juru bicara kedua perusahaan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan konsekuensi ke depan.

    Razia di saat sensitif

    Pelaksanaan razia oleh ICE dinilai bertolak belakang dengan sikap lunak Presiden Trump kepada Korsel. Pada Juli lalu, pemerintah di Seoul menjanjikan pembelian energi senilai 100 miliar dolar AS dan investasi 350 miliar dolar AS untuk mendapatkan tarif impor yang lebih baik.

    Saat kunjungan Presiden Lee Jae Myung ke Washington D.C. dua pekan lalu, konglomerat besar seperti Samsung Electronics, SK Group, Hyundai, LG, dan Korean Air menandatangani kontrak pembelian produk AS senilai total 150 miliar dolar AS.

    Namun, janji besar itu tak menghalangi Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS melakukan operasi terbesarnya. Padahal, pabrik gabungan Hyundai dan Kia senilai 7,6 miliar dolar AS untuk mobil listrik dan baterai itu merupakan proyek investasi terbesar di Georgia.

    “Kami menyadari adanya kekhawatiran soal investasi kami di AS setelah razia tersebut,” kata Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han Koo pada Senin (8/9) dalam rapat kabinet.

    Dari 475 pekerja asing yang ditangkap di lokasi pembangunan “Metaplant America,” sekitar 300 berasal dari Korea Selatan. Menurut seorang pejabat senior imigrasi AS, sebagian dari mereka masuk secara ilegal lewat perbatasan, sementara lainnya masuk secara sah namun visanya sudah habis atau tidak mengizinkan mereka bekerja.

    Banyak dari para pekerja itu dipekerjakan oleh subkontraktor. Karena kenaikan tarif impor, Hyundai dan LG mempercepat pembangunan pabrik, namun kekurangan tenaga kerja terampil di AS membuat pekerja asal Korea diterbangkan. Proses visa kerja yang memakan waktu diduga membuat perusahaan menggunakan opsi visa jangka pendek yang berisiko.

    Titik lemah kebijakan Trump

    Razia ini menyoroti kontradiksi dalam kebijakan perdagangan Trump: di satu sisi memaksa perusahaan asing memproduksi di AS dengan tarif tinggi, tapi di sisi lain memperketat tenaga kerja dengan mendeportasi pekerja ilegal. Analis sejak lama memperingatkan bahwa AS kekurangan tenaga kerja, terutama pekerja terampil, untuk mendukung ekspansi industri manufaktur.

    Kepala Staf Presiden Lee, Kang Hoon Sik, mengatakan pihaknya akan mendesak AS meninjau ulang sistem visa bagi pekerja proyek investasi. Trump sendiri mencoba meredakan kritik dengan menawarkan kesepakatan: pekerja Korea Selatan bisa melatih warga AS di sektor baterai dan komputer. “Kalau saat ini tidak ada orang di negara ini yang paham baterai, mungkin kita harus mengundang beberapa orang untuk melatih rakyat kita,” katanya pada Minggu malam.

    Di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi hukum imigrasi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. “Investasi Anda disambut. Kami mendorong Anda membawa orang-orang pintar dengan bakat teknis besar secara legal, untuk membangun produk kelas dunia,” tulisnya.

    Sebagian besar pekerja Korea Selatan yang ditangkap kini ditempatkan di pusat detensi imigrasi di Georgia. Namun, pemerintah Seoul menyatakan mereka akan dipulangkan dengan pesawat sewaan. Menteri Luar Negeri Cho Hyun terbang ke AS pada Senin (8/9) untuk bernegosiasi. Presiden Lee menekankan bahwa hak-hak warga Korea Selatan dan kegiatan ekonomi perusahaan Korea tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh langkah penegakan hukum AS.

    Hyundai mengumumkan investigasi internal terkait praktik visa subkontraktornya. Sementara LG Energy Solution menangguhkan sebagian besar perjalanan dinas ke AS dan meminta karyawannya untuk tetap berada di Korea Selatan atau segera kembali ke tanah air.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Pabriknya di AS Digerebek, Begini Kata Hyundai

    Pabriknya di AS Digerebek, Begini Kata Hyundai

    Jakarta –

    Ada ratusan pekerja ditangkap saat pabrik Hyundai di AS digerebek. Begini respons Hyundai atas penggerebekan tersebut.

    Seorang pekerja asal Korea Selatan menceritakan suasana mencekam saat agen dari Immigration and Custom Enforcement (ICE) menggerebek pabrik dan menangkap ratusan orang. Penggerebekan tersebut diselimuti kepanikan dan kebingungan. Dia mengatakan pertama kali mengetahui ada razia pada Kamis pagi seiring dengan banjirnya panggilan telepon dari atasan perusahaan.

    “Banyak telepon berdering dan pesannya adalah untuk menghentikan operasi,” ujar pria yang tak disebutkan namanya dilansir BBC.

    Saat kabar penggerebekan tersebut menyebar, dia mengatakan anggota keluarga yang panik mencoba menghubungi para pekerja.

    “Mereka ditahan dan meninggalkan semua ponsel mereka di kantor. Mereka menerima panggilan, tetapi kami tidak bisa menjawab karena kantor terkunci,” ungkapnya lagi.

    Menurut pejabat AS, beberapa pekerja mencoba melarikan diri. Beberapa juga ada yang nekat melompat ke kolam limbah. Mereka kemudian dibagi dalam kelompik berdasarkan kewarganegaraan dan status visa, sebelum diproses dan diminta naik ke bus.

    Di pabrik tersebut, otoritas AS menduga ada praktik perekrutan ilegal di pabrik baterai kendaraan listrik yang tengah dibangun Hyundai dan LG Energy Solution. Operasi penggerebekan tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah penyelidikan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Tanggapan Hyundai dan LG

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Hyundai dan LG Energy Solution, menyatakan bahwa perusahaan sepenuhnya kooperatif dengan otoritas yang berwenang.

    “Untuk membantu pekerjaan (penyelidikan) mereka, kami telah menghentikan sementara konstruksi,” demikian pernyataannya.

    “Berdasarkan pemahaman kami saat ini, tidak ada dari mereka yang ditahan yang secara langsung dipekerjakan oleh Hyundai Motor Company,” jelas perusahaan lagi.

    Hyundai dan LG juga sepakat untuk berkomitmen mematuhi aturan hukum di mana pun beroperasi. Sebelumnya, agen ICE yang memimpin penggerebekan tersebut menjelaskan ada 475 orang ditahan. Mereka adalah pekerja yang masuk ke AS melalui berbagai cara ilegal seperti menyeberangi perbatasan, masuk lewat program bebas visa dan dilarang bekerja, dan beberapa memiliki visa tapi melebihi batas waktu.

    (dry/din)

  • Kesaksian Pekerja Korsel Saat Imigrasi AS Gerebek Pabrik Hyundai

    Kesaksian Pekerja Korsel Saat Imigrasi AS Gerebek Pabrik Hyundai

    Jakarta –

    Seorang pekerja Korea Selatan menuturkan kepanikan dan kebingungan yang dialami rekan-rekannya ketika agen-agen federal Amerika Serikat masuk ke pabrik dan menangkap ratusan orang dalam penggerebekan imigrasi besar-besaran di pabrik mobil Hyundai di Negara Bagian Georgia.

    Pria yang tidak berkenan disebutkan namanya itu berada di pabrik milik Hyundai dan LG Energy Solution ketika agen-agen dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) menangkap 475 orang, termasuk 300 warga negara Korea Selatan. Beberapa di antara mereka digiring dengan rantai.

    Dia pertama kali menyadari adanya penggerebekan pada Kamis (04/09) pagi ketika dia dan rekan-rekannya menerima banyak sekali panggilan telepon dari para bos perusahaan.

    “Beberapa saluran telepon berdering dan pesannya adalah menutup operasi,” katanya.

    Ketika berita tentang penggerebekan tersebut menyebar, yang merupakan penggerebekan terbesar sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih, pria itu mengatakan bahwa anggota keluarga yang panik mencoba menghubungi para pekerja.

    “Mereka ditahan dan mereka meninggalkan semua telepon seluler mereka di kantor. Telepon terus berdering, tapi kami tidak bisa menjawab karena [kantor] dikunci,” katanya.

    Menurut para pejabat AS, beberapa pekerja mencoba melarikan diri, termasuk beberapa orang yang melompat ke kolam limbah.

    Para pekerja dipisahkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kewarganegaraan dan status visa.

    Kemudian mereka diproses dan dimasukkan ke dalam beberapa bus.

    Sekitar 400 agen negara bagian dan federal telah berkumpul di luar kompleks pabrik senilai US$7,6 miliar, yang berjarak sekitar setengah jam dari Kota Savannah.

    Mereka lantas memasuki pabrik pada Kamis (04/09) sekitar pukul 10:30 waktu setempat.

    Kompleks seluas 3.000 hektare ini dibuka tahun lalu dan para pekerja di sana merakit mobil listrik.

    Petugas imigrasi berupaya menyelidiki dugaan praktik ketenagakerjaan ilegal di pabrik baterai kendaraan listrik yang sedang dibangun di kompleks tersebut.

    Operasi ini menjadi operasi imigrasi di satu lokasi terbesar dalam sejarah investigasi Keamanan Dalam Negeri, kata para pejabat.

    Dalam operasi tersebut, ratusan orang yang secara hukum tidak diizinkan untuk bekerja di AS ditahan.

    BBC Verify telah meninjau rekaman yang diunggah di media sosial dan tampaknya direkam di dalam pabrik baterai.

    Baca juga:

    Sebuah video menunjukkan para pria berbaris di sebuah ruangan, sedangkan seorang laki-laki bertopeng, mengenakan rompi berinisial HISHomeland Security Investigationsmemegang walkie-talkie, memberi tahu mereka:

    “Kami Keamanan Dalam Negeri, kami memiliki surat perintah penggeledahan untuk seluruh lokasi. Kami ingin kontruksi segera dihentikan, kami ingin semua pekerjaan di lokasi dihentikan sekarang juga.”

    BBC Verify bertemu dengan pekerja tersebut di Savannah, kota terdekat dari pabrik mobil besar tersebut. Mereka secara hukum berhak untuk bekerja di Amerika Serikat.

    Pria yang kami wawancarai mengatakan bahwa ia “syok tetapi tidak terkejut” dengan operasi imigrasi tersebut.

    Dia mengatakan bahwa sebagian besar pekerja yang ditahan adalah mekanik yang memasang jalur produksi di lokasi itu dan dipekerjakan oleh kontraktor.

    Dia juga mengatakan sebagian kecil dari mereka yang ditangkap telah dikirim dari kantor pusat di Seoul dan telah melakukan pelatihan, yang belum dapat dikonfirmasi oleh BBC.

    Pria tersebut mengatakan bahwa dia yakin hampir semua pekerja memiliki hak legal untuk berada di AS, namun jenis visanya salah atau hak mereka untuk bekerja telah habis masa berlakunya.

    XOperasi ini menjadi operasi imigrasi terbesar di satu lokasi dalam sejarah investigasi Keamanan Dalam Negeri, kata para pejabat.

    BBC telah menghubungi Hyundai dan LG Energy Solution untuk memberikan komentar.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah penggerebekan, Hyundai dan LG Energy Solution mengatakan bahwa mereka “bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang terkait aktivitas di lokasi konstruksi kami. Untuk membantu pekerjaan mereka, kami telah menghentikan sementara konstruksi.”

    Hyundai juga mengatakan bahwa “berdasarkan pemahaman kami saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ditahan dipekerjakan secara langsung oleh Hyundai Motor Company”.

    Kedua perusahaan menambahkan bahwa mereka “berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan di setiap pasar tempat kami beroperasi”.

    Baca juga:

    BBC Verify juga telah menghubungi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) untuk memberikan komentar dan rincian lebih lanjut tentang mengapa para pekerja tersebut ditahan dan apa yang mereka lakukan di pabrik tersebut.

    Pada Jumat (05/09), sehari setelah penggerebekan, Steven Schrank selaku agen ICE yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengatakan bahwa semua 475 tahanan “berada di Amerika Serikat secara ilegal”.

    Dia mengatakan bahwa mereka adalah para pekerja “yang masuk ke Amerika Serikat dengan berbagai cara yang berbeda, ada yang masuk secara ilegal, ada yang masuk dengan bebas visa dan dilarang bekerja, ada juga yang memiliki visa dan tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan.”

    EPAPara pekerja di pabrik Hyundai dibariskan dan digeledah oleh aparat imigrasi AS.

    Operasi penggerebekan yang dijuluki oleh para pejabat AS sebagai “Operasi Tegangan Rendah” ini menargetkan pabrik baterai listrik yang sedang dibangun di pabrik mobil Hyundai.

    ICE telah merilis rekaman penggerebekan yang menunjukkan agen-agen federal tiba dengan kendaraan lapis baja dan membariskan para pekerja di luar pabrik.

    Beberapa orang terlihat dirantai bersama sebelum dimasukkan ke dalam bus.

    Foto lain menunjukkan dua orang pria di sungai yang tampaknya mencoba melarikan diri, dan seorang pria lainnya ditarik keluar dari air oleh agen yang berbicara kepadanya dalam bahasa Spanyol.

    Pekerja yang kami ajak bicara mengatakan bahwa ia bersimpati pada mereka yang telah ditahan, namun ia mengatakan bahwa tindakan keras bukanlah hal yang mengejutkan di bawah pemerintahan Trump.

    “Slogan mereka adalah mengutamakan Amerika, dan jika Anda bekerja di Amerika secara legal, Anda tidak akan mendapat masalah,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa waktu dan rintangan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan visa AS telah mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mengambil jalan pintas demi menyelesaikan proyek-proyek mereka tepat waktu, tetapi mereka mungkin perlu menilai kembali.

    “Maksud saya, setelah hal ini terjadi, banyak perusahaan akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Amerika Serikat karena mendirikan proyek baru akan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa banyak dari mereka yang ditahan adalah spesialis dan mencari pekerja lokal untuk menggantikan mereka tidak akan mudah.

    Ketika BBC mengunjungi lokasi tersebut pada akhir pekan lalu, hanya ada sedikit tanda-tanda yang terlihat dari penggerebekan pada Kamis (04/09), meskipun dua tim keamanan meminta kami untuk terus berjalan saat kami merekam dari sisi jalan.

    Kompleks bernilai US$7,6 miliar ini berjarak setengah jam berkendara dari Kota Savannah, Georgia. (Getty Images)

    Pabrik mobil listrik di Ellabell, Negara Bagian Georgia, adalah kompleks besar yang mendominasi lanskap dan telah menjadi sumber lapangan kerja utama sejak proyek ini diumumkan pada 2022.

    Gubernur Negara Bagian Georgia dari Partai Republik, Brian Kemp, sebelumnya memuji kompleks senilai US$7,6 miliar tersebut.

    Dia menyebutnya sebagai proyek pembangunan ekonomi terbesar dalam sejarah negara bagian tersebut.

    Dampak dari usaha ini telah tercermin dalam kebangkitan Asosiasi Amerika Korea di Greater Savannah.

    “Komunitasnya terus berkembang,” kata Cho Dahye, presiden asosiasi tersebut.

    Dahye, yang menjadi warga negara AS pada 1980-an dan juga dikenal dengan nama Amerika Ruby Gould, mengatakan bahwa operasi penangkapan ICE telah membuat banyak orang terkejut.

    Ia berharap penggerebekan di depan rumahnya tidak akan berdampak lebih luas pada hubungan AS-Korea Selatan.

    “Ini sangat mengejutkan bagi saya dan citra perusahaan global yang terkenal,” katanya.

    Laporan tambahan oleh Aisha Sembhi dan Woongbee Lee

    Tonton juga video “Trump soal Pabrik Hyundai Digerebek: Hubungan AS-Korsel Sangat Baik” di sini:

    (ita/ita)

  • Korsel Kirim Pesawat Charter Jemput Ratusan Pekerja yang Ditahan di AS

    Korsel Kirim Pesawat Charter Jemput Ratusan Pekerja yang Ditahan di AS

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Selatan akan mengirimkan sebuah pesawat charter untuk memulangkan ratusan pekerja yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi Amerika Serikat. Maskapai penerbangan nasional Korea Selatan, Korean Air mengatakan bahwa langkah itu akan dilakukan pada Rabu (9/9).

    Petugas imigrasi AS menahan sekitar 475 orang, termasuk ratusan pekerja Korea Selatan, dalam penggerebekan besar-besaran pada hari Kamis lalu di pabrik baterai Hyundai-LG yang sedang dibangun di negara bagian Georgia.

    Para pejabat di Amerika Serikat menyebutnya sebagai penggerebekan terbesar di satu lokasi yang dilakukan sejauh ini di bawah tindakan keras anti-imigrasi nasional Presiden Donald Trump.

    Menteri luar negeri Korsel berangkat ke Washington pada hari Senin lalu untuk perundingan lebih lanjut. Dia menyebut penahanan massal warga negaranya sebagai “situasi gawat” dan berjanji untuk memastikan para pekerja segera dipulangkan “dalam keadaan sehat.”

    Maskapai Korean Air, mengatakan pihaknya berencana untuk mengirimkan Boeing 747-8i charter paling cepat Rabu ke Atlanta, AS.

    “Itulah tujuan kami saat ini,” ujar seorang juru bicara Korean Air kepada kantor berita AFP, Selasa (9/9/2025).

    Seoul menyatakan bahwa kesepakatan untuk membebaskan dan memulangkan para pekerja yang ditahan telah “diselesaikan” dengan AS, dan bahwa sebuah pesawat carteran akan menerbangkan mereka pulang setelah prosedur administratif selesai.

    Selain menjadi sekutu keamanan utama di Lingkar Pasifik, Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan produsen mobil serta elektronik utama dengan banyak pabrik di Amerika Serikat.

    Lokasi penggerebekan adalah sebuah usaha patungan senilai US$4,3 miliar antara dua perusahaan Korea Selatan – Hyundai dan LG Energy Solution – untuk membangun fasilitas manufaktur sel baterai di Georgia.

    Para ahli mengatakan mayoritas pekerja Korea Selatan yang ditahan tersebut kemungkinan besar memiliki visa yang tidak mengizinkan pekerjaan konstruksi langsung.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • WNI Ikut Keciduk di Penggerebekan Pabrik Hyundai di AS: Dapat Undangan dari Perusahaan

    WNI Ikut Keciduk di Penggerebekan Pabrik Hyundai di AS: Dapat Undangan dari Perusahaan

    Jakarta –

    Ada WNI diciduk saat pabrik Hyundai di Georgia digerebek. WNI itu diketahui membawa dokumen lengkap dan juga mendapat undangan dari perusahaan.

    Pabrik Hyundai yang belum rampung dibangun di Georgia AS digerebek. Penggerebekan dilakukan oleh petugas federal dan imigrasi AS pada Kamis. Ada 475 orang yang ditangkap dalam penggerebekan terkait dugaan pekerja ilegal di fasilitas tersebut. Kebanyakan pekerja yang ditangkap itu merupakan warga negara Korea Selatan. Namun rupanya diketahui juga ada Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial CHT yang ikut diciduk dalam operasi tersebut.

    Adapun kunjungan CHT ke AS itu dalam rangka perjalanan bisnis selama satu bulan. Dijelaskan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, dalam kunjungannya itu CHT dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, sekaligus undangan dari perusahaan.

    Terkait penangkapan WNI itu, KJRI Houston telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat CHT saat ini ditahan. Namun, pihak ICE masih belum memberikan info yang lebih rinci terkait CHT usai ia ditangkap.

    “KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” ungkap Judha diberitakan Antara.

    Sebelum ada penggerebekan, pabrik yang rencananya beroperasi akhir tahun ini tersebut sudah diselidiki dalam beberapa bulan. Presiden AS Donald Trump ikut buka suara terkait penggerebekan tersebut. Dia juga menegaskan bahwa hal ini tak mempengaruhi hubungannya dengan Korea Selatan.

    “ICE melakukan hal yang benar, karena mereka berada di sini secara ilegal. Tapi kami harus mencari solusi agar kami dapat mendatangkan ahli sehingga warga kami dapat dilatih dan melakukannya sendiri,” ujar Trump dilansir CNBC.

    Dalam unggahan di Truth Social, dia menyerukan agar perusahaan asing bisa menghormati undang-undang imigrasi di AS.

    “Kami menyambut investasi Anda dan kami mendorong Anda untuk secara legal membawa orang-orang yang memiliki talenta luar biasa untuk mengembangkan produk kelas dunia. Kami memastikan hal itu dapat dilakukan dengan cepat dan secara legal,” tulis Trump.

    “Yang kami minta sebagai imbalan adalah agar Anda mempekerjakan dan melatih pekerja Amerika. Bersama-sama kita akan menjadikan negara kita tidak hanya produktif, tetapi juga bersatu dari sebelumnya,” sambung Trump.

    Penggerebekan ini merupakan tindakan keras dari pemerintahan Trump terhadap imigran. Atas penggerebekan itu, LG Energy Solution menyebut 47 karyawannya ditahan, 46 di antaranya merupakan warga Korea Selatan. Sedangkan Hyundai mengklaim tidak ada karyawannya yang ditahan dari penggerebekan tersebut.

    (dry/din)

  • Pakai Visa Wisata Tapi Malah Bekerja, 4 WN Inggris Dideportasi Imigrasi Tangerang – Page 3

    Pakai Visa Wisata Tapi Malah Bekerja, 4 WN Inggris Dideportasi Imigrasi Tangerang – Page 3

    Di lain pihak, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bong Bong Prakoso Napitupulu menjelaskan, petugas pengawasan Imigrasi menemukan fakta lainnya. Saat ke-4 WN Inggris ini mengikuti latihan kerja di Indonesia, mereka mendapatkan fasilitas hingga pendapatan selayaknya pekerja.

    “Seperti konsumsi, tempat tinggal, transportasi serta upah sebesar 200 dolar AS setiap minggunya. Kalau sudah mengikuti pelatihan, maka dipekerjakan sebagai salws investasi,”kata Bong Bong.

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan ketentuan penggunaan VoA yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 TAHUN 2025 tentang Klasifikasi Visa.

     

  • Wanti-wanti Trump ke Pebisnis Asing Buntut Gerebek Pabrik Hyundai

    Wanti-wanti Trump ke Pebisnis Asing Buntut Gerebek Pabrik Hyundai

    Jakarta –

    Donald Trump tiba-tiba mewanti-wanti pebisnis asing buntut pabrik baterai Hyundai-LG digerebek. Presiden Amerika Serikat (AS) itu memperingatkan pebisnis asing untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku di AS.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Senin (8/9/2025), peringatan ini disampaikan setelah otoritas imigrasi AS menahan sekitar 475 orang. Di mana sebagian besar merupakan pekerja Korea Selatan (Korsel).

    Penahanan tersebut dilakukan saat penggerebekan imigrasi AS pada Kamis (4/9) waktu setempat, terhadap pabrik baterai Hyundai-LG yang sedang dibangun di negara bagian Georgia. Penahanan itu tercatat sebagai operasi tunggal terbesar yang sejauh ini dilaksanakan di bawah kebijakan anti-migran Trump.

    “Harap hormati Hukum Imigrasi negara kita,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial.

    “Investasi Anda disambut baik, dan kami mendorong Anda untuk SECARA LEGAL membawa orang-orang Anda yang sangat cerdas… Apa yang kami minta dari Anda adalah Anda mempekerjakan dan melatih para pekerja Amerika,” kata Trump kepada perusahaan-perusahaan asing di AS.

    Rekaman video menunjukkan momen penggerebekan imigrasi itu ketika para pekerja yang ditahan, dalam keadaan tangan diborgol dan dirantai di pergelangan kaki mereka, dinaikkan ke dalam sebuah bus.

    Trump telah berjanji untuk menghidupkan sektor manufaktur AS, sekaligus bersumpah untuk mendeportasi jutaan migran tanpa dokumen sah. Sembari mengingatkan para investor asing untuk mematuhi hukum, Trump tampak mengakui adanya kekurangan keterampilan di kalangan tenaga kerja domestik.

    “ICE (Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS-red) bertindak benar karena mereka berada di sini secara ilegal,” ucap Trump merujuk pada penggerebekan imigrasi yang berujung penahanan ratusan pekerja Korsel.

    “Namun, kita perlu mencari cara untuk mendatangkan tenaga tambahan agar orang-orang kita dapat dilatih sehingga mereka dapat melakukannya sendiri,” cetusnya.

    Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Georgia, Steven Schrank, mengatakan bahwa penggerebekan itu menargetkan “praktik ketenagakerjaan ilegal yang terjadi di lokasi konstruksi seluas 100 acre ini”.

    Pihak LG Energy Solution mengatakan 47 karyawannya ditangkap, terdiri atas 46 warga negara Korsel dan satu warga negara Indonesia (WNI).

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa satu WNI berinisial CHT ikut terjaring razia imigrasi di pabrik Hyundai, AS. Dia mengatakan dokumen CHT selama di AS mulai dari rencana business trip, paspor, visa hingga undangan dari perusahaan lengkap.

    LG Energy Solution menambahkan bahwa 250 orang lainnya yang ditangkap diyakini bekerja untuk kontraktornya, dengan sebagian besar merupakan warga negara Korsel.

    Otoritas Korsel mengatakan pada Minggu (7/9) bahwa negosiasi untuk mengamankan pembebasan para pekerja telah selesai dilakukan dan mereka akan segera dibebaskan untuk kemudian diterbangkan pulang.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/ygs)

  • Kenapa Pribumi di Teluk Harus Bersaing dengan Buruh Asing?

    Kenapa Pribumi di Teluk Harus Bersaing dengan Buruh Asing?

    Jakarta –

    Sekitar dua tahun lalu, sebuah restoran cepat saji Subway di Uni Emirat Arab (UEA) tanpa sengaja memicu skandal nasional lewat sebuah iklan lowongan kerja. Iklan itu mengajak warga pribumi Emirat bekerja di restoran Subway untuk membuat sandwich.

    Tawaran kerja tersebut sontak dianggap sebagai “penghinaan,” “olok-olok,” dan “serangan terhadap warga lokal.” Jaksa UEA bahkan sampai mengumumkan penyelidikan atas apa yang mereka sebut sebagai “konten bermasalah.”

    Iklan pada Desember 2022 itu sebenarnya dipasang oleh sebuah perusahaan berbasis di Dubai, Kamal Osman Jamjoom Group, dengan niat membantu perusahaan mematuhi aturan baru UEA tentang kewajiban mempekerjakan persentase tertentu warga Emirat.

    Aturan baru yang dikenal sebagai “Emiratisasi,” pertama kali diperkenalkan pada 2022, menargetkan bahwa pada akhir 2026, tenaga kerja di perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih harus terdiri dari 10% warga pribumi.

    Arab Saudi memiliki aturan serupa, bahkan memperketatnya dalam dua tahun terakhir. Misalnya, perusahaan dengan 100 karyawan kini wajib memiliki setidaknya 30% tenaga kerja pribumi Saudi.

    Skandal lowongan kerja Subway hanyalah satu contoh bagaimana rencana baru pengelolaan tenaga kerja di negara-negara Teluk menimbulkan gesekan, kata seorang peneliti universitas yang tinggal di UEA namun enggan disebutkan namanya karena berisiko jika mengkritik pemerintah.

    “Karena ini pekerjaan layanan dengan gaji rendah, jenis pekerjaan yang biasanya tidak dilakukan warga lokal, dan karena Emirat yang menganggur umumnya minimal memiliki gelar pendidikan tinggi, maka muncul reaksi keras,” jelas peneliti itu soal skandal Subway. “Reaksi itu ditujukan kepada perusahaan, bukan pemerintah, tapi sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap kebijakan baru.”

    Kontrak sosial baru di Teluk?

    Seperti dicatat para pakar di Carnegie Endowment for International Peace dalam sebuah komentar, kebijakan ekonomi semacam ini “justru merongrong kontrak sosial yang sudah ada” di negara-negara Teluk.

    Di masa lalu, negara — dengan dana dari minyak — selalu menjadi penyedia utama pekerjaan, perumahan, dan berbagai tunjangan lain. Singkatnya, kontrak sosial menyebut negara mengurus rakyatnya sementara rakyat menerima model pemerintahan otoriter.

    Namun dengan harga minyak yang menurun, pergeseran global dari energi fosil, serta demografi muda yang terus membesar (dan tingkat pengangguran pemuda yang tinggi), kontrak sosial itu kini sulit dipertahankan oleh negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.

    Sebagai respons, pemerintah Teluk semakin gencar mempromosikan sektor nonmigas dan non-pemerintah, mendorong warganya menjadi pengusaha, serta memangkas anggaran sektor publik.

    “Ada kegelisahan yang tumbuh ketika pemerintah berusaha menggeser warga dari pekerjaan sektor publik menuju pekerjaan sektor swasta yang lebih rentan, sekaligus memangkas tunjangan negara yang didanai minyak,” kata Frederic Schneider, peneliti senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs (ME Council) yang berbasis di Qatar.

    Sebagai contoh, pada Januari lalu pemerintah Saudi meluncurkan skema “golden handshake” yang mendorong tenaga kerja beralih dari sektor publik menuju swasta dengan iming-iming insentif.

    Semua proyek ekonomi baru ini “juga diiringi wacana yang seakan menggambarkan pekerjaan pemerintah — pekerjaan yang dulu dijanjikan bagi orang tua dan kakek-nenek mereka sebagai bagian dari kontrak sosial — sebagai pilihan mudah, bahkan malas,” tambah peneliti berbasis di UEA itu kepada DW.

    Pekerja asing kini jadi ‘saingan’

    Dalam waktu bersamaan, negara-negara Teluk juga berupaya menjadi lebih menarik bagi tenaga kerja asing yang dibutuhkan sektor nonmigas, misalnya dengan mengubah aturan kepemilikan properti bagi warga asing, memberikan izin tinggal jangka panjang, serta melonggarkan sejumlah pembatasan sosial dan keagamaan.

    UEA memulai proses ini pada pertengahan 2000-an, sementara Arab Saudi baru memulainya belakangan, dengan skema visa pekerja terampil mulai pertengahan 2025 dan izin kepemilikan properti bagi asing mulai 2026.

    Saudi juga menerbitkan ultimatum pada 2021 yang menyatakan perusahaan asing tak akan mendapat kontrak pemerintah kecuali mereka memiliki kantor pusat di Saudi.

    Proyek transformasi ekonomi dari atas ini menimbulkan ketegangan sosial baru karena jelas memberikan “preferensi kepada tipe tertentu pekerja asing,” ujar peneliti berbasis di UEA tersebut. Dan karena warga Emirat serta Saudi didorong masuk sektor swasta, para pendatang baru semakin dipandang sebagai saingan di pasar tenaga kerja.

    Peneliti itu menambahkan, gesekan sosial dan budaya pun meningkat. Warga konservatif merasa terganggu dengan langkah-langkah yang lebih ramah pada orang asing. Misalnya perdebatan soal perubahan akhir pekan tradisional dari Jumat-Sabtu menjadi Sabtu-Minggu yang lebih internasional, meningkatnya perhatian pada hari raya non-Islam seperti Natal, serta bertambahnya prostitusi dan konsumsi alkohol yang dituding sebagai dampak dari keberadaan orang asing.

    “Dalam arti tertentu, pergeseran yang terjadi di UEA pada pertengahan 2000-an dipresentasikan sebagai ‘kejahatan yang perlu’,” kata peneliti sosiologi itu. “Misalnya, ide bahwa penjualan alkohol — yang secara tradisional dilarang di negara Islam — harus diizinkan agar orang asing mau tinggal di UEA.”

    “Di Arab Saudi, di mana pergeseran ini baru saja dimulai, hal-hal terlarang itu kini justru dipromosikan sebagai sesuatu yang esensial, demi menempatkan Saudi di peta dunia dan menjadikan Riyadh kota global yang menarik bagi turis dan investor asing,” jelasnya.

    Konflik Gaza perparah ketegangan

    Di UEA, ketegangan sosial semakin diperburuk oleh konflik di Gaza, kata Schneider dari ME Council. “Di UEA, masuknya bisnis Israel — termasuk sektor keamanan — dan turis lewat normalisasi hubungan berarti negara ini menampung bisnis dan individu yang terlibat langsung dalam genosida yang tengah berlangsung di Gaza.”

    Awal pekan ini (2/9), Asosiasi Internasional Cendekia Genosida menyatakan Israel melakukan pembersihan etnis di Jalur Gaza, meski pemerintah di Tel Aviv bersikeras membantah.

    Berbicara dengan warga negara Teluk, Schneider juga mencatat meningkatnya kekecewaan terhadap Barat secara umum, baik karena persepsi kemunafikan dan keterlibatan dalam konflik Gaza, maupun karena sekutu lama seperti AS kini dianggap kurang dapat diandalkan.

    “Bisnis asing semakin dipandang sebagai pihak yang merebut peluang dari warga lokal,” ujarnya. “Sebagai contoh, dana besar yang dihabiskan Arab Saudi untuk konsultan Barat dalam proyek Neom dan transformasi lainnya menimbulkan ketidakpuasan, baik dari kementerian dan lembaga pemerintah maupun dari konsultan lokal baru yang ingin ikut serta.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Fard

    (ita/ita)