Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Jakarta, CNBC Indonesia – China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar.

    Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi lokal juga harus ‘terbuka’ dengan pemerintah China.

    Hal ini yang menjadi keresahan AS, hingga meminta ByteDance asal China melakukan divestasi terhadap TikTok yang digunakan 170 juta warga AS. AS khawatir data warga AS bisa jatuh ke tangan pemerintah China via ByteDance.

    Kendati menentang prinsip-prinsip yang dilakukan China, belakangan AS sudah mulai mengikuti jejak negara kekuasaan Xi Jinping.

    Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Salah satunya adalah ICEBlock. Aplikasi tersebut memberikan peringatakan kepada pengguna terkait agen ICE yang ada di area mereka. Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan hal ini bisa meningkatkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.

    Atas perintah Trump, Apple mengumumkan penghapusan aplikasi ICEBlock dan aplikasi pelacakan ICE serupa dari App Store pada Kamis (2/10) pekan lalu.

    Ini adalah insiden langka, di mana pemerintah federal mengintervensi raksasa teknologi untuk melakukan pemblokiran aplikasi. Google juga menghapus aplikasi serupa, namun dengan alasan pelanggaran kebijakan perusahaan.

    Google mengatakan tak ada arahan dari DoJ untuk melakukan aksi penghapusan aplikasi.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Reuters menuliskan bahwa tindakan Apple dapat meningkatkan pengawasan terhadap hubungan perusahaan teknologi yang makin erat dengan pemerintahan Trump.

    Banyak perusahaan, termasuk produsen iPhone, telah berusaha menghindari konflik dengan Gedung Putih yang tidak segan-segan mengeluarkan ancaman, terutama terkait tarif, terhadap perusahaan tertentu.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima dari penegak hukum tentang risiko keamanan terkait dengan ICEBlock, kami telah menghapusnya dan aplikasi serupa dari App Store,” kata Apple dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Fox Business pertama kali melaporkan penghapusan aplikasi tersebut oleh Apple pada Kamis (2/10) lalu. DoJ kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi Apple untuk menarik aplikasi tersebut dan perusahaan telah mematuhinya.

    Google mengatakan kebijakannya melarang aplikasi dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi. ICEBlock tidak pernah tersedia di Google Play Store.

    “ICEBlock dirancang untuk menempatkan agen ICE dalam risiko hanya karena melakukan pekerjaan mereka, dan kekerasan terhadap penegak hukum adalah garis merah yang tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dilanggar,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Joshua Aaron, pencipta ICEBlock yang berbasis di Texas, membantah karakterisasi tersebut dan mengkritik keputusan Apple.

    “Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat,” ujar Aaron kepada Reuters.

    Kini, bahkan meluncurkan situs web pun kemungkinan akan berujung pada penghapusan, ujarnya, seraya menambahkan bahwa tim hukumnya akan memutuskan langkah selanjutnya.

    Bondi sebelumnya berargumen bahwa Aaron tidak dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menuntutnya, serta memperingatkan Aaron untuk berhati-hati.

    Pengawasan sipil terhadap agen imigrasi federal makin ketat sejak Trump kembali menjabat. Para aktivis mengatakan tujuan mereka melakukan inisiatif-inisiatif independen adalah melindungi komunitas mereka dari penegakan hukum ICE yang agresif.

    Di kota-kota seperti Washington, penduduk juga mengandalkan obrolan terenkripsi untuk berbagi informasi terbaru tentang penegakan hukum.

    Enam pakar hukum mengatakan kepada Reuters bahwa pengawasan terhadap ICE sebagian besar dilindungi oleh Konstitusi AS, selama para aktivis tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Pengadilan telah lama menyatakan bahwa merekam aktivitas penegakan hukum di area publik adalah sah.

    Sejak Trump menjabat, ICE telah menggerebek beberapa fasilitas yang menampung imigran ilegal, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pendanaan baru sebesar US$75 miliar hingga tahun 2029 untuk ICE.

    Badan tersebut juga telah menangkap pemegang visa dan penduduk tetap AS yang menjadi target pemerintahan Trump atas advokasi pro-Palestina.

    Apple menghapus lebih dari 1.700 aplikasi dari App Store pada tahun 2024 sebagai tanggapan atas tuntutan pemerintah. Sebagian besar, yakni lebih dari 1.300, berasal dari China. Selanjutnya diikuti oleh Rusia dengan 171 aplikasi dan Korea Selatan dengan 79 aplikasi.

    Selama tiga tahun terakhir, AS tidak muncul sebagai salah satu negara tempat aplikasi dihapus karena tuntutan pemerintah, menurut laporan transparansi aplikasi perusahaan. Namun, sejak Trump menjadi Presiden, praktik ini seakan dinormalisasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam menerapkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu mulai 1 Oktober 2025 dinilai menjadi langkah tepat untuk menggugah minat wisatawan asing datang ke Indonesia.

    Senior Regional Director Asia Tenggara Trip.com Edmund Ong menilai Indonesia merupakan pasar utama pariwisata di kawasan Asia Tenggara. 

    Menurutnya dengan penerapan kebijakan tersebut menjadi bukti nyata Indonesia masuk ke era digitalisasi. Pasalnya selama ini, paparnya, wisatawan asing yang masuk ke Indonesia harus mengisi formulir secara manual dan jumlahnya tidak hanya satu.

    “Kebijakan ini memudahkan sekali, dan dari perspektif pelaku industri, kami menilai merupakan salah satu langkah lanjutan yang tepat untuk memberikan solusi bagi semua traveler ataupun turis-turis yang datang,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya dengan populasi yang melebihi 280 juta jiwa serta ambisi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan dialog antarbudaya, dan kontribusi bagi perdamaian global, Indonesia menawarkan peluang sangat besar bagi inovasi dan pertumbuhan pariwisata. 

    Apalagi jika melihat data Trip.Best Global Rankings 2025, Bali dan Jakarta masuk sebagai dua dari 100 destinasi terbaik di dunia. Bali menempati posisi ke-10 dan Jakarta berada di posisi 41. Sebanyak 35 hotel, restoran, dan atraksi favorit Indonesia juga termasuk dalam daftar ini.

    Tak hanya itu, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan permintaan yang kuat terhadap berbagai perjalanan. Pada lima bulan pertama 2025, tercatat sebanyak 3,84 juta orang Indonesia bepergian ke luar negeri, sementara 5,63 juta turis mancanegara berkunjung ke Indonesia. 

    Sebagai antisipasi dari pertumbuhan pesat sektor ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan target ambisius untuk mencapai 1,08 miliar perjalanan domestik dan 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025. 

    Sektor ini juga diproyeksikan akan menyumbang sekitar Rp1.269,8 triliun pada 2025, setara dengan sekitar 5,5% produk domestik bruto (PDB) serta mendukung hampir 14 juta lapangan kerja di seluruh negeri. 

    Penyedia layanan perjalanan internasional tersebut mengincar pertumbuhan pasar pariwisata yang agresif di Indonesia pada akhir tahun ini hingga mencapai double digit.

    General Manager, Trip.com Indonesia Krishna Arya mengatakan kinerja pertumbuhan lini bisnis hotel dan penerbangan pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

    Melihat prospek tersebut, Trip.com telah memutuskan untuk berinvestasi di kantor baru di Tangerang Selatan sebagai hub strategis. Kantor baru di Tangerang ini, yang menjadi kantor kedua di Indonesia setelah kantor pusatnya di Bali yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan di pasar Indonesia.

    Selain itu, Trip com juga akan berinvestasi dalam pengembangan serta perbanyak perekrutan talenta-talenta lokal untuk memperkuat timnya.

    “Sehingga akhir tahun ini kami memiliki target yang lebih agresif sampai double digit,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menuturkan aplikasi baru All Indonesia memang sangat memudahkan pengisian deklarasi dan membuat arus penumpang lebih lancar. Namun, dia menilai keberadaan visa waiver lebih menarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. 

    Pauline menuturkan bahwa saat ini pemerintah belum menerapkan visa waiver. Dengan demikian wisatawan yang masuk ke Indonesia masih harus mengajukan visa on arrival (VoA)

    Adapun mulai 1 Oktober 2025, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi ini.

    All Indonesia merupakan integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu aplikasi yang tersedia dalam bentuk web (allindonesia.imigrasi.go.id) maupun aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Playstore maupun App Store. 

    Aplikasi ini dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan. All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, impresi pertama yang didapatkan saat kita melakukan perjalanan ke negara lain didapatkan saat tiba di bandara atau pelabuhan. 

    “Seringkali first impression juga menjadi last impression. Oleh karena itu jika kita ingin orang-orang dari negara lain memiliki impresi yang positif dan kembali ke Indonesia, kita harus dapat memberikan impresi positif itu sejak awal,” ujarnya.

     

  • Cegah TPPO, Imigrasi Tanjung Priok bentuk tiga desa binaan

    Cegah TPPO, Imigrasi Tanjung Priok bentuk tiga desa binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok resmi membentuk tiga desa binaan dan menempatkan Petugas Pembina Desa (Pimpasa) di daerah setempat guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Sampai saat ini, sudah terbentuk tiga Desa Binaan Imigrasi Tanjung Priok, yaitu di Kelurahan Rawa Badak Utara (Koja), Kelurahan Pulau Untung Jawa (Kepulauan Seribu Selatan), dan Kelurahan Kebon Bawang (Tanjung Priok),” kata Kepala kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pembentukan desa binaan itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko atau kerawanan keimigrasian, aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga terkait keimigrasian, serta prosedur terkait pelanggaran keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan pelayanan keimigrasian, khususnya paspor maupun visa.

    Pihaknya juga mengedukasi masyarakat, terutama calon pekerja migran, tentang bahaya penyelundupan dan kiat menghindari penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab serta penguatan sinergi dengan berbagai instansi.

    “Sementara Pimpasa yang ada di desa binaan tersebut nantinya akan memudahkan masyarakat di sana untuk memperoleh informasi seputar keimigrasian, sehingga akan lebih sadar akan bahaya TPPO,” ujar Imam,

    Dia memaparkan kriteria desa binaan, antara lain wilayah desa dekat dengan perbatasan laut atau darat dengan negara tetangga.

    Selain itu, pendidikan masyarakatnya tergolong rendah, tingkat kemiskinan tinggi, mayoritas penduduknya berusia muda, tingkat pengangguran tinggi, dan sebagian besar warganya menjadi pekerja migran.

    Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan verifikasi lapangan terkait pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Jumat (19/9).

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja menyampaikan pemaparan seputar Desa Binaan Imigrasi.

    Turut hadir pula Direktur Intelijen Keimigrasin Kombes Pol. Agus Waluyo dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Muhammad Rullyandi.

    Rombongan tersebut mengunjungi salah satu Kelurahan Desa Binaan, yaitu Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak kelurahan terkait desa binaan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Terbitkan Visa K, Pemuda Lokal Teriak Makin Susah Cari Kerja

    China Terbitkan Visa K, Pemuda Lokal Teriak Makin Susah Cari Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – China resmi meluncurkan kategori baru “Visa K” pada 1 Oktober untuk menarik talenta muda asing di bidang sains dan teknologi. Namun, kebijakan ini justru memicu gelombang protes di dalam negeri, di tengah tingkat pengangguran yang masih tinggi.

    Diskusi soal Visa K mendominasi media sosial dengan lebih dari 500 juta tayangan hanya dalam dua hari. Banyak komentar mempertanyakan logika pemerintah mendatangkan pekerja asing ketika angka pengangguran pemuda di China mencapai 18,9% pada Agustus, dengan lebih dari 12,2 juta lulusan baru bersaing di pasar kerja yang ketat.

    “Banyak sekali [pemegang gelar master] di sini yang kesulitan mencari pekerjaan, dan Anda ingin mendatangkan lebih banyak talenta dari luar negeri?” tulis salah satu komentar yang viral di media sosial, seperti dikutip CNN International, Kamis (2/10/2025).

    Sementara itu, Hu Xijin, mantan pemimpin redaksi Global Times, menilai kebijakan ini justru menyoroti persoalan domestik.

    “Masalah sebenarnya yang menjadi inti kontroversi visa K adalah bahwa hal itu mencerminkan ketegangan di pasar kerja domestik dan kecemasan yang dihadapi kaum muda dalam mencari pekerjaan,” ujarnya di akun Weibo.

    Visa K dirancang agar lulusan asing bidang STEM dapat bekerja atau meneliti di China tanpa perlu sponsor pemberi kerja, berbeda dengan skema visa H-1B di AS. Namun, persyaratan rinci belum diumumkan, meski pejabat menyebut pelamar minimal harus bergelar sarjana dari universitas ternama.

    Sementara itu, People’s Daily, corong resmi Partai Komunis, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis negaranya.

    “Di tengah latar belakang beberapa negara yang memperketat perbatasan dan mengesampingkan talenta internasional, China telah dengan cerdik memanfaatkan peluang penting ini,” tulis media tersebut dalam editorial.

    Meski begitu, resistensi publik mencerminkan meningkatnya sentimen nasionalis sekaligus keresahan pemuda terkait masa depan pekerjaan. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema: mengundang talenta asing demi ambisi teknologi, atau fokus lebih dulu menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – WNI yang ingin mengadu nasib ke luar negeri bisa memanfaatkan program baru yang dicanangkan pemerintahan Xi Jinping. Pada Rabu (1/10/2025), China meluncurkan program visa baru yang bertujuan menarik talenta global di bidang sains dan teknologi, untuk bekerja di Negeri Tirai Bambu.

    AFP melaporkan program ini merupakan bagian dari upaya China untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia di sektor sains dan teknologi, mengalahkan dominasi Amerika Serikat (AS).

    Langkah China yang diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan AS baru-baru ini. Presiden AS Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di AS.

    Program visa K terbaru China secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah.

    “Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini,” tulis surat kabar pemerintah People’s Daily dalam sebuah komentar pada Selasa (30/9), dikutip dari AFP, Rabu (1/10/2025).

    Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

    “Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal,” lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

    Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah “talenta sains dan teknologi muda global”. Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

    Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

    Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

    Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

    Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga RI Makin Gampang Cari Kerja di China, Begini Syaratnya

    Warga RI Makin Gampang Cari Kerja di China, Begini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang menetapkan biaya visa kerja H-1B hingga US$100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) per tahun dinilai memberatkan perusahaan dan pekerja asing.

    Situasi ini langsung dimanfaatkan China dengan meluncurkan program visa baru untuk menarik talenta teknologi global.

    Visa kategori K, yang diumumkan pada Agustus dan resmi berlaku pekan ini, menyasar lulusan muda asing di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

    Berbeda dengan H-1B yang mengharuskan sponsor perusahaan dan tunduk pada sistem undian, visa K memungkinkan pekerja asing masuk, tinggal, dan bekerja di China tanpa perlu tawaran kerja terlebih dahulu.

    “Amerika Serikat jelas merugikan dirinya sendiri dengan kebijakan H-1B, dan waktunya sangat tepat bagi China meluncurkan visa K,” kata Michael Feller, Kepala Strategi di Geopolitical Strategy, dikutip dari Reuters, Selasa (30/9/2025).

    China sendiri selama ini dikenal memiliki pasokan besar untuk engineer lokal. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat tarif impor AS, Beijing berusaha membangun citra sebagai negara yang terbuka terhadap investasi dan tenaga kerja asing.

    Upaya ini juga diperkuat dengan kebijakan bebas visa bagi warga sebagian besar negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

    Meski menjanjikan, visa K masih menyisakan banyak pertanyaan. Pedoman pemerintah hanya menyebut syarat umum seperti usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja, tanpa rincian mengenai insentif finansial, status tinggal permanen, maupun fasilitas keluarga.

    Kendala bahasa juga dinilai signifikan, mengingat mayoritas perusahaan teknologi di China beroperasi dengan bahasa Mandarin.

    Selain itu, ketegangan politik antara India dan China bisa membatasi jumlah pelamar dari India, yang selama ini menjadi penerima terbesar visa H-1B di AS dengan porsi 71% tahun lalu.

    “China harus memastikan warga India merasa diterima dan dapat bekerja secara bermakna meskipun tanpa kemampuan bahasa Mandarin,” kata Feller.

    Upaya perekrutan talenta asing sebenarnya bukan hal baru bagi China. Sebelumnya, pemerintah menawarkan insentif besar, termasuk subsidi rumah dan bonus hingga 5 juta yuan (Rp11 miliar), untuk menarik kembali ilmuwan China di luar negeri. Namun, program khusus bagi talenta non-China, seperti visa K, masih tergolong baru.

    Meski peluang perubahan besar dalam kebijakan imigrasi China dinilai kecil, analis menilai kehadiran visa K tetap memperkuat posisi Beijing dalam persaingan teknologi global dengan Washington.

    “Jika China berhasil menarik sebagian kecil saja dari talenta teknologi dunia, posisinya di bidang teknologi mutakhir akan semakin kuat,” ujar Feller.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • Imigrasi Bali Deportasi WN Turki yang Overstay 8 Bulan

    Imigrasi Bali Deportasi WN Turki yang Overstay 8 Bulan

    DENPASAR – Kantor Imigrasi Singaraja, Bali, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Turki karena melampaui masa tinggal selama hampir 8 bulan tanpa mengantongi (melanggar) izin tinggal resmi.

    “Yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Anak Agung Gde Kusuma Putra, Senin, 29 September.

    WNA Turki dengan inisial HY itu terjaring dalam operasi pengawasan oleh petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) di Kabupaten Jembrana (27/9), kemudian ia digelandang ke Singaraja untuk diperiksa karena tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan terkait keimigrasian.

    Setelah diperiksa, pria berusia 45 tahun itu sudah 235 hari atau sekitar 8 bulan tanpa memiliki izin tinggal resmi setelah izin tinggalnya habis pada akhir Januari 2025.

    HY akhirnya mengemas barang-barangnya untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali ke negaranya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.

    Menurut Agung, HY melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melebihi izin tinggal yang diberikan.

    “Kami tidak akan menoleransi pelanggaran izin tinggal, sekecil apa pun. Setiap WNA yang melanggar aturan akan diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk deportasi dan penangkalan masuk Indonesia,” ucapnya.

    Ia menekankan perpanjangan visa atau izin tinggal dapat dilakukan jauh hari sebelum masa berlaku habis melalui sistem daring (online) yang disediakan Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Melalui evisa.imigrasi.go.id atau aplikasi Molina itulah, orang asing diberi kemudahan dalam pengurusan visa dan izin tinggal.

    Sebagai gambaran, di Bali terdapat tiga kantor imigrasi yakni Denpasar, Ngurah Rai dan Singaraja.

    Adapun kantor Imigrasi Denpasar mencakup wilayah kerja meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung yakni Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang, kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

    Untuk Imigrasi Singaraja mencakup Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem, serta Imigrasi Ngurah Rai mencakup wilayah kerja Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang secara administrasi wilayah masuk Kabupaten Badung.

  • Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    New York –

    Presiden Kolombia Gustavo Petro mengaku tak peduli dengan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya. Dia menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), AS menyatakan akan mencabut visa Petro setelah dia turun ke jalan di New York pada Jumat (26/9) untuk bergabung dengan demonstrasi pro-Palestina dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    “Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia,” kata Petro di media sosial.

    “Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional,” tambahnya.

    Petro, yang berbicara di hadapan kerumunan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina dan mendesak tentara AS ‘untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan’.

    Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan ‘mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut’. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.

    “PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral yang akan memungkinkan Organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan izin memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.

    Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa Presiden Ernesto Samper saat itu dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.

    Hubungan antara Bogota dan Washington telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.

    Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.

    Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza dan mengklaim mereka bertindak untuk membela diri. Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan 65.000 orang.

    Serang Israel juga menyebabkan seluruh penduduk di wilayah tersebut mengungsi. Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini merupakan genosida.

    Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Istri Arya Daru Berharap Kematian Suaminya Diusut Secara Tuntas dan Transparan

    Istri Arya Daru Berharap Kematian Suaminya Diusut Secara Tuntas dan Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan kasus kematian suaminya di rumah kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diusut secara tuntas dan transparan.

    “Kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon agar kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan,” ujar Meta Ayu saat konferensi pers di Yogyakarta, Sabtu.

    Meta Ayu yang akrab disapa Pita mengaku masih sulit menerima kenyataan kehilangan suaminya.

    “Sebenarnya sampai sekarang pun, saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi, ya. Saya tahu, ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi,” ujar Pita yang untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik.

    Menurutnya, Arya Daru adalah pribadi yang penuh kesabaran, mampu menahan amarah, dan selalu menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Nilai itu membuat banyak orang merasakan kebaikan almarhum.

    “Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru, secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau,” ujarnya.

    Menurut Pita, hati nurani amat penting dalam pengungkapan kasus kematian suaminya sehingga diharapkan tidak diabaikan dalam mencari kebenaran.

    “Hakikatnya, Allah menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya, keluarga, dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan,” tambahnya.

    Penasihat hukum keluarga Arya Daru, Nicholay Aprilindo, mengatakan tampilnya Pita untuk kali pertama ke publik merupakan hasil pendampingan panjang karena yang bersangkutan mengalami trauma mendalam.

    Ia menjelaskan bahwa sebelum meninggal, Arya Daru dan keluarga besar sedang menyiapkan keberangkatan ke Finlandia, menyusul penugasan barunya sebagai sekretaris dua di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Helsinki.

    Seluruh dokumen dan biaya perjalanan disebut sudah lengkap, termasuk visa dan paspor bagi istri, anak-anak, hingga orang tua dan mertua.

    “Mereka akan segera berangkat pada tanggal 31 Juli. Di mana tanggal 30 Juli semua keluarga diharapkan sudah dapat berangkat, berkumpul di Jakarta,” jelasnya.

    Menurut Nicholay, hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi keluarga mengenai kesimpulan penyidik Polda Metro Jaya yang menyebut kematian Arya Daru tanpa keterlibatan pihak lain.

    “Kasus ini tidak boleh menjadi dark case, tidak boleh menguap atau dianggap sepele karena ini menyangkut seorang diplomat, aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri,” tegas Nicholay.

    Pihak keluarga, kata dia, menginginkan ada penyelidikan lanjutan agar kasus tersebut bisa terungkap seterang-terangnya.

    Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terlilit plakban di kamar 105 Guest House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian tersebut tanpa keterlibatan orang lain.

    Pemeriksaan toksikologi tidak menemukan zat berbahaya, sementara Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan tidak ada DNA maupun sidik jari selain milik Arya Daru di lokasi kejadian.