Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Pemerintah Pastikan Tolak Penerbitan Seluruh Visa Atlet Senam Israel

    Pemerintah Pastikan Tolak Penerbitan Seluruh Visa Atlet Senam Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap Pemerintah Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Yusril menyoroti pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dilansir dari Antara, Kamis (9/10/2025).

    Selain itu, sikap pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat. Pemerintah, tutur Yusril, menyimak adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta.

    “Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ucapnya.

    Lebih lanjut Yusril mengatakan sikap pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas. Ia pun mengaku sudah berbicara dengan Menteri Imipas Agus Andrianto.

    “Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan waktu yang lalu,” jelas Yusril.

    Diketahui, Federasi Gimnastik Indonesia akan menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Israel disebut-sebut akan ikut bertanding dalam gelaran itu yang lantas berujung penolakan dari berbagai kalangan.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel. Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

    Di samping itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang dimaksud.

    Dia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China Bandung 9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China Bandung 9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Thailand dan China yang diduga melanggar izin tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
    Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Deny Haryadi menjelaskan, tindakan pengamanan terhadap kedua WNA tersebut dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai aktivitas mereka yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    “Proses pendeportasian ini dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Kami berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” ujar Deny dalam konferensi pers di kantor Imigrasi pada Kamis (9/10/2025) siang.
    Deny menjelaskan, WNA pertama yang diamankan adalah CS (49) asal Thailand.
    CS ditangkap setelah tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengawasan di salah satu proyek pembangunan pabrik di Majalengka.
    Saat ditemukan, CS sedang memasang alat dan mengajarkan cara mengoperasikan mesin kepada pekerja pabrik.
    Setelah diperiksa, diketahui bahwa CS masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VoA), yang tidak sesuai dengan aktivitasnya.
    Sementara itu, WNA berinisial HH (43) asal China, diamankan tim Inteldakim di lokasi berbeda namun dalam kegiatan pengawasan yang sama.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HH merupakan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jabatan sebagai Research & Development Manager.
    Namun, petugas menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan HH tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    Kedua WNA tersebut dinyatakan melanggar Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Saat ini, keduanya ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Cirebon untuk menjalani proses tindakan administratif keimigrasian dan akan segera dideportasi.
    Pihak Imigrasi juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi terkait keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Majalengka.
    Selain dua WNA ini, sejak awal tahun hingga Oktober ini, Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap 20 WNA yang melanggar aturan, yang tersebar di beberapa wilayah sesuai tempat masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel Nasional

    1 Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel Nasional

    Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan seluruh visa dari delegasi atlet Israel yang hendak berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 batal.
    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Dia menjelaskan, pihak Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia, dulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
    Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.
    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
    Israel, pihak yang menginvasi Gaza dan Palestina pada umumnya, hendak berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.
    Pihak anggota DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung menolak kehadiran Israel.
    “Kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik (Israel) itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Pentingnya Asuransi saat Melakukan Perjalanan

    Ini Pentingnya Asuransi saat Melakukan Perjalanan

    Jakarta –

    Asuransi perjalanan atau travel insurance merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Brelian Gema mengungkapkan asuransi perjalanan ini penting untuk perlindungan untuk diri sendiri dan orang sekitar.

    Dia menjelaskan untuk Travel Insurance ini bisa mendapatkan manfaat seperti bantuan medis di seluruh dunia, kompensasi atas ketidaknyamanan perjalanan yang meliputi perlindungan bagasi pribadi, kehilangan uang/dokumen, pencurian isi rumah tinggal pada saat perjalanan, keterlambatan dan penundaan perjalanan, hingga perlindungan untuk penolakan visa.

    Brelian menambahkan untuk periode Bulan Inklusi Keuangan (BIK) ada diskon premi 50%. Melalui promo ini, masyarakat bisa mendapatkan premi perjalanan dengan harga jauh lebih terjangkau. Untuk perjalanan domestik, premi yang semula Rp10.000 per hari kini hanya mulai dari Rp5.000 per hari.

    “Produk Jasindo Travel Insurance sendiri menawarkan perlindungan yang luas. Manfaat utamanya meliputi perlindungan medis darurat, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan santunan hingga Rp5 juta untuk perjalanan domestik dan hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional. Produk ini juga memberikan santunan kecelakaan diri dengan nilai hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik serta hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional,” kata dia.

    Asuransi perjalanan juga menanggung kerugian akibat kehilangan barang elektronik maupun barang fashion dengan nilai perlindungan hingga Rp15 juta. Brellian, menegaskan bahwa promo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan.

    “Kami ingin masyarakat mendapatkan proteksi perjalanan dengan biaya lebih terjangkau, sejalan dengan misi memperluas inklusi keuangan di Indonesia,” ujarnya. Promo ini berlaku khusus mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional.

    (kil/kil)

  • Manusia 2.700 T Mustahil Datang ke AS dengan Aturan Visa Baru

    Manusia 2.700 T Mustahil Datang ke AS dengan Aturan Visa Baru

    Jakarta –

    CEO Nvidia, Jensen Huang, mengatakan bahwa dia dan keluarganya kemungkinan besar tidak akan bisa berimigrasi ke Amerika Serikat jika kebijakan imigrasi yang diterapkan pemerintahan Donald Trump saat ini sudah berlaku pada zaman itu.

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa perusahaan harus membayar biaya sebesar USD 100.000 untuk setiap visa kerja sementara H-1B, yang diberikan kepada tenaga profesional asing dengan keahlian khusus.

    Huang, yang lahir di Taiwan dan sempat tinggal di Thailand, pindah ke Amerika Serikat bersama kakaknya saat berusia sembilan tahun. Dua tahun kemudian, orang tuanya menyusul mereka. Huang saat ini adalah salah satu manusia terkaya di dunia dengan harta sekitar USD 164 miliar atau Rp 2.700 triliun.

    “Saya rasa keluarga saya tidak akan mampu membayar biaya sebesar 100 ribu dolar itu, jadi kesempatan bagi keluarga saya dan bagi saya sendiri untuk datang ke sini mungkin takkan pernah terjadi,” ujar Huang dalam wawancara dengan CNBC yang dikutip detikINET.

    Kenaikan biaya yang tinggi dan mendadak tersebut mengejutkan industri teknologi AS. Pasalnya mereka selama ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing, terutama dari India dan China.

    Menurut U.S. Citizenship and Immigration Services, Amazon menjadi perusahaan dengan jumlah pemegang visa H-1B terbanyak pada tahun fiskal 2025, dengan lebih dari 10.000 sponsor. Perusahaan besar lainnya seperti Microsoft, Meta, Apple, dan Google juga termasuk di antara pemberi kerja utama, masing-masing dengan lebih dari 4.000 persetujuan visa.

    “Imigrasi adalah fondasi dari mimpi Amerika. Gagasan siapa pun bisa datang ke Amerika dan, lewat kerja keras serta sedikit bakat, membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri,” katanya sambil menambahkan bahwa orang tuanya datang ke Amerika agar keluarganya bisa menikmati peluang dan kehidupan yang lebih baik.

    Huang memastikan Nvidia, yang saat ini mensponsori sekitar 1.400 visa kerja, akan tetap menanggung biaya visa H-1B bagi para karyawan dari luar negeri. Ia berharap ada penyempurnaan kebijakan ke depan agar masih ada ruang bagi kesempatan dan keberuntungan.

    Meski mengakui keluarganya mungkin tak akan bisa datang ke AS dengan kebijakan baru itu, Huang menilai perubahan ini tetap memungkinkan Amerika menarik talenta terbaik dari seluruh dunia.

    Beberapa eksekutif teknologi lain justru mendukung kebijakan tersebut. CEO Netflix, Reed Hastings, menyebut aturan biaya baru ini sebagai solusi hebat. “Kebijakan ini akan membuat H-1B hanya digunakan untuk pekerjaan bernilai tinggi, menghapus sistem undian, dan memberi kepastian bagi pemegang visa,” tulis Hastings.

    Adapun CEO OpenAI, Sam Altman, juga mendukung langkah Trump. “Kita perlu menarik orang-orang paling cerdas ke negeri ini. Menyederhanakan proses dan memberi insentif finansial adalah langkah yang tepat,” ujar Altman.

    (fyk/fay)

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

    “Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Jerman Genjot Pemakaian AI, Pakar Ingatkan Risiko

    Pemerintah Jerman Genjot Pemakaian AI, Pakar Ingatkan Risiko

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz menyetujui “Agenda Modernisasi” yang menargetkan pemangkasan biaya birokrasi hingga 25 persen pada 2029, memperluas layanan publik secara daring, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di lembaga pemerintah dan pengadilan.

    Rencana ini mencakup pembuatan platform online untuk bisnis ekspor yang menggabungkan informasi soal regulasi dan opsi kredit, serta mempercepat proses visa dengan bantuan AI untuk meninjau dokumen pemohon.

    Menteri Digitalisasi Karsten Wildberger menyebut “Agenda Modernisasi” sebagai kelanjutan dari “Agenda High-Tech” yang dipresentasikan pada Juli lalu oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Antariksa Dorothee Bär. Dalam agenda tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu dari enam teknologi kunci yang akan dipacu Jerman, selain bioteknologi dan mikroelektronika.

    Menteri AI Unjuk Gigi

    Pemerintah Jerman meluncurkan Weimatar, avatar AI dari Menteri Kebudayaan dan Media Wolfram Weimer. Weimatar bisa berbicara dalam 100 bahasa dan dipromosikan sebagai contoh “AI yang adil”.

    Avatar ini ditujukan untuk menjangkau audiens lebih luas di media sosial sekaligus menghemat waktu kementerian lewat pembuatan video pelatihan yang cepat dan selalu diperbarui.

    Holger Hoos, Profesor AI dari Humboldt Foundation di Universitas RWTH Aachen, menilai para pengambil keputusan belum benar-benar memahami teknologi ini sehingga janji penggunaan AI yang adil dan bertanggung jawab masih diragukan.

    Pada 2023, sekelompok profesor AI Humboldt, para peneliti terkemuka di bidangnya, bertemu dengan pembuat kebijakan untuk menyusun rekomendasi etis dan bermanfaat bagi penggunaan AI di pemerintahan. Mereka menekankan keputusan negara harus dipandu oleh ilmu pengetahuan, bukan kepentingan bisnis.

    “Pemerintah punya kewajiban moral untuk mengikuti nasihat yang kompeten. Tidak bisa hanya mendengar industri yang sering kali punya kepentingan tertentu,” kata Hoos.

    Wildberger sendiri mengingatkan Jerman bisa tertinggal jauh jika tidak cepat mengadopsi AI. “AI adalah kunci pertumbuhan masa depan dan kini sudah berjalan penuh. Teknologi ini akan mengubah dunia lebih besar, dan sudah terjadi, dibandingkan teknologi apa pun sebelumnya. Jika kita tidak memakai AI secara luas, justru lebih banyak pekerjaan yang hilang ketimbang jika kita menggunakannya dengan berani dan bertanggung jawab,” ujarnya

    Penggunaan AI juga meluas di tingkat negara bagian dan lokal. Di negara bagian Baden-Württemberg, misalnya, sejumlah layanan publik berbasis AI sudah diluncurkan, mulai dari penyederhanaan teks resmi hingga chatbot pemerintah di kota Ludwigsburg. Pemerintah negara bagian itu bahkan mempromosikan pemakaian ChatGPT milik perusahaan AS, OpenAI, untuk “mengoptimalkan administrasi publik.”

    Tren AI generatif mulai menurun

    Sejumlah pertanyaan muncul, baik di media tradisional maupun media sosial, apakah pemerintah Kanselir Friedrich Merz terlalu terbuai hype AI generatif sehingga mengabaikan penerapan yang lebih praktis. Situs kebijakan teknologi Netzpolitik bahkan menuding pemerintah memperpanjang reputasi Jerman yang tertinggal dalam dunia digital. “Pemerintah sekali lagi terjebak pada hype AI generatif, justru ketika tren ini mulai meredup di tempat lain,” tulis mereka.

    Perusahaan dan pemerintah di berbagai negara memang sudah merasakan keterbatasan ChatGPT atau DALL-E, yang sering memberi jawaban umum dan kadang tidak akurat. Menurut pakar seperti Holger Hoos, manfaat nyata bagi warga akan tercapai jika optimisasi pengembangan model AI spesifik dikembangkan pada masalah tertentu.

    “Ini jauh lebih berguna daripada sekadar bertanya ke ChatGPT. AI bisa dipakai untuk menemukan bagian birokrasi yang bisa dipangkas, sehingga menghemat waktu dan sumber daya,” kata Hoos. Hal itu penting di tengah kekurangan tenaga kerja akibat populasi menua, ketika semakin sedikit orang mau bekerja di administrasi publik dibanding industri yang menawarkan imbalan lebih besar.

    Hoos memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan teknologi AI akan dipakai di semua lembaga publik dan di setiap tingkat pemerintahan. Beberapa model AI sudah mulai diuji di Jerman, termasuk proyek percontohan di Köln untuk perencanaan kota dan manajemen lalu lintas, di München untuk sistem pengumpulan sampah, serta di Heidelberg untuk deteksi dini penyakit di rumah sakit.

    Namun, pakar hukum dan etika tetap mempertanyakan apakah penerapan AI di semua level pemerintahan dilakukan dengan pengawasan dan pertimbangan risiko yang memadai, terutama dalam bidang sensitif seperti kesehatan, peradilan, dan imigrasi. “AI bisa menjadi alat bantu dalam pemeriksaan awal atau kasus standar. Namun tinjauan manusia tetap mutlak, terutama dalam kasus yang tidak biasa atau menyangkut hak dasar,” tulis mahasiswa hukum Jan Christian Swoboda di laman hukum LTO.

    Kedaulatan Teknologi Jerman dipertanyakan

    Regulasi perlindungan data di Jerman sangat ketat, khususnya untuk penerapan AI di sektor publik. Data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan dan harus terlindungi dari akses tidak sah, kehilangan, atau perusakan. Warga juga berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang mereka dan untuk tujuan apa, serta meminta penghapusan data yang diperoleh secara tidak sah.

    Hoos mengingatkan bahwa meski dijanjikan “kedaulatan digital” lewat cloud berbasis Jerman, kesepakatan antara OpenAI (pencipta ChatGPT) dan raksasa perangkat lunak SAP justru menimbulkan ketergantungan pada aktor asing yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Tidak ada jaminan apakah OpenAI akan mendapat akses atas data yang dihasilkan model SAP atau tidak.

    “Ini menyangkut uang publik yang seharusnya tidak dipakai untuk teknologi Amerika yang masih diragukan, melainkan untuk membangun kemampuan AI di tingkat Jerman dan Uni Eropa,” ujar Hoos.

    Jika sesuai dengan “Agenda High-Tech” Menteri Dorothee Bär, Jerman ingin menjadi pemimpin AI yang terintegrasi ke rumah tangga, kesehatan, bahkan sistem peradilan, para pakar menekankan bahwa kemandirian teknologi adalah syarat mutlak.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi


    (ita/ita)

  • Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Jakarta –

    Serangan 7 Oktober 2023 membuat Israel lengah. Pada hari itu, pejuang Hamas dan milisi bersenjata lainnya berhasil menembus perbatasan yang dijaga ketat di Gaza dan melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan hampir 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya. Pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakan hingga kini di Israel.

    Pada 8 Oktober 2023, pemerintah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Dua tahun kemudian, penderitaan besar menimpa warga Palestina di wilayah itu. Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Tujuan perang Israel belum tercapai

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Pada akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang menyerukan pembebasan seluruh sandera dan perlucutan senjata Hamas, dengan amnesti bagi para pejuang yang bersedia hidup damai dengan Israel, yang berarti akhir dari Hamas sebagai milisi bersenjata.

    Musuh-musuh Israel melemah

    Israel melancarkan serangan terhadap semua kelompok tersebut, termasuk membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah lewat ledakan di Beirut dan puluhan pejuang Hezbollah melalui serangan alat elektronik yang diledakkan pada September 2024. Serangan udara di Lebanon selatan semakin melemahkan Hezbollah.

    Angkatan udara Israel juga menyerang Iran selama beberapa hari, merusak fasilitas nuklir, dan membunuh Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran, yang mempermalukan rezim Iran.

    Runtuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah oleh pemberontak pada akhir 2024 juga membuat Iran kehilangan sekutu penting. Akibatnya, lawan-lawan Israel di Iran, Suriah, Lebanon, dan Gaza mengalami kemunduran besar, memperkuat dominasi militer Israel di kawasan.

    Israel dituduh lakukan genosida

    Cara Israel menjalankan perangnya di Gaza memicu kecaman internasional. Selama dua tahun, Israel mengebom rumah sakit, kamp pengungsi, dan sekolah, menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak, serta banyak jurnalis, petugas penyelamat, dan pekerja kemanusiaan. Israel juga berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hamas.

    Tindakan ini memunculkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komisi HAM PBB, Asosiasi Internasional Cendekia Genosida, dan organisasi HAM Israel seperti B’Tselem serta Physicians for Human Rights menuduh hal serupa. Pemerintah Netanyahu membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada bukti dan Israel berhak membela diri.

    Pada Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Konvensi Genosida PBB. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan itu, dan Hungaria bahkan menarik diri dari ICC.

    Pengakuan negara Palestina

    Kondisi kemanusiaan di Gaza mendorong dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 140 negara telah melakukannya. Dua tahun kemudian, 20 negara tambahan, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Australia, dan Kanada, juga resmi mengakui Palestina.

    Langkah ini menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, yakni kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel. Netanyahu menilai pengakuan itu akan “menghadiahi Hamas,” namun negara-negara tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam negara Palestina yang merdeka.

    Sejumlah negara juga menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi, seperti yang dilakukan Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Uni Eropa sedang membahas sanksi ekonomi, termasuk pembekuan perjanjian asosiasi UE-Israel, pembatasan perjalanan bebas visa bagi warga Israel, dan pelarangan impor dari pemukiman di Tepi Barat. Namun, Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya menolak langkah tersebut.

    Perpecahan di dalam Israel

    Di dalam negeri, masyarakat Israel terbelah soal apakah perang di Gaza harus diteruskan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan mendukung operasi militer berlanjut, bahkan menyarankan aneksasi penuh Tepi Barat, yang berarti mengakhiri peluang solusi dua negara.

    Namun, kelompok keluarga sandera, veteran militer, dan warga Arab Israel telah berbulan-bulan menggelar demonstrasi, menuntut gencatan senjata dan solusi negosiasi. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah.

    Menurut survei yang dirilis Juli 2025, lebih dari 60% warga Israel mendukung gencatan senjata.

    Jika rencana perdamaian Trump untuk Gaza diterapkan, senjata mungkin akan terdiam untuk sementara, namun luka yang ditinggalkan perang ini mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Biaya Kuliah di Luar Negeri Bisa Dicicil, Cek di Sini – Page 3

    Biaya Kuliah di Luar Negeri Bisa Dicicil, Cek di Sini – Page 3

    Untuk memastikan layanan Cicilan Kuliah ke Luar Negeri berjalan komprehensif dan memberi akses terbaik bagi pelajar, Danacita bermitra dengan konsultan pendidikan internasional ternama. USG Education adalah ekosistem pendidikan internasional di Indonesia dengan program pathway yang memungkinkan siswa memulai studi di Indonesia dan menyelesaikannya di universitas luar negeri.

    Didukung kurikulum akademik, kursus bahasa Inggris, dan testing center yang terintegrasi, serta penempatan ke universitas mitra terkemuka dunia, USG Education telah mempersiapkan lebih dari 5.000 alumni raih gelar Bachelor dan Master di kampus-kampus internasional bergengsi.

    AECC adalah jaringan konsultan pendidikan dan visa yang memberikan bimbingan penerimaan, pemilihan jurusan/universitas, serta bantuan persiapan dokumen dan visa secara personal untuk tujuan populer seperti Australia, UK, Kanada, dan lainnya.

    IDP Education adalah pemain global di bidang layanan pendidikan internasional selain konseling dan penempatan universitas, IDP juga dikenal melalui layanan tes bahasa dan jaringan kantor lokal yang memudahkan proses pendaftarannya.

    Expert Education melengkapi ekosistem ini dengan layanan all-in-one untuk studi & visa ke luar negeri, bermitra dengan 600+ universitas dan menyediakan dukungan lengkap dari persiapan tes bahasa, pemilihan jurusan, LoA, akomodasi & asuransi, hingga administrasi visa pra-keberangkatan dan penjemputan bandara.

    “Kami melihat semakin banyak siswa Indonesia yang bercita-cita melanjutkan studi ke luar negeri. Kemitraan dengan Danacita membuka peluang baru agar mereka dapat mewujudkan mimpi tersebut. Melalui solusi cicilan fleksibel, generasi muda kini bisa mengakses pendidikan global dengan lebih mudah dan terencana,” tegas COO USG Education Ariyani Mawardi.