Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Prabowo: RI – Afrika Selatan sepakat percepat kerja sama pertahanan

    Prabowo: RI – Afrika Selatan sepakat percepat kerja sama pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Afrika Selatan sepakat mempercepat pelaksanaan kerja sama pertahanan yang telah disepakati pada 2023.

    “Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk mempercepat implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang kami sepakati pada tahun 2023. Dan kami akan bergerak maju untuk itu.,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Selain bidang pertahanan, kata Presiden Prabowo, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di sektor pertanian, energi, serta hubungan antar masyarakat, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta kemungkinan pemberlakuan bebas visa timbal balik.

    Prabowo mengatakan Indonesia juga telah meminta kepada Presiden Ramaphosa untuk mengirimkan tim teknis atau delegasi khusus guna membahas program konkret di sejumlah bidang prioritas yang dapat segera dijalankan bersama Afrika Selatan.

    “Kami akan mengirim, Indonesia telah meminta kepada Presiden Afrika Selatan, kemungkinan jika kami dapat mengirim tim teknis, delegasi teknis untuk mendiskusikan program-program konkret di bidang-bidang utama di mana kami dapat bergerak maju dengan sangat cepat,” ucap Presiden.

    Presiden Ramaphosa menambahkan bahwa dalam pertemuan ini, kedua negara berbagi masa depan yang sama tentang kemajuan dan pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bisa-bisanya Trump Tuding Presiden Kolombia Gembong Narkoba

    Bisa-bisanya Trump Tuding Presiden Kolombia Gembong Narkoba

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Hal itu membuat hubungan kedua negara semakin panas.

    Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.

    “Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.

    “Tujuan produksi narkoba ini adalah penjualan produk dalam jumlah besar di Amerika Serikat, yang menyebabkan kematian, kehancuran, dan malapetaka,” ujarnya.

    Trump juga mengatakan pembayaran dan subsidi AS kepada Kolombia merupakan penipuan. Dia tak menyebut jelas apa subsidi yang dimaksud.

    “MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.

    Petro, dalam pernyataan pada Minggu (19/10), mengatakan Trump telah ‘dibodohi’ oleh para penasihatnya saat mengumumkan penghentian bantuan AS untuk Kolombia. Dalam pernyataan via media sosial X, Petro menyebut Trump ‘dibodohi oleh timnya dan para penasihatnya’.

    Hubungan antara Washington dan Bogota telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro setelah dia bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York dan mendesak tentara-tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump.

    Tahun lalu, Petro berjanji untuk ‘menjinakkan’ wilayah-wilayah penghasil koka, yang biasa digunakan dalam produksi kokain, di Kolombia dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran. Namun, strategi tersebut hanya membuahkan sedikit keberhasilan.

    Pada September lalu, Trump memasukkan negara-negara seperti Afghanistan, Bolivia, Myanmar, Kolombia, dan Venezuela ke dalam daftar negara-negara yang diyakini oleh AS telah ‘terbukti gagal’ dalam menegakkan perjanjian antinarkotika selama setahun terakhir.

    AS Serang Kapal Narkoba dari Kolombia

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan serangan terhadap kapal pemberontak Kolombia, yang diklaim menyelundupkan narkoba, di perairan internasional di kawasan Amerika Selatan. Serangan itu menandai perluasan operasi militer AS di kawasan tersebut.

    Pengumuman mengenai serangan tersebut, seperti dilansir AFP, disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth pada Minggu (19/10). Serangan itu, kata Hegseth, telah dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.

    Hegseth mengatakan pasukan AS menyerang sebuah kapal yang disebutnya berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia, sebuah kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Hegseth menyebut sedikitnya tiga awak kapal tersebut tewas akibat serangan AS.

    Dalam pernyataannya, Hegseth menyebut kapal itu diserang saat berlayar di perairan internasional yang masuk dalam wewenang Komando Selatan AS, yang mengawasi operasi militer AS di kawasan Amerika Latin. Dia tidak merinci lokasi serangan itu secara spesifik. Kolombia memiliki pesisir Karibia dan pesisir Pasifik.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari otoritas Kolombia atas pengumuman tersebut. AS telah mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu.

    Sejauh ini, kapal-kapal perang Washington itu telah menyerang setidaknya enam kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke wilayah AS, hingga menewaskan sedikitnya 27 orang. Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.

    Serangan itu memicu ketegangan antara AS dan Venezuela. Venezuela menuduh tujuan akhir dari operasi militer AS itu mungkin untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro yang dituduh oleh Washington memimpin kartel narkoba.

    Terlepas dari itu, pengumuman Hegseth itu disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengatakan AS menghentikan bantuan keuangan untuk Kolombia. Trump juga menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba” karena membiarkan produksi narkoba di negaranya.

    Tonton juga video “Donald Trump: Saya Bukan Raja” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • 97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025. Kerusuhan itu terkait dengan kasus online scam yang marak melibatkan WNI di luar negeri.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah memantau langsung situasi di lapangan bersama KBRI Phnom Penh.

    “Dari 97 WNI yang terlibat, 86 orang saat ini berada di kantor polisi kota Chrey Thum, provinsi Kandal, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit,” kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang di antaranya ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

    “Teman-teman KBRI juga sudah mengunjungi yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam nyawa,” ujarnya.

    Selain itu, Judha memastikan KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI.

    “Kami berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mengupayakan agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia,” tambah Judha.

    Ribuan Kasus Online Scam

    Judha menjelaskan kerusuhan di Kamboja menjadi bagian dari meningkatnya kasus online scam atau penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri. Ia mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, lebih dari 10.000 WNI terlibat kasus online scam di 10 negara, mulai dari Kamboja, Myanmar, hingga Afrika Selatan.

    Dari total kasus tersebut, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring.

    “Tidak semua WNI yang terlibat adalah korban TPPO. Ada yang berangkat dengan sadar karena mengejar gaji tinggi. Padahal, pekerjaan seperti itu dilarang oleh undang-undang,” tegas Judha.

    Menurutnya, sebagian besar WNI yang terlibat berangkat tanpa prosedur resmi, tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis. Judha menyebut “dari 10 ribu kasus itu, tidak ada satu pun yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Semua berangkat dengan bebas visa wisata, sehingga akhirnya mengalami overstay.”

    Kasus online scam juga, kata Judha, biasanya melibatkan modus love scam. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas fiktif untuk menipu korban secara emosional sebelum menggiring mereka ke investasi atau transaksi palsu.

    “Jadi hati-hati, kalau tiba-tiba ada akun media sosial yang kelihatannya menarik, jangan langsung percaya. Bisa jadi di balik akun itu bukan orang yang sebenarnya,” tandasnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Panas! Trump Sebut Presiden Kolombia Gembong Narkoba

    Panas! Trump Sebut Presiden Kolombia Gembong Narkoba

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba”. Trump juga mengatakan bahwa AS akan menghentikan “pembayaran dan subsidi skala besar” untuk Kolombia. Ada apa?

    Trump, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba.

    “Petro … adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    “Tujuan produksi narkoba ini adalah penjualan produk dalam jumlah besar di Amerika Serikat, yang menyebabkan kematian, kehancuran, dan malapetaka,” sebutnya.

    Trump juga mengatakan bahwa pembayaran dan subsidi AS kepada Kolombia merupakan penipuan.

    “MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital. Tidak diketahui secara jelas apa yang dimaksud Trump.

    Petro, dalam pernyataan pada Minggu (19/10), mengatakan bahwa Trump telah “dibodohi” oleh para penasihatnya dalam mengumumkan penghentian bantuan AS untuk Kolombia.

    Dalam pernyataan via media sosial X, Petro menyebut Trump “dibodohi oleh timnya dan para penasihatnya”.

    Hubungan antara Washington dan Bogota merenggang sejak Trump kembali menjabat. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro setelah dia bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York dan mendesak tentara-tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump.

    Tahun lalu, Petro berjanji untuk “menjinakkan” wilayah-wilayah penghasil koka — yang biasa digunakan dalam produksi kokain — di Kolombia dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran, namun strategi tersebut hanya membuahkan sedikit keberhasilan.

    Pada September lalu, Trump memasukkan negara-negara seperti Afghanistan, Bolivia, Myanmar, Kolombia, dan Venezuela ke dalam daftar negara-negara yang diyakini oleh AS telah “terbukti gagal” dalam menegakkan perjanjian antinarkotika selama setahun terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,3 Triliun, Naik 18,6 Persen Dibanding Tahun Lalu

    PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,3 Triliun, Naik 18,6 Persen Dibanding Tahun Lalu

    Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,3 triliun per 17 Oktober 2025, meningkat sekitar 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun.

    Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari inovasi layanan, digitalisasi, serta penguatan struktur organisasi. “Inovasi layanan dan transformasi digital telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,” ujar Yuldi kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025..

    Ia menambahkan ada beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan selama ini, yaitu All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama. Golden Visa Indonesia, kebijakan inovatif untuk menarik investor dan talenta global berkualitas. 
     

    “Immigration Lounge, fasilitas premium di bandara internasional yang memberikan pelayanan cepat, nyaman, dan berkelas bagi pemegang visa prioritas, investor, serta tamu kenegaraan,” ujarnya. 

    Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penguatan penegakan hukum dan integritas internal melalui operasi pengawasan keimigrasian dan penegakan kode etik.
     
    Raih penghargaan

    Dalam satu dalam satu tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Imigrasi ada pencapian dan prestasi yaitu Kampanye “Imigrasi Menjaga Negeri” meraih Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 dan Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa mendapat apresiasi dari KemenPANRB sebagai inovasi pelayanan publik terbaik.

    “Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan transformasi nyata dalam meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi dan data,“ ungkapnya

    Yuldi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum bagi WNA, serta menjaga kedaulatan negara melalui sistem keimigrasian yang adaptif dan berintegritas tinggi.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan orang asing atas layanan keimigrasian dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,” bebernya.

    Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,3 triliun per 17 Oktober 2025, meningkat sekitar 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun.
     
    Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari inovasi layanan, digitalisasi, serta penguatan struktur organisasi. “Inovasi layanan dan transformasi digital telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,” ujar Yuldi kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025..
     
    Ia menambahkan ada beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan selama ini, yaitu All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama. Golden Visa Indonesia, kebijakan inovatif untuk menarik investor dan talenta global berkualitas. 
     

    “Immigration Lounge, fasilitas premium di bandara internasional yang memberikan pelayanan cepat, nyaman, dan berkelas bagi pemegang visa prioritas, investor, serta tamu kenegaraan,” ujarnya. 
     
    Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penguatan penegakan hukum dan integritas internal melalui operasi pengawasan keimigrasian dan penegakan kode etik.
     

    Raih penghargaan

    Dalam satu dalam satu tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Imigrasi ada pencapian dan prestasi yaitu Kampanye “Imigrasi Menjaga Negeri” meraih Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 dan Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa mendapat apresiasi dari KemenPANRB sebagai inovasi pelayanan publik terbaik.
     
    “Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan transformasi nyata dalam meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi dan data,“ ungkapnya
     
    Yuldi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum bagi WNA, serta menjaga kedaulatan negara melalui sistem keimigrasian yang adaptif dan berintegritas tinggi.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan orang asing atas layanan keimigrasian dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,” bebernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kementerian Imipas Alami Lonjakan PNBP, Setor Rp 8,3 T dari Sektor Imigrasi

    Kementerian Imipas Alami Lonjakan PNBP, Setor Rp 8,3 T dari Sektor Imigrasi

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengalami lonjakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Nilai PNBP melonjak sebesar Rp 8,3 triliun dari sektor Imigrasi.

    Besaran PNBP tersebut didapat dalam setahun terakhir. Tepatnya usai Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian ini, dan memisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

    Di bawah Kementerian Imipas, Ditjen Imigrasi melakukan penguatan layanan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan internal. Upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dan jajaran berdampak pada lonjakan PNBP sebesar 18,6 persen, yakni periode Imigrasi setahun sebelumnya Rp 7 triliun menjadi Rp 8,3 triliun hingga 17 Oktober 2025.

    “Peningkatan penerimaan negara ini adalah hasil dari sinergi antara pelayanan yang semakin efisien, penegakan hukum keimigrasian yang semakin tegas, serta penguatan disiplin dan integritas internal pegawai,” ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Kementerian Imipas menilai kenaikan ini menjadi indikator kuat tata kelola keimigrasian semakin efektif. Orientasi keefektivan itu mengacu pada transparansi, kepatuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Kinerja Kementerian Imipas melalui Ditjen Imigrasi juga terlihat dari sejumlah penghargaan dan prestasi di antaranya:

    – Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari KemenPANRB untuk Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa

    – Realisasi penguatan kerja sama dengan BNPT, POLRI, dan Kemenlu dalam pengawasan orang asing dan pencegahan Foreign Terrorist Fighters (FTF)

    – Implementasi Immigration Seamless Ecosystem di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

    – Pendirian Immigration Lounge sebagai simbol pelayanan premium berstandar internasional.

    (aud/ygs)

  • Menaker Dorong Penguatan Kemitraan Ketenagakerjaan Indonesia-Qatar

    Menaker Dorong Penguatan Kemitraan Ketenagakerjaan Indonesia-Qatar

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja Qatar, Ali bin Saeed bin Samikh Al Marri. Pertemuan dilakukan pada momentum pelaksanaan The 6th Session of the Islamic Conference of Labour Ministers di Rosewood Doha Hotel.

    Pada pertemuan tersebut, Yassierli mendorong penguatan kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Qatar. Hal ini khususnya dalam peningkatan kompetensi, keselamatan kerja, serta pengembangan program magang bagi generasi muda di sektor strategis.

    “Indonesia dan Qatar memiliki peluang besar untuk membangun kemitraan yang lebih konkret dan saling menguntungkan, baik melalui pelatihan bersama, program pemagangan, maupun pertukaran keahlian di bidang produktivitas dan keselamatan kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Ia juga mengapresiasi peran Qatar dalam mendorong investasi yang membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian Indonesia.

    Lebih lanjut, Indonesia menawarkan kerja sama pemagangan bagi generasi muda di perusahaan-perusahaan besar Qatar, seperti Qatar Airways dan Qatar Energy. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui skema government-to-government special apprenticeship visa maupun intra-corporate transferee.

    Dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Yassierli mengundang Qatar berkolaborasi dalam pelatihan di sektor pertanian dan konstruksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

    “Dengan semangat kolaborasi dan solidaritas antarnegara OKI, kita dapat mewujudkan dunia kerja yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan tenaga kerja,” ucap Yassierli.

    Sebagai tindak lanjut, Yassierli mengundang Menteri Tenaga Kerja Qatar untuk berkunjung ke Indonesia guna meninjau pusat pelatihan vokasi dan produktivitas serta menjajaki peluang kerja sama lanjutan di masa depan.

    (ega/ega)

  • AS Cabut 6 Visa Akibat Komentar di Medsos

    AS Cabut 6 Visa Akibat Komentar di Medsos

    Jakarta –

    Pada Selasa (14/10), Departemen Luar Negeri AS mencabut enam visa setelah menemukan komentar di media sosial terkait pembunuhan aktivis sayap kanan, Charlie Kirk.

    Kirk tewas ditembak saat berpidato dalam sebuah acara di universitas di Utah pada September. Tersangka pelaku penembakan terancam hukuman mati jika terbukti bersalah.

    Pengumuman ini muncul bertepatan dengan pemberian penghargaan anumerta Presidential Medal of Freedom kepada Kirk oleh Presiden Donald Trump.

    Siapa saja yang visanya dicabut?

    Departemen Luar Negeri AS menyebut keenam pemegang visa tersebut berasal dari Argentina, Afrika Selatan, Meksiko, Brasil, Jerman, dan Paraguay.

    “Amerika Serikat tidak berkewajiban menampung orang asing yang mengharapkan kematian warga kami,” tulis departemen itu di platform X.

    “Mereka yang menikmati keramahan Amerika sambil merayakan pembunuhan warga kami akan segera dideportasi,” tambah pernyataan itu.

    Sejak menjabat pada Januari, pemerintahan Trump memang memperketat kebijakan imigrasi, termasuk pemeriksaan media sosial dan pencabutan ribuan visa. Pada Agustus lalu, Gedung Putih menambahkan poin terkait “aktivitas anti-Amerika” dan antisemitisme dalam proses penyaringan imigrasinya.

    Trump: Kirk ‘martir kebenaran dan kebebasan’

    Dalam acara pemberian penghargaan yang sama pada Selasa (14/10), Trump menyebut Kirk sebagai “martir bagi kebenaran dan kebebasan.”

    “Setelah pembunuhan Charlie, negara kita tidak boleh lagi menoleransi kekerasan, ekstremisme, dan teror dari sayap kiri radikal,” kata Trump.

    Trump berulang kali menuding kelompok “sayap kiri radikal” sebagai dalang pembunuhan tersebut. Pada 22 September, ia menandatangani perintah yang menetapkan gerakan Antifa sebagai organisasi teroris.

    “Kita sudah selesai dengan gerombolan marah itu, dan kita tidak akan membiarkan kota-kota kita menjadi tidak aman,” ujar Trump dalam upacara itu.

    Upacara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Argentina Javier Milei dan sejumlah tokoh media sayap kanan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • CAS Tolak Banding Atlet Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam di Indonesia

    CAS Tolak Banding Atlet Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam di Indonesia

    JAKARTA – Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menolak banding Federasi Senam Israel (IGF) terkait visa atlet mereka untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang ditolak Pemerintah Indonesia.

    ESPN melaporkan CAS dalam keputusannya juga menolak permintaan IGF untuk memindahkan bahkan membatalkan Kejuaraan Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai Minggu, 19 Oktober 2025.

    Keputusan menolak atlet Israel tersebut sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang menentang agresi militer Israel di Gaza serta mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dalam pernyataannya, CAS yang berbasis di Swiss menjelaskan bahwa FIG (Federasi Senam Internasional) telah menyampaikan tidak memiliki kewenangan atas kebijakan visa suatu negara, termasuk keputusan Indonesia menolak kedatangan tim Israel.

    Walaupun dalam aturan FIG disebutkan tuan rumah bisa kehilangan hak penyelenggaraan jika menolak mengeluarkan visa bagi peserta, mereka tidak mengeluarkan ancaman serupa terhadap Indonesia.

    Israel merupakan satu dari 86 negara yang terdaftar untuk berkompetisi di Kejuaraan Dunia tersebut. Dalam daftar awal, tim Israel menurunkan juara Olimpiade Tokyo 2020 dan juara dunia senam lantai putra, Artem Dolgopyat.

    Namun, partisipasi mereka kini resmi dibatalkan meski Federasi Senam Israel sempat mengklaim pada Juli 2025 bahwa telah menerima jaminan dari otoritas Indonesia untuk dapat bertanding.

    Jika benar, hal itu akan menjadi pengecualian dari kebijakan Indonesia yang selama ini tidak membuka pintu bagi delegasi olahraga Israel dalam ajang internasional.

    Sengketa ini menjadi contoh terbaru bagaimana kecaman global terhadap tindakan Israel di Gaza kini merembet ke dunia olahraga dan budaya internasional.

  • Imigrasi perketat pengawasan WNI ke negara rawan perdagangan orang

    Imigrasi perketat pengawasan WNI ke negara rawan perdagangan orang

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang hendak berangkat ke negara-negara rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Imigrasi berupaya mencegah keberangkatan pekerja Indonesia yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DKI Jakarta, Pamuji Raharja.

    Hal itu disampaikan Pamuji dalam diskusi terkait peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Jakarta, Selasa.

    Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kasus eksploitasi tenaga kerja ilegal di kawasan Asia Tenggara. Kasus TPPO paling banyak melibatkan negara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina dan Vietnam.

    Negara-negara tersebut menjadi lokasi rawan eksploitasi tenaga kerja ilegal Indonesia, terutama di pusat perjudian daring (online scam center) dan industri gelap.

    Namun, kata Pamuji, pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja ke negara-negara tersebut tidak mudah dilakukan karena kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI).

    “Kalau ke Kamboja, Myanmar, Filipina dan Vietnam itu bebas visa. Jadi kita tidak tahu pasti tujuan keberangkatan mereka. Kadang mereka ke Malaysia dulu atau ke Singapura, baru lanjut ke negara tujuan sebenarnya,” kata dia.

    Selain itu, kondisi ini membuat pihak Imigrasi harus melakukan pengawasan berlapis, mulai dari tahap pengajuan paspor, penyuluhan masyarakat hingga pemeriksaan di bandara bagi calon penumpang yang hendak ke luar negeri.

    “Di bandara, kami juga melakukan sosialisasi kepada calon penumpang, tapi tetap menghormati privasi mereka,” ujar Pamuji.

    Selain memperketat pengawasan di bandara, petugas dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DKI Jakarta juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan yang berpotensi menjadi titik keberangkatan calon korban TPPO.

    Salah satunya di Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, yang baru-baru ini ditemukan dua korban perdagangan orang.

    Kasus di Cengkareng Timur terjadi sebelum program Desa Binaan dijalankan. “Karena itu, daerah-daerah seperti itu sekarang menjadi prioritas dalam sosialisasi dan pembinaan,” katanya.

    Pemetaan wilayah rawan ini dilakukan bersama Tim Pora dan pemerintah daerah setempat. “Jadi tidak hanya untuk warga lokal, tapi juga menyentuh pengawasan terhadap orang asing yang mungkin menyalahgunakan izin tinggal atau bekerja tanpa izin,” kata Pamuji.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Earias Wirawan menyebutkan, sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Jakarta Timur dideportasi karena melakukan pelanggaran selama periode Januari-Mei 2025.

    Kasus pelanggaran tindakan administrasi keimigrasian (TAK) ditemukan 18 WNA, namun yang dideportasi ada 15 WNA. Sedangkan kasus pelanggaran WNA pada 2024 sebanyak 52 kasus.

    Tim Pora terdiri atas Kantor Keimigrasian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.