Xcloud.id

Perusahaan: Uber

  • Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Liputan6.com, Jakarta Pengadaan bibir nanas senilai Rp 60 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 dikorupsi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah kantor penyedia PT C di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (25/11/2025).

    Sebelumnya, Kejati juga menggeledah Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel serta kantor rekanan di Kabupaten Gowa.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menuturkan penggeledahan dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady didampingi Kasi Penyidikan beserta Tim Penyidik.

    “Tim bergerak cepat mengikuti jejak digital dan alur anggaran hingga melakukan penggeledahan ke Kabupaten Bogor,” ucap Soetarmi via telepon, Rabu (26/11/2025).

    Penggeledahan tersebut untuk memastikan seluruh bukti-bukti terkait PT C sebagai salah satu penyedia terkumpul, guna memperjelas konstruksi hukum dan kerugian negara dalam proyek pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar tersebut.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil penggeledahan di Kantor PT C, tim penyidik berhasil menyita beberapa dokumen penting yang sangat relevan dengan pengadaan bibit nanas tersebut, meliputi dokumen penawaran kontrak, dokumen transaksi keuangan, invoice atau faktur dan dokumen surat jalan terkait pengadaan bibit.

    “Penggeledahan berlangsung secara tertib dan transparan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Kejari Bogor), Sekretaris Desa, Babinsa, dan Linmas di desa tempat Kantor PT C berlokasi di Kabupaten Bogor,” terang Soetarmi.

  • Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta mulai mengirimkan pemberitahuan penonaktifan kepada pengguna Facebook dan Instagram berusia di bawah 16 tahun. 

    Langkah ini dilakukan menjelang penerapan aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia tersebut menggunakan media sosial.

    Melansir TechCrunch, Kamis (20/11/2025), Meta akan menutup akses akun yang sudah ada ketika kebijakan mulai berlaku pada 10 Desember 2025. 

    Selain itu, mulai 4 Desember, pengguna baru berusia di bawah 16 tahun tidak lagi bisa membuat akun.

    Meta menyatakan akun yang dinonaktifkan akan tetap tersimpan dan dapat diakses kembali setelah pengguna berusia 16 tahun. Namun, tantangan terbesar bagi perusahaan adalah memverifikasi usia pengguna, mengingat banyak orang tidak memasukkan data umur secara akurat ketika mendaftar.

    Celah keamanan sekecil apa pun berpotensi membahayakan data pribadi pengguna, termasuk dokumen resmi yang tersimpan dalam sistem. Kasus kebocoran data verifikasi pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada tahun lalu, 404 Media mengungkap AU10TIX, perusahaan penyedia layanan verifikasi identitas yang digunakan TikTok dan Uber meninggalkan kredensial administratif terbuka di internet selama lebih dari setahun, sehingga data sensitif pengguna dapat diakses pihak tidak berwenang.

    Aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial merupakan turunan dari amandemen Online Safety Act yang disahkan pemerintah federal Australia pada 29 November 2024. 

    Aturan ini mewajibkan platform media sosial melakukan upaya yang dinilai memadai untuk menegakkan larangan, dengan risiko denda hingga 50 juta dolar Australia bagi perusahaan yang tidak mematuhi. 

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dampak buruk media sosial terhadap anak, mengembalikan masa kecil mereka, serta memberi ketenangan bagi orang tua.

    Dorongan regulasi ini didukung berbagai faktor. Pada Mei 2024, pemerintah membentuk Joint Parliamentary Select Committee untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap masyarakat. 

    Pada periode yang sama, News Corp bersama gerakan 36months mengampanyekan peningkatan batas usia minimum menjadi 16 tahun dengan mengaitkan penggunaan media sosial pada peningkatan masalah kesehatan mental remaja. 

    Kampanye tersebut mendapat dukungan luas dari orang tua, politisi, pendidik, tenaga kesehatan, serta ditandatangani lebih dari 127.000 pendukung. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari 140 akademisi domestik dan internasional serta sejumlah organisasi kesehatan mental yang menilai larangan usia terlalu simplistis dan membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih struktural. 

    Kelompok pegiat HAM juga menyatakan kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak atas akses informasi dan privasi. Meski demikian, larangan ini mendapat dukungan bipartisan. Survei pada November 2024 menunjukkan 77% publik Australia mendukung kebijakan tersebut. 

    Menariknya, laporan akhir komite parlemen di bulan yang sama tidak merekomendasikan larangan usia, namun pemerintah tetap meloloskan aturan tersebut secara cepat dengan ruang konsultasi publik terbatas. Kebijakan ini akan berlaku penuh pada akhir 2025.

  • Ancaman Monopoli hingga PHK di Balik Wacana Merger Grab–Gojek

    Ancaman Monopoli hingga PHK di Balik Wacana Merger Grab–Gojek

    Bisnis.com,JAKARTA — Kabar mengenai merger dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal soal rencana tersebut yang dibahas dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

    Rencana merger Goto dan Grab pun menimbulkan kekhawatiran soal potensi monopoli pasar dan keresahan soal risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Selain itu, rencana merger Goto dan Grab juga disebut-sebut bakal melibatkan Danantara.

    Menanggapi hal tersebut, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana merger yang masuk dalam Perpres, termasuk keterlibatan Danantara, terkesan berlebihan. Menurutnya, merger dan akuisisi merupakan aksi korporasi yang lazim dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah.

    “Tidak perlu ada endorse oleh pemerintah. Saya curiga, masuknya rencana merger ini ke dalam Perpres dan masuknya Danantara demi menghindari aturan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena potensi kena semprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha besar,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Huda menambahkan, dengan pangsa pasar mencapai 91%, potensi dominasi pasar sangat besar. Dia menilai peringatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpotensi menghambat rencana merger tersebut, karena dominasi yang berlebihan dapat mengganggu persaingan usaha.

    “Bahkan, boleh saya bilang sudah menjadi pasar monopoli,” imbuhnya.

    Dia menilai, ketika persaingan tidak lagi sehat, pihak yang paling dirugikan adalah konsumen dan mitra pengemudi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mematikan industri.

    “Pemain lain seperti Maxim dan inDrive akan berebut kue yang kecil, terutama di kota-kota besar yang pangsa pasarnya sudah dikuasai oleh Gojek–Grab,” ujarnya.

    Risiko Monopoli & PHK

    Huda menjelaskan, dampak terhadap konsumen adalah pengaturan harga yang akan sangat dipengaruhi oleh hasil merger kedua platform. Sementara itu, untuk mitra pengemudi, selama masih ada batas atas dan batas bawah tarif, perlindungan masih bisa terjaga. Namun, baik mitra maupun konsumen pada akhirnya akan memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam menggunakan layanan transportasi daring.

    Adapun potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai akan muncul dari sisi operasional perusahaan, bukan pada mitra pengemudi.

    “Tetapi bukan mitra,” katanya.

    Senada dengan itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai rencana merger GoTo dan Grab berisiko memunculkan monopoli pasar yang merugikan publik.

    “Kalau merger antara Grab dan GoTo terjadi, yang pasti adalah monopoli pasar. Apabila ditotalkan itu kurang lebih 90% pangsa pasar mereka. Jadi sisanya memang pemain-pemain kecil yang pegang seperti Maxim,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Tesar mencontohkan kasus serupa di Singapura, ketika Grab dan Uber berupaya bergabung namun diblokir karena melanggar aturan antimonopoli. Dia menilai situasinya berbeda di Indonesia, yang justru tampak memberi lampu hijau terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pihak yang paling dirugikan adalah pengguna layanan.

    “Karena tarifnya mereka akan mengatur. Angka admin sekarang kan kalau dilihat sudah jauh lebih mahal,” tegasnya.

    Tesar juga memperkirakan dampak terhadap mitra pengemudi, termasuk kemungkinan sebagian dari mereka terkena PHK. Dia juga menyoroti persoalan pemotongan komisi untuk aplikator yang hingga kini belum terselesaikan, sementara pemerintah dinilai kurang aktif mengambil peran dalam isu ini.

    “Pemerintah juga saya lihat tidak terlalu ingin ikut campur terkait dengan hal ini,” katanya.

    Dia menegaskan, pihak yang paling diuntungkan tetap korporasi. Menurutnya, pendapatan iklan menjadi salah satu penyumbang utama bagi perusahaan, seiring meningkatnya performa bisnis Grab pada kuartal III/2025. Dalam periode tersebut, jumlah pengiklan aktif di platform iklan mandiri Grab naik 15% menjadi 228.000, sementara belanja iklan rata-rata meningkat 41% dibanding tahun sebelumnya.

    “Potongan iklannya juga tinggi, walaupun pendapatan tinggi,” kata Tesar.

    Respons Danantara & Aplikator

    Sebelumnya, Istana memberikan sinyal bahwa isu merger Grab–GoTo menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian. Regulasi baru yang sedang difinalkan pemerintah disebut akan mengatur pembagian komisi mitra pengemudi sekaligus membuka ruang bagi skema penggabungan antara kedua perusahaan tersebut.

    “Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ. Karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (7/11/2025).

    Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan Grab–GoTo memang ikut dibahas. “Ya salah satunya,” ujarnya.

    Ketika dikonfirmasi apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, dia hanya menjawab singkat dan mengamini, sembari menambahkan bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut. Menurutnya, langkah ini bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

    Dikonfirmasi terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia memilih tidak memberikan komentar mengenai rencana merger tersebut.

    “Danantara Indonesia tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atas keputusan investasi spesifik yang dilakukan oleh GoTo maupun entitas lainnya,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, saat dihubungi Bisnis, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Pandu, setiap perusahaan memiliki pertimbangan dan strategi korporasi masing-masing yang dijalankan sesuai mandat serta tata kelola internal.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia, RA Koesoemohadiani, menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan atau kesepakatan terkait rencana merger tersebut.

    “Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Dia menambahkan, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional dan berkomitmen mendukung regulasi yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

  • Sinyal Merger Grab-GoTo Menguat, Pengamat Ingatkan Dampak Monopoli bagi Pengguna

    Sinyal Merger Grab-GoTo Menguat, Pengamat Ingatkan Dampak Monopoli bagi Pengguna

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati industri digital khawatir penggabungan dua aplikator ride hailing, Gojek dan Grab, akan berdampak pada harga layanan yang mahal dan kerugian di masyarakat.

    Rencana penggabungan dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan GoTo Gojek Tokopedia (GoTo), kembali mencuat usai Istana memberi sinyal isu tersebut sedang dibahas dalam penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). 

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai rencana merger tersebut berpotensi memunculkan monopoli pasar yang merugikan publik.

    “Apabila ditotalkan itu kurang lebih 90% pangsa pasar mereka. Jadi sisanya memang pemain-pemain kecil yang pegang seperti Maxim,” kata Tesar kepada Bisnis pada Senin (10/11/2025). 

    Dia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Singapura, ketika Grab dan Uber berupaya bergabung namun diblokir karena melanggar aturan antimonopoli. 

    Dia menilai situasinya berbeda di Indonesia, yang menurutnya justru tampak memberi lampu hijau terhadap rencana serupa itu. 

    Menurut Tesar, seharusnya pemerintah mengantisipasi hal ini karena  yang paling dirugikan dari penggabungan dua entitas besar ini adalah pengguna. 

    “Karena tarifnya mereka akan mengatur. Angka admin sekarang kan kalau dilihat sudah jauh lebih mahal,” tegasnya.

    Dia juga memperkirakan adanya dampak terhadap mitra pengemudi, termasuk kemungkinan sebagian dari mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Tesar menekankan persoalan komisi yang telah lama menjadi tuntutan driver pun hingga kini belum diselesaikan. Tesar juga menilai pemerintah tampak tidak aktif mengambil peran dalam dinamika ini. 

    “Pemerintah juga saya lihat tidak terlalu ingin ikut campur terkait dengan hal ini,” katanya. 

    Dia menegaskan bahwa pihak yang paling diuntungkan tetap korporasi. Dia menyoroti terkait dengan iklan yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan. 

    Dalam laporannya, Grab memang mencatat kenaikan performa pada kuartal III/2025, termasuk pertumbuhan bisnis iklan. 

    Selama periode tersebut, jumlah pengiklan aktif di platform iklan mandiri Grab meningkat 15% menjadi 228.000, sementara belanja iklan rata-rata naik 41% dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Potongan iklannya juga tinggi, walaupun pendapatan tingggi,” kata Tesar. 

    Sementara itu, dari sisi regulasi, Istana memberikan sinyal isu merger Grab–GoTo menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian. 

    Regulasi baru yang sedang difinalkan pemerintah disebut akan mengatur pembagian komisi mitra pengemudi sekaligus membuka ruang terkait skema penggabungan antara kedua perusahaan tersebut.

    Prasetyo juga membenarkan isu penggabungan Grab–GoTo memang ikut dibahas. “Ya salah satunya,” ujarnya. 

    Ketika dikonfirmasi apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, dia hanya menjawab singkat dan mengamini. Dia menambahkan bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut.

  • Kabar Terbaru Raja Ojol Setelah Tutup di Indonesia

    Kabar Terbaru Raja Ojol Setelah Tutup di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja aplikasi transportasi online, Uber, pernah beradu nasib di pasar Tanah Air. Namun, Uber akhirnya ‘menyerah’ dan hengkang dari pasar Asia Tenggara pada 2018 silam, dengan menjual operasionalnya ke Grab.

    Sejak saat itu, Uber fokus menggarap bisnis di pasar intinya. Uber juga terus berinovasi dengan perkembangan tren, termasuk menjalin kemitraan dengan perusahaan otomotif untuk mengimplementasikan taksi otomatis tanpa sopir (robotaxi) di Amerika Serikat (AS).

    Kendati bisnisnya moncer dan masih relevan di pasar global, bukan berarti Uber tak mengalami tantangan dan hambatan. Pada pekan ini, Uber melaporkan pihaknya gagal memenuhi ekspektasi laba operasi.

    Uber memperkiraan laba yang suram untuk kuartal liburan tahun ini, meskipun mencatat permintaan yang kuat untuk perjalanan dan pengiriman makanan yang didorong popularitas program keanggotaan (membership).

    Raksasa asal San Francisco tersebut mengatakan lemahnya pertumbuhan laba dikarenakan masalah legal dan regulasi yang tak diungkap lebih lanjut. Sahamnya turun 8% pasca pengumuman tersebut, namun sepanjang tahun ini saham Uber sejatinya tumbuh 60%, dikutip dari Reuters, Kamis (6/11/2025).

    Para investor telah mengamati profitabilitas Uber dengan saksama seiring transisinya dari startup yang berkembang pesat dan mengguncang industri taksi sejak diluncurkan pada tahun 2009, menjadi perusahaan yang lebih matang dan berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan.

    Pada Selasa (4/11), Uber menyatakan akan mengganti metrik EBITDA yang disesuaikan dengan laba yang disesuaikan mulai dari proyeksi kuartal pertama.

    CEO Dara Khosrowshahi mengatakan program keanggotaan ‘Uber One’ mendorong pelanggan untuk memesan lebih banyak layanan antar makanan dan bahan makanan karena perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan kuartalan dan pemesanan kotor.

    Segmen pengiriman mencatat kenaikan penjualan sebesar 29% pada kuartal Juli-September, melampaui kenaikan pendapatan mobilitas sebesar 20% dan pertumbuhan yang stagnan di divisi pengiriman barang.

    Pelanggan yang menggunakan lebih dari satu layanan Uber memiliki tingkat retention 35% lebih tinggi dan pengeluaran 3x lebih banyak ketimbang pelanggan lain, kata Khosrowshahi.

    Uber melaporkan pemasukan operasional sebesar US$1,11 miliar, di bawah estimasi awal sebesar US$1,61 miliar, menurut data Visible Alpha. Prediksi laba untuk kuartal berjalan disesuaikan antara US$2,41-2,51 miliar atau di bawah ekspektasi US$2,48 miliar, menurut data yang dikumpulkan dari LSEG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Petaka Buat Driver Online Makin Kencang di China dan AS, Ini Buktinya

    Petaka Buat Driver Online Makin Kencang di China dan AS, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jalanan di China dan Amerika Serikat (AS) makin ramai dengan robotaxi. Opsi taksi tanpa sopir tersebut mulai diminati oleh masyarakat setempat.

    Laporan unit robotaxi Baidu, Apollo Go, menyebutkan terdapat 250 ribu pesanan per minggu tanpa pengemudi hingga 31 Oktober 2025, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (4/11/2025).

    Apollo Go sendiri telah beroperasi di beberapa wilayah China, mulai dari Wuhan, Sebagian Beijing, Shanghai dan Shenzhen.

    Selain itu, perusahaan juga telah berekspansi di luar China, yakni Hong Kong, Dubai, dan Abu Dhabi. Terakhir Apollo Go telah masuk di Swiss.

    CNBC Internasional mengatakan belum jelas berapa laman Apollo Go mengoperasikan hingga mendapatkan 250 ribu pesanan per minggu. Pada laporan kuartal 30 Juni, perusahaan menyebutkan terdapat 169 ribu perjalanan per minggu berdasarkan perhitungan media tersebut dari 2,2 juta perjalanan tanpa pengemudi.

    Sejauh ini, Apollo Go telah menerima 17 juta pesanan perjalanan. Mobilnya menempuh 240 juta km dengan 140 juta perjalanan tanpa pengemudi.

    Terkait keselamatan, rata-rata satu insiden untuk pengembangan kantung udara tiap 10,1 juta km. Namun belum ada kecelakaan besar hingga adanya korban cedera ataupun kematian karena kendaraan Apollo Go.

    Di Amerika Serikat (AS), Waymo yang dimiliki Alphabet juga melaporkan jumlah perjalanan robotaxi mingguan yang sama dengan Apollo Go pada bulan April. Angka itu naik dari Februari sebanyak 200 ribu perjalanan.

    Namun saat dihubungi CNBC Indonesia, Waymo belum memiliki angka perjalanan terbaru yang bisa dibagikan kepada publik.

    Sejauh ini, Waymo telah beroperasi di jalanan San Fransisco, Los Angeles, dan Phoenix. Operator robotaxi juga bermitra dengan Uber untuk operasional di Austin dan Atlanta.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Waswas Gojek-Grab Cs Atas Rencana Prabowo Atur Tarif dan Status Driver Ojol

    Waswas Gojek-Grab Cs Atas Rencana Prabowo Atur Tarif dan Status Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikator ride hailing seperti Gojek, Grab, dan Maxim, memiliki harapan sekaligus kekhawatiran menjelang penerbitan peraturan presiden (Perpres) yang membahas mengenai status mitra pengemudi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mitra.

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai telah memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia. 

    Model tersebut memungkinkan para mitra mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang. 

    Lebih lanjut, Tirza menegaskan pembahasan mengenai status hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi perlu dikaji dengan cermat.  Menurutnya, jika mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau memperoleh hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

    “Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka,” kata Tirza kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/10/2025). 

    Driver Grab

    Dia mencontohkan pengalaman di sejumlah negara yang telah menerapkan klasifikasi ulang status mitra. Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17% mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra. 

    Di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan 33% pengemudi setelah perubahan status kerja, dan di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang. 

    Dia mengatakan pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra. 

    “Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10–20% dari jumlah mitra aktif saat ini,” ujar Tirza.

    Per Oktober 2025,  Grab mengeklaim memiliki lebih dari 3,7 juta mitra yang mencakup mitra pengemudi dari berbagai layanan Grab seperti GrabBike, GrabCar, dan GrabFood. Sementara itu pada 2019 dikabarkan pengemudi Grab mencapai 5 juta.

    Sementara itu, Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi. 

    “Sebagai contoh, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya [BHR] pertama kalinya tahun ini,” ujarnya. 

    Dengan mendorong layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi layanan dengan harga terjangkau, permintaan dapat terus tumbuh dan pada akhirnya turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

    Meski demikian, GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional. 

    Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia.

    “Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama,” tuturnya. 

    Ade menegaskan pihaknya juga siap memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait. 

    Adapun berdasarkan data terakhir pada 2023, jumlah pengemudi Gojek mencapai 3,1 juta. Jumlahnya terus bertambah dibandingkan dengan 2022 dan 2021.

    Driver Gojek menunggu penumpang

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut. Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

    Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

    “Termasuk didalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia. 

    Poin-poin Perpres OJOL

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa rancangan perpres tersebut akan dibentuk untuk mengisi sementara kekosongan regulasi ojol. Pasalnya, aturan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) baru akan dibahas  tahun depan.

    “Perhatian Kemnaker adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi online. Kami ingin memastikan satu, jaminan sosialnya ada,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, Kemnaker menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM) bagi pengemudi ojek daring.

    Yassierli lantas menyatakan bahwa akan ada pengaturan yang lebih transparan mengenai hubungan kerja antara pengemudi atau driver ojol dan aplikator. Saat ini hubungan keduanya masih sebatas mitra.

    Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perumusan regulasi terbaru itu tidak hanya menjadi wewenang Kemnaker, melainkan juga mencakup kementerian lainnya. Hal ini juga berlaku bagi RUU terkait.

    “Undang-undangnya kan baru diusulkan, itu pun belum ditentukan sebagai inisiatif dari DPR atau pemerintah. Sudah masuk list untuk tahun depan, nanti kita lihat sama-sama,” ujar Yassierli.

    Menaker Yassierli

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

  • Grab Buka Suara soal Langkah Prabowo Atur Status Driver Lewat Perpres Ojol

    Grab Buka Suara soal Langkah Prabowo Atur Status Driver Lewat Perpres Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia merespons langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol). Tarif hingga status driver rencananya diatur dalam perpres baru tersebut. 

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai telah memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia. 

    Model tersebut memungkinkan para mitra mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang. 

    Grab, lanjut Tirza, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. 

    Lebih lanjut, Tirza menegaskan pembahasan mengenai status hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi perlu dikaji dengan cermat. 

    Menurutnya, jika mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau memperoleh hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

    “Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka,” kata Tirza kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025). 

    Dia mencontohkan pengalaman di sejumlah negara yang telah menerapkan klasifikasi ulang status mitra. Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17% mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra. 

    Di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan 33% pengemudi setelah perubahan status kerja, dan di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang. 

    Dia mengatakan pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra. 

    “Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10–20% dari jumlah mitra aktif saat ini,” ujar Tirza.

    Dia menambahkan, perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel. Selain pengemudi, dampak serupa juga bisa dirasakan oleh jutaan mitra UMKM di Indonesia.

    Karena itu, Grab berharap proses penyusunan Perpres ini dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas mitra pengemudi aktif. 

    “Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutur Tirza.

    Dia menegaskan, Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi dan jutaan mitra UMKM, serta memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Kami percaya, dengan regulasi yang berimbang dan adaptif terhadap kondisi Indonesia, kita dapat bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” tutup Tirza. 

    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menyiapkan Perpres yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojek online sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    “Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

  • Kiamat Driver Online Sudah Meluas di Singapura, RI Bisa Kena

    Kiamat Driver Online Sudah Meluas di Singapura, RI Bisa Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri taksi otomatis tanpa sopir (robotaxi) berkembang kian pesat. Bukan cuma di Amerika Serikat (AS) dan China, robotaxi juga agaknya segera meluas ke Asia Tenggara.

    Tak menutup kemungkinan robotaxi juga bakal masuk ke Indonesia. Kendati demikian, tren ini masih belum dibahas dan regulasinya belum tersedia di Tanah Air.

    Pada Kamis (23/10) kemarin, perusahaan mobil otomatis asal AS, May Mobility, telah mengamankan investasi dari raksasa transportasi online berbasis Singapura, Grab. May Mobility memang sudah memantapkan rencana untuk berekspansi ke wilayah Asia Tenggara pada tahun depan.

    Nantinya, teknologi mobil tanpa sopir May Mobility akan diintegrasikan ke manajemen angkutan online milik Grab. Artinya, Grab akan menyediakan opsi robotaxi yang tak memerlukan sopir. Hal ini menambah ancaman terhadap punahnya profesi sopri online.

    Kesepakatan terbaru antara May Mobility dan Grab merupakan langkah lebih lanjut untuk menggelar robotaxi secara global, dikutip dari Reuters, Jumat (24/10/2025). Kesepakatan ini juga menciptakan blueprint tentang bagaimana robotaxi bisa dikelola dalam platform pemesanan kendaraan yang sudah ada.

    Grab sendiri merupakan salah satu ‘raja ojek online’ di Indonesia. Belum jelas apakah kesepakatan dengan May Mobility nantinya akan membuat robotaxi masuk ke Indonesia melalui Grab.

    May Mobility menolkan memberikan informasi lebih detail terkait kesepakatannya dengan Grab.

    Kesepakatan dengan Grab merupakan kemitraan ketiga May Mobility dengan penyedia transportasi online. Sebelumnya, May Mobility sudah lebih dulu menggandeng Lyft untuk meluncurkan robotaxi di Atlanta.

    Selanjutnya, teknologi May Mobility juga dilaporkan akan tersedia di aplikasi Uber untuk menggelar robotaxi di wilayah-wilayah AS secara luas.

    May Mobility memulai layanan perjalanan komersialnya pada awal tahun ini di AS tanpa sopir manusia. Nantinya, May Mobility akan memanfaatkan teknologi pemetaan Grab, GrabMaps, untuk mempelajari jalan-jalan di Asia Tenggara dan memastikan keamanan penumpang.

    GrabMaps menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memroses data dari kota-kota di Asia Tenggara dan menghasilkan peta hiperlokal yang akurat dan diperbarui secara real-time.

    Sebelumnya, pada September lalu Grab terpilih oleh otoritas Singapura untuk mengoperasikan layanan shuttle otomatis di beberapa area. Grab bermitra dengan perusahaan robotaxi China, WeRide, dan diprediksi akan mulai beroperasi pada awal tahun depan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Raja Ojol Tutup di RI, Sekarang Bagi-bagi Uang Rp 60 Juta Buat Driver

    Raja Ojol Tutup di RI, Sekarang Bagi-bagi Uang Rp 60 Juta Buat Driver

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uber pernah menjadi salah satu raja transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Namun, persaingan yang sengit membuat Uber akhirnya menjual operasinya kepada Grab dan meninggalkan pasar Asia Tenggara pada 2018 silam.

    Sejak saat itu, Uber lebih fokus mengembangkan bisnis di pasar-pasar intinya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Seiring perkembangan waktu, Uber juga terus mengikuti tren, misalnya mengeksplor bisnis taksi tanpa sopir (robotaxi) dengan menggandeng beberapa mitra.

    Terbaru, Uber juga makin gencar mengembangkan taksi listrik untuk mengurangi emisi karbon. Bahkan, opsi angkutan Uber Green diubah menjadi Uber Electric.

    Tak tanggung-tanggung, Uber memberikan insentif senilai US$4.000 (Rp66,5 jutaan) kepada mitra pengemudi yang beralih dari mobil tradisional ke mobil listrik.

    Menurut data Uber, saat ini ada 200.000 mobil listrik yang berkabung di jaringan layanannya secara global, dikutip dari Engadget, Kamis (23/10/2025).

    Tawaran Uber untuk mendorong mitra pengemudi beralih ke mobil listrik bersamaan dengan momentum Presiden AS menghapuskan kredit pajak federal untuk mobil listrik. Alhasil, pengemudi bisa menanggulangi penghapusan kredit pajak itu dengan insentif dari Uber.

    Insentif tersedia untuk pembelian mobil listrik baru maupun bekas. Pengemudi Uber juga bisa mendapatkan tambahan US$1.000 (Rp16 jutaan) ketika mereka membeli kendaraan listrik baru atau bekas melalui TrueCar.

    Uber juga mengumumkan peluncuran fitur pencocokan berbasis baterai (BAM) untuk mobil listrik buatan Kia, Hyundai, Ford, Nissan, Volkswagen, dan Mercedes-Benz di 25 negara, termasuk AS dan Kanada.

    Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk menghubungkan mobil mereka ke aplikasi pengemudi, lalu hanya akan menerima pesanan penumpang yang dapat mereka penuhi dengan sisa jarak tempuh mereka saat itu.

    Uber menyatakan bahwa 49% pengemudi mobil bensin di platformnya enggan beralih ke mobil listrik karena kekhawatiran terkait baterai, yang diharapkan dapat diatasi dengan perluasan BAM.

    Perubahan merek Uber Electric menyusul transisi Uber Green menjadi sepenuhnya listrik di AS awal tahun ini, yang sebelumnya merupakan gabungan mobil hibrida dan listrik murni.

    Para penumpang juga dibujuk untuk mencari pengemudi mobil listrik. Uber menawarkan diskon 20% hingga US$8 (Rp133.000-an) untuk perjalanan listrik berikutnya dengan kode GOELECTRIC20, yang berlaku selama seminggu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]