Perusahaan: Twitter

Tentara Bayaran AS Masuk Gaza Saat Israel Mau Lanjutkan Perang: Jadi Operator Pos Pemeriksaan

TRIBUNNEWS.COM – Laporan media Amerika Serikat (AS), Axios, menyatakan kalau Private Military Company (PMC) atau perusahaan keamanan swasta asal AS akan mulai mengoperasikan pos pemeriksaan besar di Jalur Gaza dalam beberapa hari mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai operator tersebut, perusahaan tentara-tentara bayaran AS ini dilaporkan akan mengerahkan penjaga bersenjata di Jalur Gaza.

Sebagai informasi, seorang personel PMC dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran karena memang bisnis utama dari PMC adalah menghasilkan keuntungan materil, dan kontrak PMC dengan personelnya mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari angkatan bersenjata negara.

Axios mengabarkan, mengutip sumber informasinya, kalau perusahaan-perusahaan Amerika di Gaza akan bekerja sebagai bagian dari konsorsium multinasional yang didirikan berdasarkan perjanjian pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza dengan dukungan mediatornya: AS, Mesir dan Qatar.

“Perannya adalah untuk memeriksa kendaraan Palestina yang bergerak dari Gaza selatan ke Gaza utara dan memastikan tidak ada rudal atau senjata berat lainnya yang diangkut,” kata laporan tersebut.

Situs web tersebut menyatakan kalau ini akan menjadi pertama kalinya dalam beberapa dekade perusahaan keamanan swasta Amerika akan kembali beroperasi di Gaza, sejak tahun 2003 silam.

Saat itu, terjadi insiden yang menyebabkan tiga penjaga keamanan pemerintah AS tewas dalam serangan terhadap konvoi mereka di Gaza. 

Para pejabat Israel mengatakan pada saat itu bahwa Hamas berada di balik serangan itu.

Sejak itu, pembatasan signifikan telah diberlakukan terhadap aktivitas apa pun yang dilakukan langsung pemerintah AS atau yang didukung pemerintah AS di Gaza demi alasan keamanan.

Menurut situs tersebut, pembentukan “konsorsium keamanan” multinasional, atau serikat keamanan, merupakan negosiasi sebagai bagian dari Perjanjian Gaza, dan diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan utama mengenai pergerakan pengungsi Palestina ke Gaza utara.

Israel menuntut agar seluruh warga Palestina yang akan pindah ke utara menjalani pemeriksaan keamanan di Netzarim Pass – jalan utama di selatan Kota Gaza.

Hamas menolak hal ini.

Komprominya adalah kendaraan bisa masuk ke Gaza utara hanya melalui satu jalan, dan harus diperiksa di pos pemeriksaan di koridor Netzarim yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan: “Peran konsorsium adalah untuk mengawasi, mengelola dan mengamankan pos pemeriksaan kendaraan penting di sepanjang Jalan Salah al-Din, dan untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara secara aman.

Konsorsium tersebut bertujuan untuk memastikan pergerakan kendaraan yang tertib sekaligus mencegah perpindahan senjata ke utara, sejalan dengan ketentuan gencatan senjata.

Personel keamanan dari perusahaan militer swasta Amerika Serikat (AS) dilaporkan segera memasuki Jalur Gaza sebagai operator pos pemeriksaan dalam gencatan senjata Hamas dan Israel.

Tiga PMC Terlibat

Axios melaporkan, konsorsium tersebut terdiri dari tiga perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar dengan persetujuan Israel dan Hamas.

Salah satu perusahaan Amerika yang menjadi bagian dari proyek ini adalah Safe Reach Solutions (SRS) – sebuah perusahaan perencanaan strategis dan logistik.

SRS bertugas merumuskan rencana operasional pos pemeriksaan.

Perusahaan kedua adalah UG Solutions, sebuah perusahaan keamanan swasta Amerika yang mengoperasikan penjaga bersenjata di seluruh dunia.

Sebuah sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan bahwa beberapa penjaga adalah orang Amerika dan bertugas di pasukan khusus militer AS, sementara yang lain memiliki kewarganegaraan asing yang berbeda.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan kalau perusahaan ketiga adalah perusahaan keamanan Mesir, yang telah disetujui oleh dinas intelijen Mesir dan juga akan mengerahkan penjaga keamanan di Gaza, menurut situs web tersebut.

Sebuah sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan: “Mungkin ada tambahan anggota dan kewarganegaraan di masa depan.”

Perusahaan-perusahaan Amerika diperkirakan akan beroperasi di Gaza hingga akhir perjanjian tahap pertama, baik sebagai akibat dari perjanjian tahap kedua, yang mencakup penarikan total Israel dari Gaza, atau sebagai akibat dari gagalnya negosiasi dan munculnya pertempuran baru, menurut Axios.

Artinya, keberadaan tentara bayaran ini diskenariokan hanya akan bertugas hingga fase pertama gencatan senjata berakhir.

Situs web tersebut mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut yang mengatakan bahwa komposisi multinasional dalam konsorsium “mencerminkan dukungan komunitas internasional terhadap gencatan senjata.”

Sumber tersebut mengatakan: “Konsorsium tersebut menegaskan integritas dan komitmennya terhadap perdamaian, dan bertindak sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung penerapan gencatan senjata dan mendorong stabilitas jangka panjang di Gaza.”

BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

Israel Ngotot Lanjutkan Perang

Pengerahan tentara bayaran AS di perbatasan Gaza ini terjadi saat Israel menyatakan akan tetap menuntaskan upaya mereka untuk mencapai target utama Perang Gaza, memberangus Hamas.

Demi mencapai tujuannya untuk menghancurkan dan menghilangkan gerakan Hamas di Jalur Gaza, Israel disebutkan segera melanjutkan perang.

“Para pejabat menambahkan kalau Israel mungkin melanjutkan perang setelah membebaskan 30 dari 100 tahanan yang tersisa di Jalur Gaza dalam beberapa minggu mendatang untuk mencapai tujuannya melenyapkan Hamas,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth mengkonfirmasi kalau persiapan telah dimulai di Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua dari perjanjian pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas dalam kerangka gencatan senjata tersebut.

“Negosiasi (tahap kedua) tersebut secara resmi dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 Februari mendatang, namun sebenarnya negosiasi tersebut telah dimulai di balik layar,” kata laporan tersebut. 

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar mengatakan kalau pemerintahan Hamas merupakan ancaman bagi keamanan Israel.

Dia menekankan bahwa Tel Aviv belum menyetujui perjanjian gencatan senjata permanen yang akan membuat gerakan tersebut menguasai Gaza.

Selama negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata, Israel menuntut agar Hamas tidak tetap berkuasa di Gaza.

Israel meminta syarat agar pihak lain yang memerintah Jalur Gaza, tanpa menyebutkan secara spesifik, karena Israel juga menolak membiarkan Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kalau Hamas tidak akan mengendalikan penyeberangan Rafah, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada hari ketujuh setelah perjanjian berlaku.

Netanyahu mengatakan kalau pengelolaan operasi teknis di dalam penyeberangan akan dilakukan oleh penduduk Gaza. yang tidak berafiliasi dengan Hamas, yang telah diperiksa dan disetujui oleh Shin Bet.

Sedangkan peran Otoritas Palestina akan sebatas memberi cap pada paspor.

Satu di antara milisi petempur Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan Hamas, saat momen pembebasan tiga sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dalam kerangka gencatan senjata dengan Israel dalam Perang Gaza. (khaberni/tangkap layar)

Israel Tunjuk UEA Sebagai Administrator Gaza Pengganti Hamas di Gaza

UEA dan Israel sepakat bahwa emirat Teluk itu akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang, Israel Hayom melaporkan pada 22 Januari.

Konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mengoperasikan koridor Netzarim untuk mengendalikan pengungsi Palestina yang kembali ke rumah mereka di jalur utara.

Beberapa pihak mengusulkan Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki atas nama Israel, diberi tugas untuk mengendalikan jalur tersebut jika gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku.

Namun, kedua negara sepakat bahwa UEA akan mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut hanya setelah ada “undangan” dari Palestina.

Kesepakatan itu muncul setelah Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer mengatakan di Knesset pada hari Rabu bahwa setiap inisiatif untuk pemerintahan Gaza yang dianggap datang atas nama Israel akan dianggap tidak sah. “Itu akan gagal begitu saja,” katanya.

Dermer menambahkan bahwa Israel sedang “mengerjakannya, dan [dia] adalah mitra dalam pekerjaan ini terkait dengan hari berikutnya di Gaza.”

“Karena ini adalah rencana Israel, kita perlu memanfaatkan Amerika Serikat dan pasukan di kawasan itu, dan saya sangat optimis bahwa pengelolaan di Gaza akan dapat dicapai ‘sehari setelahnya’ sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu]. Kita akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak,” kata Dermer.

Israel Hayom menulis bahwa UEA akan menyediakan tata kelola dan kemungkinan keamanan sambil membangun kembali masyarakat Gaza sedemikian rupa sehingga tidak dapat “menimbulkan ancaman bagi Israel lagi.”

Sebelum dimulainya genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, UEA mengoperasikan rumah sakit dan pabrik desalinasi di jalur tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa baik Hamas maupun PA tidak akan diizinkan memerintah Gaza.

Pada tanggal 23 Januari, Axios melaporkan bahwa sebuah konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mulai mengoperasikan pos pemeriksaan tentara Israel di koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi dua bagian – utara dan selatan dalam beberapa hari mendatang.

Menurut dua pejabat Israel dan seorang sumber yang memiliki pengetahuan langsung, para kontraktor tersebut akan mengerahkan penjaga bersenjata ke daerah kantong itu.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel untuk mengakhiri pertempuran di jalur tersebut, warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza utara dengan mobil mereka hanya boleh melewati satu jalan dan harus diperiksa di pos pemeriksaan di koridor Netzarim yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

“Peran konsorsium ini adalah mengawasi, mengelola, dan mengamankan pos pemeriksaan kendaraan penting di sepanjang Jalan Salah al-Din, yang memfasilitasi pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara dengan aman. Konsorsium ini bertujuan untuk memastikan pergerakan kendaraan yang tertib sekaligus mencegah pengangkutan senjata ke utara, sesuai dengan ketentuan gencatan senjata,” kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Konsorsium ini terdiri dari tiga perusahaan swasta yang ditunjuk dan dipilih oleh AS, Mesir, dan Qatar dengan persetujuan Israel dan Hamas:

Safe Reach Solutions (SRS) – sebuah perusahaan perencanaan strategis dan logistik. SRS menyusun rencana operasional untuk pos pemeriksaan, UG Solutions – sebuah perusahaan keamanan swasta AS yang mengoperasikan penjaga bersenjata di seluruh dunia, banyak di antaranya adalah mantan tentara Pasukan Khusus AS, dan sebuah perusahaan keamanan Mesir yang tidak disebutkan namanya, yang telah disetujui oleh dinas intelijen Mesir dan yang juga akan mengerahkan penjaga keamanan ke Gaza.

Lebih dari 100.000 warga Palestina di Gaza utara melarikan diri ke selatan setelah Oktober 2023, ketika pasukan Israel mulai menerapkan apa yang disebut Rencana Jenderal.

Israel berupaya melakukan pembersihan etnis terhadap ratusan warga Palestina di kota-kota dan kamp-kamp pengungsi Beit Lahia, Jabalia.

Mereka mengepung kota-kota tersebut untuk mencegah masuknya makanan dan air dan melancarkan serangan terhadap kota-kota tersebut, dengan asumsi bahwa siapa pun yang tersisa pastilah pejuang perlawanan Palestina dari Hamas atau faksi lainnya.

 

(oln/khbr/tc/*)