Perusahaan: Twitter

  • Jastip Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran 2025 Dibolehkan, Ini Kata KAI

    Jastip Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran 2025 Dibolehkan, Ini Kata KAI

    PIKIRAN RAKYAT – PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperbolehkan jasa titip (jastip) untuk pemesanan tiket kereta mudik Lebaran. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa jastip diperbolehkan karena tiket tetap dibeli sesuai identitas penumpang yang akan berangkat.

    Saat ini, pemesanan tiket hanya bisa dilakukan melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, dan online travel agent (OTA). “So far kita selama ini transparan-lah untuk masalah pertiketan. Kita sangat transparan sekali. Jadi yang pasti saat ini calo itu sudah tidak dibolehkan,” ujar Anne.

    Kereta Api melintasi Jembatan Layang Ciroyom di Jalan Arjuna, Kota Bandung, Rabu (23/10/2024). Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa akses Jalan Layang Ciroyom sudah dapat dilintasi oleh kendaraan, sekaligus perlintasan sebidang akan ditutup permanen oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengingat intensitas kereta feeder KCJB (Padalarang-Bandung) yang mencapai 67 kali dalam sehari.*

    Sebelumnya, jastip tiket mudik Lebaran sempat viral di media sosial. Beberapa warganet juga mengeluhkan dugaan calo dalam pembelian tiket pesawat di aplikasi resmi.

    “Dalam pemesanan dan pembelian tiket syaratnya KTP dengan penumpang sesuai. Sama seperti kita jastip barang di luar negeri. Makanya itu tidak dianggap calo,” kata Anne dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Banyak pengguna media sosial X (dulu Twitter) mengeluhkan tiket kereta Lebaran langsung habis dalam satu menit setelah pemesanan dibuka. Bahkan, ada yang gagal mendapatkan tiket meski sudah mencapai tahap pembayaran.

    Dibuka 4 Februari 2025

    Pemesanan tiket mudik Lebaran dibuka mulai 4 Februari 2025 atau H-45 sebelum keberangkatan, setiap pukul 00.00 WIB. Tiket dapat dibeli melalui Access by KAI, situs booking.kai.id, serta mitra OTA yang bekerja sama dengan KAI.

    Untuk mengatasi tingginya permintaan, Anne mengungkapkan bahwa KAI akan menambah kereta tambahan selama periode mudik Lebaran 2025. “KAI tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan guna memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat,” katanya.

    Saat ini, tersedia 2.877.473 kursi untuk periode 21 Maret hingga 11 April 2025 bagi perjalanan KA reguler melalui Access by KAI.

    Anne menegaskan bahwa KAI memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional lokomotif serta rangkaian kereta. Standar keselamatan menjadi prioritas utama dalam menghadapi lonjakan penumpang saat angkutan Lebaran tahun ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo Subianto meminta masyarakat mengingatkannya jika suatu saat dirinya lupa untuk memprioritaskan pendidikan jika terpilih menjadi Presiden Indonesia.

    Hal itu disampaikan Presiden ke-8 Indonesia itu saat menjawab komentar seorang pengguna X @miftahuljputri yang memintanya untuk fokus terhadap siswa, guru, dan pendidikan.

    “Pak saya doakan bapak jadi presiden selanjut nya, kalo bapak jadi presiden tolong fokus sama kami ya pak (siswa sekolahan,guru,pendidikan),” tulis akun tersebut.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” jawab Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018.

    Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Kini, cuitan tujuh tahun lalu itu kembali menjadi perhatian netizen usai viral adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan, mulai dari KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga Beasiswa ADIK.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, untuk KIP-K, pagu awal Rp14.698.109.754.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp1.310.849.475.000.

    Terlihat dampak efisiensi anggaran sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah, tidak ada penerimaan mahasiswa baru, penerima KIP mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan tahun 2025.

    Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa. https://t.co/xR98N7qY5R— Prabowo Subianto (@prabowo) May 4, 2018

    Kemudian, pemangkasan ini menjadi bukti pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan, gagal menciptakan adanya sarjana pertama dari keluarga miskin, dan menurunkan akses penduduk dari ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

    Lalu untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia, pagu awal Rp194.709.094.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp19.470.909.000, adapun dampak efisiensi yakni:

    1. 12 orang peneriam BPI LN (program S3) dari 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan (berpotensi terlantar di luar negeri); dan

    2. Masyarakat penerima BPI: Tidak ada penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025

    Selanjutnya untuk Beasiswa ADIK, pagu awal Rp213.730.320.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp21.373.032.000, adapun dampaknya menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk di wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP).

    ptn! aku gemeter, ini beneran? as anak yang cuma bisa ngarepin kipk buat kuliah (pengunguman cpat, gk ngeluarin modal dulu bcs gak ada yg biayai) gak tau lagi harus ngapain wkwkwk pic.twitter.com/86gsFjR0Mk— Base SBMPTNFESS (@sbmptnfess) February 12, 2025 Biaya Kuliah Bakal Naik

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memprediksi bakal adanya kenaikan uang kuliah sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Diketahui, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    Kemudian, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Satryo juga menjelaskan jika dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) terkana pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, serta dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Tiga minggu setelah kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menargetkan hak-hak transgender. Sikap keras pemerintahannya terhadap isu gender, ditambah kebijakan yang memperburuk ketegangan dengan Cina, menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seksual keturunan Asia di AS.

    Alexandria Holder, seorang kepala penerbangan dan sersan mayor di Angkatan Udara AS, termasuk yang lantang menolak kebijakan tersebut. “Saya telah mengabdi selama 20 tahun untuk negara ini. Saya telah ditugaskan dan membawa senjata,” ujarnya kepada DW.

    “Jika mereka memutuskan saya tidak bisa lagi bertugas, mereka tidak bisa menghapus 20 tahun pengabdian saya.” Holder, yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Amerika Korea dan wanita transgender biseksual, kini menghadapi ketidakpastian masa depan karier militernya.

    Dia termasuk di antara sekitar 15.000 personel militer transgender di AS yang berisiko terdampak kebijakan terbaru Donald Trump, antara lain, berupa pemutusan hubungan kerja.

    Dalam bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang membatasi akses terhadap perawatan afirmasi gender serta membatasi hak-hak atlet transgender.

    Momok rasisme di era Trump

    Albert, pria transgender 26 tahun di Pennsylvania, lebih khawatir tentang rasnya daripada identitas gendernya di bawah pemerintahan Trump.

    “Orang melihat saya sebagai orang Asia, bukan trans,” katanya kepada DW. “Di mana pun saya berada, saya pertama-tama dianggap sebagai orang Asia. Itu tidak bisa saya ubah atau sembunyikan.”

    Lahir di Wuhan, Cina, Albert diadopsi oleh keluarga kulit putih Amerika saat berusia satu tahun. Dia khawatir, retorika sengit Washington terhadap Cina bisa memicu sentimen anti-Asia, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    “Kebencian itu tidak rasional,” ujarnya. “Beberapa orang bisa saja melampiaskan ketakutan mereka pada warga Amerika keturunan Asia.”

    ‘Identitas seksual seharusnya tidak menjadi masalah’

    Mengikuti jejak ayahnya, Alexandria Holder bergabung dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2004. “Ketika saya pertama kali mendaftar, ada larangan terbuka untuk dinas militer bagi transgender,” kata Holder.

    “Jadi, tidak ada orang transgender yang dapat bertugas kecuali mereka bertugas sesuai jenis kelamin.” Holder mendaftarkan diri di era “Jangan Tanya, Jangan Katakan,” sebuah kebijakan pada tahun 1993 yang membatasi penyelidikan terhadap orientasi seksual, tetapi melarang kaum LGBTQ+ berdinas di lembaga negara.

    Perubahan terbesar terjadi selama pemerintahan Obama. Setelah doktrin “Jangan Tanya, Jangan Katakan” dihapuskan pada tahun 2011, Ash Carter, menteri pertahanan saat itu, mengizinkan warga transgender untuk bertugas secara terbuka pada tahun 2016.

    Holder memulai transisi gendernya dengan seorang dokter Angkatan Udara setelah pengumuman Carter. Kebijakan tersebut berubah lagi segera setelah Trump memenangkan pemilihan umum tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump mengumumkan di Twitter bahwa dirinya “tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di Militer.”

    “Militer kita harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa dan tidak dapat dibebani dengan biaya medis yang sangat besar dan gangguan yang akan ditimbulkan oleh transgender di militer,” kata Trump. Dia kemudian menerbitkan larangan transgender pada tahun 2019. Namun, larangan tersebut tidak berlaku surut, jadi Holder leluasa untuk terus bertugas sebagai seorang transpuan.

    Presiden Joe Biden sempat membatalkan larangan Trump pada tahun 2021. Namun sekarang, larangan tersebut dipulihkan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada akhir Januari. Holder merasa kecewa. “Anda mengangkat tangan kanan Anda, Anda bersumpah untuk membela Konstitusi Amerika Serikat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membela negara ini,” katanya, “apakah penting jika Anda gay atau transgender?”

    “Selama Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan menempatkan diri di luar sana, identitas Anda seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” tambahnya.

    Retorika antitransgender di bawah Trump

    Retorika antitransgender Trump muncul selama kampanye presiden 2024. Menurut lembaga penyiaran publik Amerika NPR, tim Trump menginvestasikan sedikitnya USD17 juta pada iklan televisi antitransgender, yang ditayangkan lebih dari 30.000 kali di tujuh negara bagian.

    “Kami dibanjiri iklan politik,” kata Albert. “Saya merasa pemilihan ini berbeda dalam hal jumlah iklan yang kami dapatkan.”

    Ketujuh negara bagian yang belum jelas arah politiknya tempat iklan itu diputar dimenangkan oleh Trump. Selain itu, jajak pendapat Associated Press mengungkapkan bahwa 55% pemilih secara nasional percaya bahwa dukungan untuk hak transgender oleh pemerintah telah “melampaui batas.”

    Bagi Albert, perintah Trump bukan kesan pertama bahwa masyarakat tidak menerima identitasnya. Tumbuh dalam keluarga kulit putih di lingkungan konservatif di pinggiran kota Philadelphia, dia terus-menerus merasa dikucilkan karena beretnis Tionghoa.

    “Tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit putih, saya selamanya adalah orang asing,” katanya.

    Ada kekhawatiran diskriminasi terhadap orang Asia Amerika dapat menyertai iklim politik yang bermusuhan secara keseluruhan terhadap Cina dan retorika anti-imigrasi Trump.

    Politisasi isu transgender

    Yuan Wang, direktur eksekutif Lavender Phoenix, sebuah kelompok advokasi untuk LGBTQ+ Asia dan Kepulauan Pasifik di AS, mengatakan, banyak orang transgender dan non-biner adalah pengungsi dan anak-anak pengungsi.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sangat jelas bagi kami bahwa kaum konservatif melihat isu transgender sebagai isu yang memecah belah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menciptakan kontroversi,” katanya kepada DW.

    “Kami tidak berharap Trump menjabat dan kemudian tiba-tiba mengatakan hal-hal yang baik,” kata Wang. “Kami tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang digunakannya untuk terpilih.”

    Menurut American Civil Liberties Union, ACLU, ada 339 RUU anti-LGBTQ+ yang sedang dalam proses legislatif di seluruh negeri.

    “Saya pikir menjadi trans tidak harus selalu dijadikan tontonan politik,” kata Albert. “Kebanyakan orang trans hanya ingin menjalani hidup mereka dan dibiarkan sendiri.” Holder, yang dapat dikeluarkan dari militer berdasarkan perintah eksekutif Trump, mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang menentang hak-haknya.

    “Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya dalam berseragam dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bukan musuh, bahwa kami dapat bekerja sebaik orang lain yang berseragam, bahwa kami dapat mengabdi dengan terhormat dan melaksanakan tugas kami untuk negara,” kata Holder.

    “Kami bukanlah semacam infeksi yang merusak militer,” katanya. “Kami hanya ingin mengabdi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Elon Musk Diserbu PNS Amerika, Ramai-ramai Teriak Hacker

    Elon Musk Diserbu PNS Amerika, Ramai-ramai Teriak Hacker

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok PNS federal kompak melawan pemerintahan Trump karena dinilai membocorkan data-data mereka ke Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk.

    Kelompok itu menyebutnya sebagai pembobolan data terbesar dan pelanggaran keamanan teknologi informasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

    Kelompok PNS tersebut terdiri dari Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS.

    Kelompok itu mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang pengungkapan tersebut melalui pemberitaan media.

    Sejak dilantik 3 minggu lalu, Trump menargetkan beberapa lembaga federal dalam upaya untuk efisiensi. Trump menunjuk miliarder Elon Musk sebagai “pegawai pemerintah khusus” untuk mendapatkan akses tanpa batas di USAID, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.

    Para pegawai federal dalam tuntutan class action menyebut agen DOGE sebagai peretas yang mendapatkan akses tidak sah ke informasi mereka, termasuk nama, alamat, nomor Jaminan Sosial, nomor paspor, rekam medis, dan informasi keuangan para PNS federal.

    “Pengungkapan yang melanggar hukum ini telah – dan akan terus memiliki – efek merusak pada pekerja federal yang merugikan mereka. Termasuk pada kerusakan aktual, kerentanan yang sedang berlangsung terhadap peretasan lebih lanjut, serangan dunia maya, aktivitas penipuan, pencurian yang sebenarnya, dan gangguan mental yang sedang berlangsung,” kata kelompok tersebut.

    Sejak 20 Januari, Musk dan agen-agen DOGE-nya, telah mendapatkan akses ke sistem sensitif di Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

    Informasi tersebut termasuk sistem yang berada di Biro Layanan Fiskal yang mengontrol aliran lebih dari US$6 triliun setiap tahun melalui tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, gaji pegawai federal, pengembalian pajak, dan ribuan fungsi lainnya.

    Para agen juga dapat memperoleh akses ke data pekerja yang sensitif dan informasi rahasia dagang di Departemen Tenaga Kerja dan ke semua sistem komputer di badan perlindungan konsumen, yang mengatur perusahaan-perusahaan di Lembah Silikon seperti X, yang dimiliki oleh Musk, yang dulunya bernama Twitter.

    (fab/fab)

  • Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Lembah Tidar Indonesia tengah menjadi perbincangan di media sosial usai diduga meraup untung miliaran dari kegiatan ospek kepala daerah.

    Aktivis Tanah Air, Dandhy Laksono mengunggah sebuah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ terkait kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    Dalam surat itu, kegiatan tersebut akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Jalan Jenderal Garot Subroto Nomor 1, Kota Magelang selama 8 hari.

    Lalu dalam halaman lain, tertuang adanya biaya yang dibebankan selama Orientasi Kepemimpinan sebesar Rp2.750.000 per hari per orang, sehingga total yang dibayarkan Rp22.000.000.

    Adapun biaya tersebut disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia, dan bukti transfer diunggah pada laman yang disediakan dalam surat edaran tersebut untuk akomodasi dan konsumsi.

    Kemudian, ada juga biaya lain yang dibebankan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah untuk akomodasi dan konsumsi, transporasi dari daerah ke Magelang PP.

    Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu PDL, kaos, topi, pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, baju batik, dan obat-obatan pribadi.

    “Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari.

    Glamping 8 hari di Magelang:
    34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang.

    Biaya akomodasi dan konsumsi:
    Rp 2.750.000 per orang per hari.

    PT Lembah Tidar Indonesia
    503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar*

    *belum termasuk ajudan dan staf pic.twitter.com/IxHwagQdmo

    — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 12, 2025

    “PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar* *belum termasuk ajudan dan staf,” tulis Dandhy Laksono dalam cuitan di akun X pribadinya.

    Lalu, siapakah pemilik PT Lembah Tidar Indonesia?

    Kini, terungkap jika pemilik nomor rekening yang menampung setoran ratusan kepala daerah tersebut diduga milik seorang kader Partai Gerindra.

    Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkumham, pemilik PT Lembah Tidar Indonesia adalah Heru Irawanto. Ia kini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra.

    Kolase profil kader Gerindra Heru Irawanto.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan. Kriteria: D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,” tulis keterangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Sakit Hati, Elon Musk Turun Tangan Bayar Rp 163 Miliar

    Trump Sakit Hati, Elon Musk Turun Tangan Bayar Rp 163 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Platform X milik Elon Musk sepakat membayar US$10 juta (Rp163,5 miliar) untuk penyelesaian gugatan yang diajukan Donald Trump.

    Presiden AS yang kini dekat dengan bos-bos raksasa teknologi tersebut sempat mengecam pemblokiran terhadap dirinya di berbagai media sosial dan platform internet. Hal tersebut yang membuat Trump akhirnya mendirikan media sosial sendiri bernama Truth Social.

    Trump mengajukan gugatan hukum melawan Twitter yang kini menjadi X, Facebook, dan Alphabet, serta jejeran eksekutif di perusahaan-perusahaan itu pada Juli 2021. Ia menuduh para platform secara ilegal membungkam perspektif konservatif di internet.

    Bulan lalu, Meta Platforms mengatakan pihaknya bersedia membayar biaya penyelesaian gugatan Trump sebesar US$25 juta (Rp408,8 miliar).

    X menjadi perusahaan media sosial kedua yang membayar penyelesaian atas gugatan Trump, dikutip dari Reuters, Kamis (13/2/2025).

    Menurut sumber dalam yang dilaporkan Wall Street Journal, tim Trump sebelumnya mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan gugatan melawan X. Sebab, Musk sudah menyumbang US$250 juta (Rp4 triliun) untuk kampanye Trump.

    Kendati demikian, pada akhirnya tim Trump tetap melanjutkan proses penyelesaian gugatan tersebut.

    Musk sendiri sudah mendapat banyak ‘kemewahan’ dari terpilihnya Trump sebagai Presiden AS. Ia kini memegang jabatan strategis sebagai pemimpin Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Ia langsung mengambil langkah drastis untuk efisiensi anggaran dengan memecat jutaan PNS AS. Musk juga memperkerjakan banyak anak muda dan minim pengalaman di DOGE, serta meminta akses data pribadi PNS dan jutaan warga AS.

    Pengacara Trump masih berharap bisa mengejar penyelesaian gugatan dengan Google yang memblokir Trump dari YouTube setelah kerusuhan di Capitol pada 2021 silam, menurut laporan WSJ.

    X dan CEO Twitter kala itu, Jack Dorsey, serta Alphabet dan Gedung Putih tidak segera merespons permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    PIKIRAN RAKYAT – Orientasi Kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Salah satu sorotan yang muncul adalah lokasi acara yang lagi-lagi diselenggarakan di PT Lembah Tidar Indonesia, sebagaimana ospek Kabinet Merah Putih.

    Aktivis @Dandhy_Laksono di X (dulu Twitter) mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa acara retreat akan berlangsung dengan konsep glamping di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 20 Februari 2025, dengan biaya akomodasi yang ditanggung oleh APBN dan APBD.

    Dandhy menghitung anggaran yang diperlukan untuk acara yang melibatkan 503 peserta itu. Hasilnya, 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota harus menyiapkan total anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar.

    Anggaran ini belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf yang mendampingi kepala daerah. Keuntungan besar didapat PT Lembah Tidar Indonesia yang belakangan terungkap milik salah satu kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto.

    Siapa Heru Irawanto?

    Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ospek ratusan kepala daerah ini dinilai menjadi ironi.

    Adapun, Informasi soal kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam data kepemilikan manfaat perusahaan, di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Saat mencalonkan diri jadi calon legislatif, dengan nomor urut 2, Heru Irawanto dari Gerindra memilih Daerah Pemilihan Brebes 3 (Dapil III) yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung dan Salem.

    Setelah terpilih, pada Rabu 6 November 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Brebes, M. Taufiq langsung, dan dihadiri oleh Pj Bupati Brebes serta Forkompinda, di Gedung DPRD Brebes.

    Pria yang kini berusia 52 tahun itu lahir di Brebes dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam hal riwayat pendidikan, Heru hanya tercatat telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas (SMA)-nya di Sekolah Perawat Kesehatan Cirebon, pada tahun 1992.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, benar adalah milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,” demikian tertulis dalam laman resmi Ditjen AHU, Kemenkumham RI, dilihat Kamis, 13 Februari 2025.

    Masih dari keterangan serupa, sebagai pemilik manfaat, Heru memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia.

    Disebutkan dalam laman, data merupakan hasil isian oleh Pelapor sehingga Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Update Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 13 Februari 2025

    Update Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 13 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada sejumlah kode redeem FF hari ini, Kamis 13 Februari 2025, yang bisa Anda tukar dengan hadiah spesial.

    Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

    Meski demikian, Anda harus bergegas unuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

    Update kode redeem FF hari ini, Kamis 13 Februari 2025

    KIOSGAMERUTO

    FF9MJ31CXKRG

    XN7TP5RM3K49

    Cara klaim kode redeem

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • Gempa Bumi Magnitudo 3,1 Guncang Bayah Banten, Getarannya Terasa Hingga Bogor – Halaman all

    Gempa Bumi Magnitudo 3,1 Guncang Bayah Banten, Getarannya Terasa Hingga Bogor – Halaman all

    Titik gempa bumi tersebut berdasarkan info di akun resmi X(twitter) BMKG terjadi di wilayah Bayah, Banten dengan kedalaman 10 kilometer.

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 01:28 WIB

    BNPB

    GEMPA DINIHARI DI BANTEN – Ilustrasi gempa bumi.

    Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3.1 mengguncang Provinsi Banten. Gempa terjadi pada Kamis(13/2/2025) dinihari sekitar pukul 00.27 WIB.

    Titik gempa bumi tersebut berdasarkan info di akun resmi X(twitter) BMKG terjadi di wilayah Bayah, Banten dengan kedalaman 10 kilometer bawah permukaan laut. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3.1 mengguncang Provinsi Banten. Gempa terjadi pada Kamis(13/2/2025) dinihari sekitar pukul 00.27 WIB.

    Titik gempa bumi tersebut berdasarkan info di akun resmi X(twitter) BMKG terjadi di wilayah Kecamatan Bayah, Banten dengan kedalaman 10 kilometer bawah permukaan laut.

    Titik gempa berada di 6.79 Lintang Selatan, 106.37 Bujur Timur. Belum diketahui apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak.

    Sementara itu seorang warga di Bogor, Jawa Barat bernama Yayan mengaku sempat merasakan goyangan gempa di Banten tersebut.

    “Tadi terasa sebentar goyang lampu,” ujar Yayan.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    GELORA.CO –  Di tengah kondisi politik yang memanas, kini viral kembali sebuah video di mana seorang emak-emak yang ngamuk melihat Jokowi membolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden Indonesia.

    Akun X @regas_op0sisi memposting sebuah video di mana ada seorang wanita yang berdemo karena Gibran Rakabuming.

    Video yang baru viral ini ternyata merupakan kejadian lama saat Gibran Rakabuming Raka belum dilantik secara resmi sebagai Wakil Presiden.

    Wanita yang tak diketahui namanya tersebut menuntut Jokowi untuk bisa menjelaskan mengapa Gibran bisa menjadi Wapres.

    Ia heran dengan apa kemampuan Gibran selama ini.

    “Pak Jokowi, anak bapak itu punya kemampuan apa bisa jadi Wakil Presiden? Punya kapasitas apa?” ucapnya dalam video tersebut.

    Dirinya bahkan mempertanyakan rekam jejak dan pendidikan yang dilalui Gibran apakah layak untuk bisa menjadi orang nomor dua di negeri ini.

    Emak-emak tersebut malah membandingkan Gibran dengan para driver ojek online yang justru pintar-pintar karena lulusan sarjana.

    “Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi Gojek di mana-mana,” ungkapnya.

    Ia menegaskan jika sebagai pemimpin negara seharusnya bisa setidaknya dua bahasa asing.

    Bahkan emak-emak tersebut sempat meneriakkan agar Jokowi (kala itu) segera turun dari jabatannya sebagai Presiden agar tidak digantung oleh rakyat yang marah.

    “Ini anak bapak bisa apa, coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek itu, mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana, mereka pendidikan S1, pak.”

    “Coba aja bapak pikirkan, bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat,” tegasnya.

    Jauh jauh hari sudah diingatkan mak2 penguasa bumi,bahwasanya si Gibran itu gak punya kemampuan,masih aja dipaksakan 58%.

    Mak udah Mak…Jokowi udah lengser🤣 pic.twitter.com/UIGJzUjiNx

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) February 8, 2025

    Tidak diketahui persis identitas dari emak-emak tersebut.

    Namun dipastikan jika video tersebut bukanlah rekaman baru, melainkan hasil dari demonstrasi sebelum Prabowo-Gibran dilantik.***