Perusahaan: Tokopedia

TikTok Shop dan Shopee Disebut Kejar Profit, Tambah Biaya Rp1.250 per Transaksi

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai langkah platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan Shopee yang mulai mengenakan biaya pemrosesan pesanan kepada seller, merupakan strategi perusahaan untuk mempercepat perolehan keuntungan.

Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan pergeseran pola bisnis e-commerce kini lebih berfokus pada profitabilitas ketimbang sekadar pertumbuhan nilai perusahaan.

“Bagi platform, tentu ini strategi untuk bisa mencapai keuntungan lebih tinggi atau lebih cepat. Pola bisnis sekarang tidak hanya mengandalkan kuantitas atau value perusahaan, namun sudah lebih ke keuntungan per layanan,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Minggu (3/8/2025).

Huda memperkirakan ke depannya akan semakin banyak biaya tambahan yang dibebankan kepada penjual.

Dia juga menilai tak menutup kemungkinan konsumen pun akan dikenakan biaya tambahan serupa. Huda menilai tren ini akan diikuti oleh hampir semua pemain di industri.

“Kebijakan ini nampaknya akan diterapkan di semua platform e-commerce. Shopee juga menerapkan hal yang serupa dengan apa yang diterapkan oleh Tokopedia x TikTok Shop,” ujarnya.

Diketahui, Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee terus memberikan kontribusi bagi masing-masing induk. Kontribusi tersebut berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Dari sisi keuangan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), induk Tokopedia, mencatatkan penyusutan rugi bersih sebesar 61% secara tahunan (yoy) menjadi Rp367 miliar pada kuartal I/2025, dari sebelumnya rugi Rp937 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan GOTO naik 4% menjadi Rp4,23 triliun dari Rp4,07 triliun.

Perseroan juga berhasil membalikkan rugi EBITDA yang disesuaikan menjadi laba sebesar Rp393 miliar, dari sebelumnya minus Rp146 miliar.

Dari sisi bisnis e-commerce, Tokopedia mencatatkan imbalan jasa sebesar Rp217 miliar pada kuartal I/2025.

Logo TikTok Shop di smartphone

Sementara itu, dan Sea Ltd., induk dari Shopee membukukan laba bersih US$410,8 juta pada kuartal I/2025, berbalik dari rugi US$23 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perusahaan naik 29,6% menjadi US$4,8 miliar.

Unit e-commerce Shopee menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan mencapai US$3,1 miliar atau naik 28,3% yoy.

Shopee juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan sebesar US$264,4 juta, berbalik dari rugi US$21,7 juta.

CEO Sea Ltd., Forrest Li, menyebut keberhasilan ini berkat strategi operasional yang konsisten.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia.

“Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

Biaya ini akan dikenakan pada setiap pesanan yang berhasil dikirim, tanpa memandang jumlah item atau nilai transaksi. Bahkan jika terjadi pengembalian barang atau dana setelah pengiriman, biaya tersebut tetap tidak akan dikembalikan.

“Biaya pemrosesan order ditetapkan sebesar Rp1.250 [termasuk pajak] per pesanan yang berhasil dikirim, terlepas dari berapa banyak produk yang dimasukkan dalam pesanan,” jelas pihak Tokopedia dan TikTok Shop.

Sementara itu, Shopee lebih dulu menerapkan biaya serupa sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan, efektif sejak 20 Juli 2025.

Dalam pengumumannya, Shopee menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menyediakan promosi yang lebih menarik.

“Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan Shopee.

Shopee juga memberikan keringanan bagi penjual baru. Biaya ini tidak dikenakan untuk 50 transaksi pertama bagi penjual non-Star. Setelah itu, biaya berlaku penuh untuk setiap transaksi tanpa memandang jumlah produk dalam satu pesanan.

03/08/2025 18:22
Biaya Pesanan Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee Berpotensi Dialihkan ke Konsumen

Bisnis.com, JAKARTA— Kebijakan baru platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan Shopee yang mulai mengenakan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan dikhawatirkan akan membebani konsumen.

Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah ini akan diterapkan semua platform e-commerce.

Dia juga memperkirakan beban biaya tambahan ini yang hakikatnya diberikan kepada pedagang (seller) pada akhirnya akan berpotensi dialihkan kepada konsumen.

“Seller pasti akan membebankan kepada konsumen, dan konsumen ketika diterapkan kenaikan order fee,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Minggu (3/7/2025).

Namun demikian, lanjut Huda, kenaikan biaya tersebut cenderung terbatas, sehingga dampaknya terhadap harga jual pun diperkirakan tidak signifikan. Ketika harga barang naik, permintaan memang akan menurun, namun menurutnya penurunan tersebut tidak akan terjadi secara drastis.

Huda juga menyoroti kemungkinan perubahan strategi diskon oleh penjual. Dia menyebut penjual akan lebih memilih memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih dari satu.

Huda menilai kebijakan ini juga merupakan strategi platform untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi atau lebih cepat. Menurutnya, pola bisnis e-commerce saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas atau valuasi perusahaan, melainkan mulai bergeser ke upaya meningkatkan profit dari setiap layanan yang diberikan.

“Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda.

Dia juga mengingatkan beban biaya tambahan yang terus meningkat bisa mendorong perpindahan transaksi ke media sosial seperti Instagram, Facebook, atau X (dulu Twitter), yang tidak mengenakan biaya transaksi.

“Namun memang hanya untuk penjualan yang memenuhi syarat ‘percaya’ antar satu sama lain. Toh, pembayaran bisa transfer atau QRIS statis. Pengiriman bisa melalui kurir pihak ketiga,” ungkapnya.

Pembeli membuka aplikasi Tokopedia-TikTok Shop

Terkait kemungkinan intervensi pemerintah atas kebijakan ini, Huda menilai hal tersebut belum perlu dilakukan.

“Soal intervensi, saya rasa belum waktunya pemerintah mengintervensi pasar ini. Pemerintah perlu intervensi soal barang impor saja dulu yang penting. Itu saja pemerintah gak bisa-bisa kan?” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia.

“Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

Biaya ini akan dikenakan pada setiap pesanan yang berhasil dikirim, tanpa memandang jumlah item atau nilai transaksi. Bahkan jika terjadi pengembalian barang atau dana setelah pengiriman, biaya tersebut tetap tidak akan dikembalikan.

“Biaya pemrosesan order ditetapkan sebesar Rp1.250 [termasuk pajak] per pesanan yang berhasil dikirim, terlepas dari berapa banyak produk yang dimasukkan dalam pesanan,” jelas pihak Tokopedia dan TikTok Shop.

Sementara itu, Shopee lebih dulu menerapkan biaya serupa sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan, efektif sejak 20 Juli 2025.

Dalam pengumumannya, Shopee menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menyediakan promosi yang lebih menarik.

“Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan Shopee.

Shopee juga memberikan keringanan bagi penjual baru. Biaya ini tidak dikenakan untuk 50 transaksi pertama bagi penjual non-Star. Setelah itu, biaya berlaku penuh untuk setiap transaksi tanpa memandang jumlah produk dalam satu pesanan.

03/08/2025 15:39
Tokopedia-TikTok Shop Tiru Shopee, Tarik Biaya Rp1.250 per Pesanan Mulai 11 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA— Tokopedia dan TikTok Shop akan memberlakukan biaya pemrosesan pesanan sebesar Rp1.250 per pesanan, mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB.

Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

“Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia dalam laman resmi dikutip pada Minggu (3/7/2025).

Mereka menambahkan biaya ini menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai tambah bagi konsumen dan penjual di kedua platform.Kebijakan ini berlaku bagi seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia.

Biaya pemrosesan order dikenakan untuk setiap pesanan yang berhasil terkirim, dan tidak bergantung pada jumlah item atau nilai transaksi dalam satu pesanan.

Tokopedia dan TikTok Shop menegaskan biaya ini tidak akan dikembalikan meskipun pesanan yang sudah terkirim kemudian mengalami retur (pengembalian barang) atau refund (pengembalian dana).

“Biaya pemrosesan order ditetapkan sebesar Rp1.250 [termasuk pajak] per pesanan yang berhasil dikirim, terlepas dari berapa banyak produk yang dimasukkan dalam pesanan,” jelas pihak Tokopedia dan TikTok Shop.

Sebagai ilustrasi, dalam satu pesanan yang mencakup:

    • 3 unit gitar (subtotal Rp13.000.000 setelah diskon),

    • 5 unit aksesori gitar (Rp400.000),

    • dan 2 unit biola (Rp4.000.000),

biaya pemrosesan yang dikenakan tetap Rp1.250.

Demikian pula untuk pesanan kedua yang hanya berisi 4 item pakaian dengan subtotal Rp800.000, biaya pemrosesan order tetap sama, yakni Rp1.250.

Contoh ini menunjukkan bahwa biaya tersebut bersifat tetap per pesanan, tanpa memperhitungkan nilai subtotal maupun jumlah item.

Sebagai bentuk insentif, Tokopedia dan TikTok Shop memberikan pembebasan biaya pemrosesan untuk 50 pesanan pertama bagi seller baru. Biaya ini akan dikembalikan dalam bentuk pengembalian dana (reimbursement) satu kali di akhir bulan, kecuali jika terdapat mekanisme lain yang diumumkan kepada seller.

Biaya pemrosesan order hanya akan dikembalikan jika pesanan belum berhasil dikirim. Namun, jika pesanan sudah berhasil terkirim, biaya tetap akan dipotong, meskipun pesanan tersebut kemudian dibatalkan, dikembalikan, atau didanai ulang.

“Biaya pemrosesan order akan dipotong langsung dari penyelesaian pesanan,” tulis Tokopedia dan TikTok Shop.

Jika seluruh pesanan dibatalkan dan belum dikirim, maka biaya akan dikembalikan sepenuhnya. Sebaliknya, jika hanya sebagian pesanan yang dibatalkan atau direfund, biaya pemrosesan tidak akan dikembalikan.

03/08/2025 11:54
Nasib 10 Startup RI, Dulu Terkenal Sekarang Tinggal Kenangan

Jakarta, CNBC Indonesia — Sejumlah startup ternama di Indonesia terpaksa menyerah dan gulung tikar. Sebut saja Zenius, Airy Room, hingga JD.ID.

Alasan mereka gulung tikar pun beragam, mulai dari kehabisan modal hingga terpukul oleh kondisi pasar yang nyaris kolaps akibat pandemi Covid-19.

Berikut CNBC Indonesia merangkum beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup.

1. Zenius

Awal tahun 2024, startup edutech Zenius tutup untuk sementara. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

“Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk meenjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

2. Rumah.com

PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

“Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengna mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

3. JD.ID

JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

“Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

4. Airy Rooms

Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

Bisnis hotel aggregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

5. Fabelio

Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

Sementara itu akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

6. Sorabel

Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

“Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

7. Stoqo

Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to busines, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

Pandemi-lah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

8. Qlapa

Qlapa tutup pada 2019 karena erusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

“Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati,” tulis manajemen Qlapa merilis pernyataan di situs resminya.

9. CoHive

CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

10.Beres.id

Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi. Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan.

Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

03/08/2025 10:00
HUAWEI MatePad Pro 12.12, Mudah Akses Aplikasi yang Berbasis Google

Jakarta, CNBC Indonesia – Bagi Anda yang hidup serba produktif dan dinamis, HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025 menjadi perangkat yang cocok untuk mendukung cara kerja masa kini. Sebab, tablet tersebut memiliki bobot yang ringan, fleksibel, namun punya kemampuan setara laptop.

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025 menghadirkan PC-Level Productivity melalui kombinasi HUAWEI Glide Keyboard yang inovatif dan PC-Level WPS Office. HUAWEI Glide Keyboard dilengkapi touchpad, sudut kemiringan fleksibel, dan stylus yang tersimpan rapi di dalamnya. Tidak hanya praktis, pengalaman mengetik di tablet ini juga senyaman ketika menggunakan laptop.

Sementara itu, PC-Level WPS Office yang ada di tablet ini memungkinkan Anda menyusun dokumen, mengedit spreadsheet, dan menyiapkan presentasi dengan fitur lengkap secara langsung dari tablet tanpa kompromi.

Beralih ke urusan tampilan visual, layar Tandem OLED PaperMatte 12.2 inci menjadi yang terdepan di industri. Layar ini tidak memantulkan cahaya, tetap jelas di bawah sinar matahari, dan didukung refresh rate 144Hz serta kecerahan hingga 2.000-nit. Hal ini sangat ideal untuk para penggunanya yang bekerja di berbagai kondisi pencahayaan sekaligus tetap nyaman di mata meski digunakan seharian.

Selain itu, fitur seperti HUAWEI Notes dan GoPaint membuat tablet ini seolah-olah menjadi kanvas digital yang sempurna bagi desainer, illustrator, maupun pekerja kreatif yang ingin mencatat ide atau membuat sketsa dengan akurat dan presisi tinggi.

Berbekal baterai berkapasitas 10.100 mAh yang besar dan tahan lama, Anda bisa tetap produktif sepanjang hari tanpa khawatir harus sering mengisi daya. Semua kelebihan ini dikemas dalam desain ramping dan ringan, sehingga membuat MatePad Pro 12.2″ menjadi tablet yang lebih dari sekadar laptop sekaligus benar-benar partner kerja untuk mobilitas dan kreativitas tanpa batas.

Foto: HUAWEI MatePad Pro 12.12

AppGallery: Semua Aplikasi Favorit Ada di Sini

Pekerjaan dengan mobilitas tinggi kini bisa dilakukan lebih mudah berkat hadirnya perangkat seperti HUAWEI MatePad Pro 12.2″. Dengan tablet ini, berbagai kebutuhan kerja bisa dilakukan langsung dari satu perangkat. Dimulai dari membuat konten di CapCut, mendesain materi visual di Canva, hingga menghadiri rapat daring lewat Zoom dan Google Meet.

Semua aplikasi penting untuk menunjang produktivitas kini tersedia langsung di AppGallery, sebuah ekosistem aplikasi milik HUAWEI yang terus berkembang.

Untuk menunjang keperluan meeting online, HUAWEI MatePad Pro 12.2″ memberikan pengalaman visual yang lebih imersif berkat layar Tandem OLED berukuran besar yang jernih dan nyaman dilihat dalam waktu lama. Alhasil, kegiatan rapat virtual melalui Zoom atau Google Meet jadi terasa lebih nyata karena kualitas tampilan yang menyerupai layar laptop.

Tidak hanya itu, tablet ini juga ideal untuk mengolah dokumen secara mobile. Pengguna bisa dengan mudah mengakses dan mengedit file lewat Google Docs, Google Sheets, hingga membuat presentasi di Google Slides. Bahkan, untuk kebutuhan konten, aplikasi seperti CapCut sudah tersedia dan berjalan lancar, sehingga memudahkan Anda dalam melakukan editing video langsung dari tablet.

Semua aplikasi tersebut dapat diunduh melalui AppGallery, sehingga pengguna tak perlu khawatir mencari aplikasi produktivitas favorit di HUWAEI MatePad Pro 12.2″. Dengan dukungan layar yang luas, performa andal, dan ekosistem aplikasi yang lengkap, tablet ini siap menjadi pusat kendali kerja dan kreasi kapan saja dan di mana saja.

Cara Instal Google Apps di HUAWEI MatePad Pro 12.2, Tablet dengan pengalaman yang lebih dari sekadar Laptop

Sebagaimana diketahui, AppGallery yang ada di Huawei kini menjadi salah satu dari tiga marketplace aplikasi terbesar di dunia dengan lebih dari 440 juta pengguna aktif bulanan. Desain yang ada di AppGallery begitu cepat, aman, dan mudah digunakan. Alhasil, semua aplikasi penting bisa Anda temukan tanpa ribet.

Berikut ini adalah langkah instalasi aplikasi seperti YouTube, Gmail, Google Maps, dan Google Meet:

1. Buka AppGallery dan cari aplikasi yang diinginkan.

2. Klik “Install.”

3. Saat diminta, izinkan proses setup MicroG (cukup sekali).

4. Masuk dengan akun Google Anda dan kemudian langsung bisa digunakan!

Berikut ini adalah aplikasi yang telah tersedia di AppGallery:

Media Sosial : TikTok,

Keuangan & Perbankan : BCA Mobile, Livin’ by Mandiri, BRImo, Bibit, DANA, myBCA, BNI Mobile Banking, LinkAja, OCTO Mobile by CIMB Niaga, OCTO mobile Indonesia, SeaBank, neobank

Transportasi : Grab, Maxim, MyBluebird, Whoosh

E-Commerce : Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Klikindomaret, Zalora, Carousell, Shopback

Penyedia Jaringan : MyTelkomsel, myXL, myIM3, by.U, AXISNET, mySF

Produktivitas dan Kreativitas : CapCut, Canva, Timestamp Camera, ibis Paint X, SHAREit

Berita : Detikcom, CNN Indonesia, Kompascom, InsertLive, CNBC Indonesia

Travel : Traveloka, Trip.com, Agoda, Tiket.com, Booking.com, Cathay Pacific, Malaysia Airlines, AirAsia, BookCabin

Streaming : Vidio, WeTV, iQiyi, RCTI+ Superapp, Viu, Disney Hotstar

Aman dan Terpercaya

Setiap aplikasi di AppGallery telah melalui proses keamanan ketat. Hal ini termasuk:

• Pemindaian virus dan malware

• Deteksi risiko privasi

• Penilaian kerentanan keamanan

• Verifikasi publisher

Jika Anda membutuhkan, maka Huawei siap membantu melalui berbagai kanal layanan berikut:

• Hotline: 0078 0308 520888

• WhatsApp: +62 881-0808-88320

• Panduan Lengkap: Unduh Semua Aplikasi via AppGallery

• Gabung di Huawei Fans Club

Dengan HUAWEI MatePad Pro 12.2, pengalaman menggunakan tablet akan menjadi lebih seamless. Semuanya kini bisa Anda nikmati dalam satu perangkat.

(rah/rah)

[Gambas:Video CNBC]

01/08/2025 10:17
Bank Mandiri Dorong Purna PMI Malang Jadi Wirausahawan Lewat Program Bapak Asuh – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan inklusi keuangan di tanah air. Melalui inisiatif berkelanjutan Mandiri Sahabatku, bank pelat merah ini menggelar Workshop Bapak Asuh di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke Tanah Air.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 alumni dan keluarga PMI yang sebelumnya bekerja di berbagai negara, mulai dari Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Brunei, hingga Maladewa. Sebelumnya, pada Juni 2025, workshop serupa juga telah sukses digelar di Indramayu. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2011, program Mandiri Sahabatku telah menyentuh lebih dari 20.000 PMI, baik di luar negeri maupun yang telah kembali ke Indonesia.

Dengan mengusung tema “Menjadi Pengusaha di Negeri Sendiri”, kegiatan ini bertujuan untuk membekali purna PMI dengan keterampilan wirausaha, pendampingan bisnis, serta akses informasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun usaha mandiri dan berkelanjutan di kampung halaman.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal membangun masyarakat produktif, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis rakyat. Juga seiring dengan tema HUT RI ke-80 ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyatakan program Bapak Asuh merupakan sub-program strategis dari Mandiri Sahabatku yang berfokus pada mentoring dan pendampingan intensif. Para peserta mendapatkan bimbingan dari wirausahawan sukses, praktisi industri, dan mitra strategis lintas sektor. Mereka tidak hanya diajarkan teori bisnis, tapi juga didampingi secara langsung dalam menyusun dan mengeksekusi rencana usaha.

“Pemberdayaan purna PMI adalah langkah strategis yang sejalan dengan visi Bank Mandiri sebagai agen pembangunan nasional. Melalui program Bapak Asuh, kami ingin memastikan bahwa para alumni PMI mendapatkan wawasan tentang kewirausahaan dan literasi keuangan, sehingga para peserta workshop dapat memiliki pondasi yang kuat dalam berwirausaha,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Kamis (31/7).

Beragam pelatihan praktis disuguhkan, mulai dari kebijakan dan strategi nasional tentang pemberdayaan purna PMI oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), hingga peluang usaha di sektor logistik bersama PT TIKI (Titipan Kilat). Tokopedia dan TikTok Shop pun turut serta memberikan pelatihan seputar e-commerce dan digital marketing, guna membuka wawasan peserta tentang potensi toko daring dan pemasaran berbasis platform digital.

Sementara itu, Bank Mandiri membekali peserta dengan edukasi keuangan inklusif, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pemanfaatan solusi digital seperti Livin’ by Mandiri dan Livin’ Merchant dalam pengelolaan bisnis dan transaksi.

Sejak pertama kali digelar pada tahun 2011, Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 20.000 PMI di berbagai negara dan wilayah Indonesia. Melalui Bapak Asuh, program ini kini memasuki fase baru: tidak hanya membina, tetapi juga memberdayakan alumni PMI sebagai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian lokal.

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kekuatan utama dari program ini. Bank Mandiri menggandeng pemerintah daerah, pelaku bisnis, serta alumni PMI yang telah sukses berwirausaha untuk kembali berbagi pengalaman dan inspirasi.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama dalam hal pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

“Melalui rangkaian kegiatan Mandiri Sahabatku, kami berharap bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi purna PMI dan keluarga PMI aktif yang berdampak jangka panjang bagi keluarga dan komunitas mereka,” tutup Hendrianto.

31/07/2025 15:35
Beli Tiket di Aplikasi TransJakarta Kini Bisa Pakai GoPay

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Transportasi Jakarta dan GoPay mengumumkan kolaborasi strategis untuk mendukung TransJakarta semakin menjadi pilihan utama transportasi publik di Jabodetabek. Melalui kemitraan ini, GoPay resmi hadir sebagai metode pembayaran di aplikasi TransJakarta.

Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset TransJakarta Fadly Hasan mengatakan kerja sama ini tidak hanya menjadi inovasi untuk mendukung mobilitas warga, melainkan juga perwujudan dari komitmen TransJakarta terhadap kerangka kerja 3S (Service, Strategic Partnership, dan Sustainability) yang menjadi landasan utama dalam menjalankan misinya.

“Kami sangat gembira dapat bermitra dengan GoPay untuk menghadirkan solusi pembayaran inovatif ini kepada pelanggan kami,” kata dia, dikutip Rabu (30/7/2025).

“Kolaborasi ini merupakan bukti dedikasi berkelanjutan TransJakarta dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai sektor untuk memperluas manfaat layanan TransJakarta bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan GoPay, kami memperkuat ekosistem transportasi publik yang lebih terhubung dan modern, memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi pelanggan,” tambah dia.

Melalui sistem pembayaran terintegrasi ini, TransJakarta dan GoPay menyederhanakan proses transaksi bagi penumpang, juga membuka peluang baru untuk mendorong efisiensi operasional dan memperluas aksesibilitas layanan transportasi. Kemitraan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak masyarakat Jakarta menikmati kemudahan bertransaksi di TransJakarta.

Direktur Public Affairs and Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya, menjelaskan kolaborasi ini merupakan komitmen GoPay dalam menghadirkan solusi pembayaran non-tunai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial pengguna, termasuk di sektor transportasi publik.

“Sejalan dengan komitmen GoPay untuk menghadirkan layanan pembayaran yang aman, mudah, dan bisa digunakan di mana saja, kami berharap hadirnya GoPay di aplikasi TransJakarta dapat memudahkan masyarakat dalam menikmati mobilitas yang cepat dengan menggunakan transportasi publik. Hadirnya GoPay dengan segala fitur keamanan dan kemudahan pembayaran juga kami harapkan bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik,” pungkas dia.

Sebagai informasi, GoPay sebagai opsi pembayaran di aplikasi TJ: Transjakarta resmi hadir sejak 22 Juli 2025. Pelanggan dapat membeli tiket TransJakarta dengan akun GoPay mereka. Pelanggan dapat menikmati perjalanan TransJakarta gratis dengan mekanisme cashback 100% hingga 3.500 GoPay Coins untuk 2 kali per pengguna selama periode 29 Juli-30 September 2025.

(rah/rah)

[Gambas:Video CNBC]

30/07/2025 15:14
Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengaku geram dengan adanya karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bekas yang dijual secara bebas di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penjualan karung beras SPHP merupakan tindakan ilegal,

“Bahaya itu. Nah ini makanya saya perintahkan Direktur Pengadaan hari ini untuk bertindak, jangan sampai ada jual-jual karung yang ilegal,” kata Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Rizal menyatakan Bulog akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

Berdasarkan pantauan Bisnis, terdapat beberapa penjual di Tokopedia yang menjual karung plastik beras SPHP laminasi ukuran 5 kilogram. Selain karung beras SPHP, penjual juga menjual karung plastik beras merek lain.

Bisnis juga menemukan praktik penjualan karung SPHP di platform e-commerce Shopee, dengan harga satuan lebih murah.

Adapun Shopee dan TikTok-Tokopedia merupakan dua e-commerce terbesar di Indonesia saat ini dengan pangsa pasar di atas 20%.

Karung SPHP di Tokopedia

Karung SPHP di Shopee

Lebih lanjut, Rizal menuturkan, nantinya Bulog akan menambahkan hologram hingga identitas khusus yang menandakan bahwa beras tersebut merupakan beras SPHP asli. Dengan begitu, diharapkan masyarakat percaya dengan beras SPHP yang dipasarkan Bulog.

“Nanti dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram kah, atau id-id khusus kah, atau semacam kalau dulu ada semacam kertas yang ditempel di dalam itu. Sehingga nanti para pembeli beras SPHP itu yakin, oh ini beras betul-betul asli, berasnya Bulog. Kalau nggak ada tanda gini, berarti bukan beras Bulog nih, nah gitu,” tuturnya.

Dia menyampaikan rencana penambahan hologram dan identitas khusus ini seiring dengan temuan beras oplosan yang dikemas ulang (repack) ke dalam kantong beras SPHP bekas di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

Adapun, oknum ini telah diringkus Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025. Rizal mengungkap modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram.

“Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” tuturnya.

Setelahnya, sambung Rizal, oknum bakal menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

“Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

Adapun, Rizal menyatakan Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

“Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” pungkasnya.

27/07/2025 15:00
Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

Oleh: Defiyan Cori*

IDE dan gagasan hadirnya sebuah organisasi yang konsolidatif mewadahi berbagai BUMN sebenarnya telah lama ada. Konsep ini dikenal dengan istilah super holding muncul pasca Kementerian Badan Usaha Milik Negara lahir di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan Menteri pertamanya, Tanri Abeng.

Alasannya saat itu, memang BUMN terlalu banyak bahkan bergerak dalam cabang produksi atau sektor industri yang tidak ada urusannya dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, terlalu gemuknya BUMN mengakibatkan manajemen tidak efektif dan efisien ditambah tata kelolanya masih birokratis, tidak transparan dan akuntabilitasnya rendah.

Atas dasar inilah, Indonesia membutuhkan sebuah perusahaan negara yang lebih fleksibel beroperasi memenuhi cita-cita dan kehadiran BUMN sejak pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, revisi “super cepat” Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan tanpa proses uji publik secara transparan dan bertanggung jawab (accountable) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) dilakukan oleh DPR RI. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola (good corporate governance), efektivitas dan efisiensi serta daya saing BUMN di percaturan bisnis dunia (global).

Namun, pertanyaannya apakah struktur organisasi, koordinasi dan model pengelolaan atau pengumpulan laba BUMN satu atap yang saat ini diperankan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah mewakili konsep super holding BUMN yang tepat dan konstitusional?

Forum Strategis RUPS

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Kehadiran alas hukum BPI Danantara (meskipun proses formil dan materiilnya dipertanyakan) telah mengubah rekonstruksi hukum pengelolaan BUMN atau perusahaan negara. Beleid ini secara umum mengatur tata kelola Danantara, mulai dari wewenang hingga struktur organisasi, termasuk personalia yang didominasi para pengusaha swasta (istilah kolega di BUMN = anak kos), serta aksi korporasinya.

Maka, pasca terbitnya PP 10/2025 muncullah isu yang beredar dipublik mengenai aksi korporasi Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Hal ini didahului oleh adanya informasi rencana merger dengan Grab, menjadi topik “bola liar” yang panas. Walaupun belum ada konfirmasi dari pihak manajemen Danantara atas isu aksi korporasi pembelian saham perusahaan swasta itu, tetap harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Tentu saja karena Danantara memiliki kewenangan mengumpulkan laba-laba BUMN utama, seperti Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, MIND. ID, dan yang lainnya.

Yang jadi permasalahan, adalah untuk kepentingan aksi korporasi apa dan siapakah pemanfaatan laba BUMN yang terkumpul tersebut. Apalagi, pada Pasal 2 PP 10/2025 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan, dalam hal ini Danantara. Badan ini atau Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Lalu, dimanakah posisi forum strategis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kewenangannya terdapat didalam Pasal 14 UU 19/2003 sebelum direvisi dan kuasa Menteri BUMN? Bukankah ini tumpang tindih kewenangan dan berpotensi korupsi atas berbagai keputusan aksi korporasi Danantara yang tidak sejalan dengan bisnis inti (core business) BUMN yang telah lebih dahulu ada?

Benarkah posisi Menteri BUMN yang merangkap sebagai Dewan Pengawas Danantara dapat menjadi substitusi kuasa dalam posisinya sebagai pemegang mandat RUPS? Apalagi, terkait penempatan personalia (SDM) jajaran pimpinan manajemen masing-masing BUMN yang ada. Siapakah yang memiliki kewenangan, Rosan Roeslani sebagai Kepala Eksekutif/CEO BPI Danantara ataukah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN?

Selanjutnya, dari laba yang dikumpulkan dan terkumpul dari berbagai BUMN pada tahun 2024 yang mencapai Rp304 triliun (turun sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun 2023) bagaimanakah alokasi pemanfaatannya? Jangan sampai kedua orang ini atas nama Presiden RI Prabowo Subianto kongkalikong menggunakannya sesuka hati (at will) dan tidak ada porsi yang dibagi kepada BUMN sebagai kontributornya? Dan, banyak lagi pertanyaan penting serta krusial lainnya jika forum strategis RUPS BUMN yang sah secara hukum konstitusi dikooptasi hanya oleh Peraturan Pemerintah.

*(Penulis adalah Ekonom Konstitusi)

27/07/2025 06:46
Trump Minta Data Warga RI Bisa Bawa Petaka Besar, Ini Kata Peneliti UI

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump memasukkan poin terkait transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS), dalam pernyataan terkait kesepakatan tarif resiprokal antara kedua negara.

Ada beberapa poin yang tertera dalam pengumuman di situs resmi Gedung Putih berjudul ‘Joint Statement of Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade’.

Hasil kesepakatan tersebut membuat tarif impor AS untuk produk asal RI turun menjadi 19% dari rencana sebelumnya sebesar 32%.

Kendati demikian, poin transfer data pribadi dari Indonesia ke AS memicu kontroversi. Beberapa pihak menyoroti dampak dari transfer data lintas batas tersebut.

Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI, Ibra Kholilul Rohman, mengatakan transfer data pribadi lintas negara ini menyentuh aspek fundamental, yakni kedaulatan digital, hak atas privasi, serta arsitektur tata kelola data nasional.

Ia memperinci bawa Indonesia telah menunjukkan kecenderungan pada kebijakan kedaulatan data. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, sebagai berikut:

• UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa pemrosesan data harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

• PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan data strategis disimpan di dalam negeri.

• POJK No.13/POJK.03/2020 dan POJK No.4/POJK.05/2021 yang mewajibkan institusi keuangan bank dan non-bank menggunakan pusat data dan disaster recovery center di wilayah Indonesia.

“Dengan latar belakang ini, pengalihan data pribadi warga RI ke AS seharusnya tidak dilakukan secara serampangan hanya karena kesepakatan dagang, apalagi jika belum jelas mekanisme pengakuan kecukupan perlindungan data (adequacy mechanism) seperti yang dimiliki Uni Eropa dalam kebijakan GDPR-nya,” kata Ibra dalam pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Ibra, perlu dicermati apakah AS memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini harus diverifikasi secara legal dan teknis.

Jika tidak, Ibra menilai ada potensi risiko bahaya yang muncul dari transfer data pribadi lintas batas tersebut, sebagai berikut:

• Melemahkan posisi hukum warga negara untuk menggugat pelanggaran data;

• Menurunkan kedaulatan hukum Indonesia terhadap data digital yang dihasilkan warganya sendiri;

• Membuka celah eksploitasi data oleh entitas asing tanpa imbal hasil ekonomi yang jelas bagi Indonesia.

Ibra juga mengingatkan kembali soal pengalaman Indonesia terkait kebocoran data yang sudah terjadi berulang kali, bahkan tanpa aliran lintas negara. Misalnya saja dalam kasus BPJS Kesehatan, Tokopedia, KPU, dan BRI Life.

“Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas perlindungan dan penegakan hukum kita sendiri masih perlu diperkuat, sebelum berbicara soal aliran lintas batas,” Ibra menegaskan.

Untuk itu, Ibra menyarankan penundaan implementasi klausul tersebut hingga tercapai mekanisme mutual adequacy recognition antara otoritas Indonesia dan AS.

Tak cuma itu, perlu juga ada sistem audit dan redress mechanism yang dapat diakses oleh warga Indonesia. Lalu, transparansi publik atas jenis, volume, dan tujuan data yang ditransfer.

Terakhir, perlu ditekankan pentingnya infrastruktur data center dan cybersecurity nasional yang telah mencapai tingkat kesiapan minimum sesuai studi IFG Progress. Studi tersebut menunjukkan Indonesia tertinggal jauh dari Singapura, India, dan Australia dalam kapasitas pusat data.

“Kesimpulannya, Indonesia harus berhati-hati agar jangan sampai kesepakatan ini menjadi “pasal kecil yang berdampak besar” bagi kedaulatan digital kita. Prinsip kehati-hatian dan penguatan tata kelola data nasional harus menjadi dasar semua bentuk perjanjian digital internasional,” pungkas Ibra.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

26/07/2025 14:30