Jakarta –
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% telah dicanangkan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal II-2025 perekonomian tumbuh 5,12% secara tahunan.
Capaian ini menunjukkan pondasi yang solid dan memberikan optimisme bahwa target ambisius tersebut dapat diraih. Untuk mempertahankan dan mempercepat momentum ini, peran UMKM menjadi kunci.
Dengan jumlah lebih dari 64 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri, UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat dengan jangkauan terluas. Pemberdayaan yang tepat akan membuat UMKM tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menjadi lokomotif inklusi dan pemerataan ekonomi yang menguatkan langkah Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8%.
Seperti dicatat PBB, hampir 90% usaha di dunia adalah UMKM, yang menyerap 60-70% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 50% PDB Global. UMKM benar-benar menjadi tulang punggung masyarakat dan ekonomi dunia.
Di sisi lain, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menugaskan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memimpin strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ini menuntut perubahan pendekatan dari sekadar menumbuhkan ekonomi menjadi memastikan pertumbuhan tersebut mengangkat yang paling tertinggal. Dalam konteks ini, UMKM diharapkan menjadi instrumen kunci yang menjembatani kebijakan ekonomi makro dengan peningkatan kesejahteraan di tingkat mikro.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, di bawah kepemimpinan Menko Muhaimin Iskandar, kini mengoordinasikan ekosistem ekonomi rakyat secara lebih utuh, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Inilah momentum untuk mengubah paradigma bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan omzet semata, tetapi juga dari seberapa besar efek gandanya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Untuk mencapai tujuan tersebut, UMKM perlu naik kelas: dari sektor informal ke formal, dari usaha mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari yang sekedar memenuhi kebutuhan harian menjadi pembuka peluang kerja baru. Dukungan tidak cukup hanya di sisi pembiayaan atau pelatihan, tapi juga memerlukan strategi terintegrasi dan sistemik, mulai dari akses bahan baku, alat produksi, finansial, akses pemasaran, hingga ekspor atau perluasan pasar global. Ketika UMKM naik kelas, pendapatan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan angka kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.
Refleksi Perjalanan dari Tokopedia ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Keberhasilan UMKM tidak cukup hanya dengan akses pasar, tetapi juga dukungan kuat di “hulu” seperti akses bahan baku, alat produksi, pembiayaan, dan kebijakan yang berpihak.
Kesadaran ini saya dapati dari perjalanan empat belas tahun membangun dan membesarkan Tokopedia. Selama itu, saya menyaksikan langsung semangat jutaan pelaku UMKM Indonesia yang berjuang untuk tumbuh dan naik kelas. Melalui teknologi, kami berupaya membuka jalan “hilir” dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk dan menghubungkannya dengan pembeli dari berbagai penjuru negeri.
Namun, setiap perjumpaan dan percakapan dengan para pelaku UMKM mengingatkan saya: akses pasar hanyalah satu bagian dari ekosistem besar yang harus dibangun bersama. Kesadaran inilah yang membuat saya mengambil langkah baru.
Setelah mengantarkan Tokopedia ke puncak pencapaiannya, pada Oktober 2024 saya menjawab panggilan negara sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran di Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di bawah komando Bapak Muhaimin Iskandar atau yang akrab kita sapa sebagai Cak Imin. Peran ini bukan sekadar transisi karier, melainkan komitmen untuk menjembatani jurang antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.
Potret Permasalahan UMKM
Sebagai seseorang yang pernah membangun platform digital untuk membantu jutaan UMKM, dan kini bertugas mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, saya menyaksikan langsung bahwa potensi besar UMKM masih terhambat oleh sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Di tengah besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan tenaga kerja nasional, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan struktural yang menghambat pemberdayaan UMKM.
Salah satu masalah yang sering terlewat dalam strategi pemberdayaan adalah minimnya pendampingan usaha berkelanjutan. Pelatihan memang penting, tetapi tidak cukup. Banyak UMKM yang membutuhkan bimbingan jangka panjang, bukan hanya transfer pengetahuan dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya. Sering kali, pelaku usaha kesulitan menerjemahkan teori ke praktik dan akhirnya kembali ke pola lama.
Padahal, kehadiran mentor atau praktisi yang telah melalui proses jatuh bangun dapat menjadi sumber pembelajaran langsung yang jauh lebih kontekstual dan relevan. Selain itu, UMKM di Indonesia juga sangat beragam dari sisi skala, sektor, hingga kapasitas SDM-nya.
Sayangnya, banyak program pelatihan masih menerapkan pendekatan seragam (one-size-fits-all approach). Akibatnya, efektivitas pelatihan sering tidak optimal. Pendekatan yang lebih adaptif berbasis kebutuhan spesifik menjadi penting agar pelatihan benar-benar dapat mempercepat pertumbuhan usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Tak kalah penting, kita juga harus melihat kenyataan bahwa UMKM masih terbentuk pada lima tembok besar yang menghalangi langkah mereka. Pertama, bahan baku-hampir setengah pelaku UMKM di Indonesia (48%, menurut LPEM UI) masih kesulitanmendapatkannya. Kedua, proses produksi–sebagian besar masih mengandalkan cara tradisional yang menghambat peningkatan produktivitas usaha.
Ketiga, pembiayaan-studi TNP2K pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 40% UMKM mengaku masih kesulitan memperoleh akses permodalan. Keempat, akses pasar-84% produk UMKM hanya berputar di lingkup lokal, padahal potensi digitalisasi belum tergarap maksimal merujuk pada studi TNP2K di tahun 2024.
Kelima, penetrasi global-kontribusi terhadap ekspor nasional baru 16% (BLU PIP, 2024), sebuah angka yang menunjukkan betapa jauhnya kita dari pasar potensial yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Perintis Berdaya Sebagai Ekosistem Pemberdayaan UMKM
Memaksimalkan potensi UMKM memerlukan hadirnya sebuah ekosistem pemberdayaan yang mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, hingga akses terhadap seluruh aspek pengembangan usaha.
Landasan inilah yang mendorong Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi Program Perintis Berdaya, sebuah ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat yang mencakup UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Namun, saya tidak ingin ia hanya dilihat sebagai program pemerintah baru.
Program ini harus menjadi model kolaborasi lintas sektor yang membuktikan bahwa sinergi hulu-hilir bisa mengubah nasib pelaku usaha. Bagi UMKM, yaitu: Berdaya Bersama dan Berdaya Berusaha. Berdaya Bersama diinisiasi untuk membantu UMKM naik kelas melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Pendampingan menjadi kunci agar UMKM telah dilatih tidak berjalan sendiri, tetapi terus dibina dan dimentori oleh praktisi atau pelaku usaha yang telah berhasil. Pengalaman membangun Tokopedia membuktikan bahwa dukungan investor dan mentor menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika usaha. Prinsip yang sama kini akan diadaptasi untuk UMKM melalui pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekadar sekali lalu selesai.
Model pelatihan dalam Berdaya Bersama dirancang komprehensif, mencakup materi mulai dari dasar-dasar bisnis hingga strategi ekspansi pasar dan ekspor. Keunggulannya terletak pada pendekatan yang disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha mikro atau bahkan ultra mikro akan difokuskan pada materi tahap awal seperti manajemen keuangan sederhana atau strategi pemasaran lokal.
Sementara itu, usaha kecil dan menengah akan mendapatkan materi serupa namun dengan cakupan konten lanjutan. Semua materi disampaikan langsung oleh para praktisi melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, memastikan pengetahuan yang diberikan benar-benar relevan dan aplikatif.
Sementara itu, program Berdaya Berusaha berfokus pada membuka akses UMKM terhadap lima kebutuhan dasar: bahan baku, alat produksi, pembiayaan, kanal pemasaran, dan perluasan pasar. Untuk bahan baku dan alat produksi, pendekatan yang diambil adalah mempertemukan (matchmaking) usaha dalam skala lokal, di mana UMKM dikoneksikan dengan produsen di wilayah yang sama agar rantai pasok lebih efisien dan biaya logistik lebih rendah.
Fungsi koordinasi di Kemenko juga memungkinkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, sehingga upaya ini bisa menjadi prioritas bersama dan dilakukan secara masif di setiap daerah.
Akses pembiayaan juga menjadi perhatian khusus. Banyak UMKM yang memiliki potensi namun sulit naik kelas jika hanya mengandalkan skema pembiayaan konvensional karena minim atau tidak adanya aset untuk menjadi agunan. Ke depan, pembiayaan UMKM perlu lebih inklusif, di mana penilaian kelayakan usaha tidak hanya diukur dari aset, tetapi juga mempertimbangkan model bisnis, kinerja operasional, struktur legalitas, bahkan struktur keuangan – mengacu pada pendekatan yang lazim dilakukan Venture Capital atau Private Equity.
Untuk itu, semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perbankan, fintech, dan lembaga keuangan daerah perlu duduk bersama dan berkolaborasi dalam merumuskan model pembiayaan yang ramah bagi UMKM.
Meski teknologi telah berkembang pesat, kanal pemasaran UMKM perlu didorong untuk tidak hanya terfokus pada platform digital. Keragaman model bisnis di sektor UMKM menuntut strategi pemasaran yang lebih adaptif dan tepat sasaran, mulai dari model business-to-business (B2B), kemitraan dengan offtaker, hingga penjualan luring di pasar tradisional maupun modern.
Bagi UMKM yang telah siap melakukan ekspansi global, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen memfasilitasi akses pasar internasional, termasuk pemetaan potensi negara tujuan dan penyediaan wawasan pasar agar UMKM
memahami secara mendalam seluk-beluk pasar yang disasar.
Pekerjaan besar ini tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Pemberdayaan UMKM harus menjadi gerakan bersama yang menghimpun kekuatan pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha itu sendiri. Momentum peringatan Hari UMKM Nasional menjadi momen refleksi nasional, termasuk bagi kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, apakah kita sudah membangun sistem yang memungkinkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia?
Jika kita dapat bahu membahu bekerja sama, membangun ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat, maka pemberdayaan UMKM tidak lagi hanya menjadi sekedar slogan, namun instrumen penting dalam pendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sektor krusial dalam strategi pengentasan kemiskinan
Leontinus Alpha Edison
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Halaman 2 dari 4
(ang/ang)
