Xcloud.id

Perusahaan: Tokopedia

  • TikTok Didenda Rp15 Miliar, KPPU Awasi Ketat Syarat Caplok Tokopedia

    TikTok Didenda Rp15 Miliar, KPPU Awasi Ketat Syarat Caplok Tokopedia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sanksi pada Tiktok sebesar Rp 15 miliar. Perkaranya adalah keterlambatan pemberitahuan akuisisi raksasa e-commerce Tokopedia pada 2024 lalu.

    “Kasus pelanggaran keterlambatan penyampaian notifikasi waktu akuisisi Tokopedia dulu,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025).

    Tiktok membeli 75,01% saham Tokopedia yang semuanya diselesaikan pada Januari 2024. Nilai pembeliannya mencapai US$840 juta.

    Sebelumnya KPPU juga meminta sejumlah syarat untuk perlindungan pelaku UMKM saat akuisisi tersebut. Ditanyakan soal hal itu, Deswin mengatakan masih dalam masa pengawasan dan akan berlangsung hingga 2 tahun mendatang.

    “Kalau kepatuhan itu dari penilaian, sekarang masih dalam masa pengawasan pelaksanaan syarat-syarat..sampai dua tahun, sesuai penetapan,” ujarnya.

    Berikut 5 syarat persetujuan akuisisi Tokopedia oleh Tiktok:

    Kedua pelaku usaha harus memastikan tetap dibuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik yang tidak diikat dengan tying dan bundling dalam berbagai bentuk promosi, diskon, dan sejenisnya.Kedua pelaku usaha juga diharapkan tidak melakukan penyalahgunaan kekuatan pasar (abuse of dominant position) dengan melakukan praktik-praktik sebagai berikut:
    melakukan perilaku predatory pricing yang dapat merugikan pesaing;self-preferencing dalam display platform dan diskriminasi terhadap produk di luar grup para pihak;menghalangi seller/merchant untuk bertransaksi di Tokopedia maupun TikTok Shop (Shop|Tokopedia), baik secara langsung maupun dengan memberikan persyaratan yang memberatkan seller/merchant dan konsumen.Memastikan sosial media TikTok memberikan kebebasan bagi pemilik akun TikTok untuk mempromosikan produknya yang terdapat di platform e-commerce lain di luar Tokopedia dan TikTok Shop (Shop/Tokopedia).Memastikan tidak terdapat eksploitasi kekuatan pasar melalui kenaikan harga yang tidak wajar (tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi).Memastikan adanya perlindungan terhadap UMKM dengan memberikan kesempatan yang sama untuk UMKM berkembang di platform TikTok Shop (Shop/Tokopedia) dan Tokopedia.

    Sebelumnya dilaporkan Tiktok Indonesia menawarkan benefit besar pada penjual China. Dengan begitu mereka mau menjual produk impornya China di Indonesia.

    Beberapa benefit yang ditawarkan mulai dari insentif sebesar 30%, dukungan account manager, pembebasan biaya penjual, hingga adanya kupon tambahan.

    Informasi ini diungkapkan video pengguna Tiktok bernama @axingid. Dia memperlihatkan beragam kebijakan baru untuk Tiktok Shop Indonesia.

    Informasi soal subsidi itu pertama kali dilaporkan oleh akun Instagram @ecommurz. Video Tiktok itu juga sudah tidak ada lagi di akun @axingid.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TikTok Didenda Rp 15 Miliar di RI soal Pelanggaran Akuisisi Tokopedia

    TikTok Didenda Rp 15 Miliar di RI soal Pelanggaran Akuisisi Tokopedia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda ke TikTok senilai Rp15 miliar. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaporan akuisisi terhadap platform e-commerce Tokopedia.

    “Kasus pelanggaran keterlambatan penyampaian notifikasi waktu akuisisiTokopedia dulu,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, pada Januari 2024, TikTok yang dimiliki ByteDance asal China merampungkan kesepakatan untuk membeli 75,01% kepemilikan Tokopedia dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

    “Kami menghormati proses dan putusan KPPU. Saat ini kami sedang mempelajari putusan yang diberikan dan mendiskusikan langkah berikutnya. Walau demikian, kami tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan terhadap KPPU,” kata juru bicara TikTok melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia.

    TikTok Akuisisi Tokopedia 

    Akuisisi TikTok ke Tokopedia memungkinkan TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia dengan memisahkan lini bisnis e-commerce dari platform media sosialnya.

    Adapun tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham terhitung pada 31 Januari 2024, sehingga batas waktu notifikasi ke KPPU paling lambat 30 hari kerja jatuh pada 19 Maret 2024.

    Pada tanggal batas waktu notifikasi tersebut, KPPU menerima penyampaian pemberitahuan pengambilalihan saham dari TikTok.

    Namun, dikarenakan penyampaian notifikasi bukan dilakukan oleh perusahaan pengambil alih, pada 7 Agustus 2024 Rapat Komisi membatalkan notifikasi tersebut.

    Sementara itu, TikTok selaku pengambilalih tidak melakukan pemberitahuan ke KPPU hingga tenggat waktu penyampaian notifikasi, sehingga proses penyelidikan mulai dilakukan sejak 8 Agustus 2024.

    Mengacu kepada ketentuan pada pasal 46 ayat 5 huruf (a) Peraturan KPPU No.3/2023, penghitungan hari dugaan keterlambatan dihitung setelah 30 (tiga puluh) hari kerja

    pengambilalihan saham efektif yuridis sampai dengan dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan notifikasi dalam hal pelaku usaha tidak melakukan notifikasi.

    Oleh karena itu, investigator menduga telah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 88 hari kerja atas transaksi tersebut, dan diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

    Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran, dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan agenda Tanggapan Pelaku Usaha atas Laporan Dugaan Pelanggaran.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Panggil Soal Rokok Ilegal, Bukalapak: Tidak Relevan

    Purbaya Panggil Soal Rokok Ilegal, Bukalapak: Tidak Relevan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bukalapak menegaskan bahwa perusahaan sudah menutup platform ecommerce milik perusahaan. Oleh karena itu, isu penjualan rokok ilegal di ecommerce tidak berkaitan dengan bisnis Bukalapak.

    Head of Media and Communications, Fathiyyah Maryufani, menyatakan bahwa isu penjualan rokok ilegal tidak lagi relevan dengan aktivitas perusahaan.

    “Sejak Februari 2025, Bukalapak telah menghentikan seluruh layanan penjualan produk fisik di aplikasi dan situs Bukalapak. Keputusan ini menandai transformasi penuh Bukalapak yang tidak lagi beroperasi sebagai marketplace produk fisik,” jelasnya.

    Fathiyyah menambahkan, langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Bukalapak untuk fokus pada empat pilar bisnis utama, yaitu Mitra Bukalapak, Retail, Gaming, dan Investment.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku telah memanggil sejumlah marketplace atau e-commerce, antara lain Tokopedia dan Bukalapak. Pemanggilan ini terkait peredaran rokok ilegal.

    Kepada marketplace, Purbaya meminta mereka untuk secara keras melarang penjualan rokok ilegal dan dia pun meminta larangan ini segera diterapkan.

    “Sudah kami panggil marketplace Bukalapak, Tokopedia, Blibli semua untuk tidak mengizinkan penjualan barang ilegal, terutama rokok. Tadinya minta by 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya aja,” tegas Purbaya pada jumpa pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin kemarin (22/9/2025).

    Para platform, jelasnya, tadinya berkomitmen untuk menurunkan semua konten penjual rokok ilegal di platformnya mulai 1 Oktober 2025. Namun, dia meminta agar penghapusan dilakukan lebih cepat.

    Selain itu, Kemenkeu juga akan menindak langsung pemilik akun yang menjual toko online berdasarkan data yang sudah dimiliki.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sentil Rokok Ilegal, TikTok Shop Bilang Tanggung Jawab Penjual

    Purbaya Sentil Rokok Ilegal, TikTok Shop Bilang Tanggung Jawab Penjual

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rokok ilegal tanpa pita cukai masih marak beredar melalui platform e-commerce.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah marketplace besar untuk diminta komitmennya dalam membersihkan platform dari produk ilegal.

    Menanggapi hal ini, sejumlah e-commerce menyampaikan sikapnya.

    Blibli melalui Head of Public Relations Nazrya Octora menegaskan pihaknya berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai maupun pita cukai palsu.

    “Kami senantiasa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan telah menerapkan mekanisme pencegahan, penanganan, serta kurasi ketat terhadap seller agar produk ilegal tidak diperjualbelikan di platform kami,” kata Nazrya dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Indonesia menekankan bahwa platform mereka berbasis user-generated content (UGC), yaitu penjual dapat mengunggah produk secara mandiri.

    “Kami aktif mengimbau kepatuhan penjual terhadap aturan, melarang produk/toko yang melanggar, dan melakukan aksi proaktif guna menjaga aktivitas di dalam platform sesuai koridor hukum,” ujar Head of Public Policy and Government Relations, Hilmi Adrianto.

    Jika masih menemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui fitur ‘Laporkan’ di setiap halaman produk.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kadis Koperasi DIY Dorong UMKM Daftarkan Kekayaan Intelektual, Beberkan Sejumlah Alasannya

    Kadis Koperasi DIY Dorong UMKM Daftarkan Kekayaan Intelektual, Beberkan Sejumlah Alasannya

    Liputan6.com, Yogyakarta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agus Mulyono, menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI), guna mendapatkan perlindungan hukum, serta meningkatkan daya saing di era digital.

    Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk ‘#JualanNyaman: Lindungi Bisnismu dengan Kekayaan Intelektual’ yang digelar Tokopedia dan TikTok Shop di Yogyakarta, Rabu (23/9/2025).

    Menurut Agus, langkah ini sangat diperlukan mengingat banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek, desain, hingga produk yang mereka hasilkan.

    Dengan pendaftaran KI, lanjut dia, inovasi dan kreativitas mereka dapat terlindungi dari penyalahgunaan pihak lain, sekaligus memberikan kepastian hukum yang memperkuat posisi bisnis di pasar.

    “KI akan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan produk dan merek yang terdaftar, sekaligus memberikan pesan usaha profesional dan serius,” kata Agus.

    “KI juga meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing, termasuk keuntungan lain, karena merupakan aset berharga yang nilainya terus meningkat seiring pertumbuhan usaha, dan bahkan bisa diagunkan ke lembaga keuangan,” sambungnya.

     

  • Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial, Sudhanshu Raheja mengungkap bahwa aplikasi GoPay lahir dari fokus dan keinginan GoTo untuk mendorong inklusi dan dampak keuangan. Apalagi diketahui, dengan populasi Indonesia mencapai 270 jiwa, sebanyak 100 juta jiwa masih dalam kategori underbanked.

    “Kami ingin mencari cara agar layanan FinTech bisa diakses oleh hampir semua orang di Indonesia,” jelas Sudhanshu kepada CNBC Indonesia dalam Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    Selain itu Sudhanshu menyebut ada beberapa masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti aksesibilitas dan kepercayaan. Dari masalah itulah menurut Sudhansu, diketahui masyarakat Indonesia, bukan hanya butuh keuangan, tetapi juga perlu membangun kepercayaan dari pengguna.

    “Lalu kami menyadari bahwa orang-orang tidak hanya mencari solusi untuk satu masalah saja. Mereka butuh solusi menyeluruh untuk segala hal yang berkaitan dengan uang,” kata Sudhanshu.

    Dari solusi itulah lahir aplikasi GoPay, yang dibangun berdasarkan aksesibilitas, kepercayaan, dan diikuti oleh enam hal utama, yang mencakup hal-hal seperti ekosistem perbankan yang lengkap.

    Sebagai informasi, GoTo Financial, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai GoPay, telah hadir sejak tahun 2016 dan telah melewati tiga fase yang berbeda.

    Fase pertama adalah dari tahun 2016 hingga 2019, dimulai sebagai solusi untuk masalah uang tunai di Gojek. Saat itu, banyak pengguna yang tidak memiliki uang tunai atau kembalian, dan para pengemudi menginginkan cara yang mudah untuk menyelesaikannya.

    “Pada masa awal, GoPay untuk mempermudah proses tersebut. Selama tiga tahun, kami hanya fokus pada satu masalah, yaitu menyelesaikan masalah penerimaan pembayaran di Gojek dan kami menjangkau hampir seluruh ekosistem dengan GoPay.” kata Sudhanshu.

    Sedangkan, Fase kedua dari pertumbuhan dimulai dari tahun 2019 hingga 2022. Pada masa inilah, GoPay berekspansi dan tidak hanya di Gojek, namun masuk ke Tokopedia, lalu menjangkau ribuan pedagang offline dan online di hampir seluruh wilayah Indonesia.

    Adapun, Fase ketiga dimulai sekitar tahun 2023 hingga sekarang, dan mulai fokus membangun ekosistem fintech terbesar di Indonesia. Bahkan diluncurkan aplikasi GoPay yang terpisah, dan mulai menjangkau pengguna yang belum pernah dijangkau sebelumnya.

    “Jika Anda melihat kami sekarang, fokus kami adalah menyediakan layanan keuangan dan inklusi keuangan untuk hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami berusaha membuatnya mudah diakses, terjangkau, dan praktis bagi semua orang,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Video: Solusi GoPay Bantu Transaksi UMKM hingga Berantas Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia- President Director of Financial Technology PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Sudhanshu Raheja memastikan komitmen GoPay dalam mengembangkan layanan keuangan yang mudah diakses dan praktis sekaligus mendorong inklusi keuangan hingga menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

    Salah satu layanan yang dikembangkan GoPay adalah GoPay Merchant sebagai aplikasi untuk membantu pemilik usaha (merchant) maupun pekerja individu melakukan transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Inovasi ini ditujukan untuk membantu mengembangkan ekosistem UMKM yang meliputi 64 Juta pelaku usaha, dimana merchant bisa menerima pembayaran dari mana saja serta mudah di cek lewat GoPay Spiker.

    Di sisi lain GoPay mendukung edukasi masyarakat melalui kampanye “Judi Pasti Rugi” yang ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan transaksi online termasuk judi online.

    Lalu seperti apa kontribusi ekspansi bisnis GoPay terhadap kinerja keuangan perusahaan? bagaimana juga pemanfaatan teknologi AI dalam layanan GoPay? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan President Director of Financial Technology PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Sudhanshu Raheja dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 24/09/2025)

  • Menelisik Rokok Ilegal di E-commerce

    Menelisik Rokok Ilegal di E-commerce

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menaruh perhatian terhadap peredaran rokok ilegal termasuk yang berada di e-commerce. Belum sebulan menjabat, Purbaya sebagai bendahara negara mengajak para pengusaha dagang-el untuk memberantas peredaran rokok ilegal di platform.

    Laporan Indodata Research Center mengungkap potensi kerugian negara akibat rokok ilegal pada 2024 mencapai sekitar Rp97,81 triliun. Nilai tersebut setara dengan anggaran Kemendikbudristek pada 2024.

    Bisnis mencoba menulusuri keberadaan rokok ilegal di e-commerce. Bisnis menemukan sejumlah merek rokok dengan harga murah di Blibli dan Tokopedia.

    Adapun di Shopee tidak menjual rokok. Harga murah hanyalah salah satu indikator, sebab terdapat banyak poin untuk menentukan rokok tersebut legal atau ilegal.

    Berdasarkan pemantauan Bisnis, platform Tokopedia-TikTok terdapat beragam merek rokok murah yang dijual per slop (12 bungkus). Rokok dengan merek Balver Grep dijual seharga Rp101.000/slop. Newcastle bluberry dijual seharga Rp101.000/slop. Bonte blueberry dijual seharga Rp106.000/slop.

    Sementara itu di Blibli, terdapat rokok dengan merek Loyal yang dijual seharga Rp11.500 per bungkus.

    Rokok murah di e-commerce

    idEA dan Tokopedia

    Mengenai penjualan rokok ilegal, Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia menegaskan terus melakukan pemantauan dan mengimbau penjual (seller) agar patuh terhadap aturan dalam berjualan di platform. 

    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia and TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto menyebut Tokopedia dan TikTok Shop merupakan platform user-generated content (UGC), di mana penjual dapat mengunggah produk secara mandiri. 

    Namun demikian, pihaknya mengaku aktif mengimbau kepatuhan penjual terhadap aturan serta melarang produk/toko yang melanggar. 

    “Kami juga melakukan aksi proaktif guna menjaga aktivitas di dalam platform sesuai koridor hukum,” kata Hilmi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025) 

    Hilmi mengatakan apabila masih ada pelanggaran di platform, pihaknya mengajak masyarakat dapat melaporkannya melalui fitur ‘Laporkan’ di setiap halaman produk. 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan, menegaskan isu peredaran rokok ilegal di e-commerce memang kerap muncul. Namun, dia menekankan para platform anggota idEA memiliki mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah hal tersebut.

    “Perlu saya tegaskan bahwa platform anggota idEA memiliki komitmen kuat untuk tidak memperjualbelikan produk yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, termasuk rokok ilegal,” kata Budi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025).

    Menurut Budi, asosiasi bersama platform e-commerce telah melakukan pengawasan mandiri sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya. 

    Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan penawaran rokok ilegal, baik melalui laporan masyarakat maupun permintaan resmi dari regulator.

    Selain itu, idEA juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi. Tujuannya, agar celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk memperdagangkan barang terlarang dapat ditutup.

    “Kami juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi, serta menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oknum untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan,” imbuhnya.

    Budi menambahkan, sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan platform menjadi kunci dalam pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce.

    “Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, asosiasi, dan platform, kami percaya pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce bisa lebih efektif, sekaligus tetap menjaga iklim perdagangan digital yang sehat,” katanya.

  • Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menemui beberapa pihak untuk memastikan target penerimaan pajak sesuai outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. 

    Purbaya menuturkan telah memiliki strategi, termasuk quick win untuk mengejar target penerimaan pajak yang sampai Agustus 2025 lalu masih kurang Rp941,5 triliun. 

    “Ada beberapa effort yang akan kami lakukan, tetapi belum bisa saya sampaikan. Saya akan menemui beberapa pihak dalam seminggu ini, harusnya sih tidak ada masalah,” ujar Purbaya kepada Bisnis, dikutip Rabu (24/92/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, Purbaya memang sudah menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya yaitu melakukan penagihan ke 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah.

    “Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50 triliun—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Selain itu, ada lima program quick win lain. Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Menurutnya, belakangan ini penerimaan pajak terkontraksi karena ekonomi tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Oleh sebab itu, dia meyakini penerimaan pajak berbalik positif apabila pertumbuhan ekonomi terakselerasi. 

    Purbaya optimistis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025 sehingga penerimaan pajak juga tumbuh positif.

    “Jadi saya naikin pendapatan [negara] bukan dengan naikan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar, Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya happy [senang]. Itu yang kita kejar,” ujar Purbaya.

    Kedua, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ketiga, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Keempat, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan. “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya.

    Kelima, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperi Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.

    Selain itu, dia mengaku sudah mendeteksi siapa saja yang menjual rokok ilegal, baik dari pemasok hingga penjual di warung kelontong. “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor. Jika ada kecurangan-kecurangan maka Purbaya menyatakan akan menindak, siapapun yang terlibat termasuk anak buahnya. “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tuga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tutupnya.

    Tanggapan Pengusaha 

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis dalam menyambut langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mendorong pendapatan negara, khususnya pajak.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa percepatan belanja yang menjadi salah satu strategi pemerintah akan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, misalnya kontraktor, pengadaan barang/jasa, hingga perjalanan dinas.

    “Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM,” kata Sarman saat dihubungi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membukukan transaksi yang demikian masif, hal tersebut juga pada gilirannya akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak.

    Sarman kemudian menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk mengerek naik daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini.

    Pasalnya, Kadin memandang penyerapan anggaran pemerintah yang masif akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memicu geliat sektor aneka jasa dan pengadaan, hingga meningkatkan penjualan berbagai produk industri.

    “Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III,” jelas Sarman.

  • Kalangan Pengusaha Restui Menkeu Purbaya Genjot Pendapatan Pajak

    Kalangan Pengusaha Restui Menkeu Purbaya Genjot Pendapatan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis dalam menyambut langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mendorong pendapatan negara, khususnya pajak.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa percepatan belanja yang menjadi salah satu strategi pemerintah akan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, misalnya kontraktor, pengadaan barang/jasa, hingga perjalanan dinas.

    “Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM,” kata Sarman saat dihubungi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membukukan transaksi yang demikian masif, hal tersebut juga pada gilirannya akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak.

    Sarman kemudian menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk mengerek naik daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini.

    Pasalnya, Kadin memandang penyerapan anggaran pemerintah yang masif akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memicu geliat sektor aneka jasa dan pengadaan, hingga meningkatkan penjualan berbagai produk industri.

    “Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III,” jelas Sarman.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan setidaknya enam program quick win untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi.

    Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Purbaya optimis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025, sehingga penerimaan pajak juga tumbuh positif.

    Kedua, Kementerian Keuangan juga akan menagih daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ketiga, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Keempat, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Kelima, optimalisasi Coretax dalam waktu satu bulan.

    Keenam, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.