Xcloud.id

Perusahaan: TikTok

  • Pekerja Formal Beralih ke Live Shopping!

    Pekerja Formal Beralih ke Live Shopping!

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengungkap fenomena baru yang terjadi di dunia kerja. Menurutnya, banyak pegawai kantoran, termasuk yang bekerja di bank, kini beralih ke live shopping untuk mencari penghasilan.

    Menurut Raffi, perkembangan teknologi yang begitu pesat memaksa orang untuk beradaptasi. Bahkan, tak sedikit yang meninggalkan pekerjaan formal demi mencoba peluang baru di dunia online, salah satunya melalui live shopping.

    “Sekarang teman-teman saya, yang di daerah-daerah, yang rata-rata tadinya misalnya dari pegawai bank, dari kerja apapun itu tiba-tiba ‘udah ah, gue jualan live shopping’. Dia kan belum ke industri kreatif, dia berusaha untuk mencoba beradaptasi dengan teknologi yang ada. Mereka bisa cari uang juga, bisa mencari rezeki juga,” kata Raffi saat berbicara di acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Fenomena ini, menurut Raffi, menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk lebih peka terhadap perubahan zaman. Ia menekankan adaptasi adalah kunci untuk bertahan di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

    “Tapi sebenarnya kalau saya pribadi untuk para generasi muda itu, sebenarnya kita harus bisa beradaptasi dengan harus bisa menjadi unggulan lah. Sebenarnya untuk lapangan pekerjaan sendiri, saya sebagai anak muda, generasi muda, apapun sebenarnya bisa kita lakukan kok. Apalagi sekarang kalau tadi ada dari Menteri Ekonomi Kreatif, anak-anak muda itu semuanya harus kreatif,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Raffi juga mengajak anak muda untuk berani memulai dari nol. Menurutnya, memulai usaha kecil seperti restoran atau UMKM bukanlah masalah. Jika dijalani dengan konsistensi, usaha kecil pun bisa tumbuh besar, apalagi jika dilakukan melalui kolaborasi.

    “Terutama untuk generasi muda, saya mewakili generasi muda ya. Apapun itu, sekarang kita harus membuka keran yang banyak. Jadi terutama untuk yang para teman-teman swasta, nggak apa-apa semuanya memulai lagi dari nol, memulai lagi UMKM, restoran yang kecil juga nggak masalah,” katanya.

    “Restoran kecil bisa menjadi besar. Dan UMKM juga bisa berkolaborasi. Kolaborasi apapun itu juga bisa dilakukan bukan UMKM aja. Restoran kecil bisa menjadi besar. Dan UMKM juga bisa berkolaborasi. Kolaborasi apapun itu juga bisa dilakukan bukan UMKM aja,” sambungnya.

    Ia menegaskan, jika generasi muda tidak mau belajar dan mengikuti perkembangan zaman, maka mereka akan kesulitan beradaptasi dan tertinggal jauh.

    “Intinya kita harus peka dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Intinya itu sih, kalau kita nggak mau belajar, ngggak mau mengikuti perkembangan zaman, ya kita juga susah untuk kita beradaptasi,” tutup Raffi.

    Lihat juga Video: TikTok Shop Dilarang, Bagaimana dengan Live Shopping Tokopedia-Shopee?

    (ada/fdl)

  • Konten Palsu Bikin Demo DPR Ricuh, Wamenkomdigi Panggil TikTok-Meta

    Konten Palsu Bikin Demo DPR Ricuh, Wamenkomdigi Panggil TikTok-Meta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo berencana memanggil platform media sosial TikTok hingga Meta terkait penyebaran konten palsu saat demo di depan gedung DPR/MPR, Senin (25/8/2025). Diduga konten palsu itu memicu kericuhan saat demo.

    “Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi,” kata Angga dikutip dari Detik.com, Rabu (27/8/2025).

    Dia mengatakan konten palsu di media sosial menyulut kebencian. Pada akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi.

    Aspirasi yang bisa disampaikan dengan baik, Angga menambahkan menjadi bias. Sebab digiring dengan konten palsu untuk menebar fitnah dan kebencian.

    “Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Angga.

    Menurutnya dengan sistem para platform media sosial bisa menilai kebenaran informasi. Termasuk untuk langsung menurunkan konten menggunakan sistem mereka.

    “Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Angga.

    Media sosial juga punya peranan untuk menindak konten palsu. Angga menegaskan pihaknya tak ingin demokrasi dicederai konten palsu.

    Angga menambahkan take down konten di media sosial bukalah bentuk membungkam kebebasan berpendapat. Namun dia mengingatkan kebenaran seharusnya masih dalam koridor yang benar.

    “Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi dari teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Ini yang kita dorong gitu lho,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta pengelola platform media sosial, termasuk TikTok hingga Meta, untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Sebab DFK, diyakini dapat merusak sendi-sendi demokrasi. 

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo saat berdiskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/7/2025) malam. 

    “Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata Angga.

    Menurut Angga, pemerintah telah mengundang pengelola TikTok Asia Pasifik dan Meta, selaku pengelola Facebook dan Instagram, untuk membahas persoalan DFK ini. Kecuali pengelola platform X, karena tidak memiliki kantor di Tanah Air.

    “Kita harus sampaikan ke publik bahwa platform X itu tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di Tanah Air,” sambungnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melakukan verifikasi atas setiap informasi yang beredar. 

    “Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” tutupnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media untuk bersama-sama menjaga dan melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi yang beredar.

    “Kita juga gak mau diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” imbuhnya. 

    Karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar. Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem. 

    “Kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas masuk dalam kategori DFK, kita meminta platform untuk secara by system, secara otomatis menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

    Istana Apresiasi Media Massa Mainstream 

    Menyoal Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta. Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.

    “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” ujarnya. 

    Hasan juga mendorong media mainstream yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. PCO berharap media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. 

    “Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR [knee-jerk reaction],” kata Hasan.

    KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang.

  • Memanas! Habib Husein Ikut Terseret di Pusaran Kontroversi Nisan-Nisan Baru di Makam Sunan Bonang Tuban

    Memanas! Habib Husein Ikut Terseret di Pusaran Kontroversi Nisan-Nisan Baru di Makam Sunan Bonang Tuban

    Liputan6.com, Tuban – Nama Habib Husein bin Hasyim bin Toha Ba’agil ikut terseret dalam pusaran kontroversi munculnya nisan-nisan baru di area cagar budaya Makam Sunan Bonang Tuban. Polemik ini makin memanas setelah mencuat ke publik lewat media sosial, dan kini masuk ke ranah hukum.

    Habib Husein resmi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh lembaga Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) Tuban. Mereka menilai adanya dugaan keterlibatan perusakan cagar budaya di ring satu makam wali tersebut.

    “Diduga perusakan cagar budaya,” ungkap KH Ansari, Ketua PWI-LS Tuban, Selasa (26/8/2025).

    Selain itu, PWI-LS juga menilai laporannya terkait pernyataan Habib Husein secara terbuka di TikTok yang menyebut dirinya terlibat 90 persen dalam proses pemakaman di kawasan Makam Sunan Bonang. Kondisi itu mematik polemik baru lantaran kawasan tersebut adalah situs cagar budaya nasional.

    “Laporannya hanya sifatnya pernyataan Habib Husein 90 persen ikut ngubur (pemakaman) di samping makam Mbah Bonang,” ungkap kyai Ansari.

    Habib Husein Ba’agil ketika dikonfirmasi belum menjelaskan secara pasti apa langkah hukum yang akan diambil terkait adanya laporan tersebut. Namun, Habib menekankan semua bersaudara dan diminta ikut menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Tuban.

    “Kabeh dulur (semua bersaudara ), mari kita jaga kondusifitas dan persaudaraan seluruh anak bangsa khususnya di Kota Tuban ini,” kata Habib Husein lewat pesan singkat.

    Terkait polemik itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander, sampai sekarang enggan berani memberikan keterangan resmi. Ia pilih tidak merespon ketika dikonfirmasi terkait masalah tersebut.

     

  • Runaddicts, Platform Pendukung Pelari yang Kecanduan Gaya Hidup Sehat

    Runaddicts, Platform Pendukung Pelari yang Kecanduan Gaya Hidup Sehat

    JAKARTA – Tren lari masih terus menyala di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Lari yang sekarang sangat hype membuat masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan kebugaran. Runaddicts, sebuah platform digital terintegrasi, hadir untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat dengan fokus utama pada dunia lari dan komunitasnya.

    Dalam peluncuran platform Runaddicts pada Senin 25 Agustus 2025 di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan, hadir para pelari dari berbagai komunitas. Acara yang dipandu oleh MC pelari Firza Daud menghadirkan Manajemen Runaddicts Six Star WMM Finisher Novie Hernawati, Ultra Charity Runner Wahidatul Bakhri, Business Development Manager Fitri Aditri serta CEO Bisa AI Octaviano Pratama dan Yusuf Zulfikar dari Klinik Fisioterapi Bebas Cedera.

    Menurut Novie Hernawati, Runaddicts memiliki visi menjadi ekosistem digital lari terbesar di Indonesia yang memberdayakan pelari dan komunitasnya untuk terus bertumbuh.

    “Runaddicts menghubungkan pelari dengan event, komunitas, dan layanan pendukung. Runaddicts adalah satu solusi terpadu bagi pelari pemula hingga profesional serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Platform Runaddicts dipastikan terpercaya untuk edukasi, sertifikasi, dan pembinaan pelari,” tutur peraih Six Stars World Marathon Majors ini.

    Pengguna bisa memanfaatkan fitur Race, yaitu event lari yang diselenggarakan Runaddicts yang mencakup fun run, marathon, hingga road to international race. Runaddicts menjadi partner event lari resmi berskala besar Plataran Series yang diselenggarakan oleh Oudpro Internasional dengan lokasi start di enam lokasi Plataran yaitu Jakarta, Puncak, Borobudur, Bromo, Menjangan Bali, dan Makassar.

    Peran Teknologi Dalam Runaddicts

    Bagus, seorang penggiat lari ultra marathon, merasa bersemangat dengan kehadiran Runaddicts di tengah mewabahnya tren lari. “Fiturnya banyak dan paham apa yang dibutuhkan pelari serta komunitas lari. Semoga ke depannya platform ini bisa terus berkembang dan tidak kewalahan menampung banyak data komunitas dari seluruh Indonesia,” ujar pria yang tergabung dalam komunitas Run for Indonesia (RFI) Ultra ini.

    Kesiapan server dan keamanan data menjadi concern utama Bisa AI yang merupakan technology provider Runaddicts. Prinsip pengembangan Runaddicts adalah scalable, siap menampung ribuan pelari, event serta komunitas di seluruh Indonesia, serta user friendly dengan desain aplikasi sederhana dan mudah dipakai semua kalangan pelari. Dengan fitur-fitur yang terintegrasi, ke depannya Runaddicts akan menggunakan AI serta data analytics untuk rekomendasi training, promo, dan event.

    Runaddicts merupakan platform Indonesia pertama di dunia lari yang terintegrasi semua untuk komunitas dan menggunakan AI.

    “Dibuat oleh pelari untuk pelari, karena menyadari pelari mencari one-stop integrated platform untuk kegiatan komunitas, events, coaching, sertifikasi dan wellness. Aplikasi platform tentunya akan berkembang terus seiring dengan waktu dan masukan dari komunitas lari,” tutur Octaviano Pratama yang merupakan dosen dan praktisi AI.

    Sebagai pelari yang tidak tinggal di Jakarta, Lorensia dari Lampung Runners merasa senang dengan adanya Runaddicts yang memiliki modul pelatihan online. Dia merasa iri dengan kemudahan pelari Jakarta mengakses berbagai kebutuhan lari. Dalam platform Runaddicts program tips lari, konsultasi dengan ahli gizi dan dokter olahraga, workshop serta coaching clinic mudah diakses pengguna di manapun mereka berada. Selain itu Runaddicts bekerja sama dengan klinik Bebas Cedera, layanan fisioterapi profesional untuk pencegahan cedera, pemulihan, dan peningkatan performa fisik.

    Runaddicts juga menawarkan program Pelatihan & Sertifikasi yaitu program latihan dari pelatih dan sertifikasi resmi untuk coach, marshal, pacer, race director, medical officer, dan run event organizer. Terintegrasi dengan program sertifikasi, Runaddicts akan mendukung standarisasi, profesionalisme, dan pengembangan karier di dunia lari.

    Ajang Komunitas Memperkuat Branding

    Tertarik menyelenggarakan event dan memperkuat branding komunitas? Anda bisa menggunakan platform ini. Setiap komunitas dapat bergabung dalam Runaddicts. Fitur Community merupakan tempat komunitas membangun identitas digital, berkomunikasi, mengelola dan memberikan informasi terbaru suatu kegiatan. Fitur Events merupakan event yang dibuat dan dikelola komunitas secara mandiri, bisa gratis atau berbayar, bisa terbuka maupun privat.

    Setiap komunitas memiliki halaman profil masing-masing sehingga dapat menjangkau anggota lebih luas dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Komunitas juga bisa membuat dan mempublikasikan event mereka melalui Runaddicts serta mendapatkan eksposur yang lebih luas. Komunitas diberikan kesempatan tampil di Run TV dan berbagai publikasi lainnya yang bekerjasama dengan Runaddicts. Dengan demikian komunitas bisa lebih dikenal, lebih berkembang, dan lebih berdampak.

    Selain bagi komunitas lari, platform ini juga terbuka bagi komunitas non-lari yang ingin mengadakan event lari misalnya korporat, perguruan tinggi, yayasan, atau komunitas lainnya. Begitu pula bagi individu yang ingin berlatih, berpartisipasi dalam event, ikut suatu komunitas atau membangun komunitas sendiri.

    Untuk info lebih lanjut mengenai Runaddicts bisa mengunjungi situs https://runaddicts.id/ atau Instagram @runaddicts.id dan Tiktok @runaddicts.id.

  • Sejumlah Kabar Kebobrokan Zize yang Diduga Jadi Alasan Perceraiannya dengan Pratama Arhan

    Sejumlah Kabar Kebobrokan Zize yang Diduga Jadi Alasan Perceraiannya dengan Pratama Arhan

    GELORA.CO –  Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Bek Timnas Indonesia tersebut diketahui telah mengajukan gugatan talak cerai kepada Azizah Salsha sejak 1 Agustus 2025.

    Rumah tangga keduanya memang kerap diterpa gosip tak sedap mulai dari Azizah Salsha yang diduga gagal move on hingga isu perselingkuhan.

    Kabar perceraian antara Pratama Arhan dan anak anggota DPR RI Andre Rosiade diunggah akun TikTok @rafaelapage00 dikutip JatimNetwork.com,

    “Pratama Arhan dan Azizah Salsha menjalani dua kali sidang dan resmi bercerai hari ini secara verstek,” tulis @rafaelapage00.

    Diketahui, persidangan cerai Arhan dan Zize digelar pada 11 Agustus 2025 dan 25 Agustus 2025.

    Proses perceraian keduanya memang terbilang sangat cepat dan diputuskan secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

    Meski telah ketok palu, perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha baru resmi dan sah ketika pembacaan ikrar talak.

    Kabar perceraian ini pun membuat publik terkejut, apalagi Arhan dikenal sebagai sosok suami yang kerap membela istrinya meski kabar miring terus  menerpa.

    Namun, penjelasan terkait penyebab perceraian antara Pratama Arhan dan Azizah Salsha masih belum diungkap oleh pihak manapun.

    Adapun sejumlah kabar kebobrokan Azizah Salsha selama mempengaruhi rumah tangga dengan Pratama Arhan diduga sebagai pemicu keduanya bercerai.

    Lantas apa saja kabar kebobrokan Azizah Salsha alias Zize yang diduga jadi penyebab perceraian?

     1. Isu Perselingkuhan dengan Salim Nauderer

    Azizah Salsha sempat diisukan berselingkuh dengan Salim Nauderer.

    Padahal Salim adalah kekasih teman Azizah Salsha yaitu Rachel Vennya.

    Tudingan perselingkuhan tersebut diungkap oleh Rachel Vennya di akun Instagram keduanya.

    Bahkan, isu ini semakin panas ketika nama Pratama Arhan terseret di dalamnya.

    Diduga Pratama Arhan lah yang menghubungi Rachel Vennya terkait adanya perselingkuhan antara Zize dan Salim.

    2. Skandal Video Syur

    Berselang beberapa waktu diterpa isu perselingkuhan, Zize kembali menghadap kabar tak sedap.

    Publik dihebohkan dengan sebuah video syur yang viral di medsos dan disebut mirip dengan Azizah Salsha.

    Kasus tersebut pun mendapat tanggapan pihak Azizah Salsha yang akhirnya memproses hukum dengan melaporkan beberapa akun medsos ke Polda Metro Jaya dengan tudingan penyebaran fitnah.

    3. Kabar Olahraga Bareng Mantan Pacar

    Kabar kebobrokan terakhir Azizah Salsha terdengar tidak lama sebelum abar perceraiannya mencuat.

    Tersebar sebuah foto Azizah Salsha diduga tengah berolahraga padel bersama sang mantan pacar.

    Isu gagal move on Azizah Salsha dari mantannya yang bernama Philo Paz memang telah terdengar sejak ana politisi tersebut memutuskan menikah mendadak dengan Pratama Arhan.

    Sebelumnya memang Azizah Salsha dan Pratama Arhan diduga menikah karena dijodohkan.

    Namun, tudingan tersebut tidak dapat dipastikan.

    Selain itu, hubungan Azizah Salsha dan mantan pacarnya juga sempat disinggung oleh konten kreator Bigmo dan kakaknya Resbobb.

    Tudingan keras diucapkan Resbobb terkait Azizah Salsha yang diduga memiliki hubungan terlarang dengan sang mantan pacar.

    Perkataan Resbobb memang dinilai cukup frontal, di mana kakak Bigmo menuding Azizah Salsha telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan sang mantan pacar.

    Akibat konten tersebut, Azizah Salsha pun melaporkan Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbobb ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik pada 12 Agustus 2025.***

  • Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

    Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menyoroti maraknya konten provokatif terkait aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial, khususnya TikTok. 

    Menurutnya, tayangan kerusuhan yang ditonton puluhan ribu warganet berpotensi memprovokasi publik dan merusak sendi-sendi demokrasi.

    Angga menegaskan pemerintah tidak bermaksud membungkam kebebasan berekspresi, tetapi meminta perusahaan platform digital memiliki sistem yang mampu mendeteksi disinformasi dan konten manipulatif.

    “Kami tekankan sekali lagi kepada platform untuk memiliki sistem untuk menindak. Kami gak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu gitu. Dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata realnya tidak ada. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan,” ujar Angga dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital berpotensi mengaburkan tujuan penyampaian aspirasi masyarakat.

    “Kami ingin ruang digital kita aman, tidak diwarnai, atau tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang menggunakan disinformasi, fitnah, dan kebencian untuk menyulut dan mengadu domba masyarakat kita,” ucapnya.

    Sebagai langkah lanjutan, Angga menyebut pihaknya sudah menghubungi sejumlah platform besar untuk membicarakan fenomena ini. 

    Salah satunya, Helena Lersch, yang menjabat sebagai Global Public Policy Director (MENA, APAC) di ByteDance, perusahaan induk TikTok.

    “Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini,” katanya.

    Tak berhenti di sana, Angga melanjutkan turut berkomunikasi dengan Meta Indonesia. Namun, dia menyebut adalah platform X atau yang sebelumnya adalah twitter. Mengingat, media sosial yang dimiliki Elon Musk tersebut tak memiliki kantor di Indonesia.

    Angga menegaskan, perusahaan platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi nasional.

    “Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia, dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkas Angga.

  • KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi menyusul adanya 196 anak yang ditangkap aparat saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (25/8).

    “Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak,” kata Komisioner KPAI Sylvana Maria kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

    Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta diprovokasi lewat media sosial, terutama TikTok.

    “Anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan, kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut asalnya dari media sosial,” kata Sylvana.

    Provokasi atau ajakan semacam itu, lanjut dia, perlu diusut lebih jauh lantaran terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi bisa mengganggu proses belajar serta tumbuh kembang anak.

    “Kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka,” ujarnya.

    KPAI juga telah mengedukasi anak-anak yang terlibat terkait cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di depan umum.

    “Bahwa kalian anak-anak punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian tetapi ada caranya, ada aturannya. Kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sylvana.

    Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), kepada orang tuanya.

    “Anak-anak yang ditangkap kemarin, sudah kita pulangkan hari ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary.

    Menurut dia, mereka terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan DPR.

    “Mereka datang karena ajakan dari media sosial. Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” katanya.

    Untuk menangani anak-anak itu, Polda Metro Jaya menugaskan Sub Direktorat Remaja, Anak dam Wanita (Renakta).

    “Selain itu, karena ini pembinaan spesifik anak, kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dan Dinas Sosial,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyayangkan sekaligus prihatin atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan karyawan Tokopedia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kasus ini menambah panjang daftar PHK di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi digital. Sebelumnya, efisiensi serupa juga terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TikTok pada 2024.

    “Setelah merger, isu PHK masih akan tetap terjadi karena mereka akan menggabungkan unit bisnis yang sama yang ada di Tokopedia dan TikTok,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Huda menjelaskan, sebelum merger TikTok juga telah memiliki TikTok Shop dengan beberapa divisi yang memiliki fungsi serupa dengan Tokopedia. Salah satu motif umum perusahaan melakukan merger atau akuisisi, menurutnya, memang untuk efisiensi.

    Selain efisiensi, Huda menyebut PHK juga dapat dipicu kebutuhan ruang pendanaan guna mendukung strategi promosi. Persaingan e-commerce yang semakin ketat dengan dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan Tokopedia–TikTok Shop, membuat perang promo kian gencar.

    “Keduanya saling bakar uang, terutama untuk meningkatkan GMV [Gross Merchandise Value]. GMV Shopee tahun 2024 mampu meningkat tajam sehingga menggendong pendapatan perusahaan induk [SEA Limited],” katanya.

    Dia menambahkan, perang promo itu pula yang mendorong kedua platform mengenakan processing fee kepada penjual. Tujuannya untuk memperbesar ruang pendanaan promosi.

    “Jika terus demikian [gencar promo], maka kebutuhan ruang pendanaan akan semakin tinggi. Maka, PHK bisa menjadi semakin masif dan itu tidak baik bagi keberlangsungan bisnis serta ekonomi secara umum,” kata Huda.

    Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga mengomentari kabar PHK di Tokopedia. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan keputusan efisiensi biasanya didasari pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi akibat dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Budi menegaskan, tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce bersifat sangat dinamis sehingga perusahaan perlu menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang sering menjadi pertimbangan efisiensi antara lain konsolidasi bisnis, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” ujarnya.

    Meski demikian, Budi menilai potensi pasar Indonesia masih sangat besar sehingga e-commerce tetap menjadi sektor yang menarik bagi investor. Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. 

    Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  

    Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024. Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji

    Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji

    Jakarta –

    Setelah melewati beberapa proses, akhirnya DPR berhasil mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Nantinya, undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Melalui persetujuan dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025) tersebut, Komisi VIII bersama pemerintah sepakat bila revisi UU Haji dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa ini membahas dua hal penting. Pertama soal frasa ‘badan’ yang akhirnya diubah menjadi ‘kementerian’. Selanjutnya hal lain yang dibahas adalah tidak adanya penghapusan kuota petugas haji.

    “Yang paling urgensi di pembahasan ini perubahan mendasar frasa yang selama ini disebutkan badan akhirnya panja menyepakati kementerian,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Disopang, dikutip dari detikNews, Selasa (26/8).

    “Yang kedua panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja, karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah, jadi nanti di luar jangan di menyindir nyindir ini dihapus petugas haji daerah, nggak, tidak dihapus,” sambungnya.

    Banyak pihak, salah satunya Hidayat Nur Wahid (HNW), memuji inisiatif Prabowo dalam membentuk Kementerian Haji dan Umrah ini. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII tersebut menyebut bahwa salah satu muatan pentingnya adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Lalu apa sebenarnya urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia? Menghadirkan Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke berita nusantara, detikSore akan membahas peristiwa penembakan WNI di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang terjadi pada Senin (25/8) kemarin sekitar pukul 09.00 WIB. atas kejadian tersebut, seorang WNI bernama Paulus Kaet Oki, terluka saat ditembak oleh aparat UPF Timor Leste di Desa Imbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kejadian bermula saat sekelompok warga Tapal 36 Dusun Nino Desa Imbate berupaya menghentikan kegiatan pembangunan pilar batas negara yang dilaksanakan oleh pihak Timor Leste,” kata Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi Media (PIDM) Humas Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Bagaimana kronologinya? Adakah resolusi atas konflik yang tengah terjadi? Ikuti laporan jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan mengulas lebih dalam bagaimana infeksi cacing dapat menyerang manusia. Berkaca pada kasus kematian balita di Jawa Barat akibat cacingan beberapa waktu lalu, detikSore akan membahas sejauh mana masyarakat dapat mendeteksi cacing dalam tubuh mereka. Apa saja indikator seseorang terserang cacing? Bagaimana sistem pengobatannya? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk bersama Redaktur Pelaksana detikHealth.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)