Xcloud.id

Perusahaan: TikTok

  • Sakit, Resbobb Minta Pemeriksaan di Kasus Azizah Salsha Ditunda Nasional 15 September 2025

    Sakit, Resbobb Minta Pemeriksaan di Kasus Azizah Salsha Ditunda Nasional 15 September 2025

    Sakit, Resbobb Minta Pemeriksaan di Kasus Azizah Salsha Ditunda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – YouTuber Adimas Firdaus alias Resbobb, pemilik akun TikTok @ibaratbradprittt, meminta menjadwalkan ulang pemeriksaannya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap selebgram Azizah Salsha.
    Adapun Resbobb sempat menjalani pemeriksaan hari ini, Senin (15/9/2025), namun dalam prosesnya Resbobb meminta penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melanjutkan pemeriksaan pekan depan lantaran tengah sakit.
    “Tadi sudah dimintai keterangan, (tapi) belum semuanya, karena kebetulan lagi sakit, jadi ditunda minggu depan,” kata pengacara Resbobb, Nurwidiatmo saat keluar dari gedung Bareskrim Polri.
    Nurwidiatmo belum memastikan kapan jadwal pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh penyidik. Namun, ia memperkirakan bisa dilakukan antara Selasa atau Jumat pekan depan.
    Sementara itu, Resbobb memilih bungkam saat ditanya oleh awak media mengenai pernyataannya soal Azizah yang membuatnya dipolisikan.
    Hari ini, penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri juga memeriksa terlapor lain, yakni Muhammad Jannah alias Bigmo, pemilik akun YouTube @Niceguymo.
    Adimas Firdaus dan Muhammad Jannah mendatangi kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin pagi untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan fitnah yang dilayangkan istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan tersebut.
    Resbobb tiba lebih dulu di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.06 WIB. Kemudian, Bigmo menyusul tiba di lokasi sekitar pukul 13.18 WIB.
    Azizah Salsha resmi melaporkan dua akun media sosial ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan fitnah.
    Kuasa hukum Azizah, Anandya Dipo Pratama menyebut, dua akun yang dilaporkan adalah TikTok @ibaratbradpittt dan YouTube @Niceguymo.
    “Alhamdulillah kami sudah membuat laporan kepada akun TikTok dan akun YouTube yang melakukan fitnah kepada Azizah,” kata Anandya di Bareskrim Polri, Selasa (12/8/2025).
    Menurut Anandya, di dalam akun-akun tersebut terdapat nama Muhammad Jannah dan Resbobb yang diduga menyebarkan fitnah.
    “Yang dimana di situ di akun itu ada namanya Muhammad Jannah dan satu lagi Resbobb yang sudah melakukan fitnah yang belum tentu kebenarannya,” kata Anandya.
    “Di sini kita harus memberi efek jera bagi masyarakat agar lebih bijak bersosial media. Jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya,” ucapnya.
    Saat ditanya terkait bentuk fitnah, Anandya enggan membeberkan secara detail.
    “Mungkin bisa dicek aja di akunnya, yang sudah ada berjalan kemarin-kemarin,” ujarnya.
    Anandya menyebut laporan tersebut dibuat dengan sangkaan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE, juncto Pasal 310 dan 311 KUHP. “Ancaman hukumannya 4 tahun penjara,” ucapnya.
    Anandya bilang, Azizah sempat memaafkan akun-akun yang menyerangnya. Namun kali ini pihaknya memilih untuk melanjutkan proses hukum.
    Laporan dari anak Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade ini diterima Polisi dengan Laporan Polisi LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuding Amerika Serikat melakukan praktik “perundungan” atau bullying setelah Washington mendorong sekutu-sekutunya menjatuhkan tarif atas Beijing terkait pembelian minyak Rusia.

    Tuduhan ini meningkatkan tensi hubungan di tengah upaya diplomasi dagang antara kedua negara yang sedang berlangsung di Madrid, Spanyol.

    Melansir Reuters, Senin (15/9/2025), Kementerian Perdagangan China pada Senin menolak tegas permintaan AS agar negara-negara G7 dan NATO mengenakan tarif sekunder terhadap impor asal China.

    Beijing menyebut langkah itu sebagai bentuk nyata intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi.

    Pada hari yang sama, pejabat dari kedua negara memasuki putaran kedua perundingan di Madrid. Agenda utama mencakup pembahasan tarif hingga tuntutan Washington agar Bytedance, pemilik aplikasi TikTok asal China, melepas kepemilikannya di AS.

    Ketegangan kian memanas setelah regulator pasar China mengumumkan hasil penyelidikan awal yang menyatakan produsen chip semikonduktor AS, Nvidia, melanggar undang-undang antimonopoli negara tersebut.

    Hubungan dagang dua raksasa ekonomi dunia itu terus tergerus meski Mei lalu sempat tercapai gencatan senjata tarif yang diperpanjang hingga Agustus, sehingga mencegah lonjakan tarif barang hingga level tiga digit.

    Namun, jalan perundingan masih keras. Negosiator harus bergulat dengan isu-isu sensitif, mulai dari pembatasan ekspor teknologi dan chip oleh AS, dukungan Beijing terhadap Rusia, hingga tudingan Washington bahwa China belum serius menahan arus bahan kimia prekursor fentanil ke Negeri Paman Sam.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk lebih berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan, serta menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara.

    AS Ultimatum TikTok

    Sementara itu, AS memastikan akan melanjutkan pelarangan aplikasi video pendek TikTok jika China tetap menuntut keringanan tarif dan pelonggaran pembatasan teknologi sebagai bagian dari kesepakatan divestasi. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior AS yang mengetahui jalannya negosiasi pada Senin.

    Delegasi kedua negara tengah membahas pelepasan kepemilikan TikTok dari induk usahanya, Bytedance, di sela-sela perundingan yang lebih luas mengenai tarif dan kebijakan ekonomi di Madrid. TikTok berpotensi diblokir di AS mulai 17 September apabila tidak beralih ke kepemilikan domestik.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, delegasi China datang ke meja perundingan dengan “kesalahpahaman mendasar” terkait sikap AS terhadap aplikasi tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan bahwa Beijing menuntut konsesi di bidang perdagangan dan teknologi sebagai imbalan atas persetujuan pelepasan TikTok.

    “Rekan kami dari China datang dengan tuntutan yang sangat agresif. Kami tidak akan mengorbankan keamanan nasional hanya demi sebuah aplikasi media sosial,” ujar Bessent.

    Negosiasi yang berlangsung di Palacio de Santa Cruz, gedung bergaya barok milik Kementerian Luar Negeri Spanyol, menandai putaran keempat dalam empat bulan terakhir. Agenda utamanya membahas ketegangan dagang sekaligus tenggat divestasi TikTok yang kian dekat.

    Pembicaraan ini digelar di tengah tekanan Washington agar sekutunya memberlakukan tarif terhadap impor asal China terkait pembelian minyak Rusia. Beijing menanggapi keras dengan menyebut langkah tersebut sebagai upaya pemaksaan.

    “Ini adalah bentuk perundungan sepihak dan pemaksaan ekonomi, pelanggaran serius atas konsensus yang dicapai dalam percakapan telepon antara pemimpin China dan AS, serta berpotensi mengguncang perdagangan global sekaligus stabilitas rantai pasok dan industri,” tegas juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam konferensi pers di Beijing.

  • China Balas Dendam, Amerika Harus Waspada

    China Balas Dendam, Amerika Harus Waspada

    Jakarta, CNBC Indonesia – China berupaya membalas dendam perlakuan tak menyenangkan dalam berbagai hal yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Kementerian Perdagangan China disebut tengah melakukan penyidikan pada kebijakan yang dilakukan oleh musuh bebuyutannya itu.

    Penyelidkan anti-diskriminasi itu dilakukan terkait kebijakan perdagangan AS pada chip dan dugaan praktik dumping, dikutip dari Reuters, Senin (15/9/2025).

    Investigasi akan menyelidiki apakah AS melakukan diskriminasi pada perusahaan-perusahaan dari China terkait kebijakan perdagangan chip. Sementara untuk penyidikan kedua terkait dugaan dumping pada impor sejumlah chip analog AS untuk sejumlah perangkat, seperti alat bantu dengar, router Wifi, dan sensor suhu.

    Sejumlah kebijakan yang diterbitkan AS menyasar China selama beberapa tahun terakhir. Termasuk untuk pembatasan chip dan kontrol ekspor beberapa produk lain.

    Menurut Kementerian Perdagangan China, praktik itu diskriminatif karena mengekang dan menekan pengembangan industri teknologi tinggi lokal misalnya chip komputasi dan AI.

    Penyidikan China dilakukan saat perundingan putaran baru dua negara tengah dilakukan di Madrid, Spanyol. Dialog dimulai pada 14 hingga 17 September 2025.

    Kementerian Perdagangan mengatakan China dan AS membahas isu ekonomi dan perdagangan. Termasuk tarif AS, kontrol ekspor, dan kebijakan untuk TikTok.

    China juga meminta AS memperbaiki praktik keliru yang dilakukan. Selain itu menghentikan perlakukan penindasan pada perusahaan-perusahaan asal China.

    Bahkan Beijing tak segan-segan mengambil langkah tegas untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan lokalnya jika AS terus-terusan melancarkan kampanye pemblokiran dan pembatasan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Viral Video Prabowo Tayang di Bioskop, Ini Penjelasan Menkomdigi

    Viral Video Prabowo Tayang di Bioskop, Ini Penjelasan Menkomdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi ramainya komentar masyarakat soal penayangan video Presiden Prabowo Subianto sebelum pemutaran film di bioskop.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari komunikasi publik yang harus dijalankan dalam berbagai ruang.

    “Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang,” ujar Meutya ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menilai, masyarakat perlu mengetahui apa saja program pemerintah yang telah berjalan. Meutya melihat penayangan video tersebut sebagai bentuk transparansi publik.

    “Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi,” jelasnya.

    Meutya menambahkan bahwa penayangan video di bioskop dilakukan bersama lintas lembaga.

    “Kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal, tidak hanya Komdigi, tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” ucapnya.

    Netizen Kritik Video Prabowo di Bioskop

    Sebelumnya, video Presiden Prabowo yang menayangkan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih diputar sebelum film utama dimulai di sejumlah jaringan bioskop.

    Fenomena ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang mengaku tidak nyaman dengan adanya video tersebut di ruang hiburan.

    “Sekarang setiap kali sebelum pemutaran film di bioskop ada iklan video Prabowo. Nonton film itu bayar harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik, gimana menurut netizen?,” tulis salah satu warganet di X.

    “Ditayangkannya video prabowo sebelum menonton film di bioskop akan sangat amat merusak pengalaman bersinema,” ujar yang lain.

    Tak sedikit pula yang mengaku sengaja datang terlambat ke bioskop untuk menghindari penayangan video tersebut.

    “Berapa menit videonya? mau sengajain telat masuk,” ujar warganet di salah satu komentar postingan video di TikTok.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Jakarta –

    Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.

    Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).

    Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

    Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.

    “6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.

    Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.

    detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Trump Disebut Menyerah, Batal Blokir Mesin Duit China

    Trump Disebut Menyerah, Batal Blokir Mesin Duit China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut bakal memperpanjang lagi tenggat waktu divestasi TikTok. Perusahaan China pemilik TikTok, ByteDance, tadinya diharuskan menjual bisnis mereka di AS sebelum 17 September 2025 atau diblokir.

    Narasumber Reuters menyatakan pemerintah Trump tidak akan melaksanakan pemblokiran TikTok pada 17 September dan memilih menetapkan tenggat baru. Jika benar, ini adalah perpanjangan waktu keempat oleh pemerintah Trump.

    Berdasarkan UU yang diterbitkan pada 2024, saham TikTok harus dijual ke entitas non-China demi keamanan nasional. UU yang sama mengatur tenggat penjualan saham TikTok pada Januari 2025. 

    Trump bulan lalu sesumbar bahwa sudah ada sederet perusahaan AS yang antre mau membeli TikTok dari ByteDance. Namun, pekan lalu ia membuka peluang TikTok diblokir tanpa perubahan tenggat.

    “Bisa iya bisa tidak, kami sedang bernegosiasi dengan TikTok. Bisa saja kami biarkan mati, atau tidak, saya tidak tahu, semua tergantung China. Tak terlalu penting. Namun, saya ingin ini terjadi untuk anak-anak,” kata Trump.

    TikTok saat ini memiliki 170 pengguna di Amerika Serikat. Kelompok yang bersikap keras atas China di AS berulang kali menyuarakan potensi penggunaan TikTok untuk kegiatan mata-mata, pemerasan, hingga sensor informasi di internet.

    Namun, perkembangan negosiasi penjualan saham TikTok berjalan lambat. Pasalnya, penjualan saham TikTok harus melalui persetujuan pemerintah China di Beijing. Apalagi, TikTok memiliki “algoritma” yang menjadi incaran banyak perusahaan.

    Kesepakatan penjualan TikTok nyaris tercapai pada awal 2025, tetapi batal setelah Trump mengumumkan lonjakan tarif impor atas produk asal China.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan perwakilan dagang AS Jamieson Greer saat ini sedang berada di Spanyol untuk bernegosiasi dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng terkait hubungan perdagangan AS-China. Salah satu topik pembicaraan adalah TikTok. Namun, kesepakatan di Spanyol diperkirakan baru tercapai setelah 17 September.

    TikTok tidak pernah didiskusikan dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya di Jenewa, London, dan Stockholm.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Diperkirakan Tunda Lagi Tenggat Penjualan TikTok di AS

    Trump Diperkirakan Tunda Lagi Tenggat Penjualan TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan kembali memperpanjang tenggat bagi ByteDance, perusahaan asal China, untuk melepas aset TikTok di AS. Dengan begitu, ancaman penutupan aplikasi tersebut di AS kembali tertunda.

    Trump sudah tiga kali memperpanjang tenggat, mulai dari awal April, lalu Mei ke Juni, dan terakhir hingga September ini. Mengutip Reuters, Senin (15/9/2025), informasi ini disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut. 

    Apabila benar dilakukan, ini akan menjadi perpanjangan keempat yang diberikan Trump terkait penegakan undang-undang yang semula memberi ByteDance waktu hingga Januari 2025 untuk menjual atau menutup aplikasi TikTok di AS. 

    Bulan lalu, Trump sempat menyatakan sudah ada calon pembeli dari AS yang siap mengambil alih TikTok dan membuka kemungkinan untuk memperpanjang tenggat. Namun, ketika ditanya kembali mengenai masa depan aplikasi tersebut pada Minggu, dia memberikan jawaban yang tidak pasti.

    “Saya mungkin iya, mungkin juga tidak. Kami sedang bernegosiasi soal TikTok saat ini. Bisa saja kami biarkan mati, bisa juga tidak, tergantung China,” kata Trump

    Gedung Putih belum memberikan komentar terkait kabar perpanjangan ini. Jika benar terjadi, langkah tersebut menunjukkan keraguan pemerintah AS untuk menutup aplikasi yang kini digunakan sekitar 170 juta warga Amerika.

    Kalangan politikus di Washington yang bersikap keras terhadap China sudah lama khawatir Beijing bisa memanfaatkan TikTok untuk memata-matai, memeras, atau menyensor warga AS. 

    Meski begitu, Trump berulang kali menegaskan dirinya ingin menyelamatkan aplikasi tersebut. Upaya mencapai kesepakatan berjalan lambat. Salah satu hambatannya adalah kemungkinan berbagi algoritma TikTok dengan pembeli dari AS, yang memerlukan persetujuan pemerintah China. 

    Sebelumnya, sempat ada rancangan kesepakatan pada musim semi lalu untuk membentuk perusahaan baru berbasis di AS yang mayoritas dimiliki investor lokal. 

    Namun, rencana itu tertunda setelah Beijing memberi sinyal tidak akan menyetujuinya, terutama setelah Trump mengumumkan tarif tinggi terhadap barang impor asal China.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Minggu menggelar perundingan dagang di Spanyol bersama Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan negosiator utama Li Chenggang. 

    Isu TikTok masuk dalam agenda pembicaraan tersebut, meski menurut sumber, kesepakatan belum akan tercapai sebelum tenggat 17 September.

    Menariknya, TikTok tidak pernah dibahas dalam putaran perundingan dagang AS-China sebelumnya di Jenewa, London, maupun Stockholm.

    Namun, kali ini penyebutan TikTok secara terbuka dalam agenda resmi dianggap memberi celah politik bagi Trump untuk kembali memperpanjang tenggat, meskipun hal itu berpotensi memicu kekecewaan di kalangan anggota Kongres dari Partai Republik maupun Demokrat yang sebelumnya mendesak penjualan TikTok.

  • Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    GELORA.CO – Teka-teki misteri keberadaan Ahmad Sahroni akhirnya terjawab.

    Setelah menghilang selama dua minggu, sebuah video yang diunggah oleh seorang warganet di media sosial menjadi bukti bahwa politisi itu masih berada di Indonesia.

    Jumat, 12 September 2025, sebuah rekaman dibagikan oleh akun TikTok bernama Egzy yang menunjukkan pertemuannya dengan Sahroni di Jakarta.

    Video ini membantah spekulasi yang menyebutkan Sahroni telah pergi ke luar negeri.

    Sebelumnya, hilangnya Sahroni menjadi misteri besar, terutama setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Selain itu, statusnya sebagai anggota DPR RI juga telah dinonaktifkan, membuatnya tidak lagi aktif bertugas dan belum memberikan pernyataan publik.

    Dalam video yang viral itu, Sahroni terlihat santai di dalam sebuah lift, mengenakan kaus putih, jaket, dan celana hitam.

    Ia tampak menyilangkan tangan di dada sambil tersenyum dan berbincang ringan dengan orang-orang di sekitarnya.

    Sahroni kemudian terlihat meninggalkan lift menuju area parkir, menunjukkan sikap tenang meskipun sedang menjadi sorotan publik.

    Warganet pemilik akun Egzy juga menambahkan kesaksiannya saat bertemu Sahroni, semakin memperkuat dugaan bahwa politisi ini tetap berada di ibu kota. ***

  • Pejabat AS dan China Gelar Pertemuan di Madrid Spanyol, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Pejabat AS dan China Gelar Pertemuan di Madrid Spanyol, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Mantan negosiator perdagangan USTR dan kepala Asia Society Policy Institute di Washington, Wendy Cutler memperkirakan “hasil” yang lebih substansial akan tersimpan untuk pertemuan potensial antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akhir tahun ini, mungkin pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Seoul pada akhir Oktober.

    Ini mungkin termasuk kesepakatan akhir untuk menyelesaikan kekhawatiran keamanan nasional AS atas TikTok, dan pencabutan pembatasan pembelian kedelai Amerika oleh Tiongkok serta pengurangan tarif terkait fentanil untuk barang-barang Tiongkok. “Diskusi Madrid dapat membantu meletakkan dasar bagi pertemuan semacam itu, kata Cutler.

    Namun, ia mengatakan menyelesaikan keluhan ekonomi inti AS terhadap China , termasuk tuntutannya agar China mengubah model ekonominya ke arah konsumsi domestik yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada ekspor yang disubsidi negara, bisa memakan waktu bertahun-tahun.

    “Sejujurnya, saya rasa Tiongkok tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan di mana mereka tidak mendapatkan konsesi substansial terkait kontrol ekspor dan tarif yang lebih rendah, yang merupakan prioritas utama mereka,” kata Cutler.

    “Dan saya tidak melihat Amerika Serikat dalam posisi untuk memberikan konsesi besar pada keduanya, kecuali ada terobosan dalam tuntutannya kepada Tiongkok.”

  • Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah Nasional 14 September 2025

    Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah Nasional 14 September 2025

    Video Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Ternyata Jokowi Juga Pernah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Video penayangan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop viral di media sosial Instagram dan TikTok.
    Namun, ini bukan pertama kalinya ada penayangan iklan pencapaian program-program pemerintah di bioskop.
    Hal serupa ternyata pernah dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2018.
    Sebagaimana dilihat dari tayangan media sosial yang viral, video progam Prabowo diputar di bioskop tepat sebelum film dimulai.
    Dalam video itu, Prabowo menyampaikan perkembangan soal Koperasi Makan Bergizi Gratis (MBG), Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
    Selain itu, terlihat momen ketika Prabowo blusukan untuk menjumpai warga dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program-program tersebut.
    Merespons viralnya video tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan hal ini lumrah sepanjang tidak melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan.
    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ungkap Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada periode pertama, hal serupa dilakukan oleh pemerintah.
    Pada September 2018 itu, iklan yang ditayangkan adalah kontribusi pemerintahan Jokowi membangun 65 bendungan.
    Di era Jokowi, penayangan ini menuai kontroversi dan protes netizen di Twitter karena iklan itu karena dianggap bagian dari kampanye Jokowi yang kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019.
    Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat itu menyatakan, penayangan iklan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.
    Sementara itu, Ferdinandus Setu yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, tidak aa yang salah dari penayangan iklan tersebut.
    Dia menjelaskan, penayangan iklan itu sesuai kewajiban Kemenkominfo yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
    Oleh karenanya, Kemenkominfo tidak akan mencopot iklan di bioskop hingga kontraknya selesai.
    “Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September,” kata Ferdinandus kepada
    Kompas.com
     pada 14 September 2018.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.