Perusahaan: TikTok

  • Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali mencetak rekor penutupan pada perdagangan Jumat (19/9/2025) waktu setempat seiring dengan volume perdagangan yang mencapai level tertinggi sejak April.

    Melansir Reuters pada Sabtu (20/9/2025), indeks S&P 500 dan Nasdaq membukukan kenaikan tiga pekan beruntun. Reli tersebut ditopang oleh pemangkasan suku bunga pertama The Fed tahun ini serta sinyal pelonggaran moneter lanjutan.

    Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 172,85 poin atau 0,37% ke 46.315,27. Indeks S&P 500 menguat 32,40 poin atau 0,49% menjadi 6.664,36, sementara Nasdaq Composite melonjak 160,75 poin atau 0,72% ke 22.631,48.

    Sebanyak tujuh dari 11 sektor dalam S&P 500 menghijau, dengan saham energi menjadi penekan utama. Secara mingguan, S&P 500 naik 1,2%, Nasdaq menguat 2,2%, dan Dow bertambah 1,05%. 

    Volume saham yang berpindah tangan di bursa AS tercatat 27,78 miliar lembar, jauh di atas rata-rata 20 hari terakhir sebesar 17,41 miliar. Aktivitas ini menandai volume terbesar sejak April, ketika pasar diguncang oleh pengumuman tarif impor Presiden Donald Trump.

    Wall Street sempat berfluktuasi pada awal sesi seiring investor mencerna prospek kebijakan The Fed serta komentar Gubernur baru Stephen Miran, yang juga penasihat ekonomi Gedung Putih. “Jika Fed bergerak melonggarkan target inflasi, itu akan mendorong ekonomi berjalan panas, dan bagus bagi saham,” ujar Scott Ladner, Chief Investment Officer Horizon Investments.

    Indeks saham berkapitalisasi kecil, Russell 2000, turun 0,71% setelah sempat menyentuh rekor intraday, sehari setelah mencatat rekor penutupan pertama sejak November 2021.

    Dari sisi korporasi, saham FedEx menguat 2,3% setelah membukukan laba dan pendapatan kuartalan di atas ekspektasi analis. Strategi efisiensi biaya serta kinerja kuat di pengiriman domestik mampu mengimbangi lemahnya permintaan internasional.

    Sementara itu, dari sisi geopolitik, Donald Trump dan Presiden China Xi Jinpingmelakukan panggilan telepon dan melaporkan adanya kemajuan terkait kesepakatan TikTok, dengan rencana pertemuan tatap muka bulan depan di Korea Selatan.

    Di sisi politik domestik, Senat AS pada Jumat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek, sehingga meningkatkan risiko penutupan (shutdown) pemerintahan.

    Menariknya, seluruh indeks utama Wall Street masih membukukan kinerja positif sepanjang September, bulan yang secara historis dikenal buruk bagi saham AS. Data LSEG menunjukkan, sejak 2000 rata-rata S&P 500 merosot 1,4% pada September.

  • Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump  menyebut Presiden China Xi Jinping telah memberi lampu hijau atas penjualan TikTok AS ke investor Amerika, meski negosiasi teknis belum tuntas.

    “Saya baru saja melakukan panggilan dengan Presiden Xi, dan seperti yang Anda tahu, dia menyetujui kesepakatan TikTok, dan prosesnya sedang berjalan. Kami menantikan penyelesaian kesepakatan itu,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (10/9/2025), beberapa jam setelah berbicara dengan Xi.

    Dalam hal ini, baik AS maupun China sama-sama menegaskan masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbedaan atas proposal divestasi mayoritas saham ByteDance Ltd. di TikTok AS. 

    Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya tak secara eksplisit menyebut telah memberi restu final, namun menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap kepentingan bisnis China.

    “Posisi China jelas, pemerintah menghormati keinginan perusahaan terkait dan mendukung negosiasi komersial yang produktif sesuai aturan pasar. Kami berharap hasilnya sesuai dengan hukum China dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. AS perlu menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif bagi investor China,” demikian pernyataan Kemlu China.

    Pernyataan itu muncul setelah AS dan China mengumumkan kerangka kesepakatan yang membuka jalan bagi ByteDance menjual operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor Amerika. Tujuannya menjaga aplikasi tetap beroperasi di AS dan menghindari larangan atas alasan keamanan nasional berdasarkan undang-undang yang diteken Presiden Joe Biden pada 2024.

    Trump sempat melontarkan ide bahwa AS bisa menerima “fee plus” dari kesepakatan tersebut, namun belum ada kejelasan soal struktur pembayaran maupun kemungkinan pemerintah mendapat kursi di dewan direksi entitas baru TikTok AS.

    Sebelumnya beredar kabar bahwa konsorsium pembeli TikTok AS mencakup Oracle Corp., Andreessen Horowitz, serta Silver Lake Management LLC. Kendati begitu, masih belum jelas siapa yang akan mengendalikan algoritme rekomendasi TikTok mengingat isu sensitif bagi Beijing yang menolak transfer teknologi penting tersebut.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan, Oracle akan tetap menyediakan layanan komputasi awan untuk TikTok, melanjutkan kerja sama miliaran dolar dalam proyek yang dikenal dengan nama Project Texas.

    ByteDance dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih kepada Trump dan Xi, serta menegaskan akan melanjutkan langkah sesuai hukum China agar TikTok AS tetap melayani pengguna di Negeri Paman Sam itu.

    TikTok AS diperkirakan bernilai US$35 miliar–US$40 miliar, meski valuasi sektor teknologi kian melambung berkat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Trump juga kembali memperpanjang tenggat divestasi ByteDance hingga 16 Desember 2025, atau yang keempat kalinya sejak menjabat, meski keabsahan perpanjangan ini dipertanyakan karena UU 2024 hanya mengizinkan satu kali perpanjangan.

    Namun, kesepakatan ini menuai kritik dari anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik, yang menilai proposal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan mandat UU keamanan nasional. 

    Sejumlah legislator menekankan perlunya larangan total hubungan operasional antara ByteDance dengan TikTok AS, termasuk terkait algoritme dan data pengguna.

    Senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal menegaskan, Kongres harus meneliti kesepakatan tersebut agar ByteDance yang berbasis di Beijing tidak bisa mengendalikan atau memengaruhi algoritme rekomendasi maupun data pengguna TikTok.

    Ketidakpastian makin bertambah seiring tensi geopolitik dan persaingan AI. Pekan ini, pemerintah China bahkan memerintahkan ByteDance dan perusahaan teknologi lain berhenti membeli chip Nvidia Corp. dengan alasan dugaan pelanggaran hukum anti-monopoli

  • Viral! Pegadaian di Semarang Syaratkan ke Nasabah Harus Ngeseks dengan Pegawai

    Viral! Pegadaian di Semarang Syaratkan ke Nasabah Harus Ngeseks dengan Pegawai

    GELORA.CO – Viral di media sosial (medsos) sebuah tempat pegadaian mengajukan syarat untuk nasabah yang ingin menggadaikan barang harus “main” denngan pegawainya.

    Postingan tersebut dengan cepat viral di TikTok, dan menggegerkan Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    Menanggapi berita viral ini, Polsek Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, mendatangi Gadai Kurnia, tempat pegadaian yang diduga melakukan pelecehan. 

    Kapolsek Semarang Timur, Iptu Andy mengatakan, berdasarkan penyelidikan pihaknya, tidak ada praktik gadai dengan syarat disetubuhi di tempat tersebut. 

    “Itu pribadi, bukan bukan terkait dengan Gadai Kurnia, di luar pekerjaan,” kata Andy saat dikonfirmasi, Kamis (18/10/2025).

    Dia melanjutkan, peristiwa ini bermula saat korban perempuan berniat menggadaikan dua handphone (HP) di tempat Gadai Kurnia. 

    “Itu sudah sesuai prosedur,” ujarnya. 

    Dia mengungkapkan bahwa korban menggadaikan dua handphone itu, secara pribadi ke salah satu karyawan Gadai Kurnia. 

    “Karena kenal dengan salah satu pegawai di sini, akhirnya mereka punya kontak masing-masing, chat-chat-an,” ungkapnya. 

    Perempuan tersebut, lanjut Andy, kemudian meminjam uang secara pribadi kepada pegawai yang dikenalnya itu. Terkait kesepakatan ke hotel, terjadi secara pribadi antara keduanya. 

    “Mengenai ke hotel dan yang lain itu, adalah kesepakatan mereka sendiri,” tegasnya.

    Andy menegaskan, kesepakatan di antara keduanya bukan di jam kerja, dan bukan berdasarkan pekerjaan. Itu murni kesepakatan pribadi keduanya di luar pekerjaan.

  • Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua pimpinan negara itu disebut membahas masalah TikTok hingga perihal perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), siaran media pemerintah China, CCTV, dan kantor berita Xinhua, mengatakan bahwa panggilan telepon telah dimulai.

    Panggilan telepon ini adalah yang kedua bagi mereka sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari lalu.

    Sebelumnya, Trump memberikan rencana pembicaraan dengan Xi. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa mereka akan membahas TikTok dan juga perdagangan.

    “Dan kami sangat dekat dengan kesepakatan untuk semua itu. Dan hubungan saya dengan China sangat baik,” katanya.

    Pada 5 Juni lalu, Presiden AS itu mengatakan Xi telah mengundangnya untuk mengunjungi China. Trump juga mengeluarkan undangan serupa agar pemimpin China tersebut datang ke Amerika Serikat.

    Sejauh ini, belum ada rencana perjalanan, tetapi beberapa analis memperkirakan Xi akan mengulangi tawarannya pada hari Jumat, memanfaatkan antusiasme Trump untuk resepsi mewah di ibu kota negara asing.

    Pada Kamis kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk “menyelesaikan sesuatu terkait TikTok.”

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, bisnis TikTok di AS akan “dimiliki oleh semua investor Amerika, serta orang-orang dan perusahaan yang sangat kaya,” kata Trump.

    Trump mengaku yakin TikTok telah meningkatkan daya tarik bagi pemilih muda dan membantunya memenangkan pemilu 2024.

    Trump pada hari Selasa kembali menolak penerapan larangan terhadap TikTok, yang telah diputuskan di bawah pendahulunya, Presiden Joe Biden.

    The Wall Street Journal mengangkat kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mengendalikan TikTok yang akan mencakup raksasa teknologi Oracle dan dua dana investasi California, Silver Lake dan Andreessen Horowitz.

    Perundingan telepon tersebut terjadi ketika dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut berupaya menemukan kompromi terkait tarif.

    Kedua belah pihak secara dramatis menaikkan tarif satu sama lain selama perselisihan yang berlangsung selama berbulan-bulan awal tahun ini, yang mengganggu rantai pasokan global.

    Washington dan Beijing kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi pungutan, yang berakhir pada bulan November, di mana Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 30 persen atas impor barang-barang China dan China mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap produk-produk AS.

    Panggilan telepon tersebut juga terjadi setelah Xi menyelenggarakan pertemuan puncak besar bulan ini dengan para pemimpin Rusia dan India dan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamati parade militer di Beijing. Trump menanggapi kehadiran Kim dan Putin di parade militer China itu.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan Kim Jong Un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump kepada Xi di platform Truth Social miliknya.

    Lihat juga Video: Trump Perpanjang Penundaan Pemblokiran TikTok Hingga 16 Desember

    (lir/azh)

  • Montir di Gresik Setubuhi Siswi SD, Terungkap Usai Orang Tua Temukan Chat Mesum

    Montir di Gresik Setubuhi Siswi SD, Terungkap Usai Orang Tua Temukan Chat Mesum

    Gresik (beritajatim.com) – Tindakan bejat DF (20), pria yang bekerja sebagai montir, akhirnya terbongkar. Pelaku yang tega menyetubuhi siswi Sekolah Dasar (SD) itu kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Gresik.

    Kasus ini terungkap setelah DF melakukan aksinya sebanyak dua kali pada Juli dan Agustus 2025. Modus yang digunakan, pelaku asal Madiun tersebut membujuk korban melalui video call, sebelum akhirnya mengajak bertemu di tempat kosnya.

    “Setelah tiba di tempat kos tersangka, korban dibujuk rayu berhubungan layaknya suami istri. Namun, korban menolak karena takut hamil,” ujar Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, Jumat (19/9/2025).

    Meski korban menolak, DF tetap memaksa dengan bujuk rayu serta janji akan menikahi korban bila sampai hamil. Persetubuhan pun terjadi dan kembali terulang pada 29 Agustus 2025.

    Aksi pelaku akhirnya terbongkar saat korban pulang larut malam. Kecurigaan orang tua korban makin besar hingga mereka memeriksa ponsel anaknya. Dari situlah ditemukan sejumlah pesan mesum dengan pelaku. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku telah disetubuhi pacarnya.

    Keluarga yang syok dengan pengakuan anaknya langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Gresik. Petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap DF pada Senin (15/9).

    “Dihadapan penyidik tersangka mengaku sudah berpacaran dengan korban selama setahun, kenal melalui TikTok. Persetubuhan baru dilakukan sebanyak dua kali,” imbuh Abid.

    Kini DF telah ditahan dan dijerat Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. [dny/ian]

  • Fitch Ungkap Prospek Ekonomi Nepal Setelah Chaos, Ini Ramalannya

    Fitch Ungkap Prospek Ekonomi Nepal Setelah Chaos, Ini Ramalannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerusuhan sosial baru-baru ini di Nepal telah meningkatkan risiko terhadap prospek ekonomi dan fiskal negara tersebut. Hal ini disampaikan perusahaan pemeringkat Fitch, Jumat (19/9/2025).

    “Ketenangan telah kembali, namun kami yakin kekerasan telah mengurangi prospek pertumbuhan jangka pendek dengan membatasi aktivitas ekonomi normal, dan merugikan kepercayaan konsumen dan bisnis,” kata Fitch, dilansir Reuters.

    Sebelumnya, demonstrasi besar yang dipimpin oleh Gen Z terjadi di Nepal. Ini dipicu oleh dua isu utama, korupsi yang merajalela dan pemblokiran media sosial oleh pemerintah.

    Sebagian besar anak muda Nepal merasa frustrasi dengan praktik nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Unggahan media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran menjadi pemicu kemarahan.

    Pemicu langsung yang menyulut protes adalah keputusan pemerintah pada 4 September 2025 untuk memblokir puluhan platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, dan X. Pemerintah beralasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi.

    Bagi Gen Z yang sangat bergantung pada media sosial sebagai alat komunikasi, sumber informasi, dan ekspresi diri, pemblokiran ini dianggap sebagai tindakan pembungkaman dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Slogan-slogan seperti “Tutupi korupsi, jangan media sosial” menjadi seruan utama para demonstran.

    Gerakan ini, yang sering disebut sebagai “Revolusi Gen Z”, dengan cepat menyebar dan menggalang massa melalui platform digital yang tersisa seperti TikTok dan Viber. Meskipun banyak platform besar diblokir, kreativitas Gen Z dalam memanfaatkan platform lain menunjukkan kecanggihan mereka dalam mobilisasi massa.

    Protes yang awalnya damai dan dipimpin oleh para pelajar di Kathmandu dengan cepat berubah menjadi kekerasan ketika massa yang frustrasi menyerang simbol-simbol pemerintahan dan kekuasaan. Kekerasan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta perusakan properti publik.

    Demonstrasi Gen Z ini berhasil mencapai hasil yang signifikan dalam waktu singkat. Tekanan publik yang masif memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

    Selain itu, tuntutan utama para demonstran terpenuhi: pemerintah mencabut larangan media sosial yang telah diberlakukan. Pencabutan ini mengembalikan akses kebebasan digital bagi jutaan warga Nepal dan menjadi salah satu capaian paling nyata dari gerakan tersebut.

    Namun, terlepas dari keberhasilan ini, protes juga meninggalkan jejak kerusakan fisik, seperti terbakarnya gedung parlemen, kantor perdana menteri, dan rumah-rumah politisi, yang menunjukkan tingkat kemarahan massa yang tidak terbendung.

    Saat ini, keadaan di Nepal cenderung lebih tenang. Larangan media sosial telah dicabut dan pemerintah sementara telah dibentuk. Perdana Menteri yang baru dilantik menghadapi tugas berat untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi.

    Pemerintah juga sedang berusaha untuk meredam kemarahan publik dengan berjanji akan memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden kekerasan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bukan Membatasi Kebebasan, Ternyata Ini Alasan Aturan Satu Orang Satu Akun Medsos

    Bukan Membatasi Kebebasan, Ternyata Ini Alasan Aturan Satu Orang Satu Akun Medsos

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih terus mengkaji wacana satu nomor telepon atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang hanya bisa digunakan untuk membuat satu akun medsos.

    Secara filosofis, Sekertaris Jenderal Komdigi, Ismail menyatakan bahwa wacana ini merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk membuat ruang digital lebih sehat dan aman.

    “Ketika ada orang masuk di ruang digital, dia tidak lagi diketahui, dia bisa bersembunyi, ada kesempatan seperti itu. Nah mulailah kemudian menempatkan konten-konten atau kemudian mengisi atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Komdigi pada Jumat, 19 September.

    Dengan prinsip tersebut, Ismail berharap seluruh masyarakat Indonesia yang mengakses dan masuk ke ruang digital dapat menjadi dirinya sendiri, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di media sosial.

    “Masalah akun tadi, masalah digital ID, recognize mungkin tidak hanya sekedar ngetik, tapi juga harus menampilkan wajah, sidik jari dan sebagainya. Ini kan tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat ketika orang masuk di ruang digital itu bertanggung jawab. Filosofinya kira-kira seperti itu,” tambahnya.

    Namun, Ismail juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk membatasi kebebasan masyarakat untuk berkespresi dan memberikan pendapatnya di ruang digital.

    “Jadi bukan itu (membatasi), tapi bagaimana membuat ruang ini menjadi sehat, produktif, aman,” pungkas Ismail.

    Usulan ini pertama kali disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Fraksi PKB, Oleh Soleh, pada Agustus 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Google, YouTube, Meta, dan TikTok, Oleh mengusulkan untuk melarang penggunaan lebih dari satu akun (akun ganda) di media sosial.

    “Rekomendasi saya, Pimpinan, dan mohon dicatat Sekretariat, dalam Rancangan (UU) dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda, saya minta ini. Hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda,” kata Oleh dalam rapat tersebut.

  • Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

    Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

    Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

    Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

    Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

    “Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Pasca Demo Ricuh, Netizen: Percaya sama Cerita Ginian?

    Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Pasca Demo Ricuh, Netizen: Percaya sama Cerita Ginian?

    GELORA.CO – Kabar ditemukannya Bima Permana Putra, pemuda yang sempat dilaporkan keluarga ke KontraS hilang saat demo ricuh akhir Agustus 2025 memicu perbincangan luas dan tanda tanya besar di media sosial.

    Kronologi resmi yang dirilis pihak kepolisian dinilai janggal dan menuai skeptisisme publik.

    Polda Metro Jaya sebelumnya menyampaikan Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, pada Rabu (17/9/2025). Pemuda berusia 29 tahun itu ditemukan saat tengah berdagang mainan barongsai kecil di Klenteng Eng An Kiong.

    Berdasar kronologi versi kepolisian, pada 28-30 Agustus 2025 Bima bekerja sebagai staf maintenance di gudang penyimpanan ikan milik PT RAS, Penjaringan, Jakarta Utara, dan tinggal di mes perusahaan.

    Lalu pada 1 September, Bima menempuh perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah, dengan sepeda motor Honda Aerox.

    Sesampainya di sana, ia menginap di Hotel Red Doors dan langsung menjual motor tersebut dengan sistem COD senilai Rp5 juta.

    Keesokan harinya, 2 September, Bima memesan layanan ojek online menuju Stasiun Tegal untuk melanjutkan perjalanan ke Malang. Setibanya di Malang, ia beristirahat di Pom Bensin Mergosono sebelum memesan kamar di Hotel Java Boutique lewat aplikasi Traveloka dan menginap dua malam.

    Tanggal 5 September, setelah check-out, Bima mendatangi wihara Klenteng Eng An Kiong di Jalan R.E. Martadinata, Kotalama, Kedungkandang, Malang.

    Di lokasi itu, ia mulai berjualan barongsai yang dibeli melalui TikTok Shop seharga Rp400 ribu hingga akhirnya ditemukan pada 17 September 2025.

    Diragukan

    Kronologi versi kepolisian di balik penemuan Bima tersebut viral di media sosial. Publik mempertanyakan narasi yang dianggap terlalu sulit untuk dipercaya.

    Skeptisisme ini tergambar jelas dalam unggahan akun Instagram @indonesan, “Percaya Sama Cerita Ginian?”.

    Unggahan itu telah dibagikan lebih dari 1.278 kali dan menuai 763 komentar. Dalam keterangan unggahan tersebut, tertulis sebuah sindiran tajam yang menyiratkan bahwa narasi ceritanya terlalu dibuat-buat.

    “Penasaran yang buat cerita makan apaan, orang-orang Hollywood sih sungkem kumendan~” tulis akun tersebut.

    Apa kata Polisi?

    Saat konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/9/2025), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra sempat memberikan kesempatan kepada Bima untuk memberikan langsung penjelasan kepada publik.

    “Kalau itu lebih bagus ada Bima, silakan Bima langsung menjawab,” kata Wira.

    Namun, Bima saat itu menolak memberikan keterangan kepada awak media.

    “Beliau tidak berkenan menjawab, persoalan pribadi. Kita menghormati ya, sementara beliau belum bisa memberikan tanggapan,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi.

    Komisioner Kompolnas RI, Choirul Anam yang turut hadir saat konferensi pers sempat mencoba menghampiri dan menanyakan langsung kepada Bima.

    “Saya konfirmasi ke Mas Bima, nanya sampai dua kali, ternyata beliau tidak mau. Saya sebenarnya juga setuju kalau Mas Bima jawab sendiri, tapi beliau tidak mau,” ujar Anam.

    Sementara dalam konferensi pers tersebut, Bima hanya sempat menyampaikan permohonan maaf.

    “Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Dan ingin memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini dan saya dikabarkan hilang,” ucapnya.

    Ia juga sempat memastikan tidak ikut terlibat dalam aksi demo akhir Agustus lalu.

    “Nggak,” singkatnya.

    Sesuai konferensi pers Bima yang didampingi kakak kandungnya Dian tak sempat diwawancarai awak media. Mereka yang mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian terlihat langsung masuk menuju lift.

    Sedangkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS lewat aku Instagram @kontras_update juga telah mengonfirmasi bahwa Bima telah ditemukan.

    Ia sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Posko Orang Hilang KontraS pada 5 September lalu.

    Hingga kekinian KontraS juga belum bisa memastikan apakah kasus Bima ini merupakan hilang kontak atau penghilangan paksa terkait aksi demo akhir Agustus.

    Saat ini KontraS juga masih mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang. Mereka yakni Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid yang dilaporkan hilang sejak 29 Agustus 2025 di Mako Brimob Kwitang.

  • Punya Aset Rp 20 Miliar, Desa Ini Bisa Jadi Contoh Pengembangan Transmigrasi

    Punya Aset Rp 20 Miliar, Desa Ini Bisa Jadi Contoh Pengembangan Transmigrasi

    Jakarta

    Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, sukses mengubah status dari desa miskin menjadi desa terkaya di Indonesia. Capaian ini mencuri perhatian Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara karena dinilai bisa menjadi contoh bagi pengembangan kawasan transmigrasi.

    “Nah inilah hal-hal yang kami katakan real, dan konkret sekali, dan ingin kami pelajari lebih mendalam, untuk kami sebarkan juga di berbagai kawasan transmigrasi. Sehingga bukan hanya swasembada, tetapi juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi itu nyata, dengan bantuan kolaborasi berbagai macam pihak,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Dalam kunjungannya, Iftitah meninjau langsung aktivitas ekonomi masyarakat, salah satunya pemanfaatan lahan desa untuk usaha perikanan yang mampu menghasilkan hingga 20 ton per hari. Hasil ini memberi dampak besar bagi warga, di mana pendapatan yang sebelumnya sekitar Rp 600.000 per bulan kini meningkat menjadi lebih dari Rp 2 juta per bulan. Aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok pun melonjak dari Rp 100 juta menjadi Rp 20 miliar.

    Iftitah juga menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung kemajuan desa. Menurutnya, promosi melalui media sosial terbukti mampu menarik minat masyarakat luas untuk datang.

    “Beberapa yang tadi saya ketemu, itu menyampaikan bahwa, bukan dari hanya berita yang konvensional, tetapi justru dari viralnya di media sosial, seperti Instagram atau TikTok dan lain-lain,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Menurutnya, praktik baik dari Desa Ponggok menunjukkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pemanfaatan teknologi dapat menghadirkan dampak nyata.

    Potensi wilayah lain di Indonesia juga sangat besar, terutama di kawasan timur. Namun pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan dengan aksi nyata, termasuk memperkuat akses transportasi dan infrastruktur.

    “Kita ini negara kepulauan. Kalau transportasi, terutama udara, bisa semakin mendukung, maka kawasan-kawasan eksotis di seluruh Indonesia akan lebih mudah diakses dan dikembangkan,” pungkasnya.

    (prf/ega)