Perusahaan: TikTok

  • Dari meme ke gerakan sosial, membaca tren baru aktivisme  media sosial

    Dari meme ke gerakan sosial, membaca tren baru aktivisme media sosial

    Mereka mengandalkan meme, video pendek, remix musik, dan caption satir untuk menyampaikan kritik. Cara ini relevan dengan budaya komunikasi instan di era digital

    Jakarta (ANTARA) – Fenomena “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang merebak di media sosial dan menjadi aksi nyata dalam bentuk stiker dan gerakan parsial di jalan memperlihatkan wajah baru gerakan sosial digital.

    Berangkat dari akumulasi keresahan publik terhadap perilaku tidak etis, gerakan daring ini menggabungkan ekspresi humor, kritik sosial, serta ajakan moral yang sederhana namun kuat.

    Dari sisi komunikasi publik, fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, menggunakan bahasa populer dan simbol budaya populer untuk mengartikulasikan isu etika sosial. Selain itu, aksi ini menegaskan pergeseran pola gerakan sosial di era digital, dari mobilisasi massa konvensional menuju gerakan berbasis konten viral.

    Awalnya, “Stop Tot Tot Wuk Wuk” mungkin dianggap sekadar lelucon atau jargon internal komunitas. Namun, ternyata jargon ini memenuhi syarat sebagai framing isu. Seperti dijelaskan Robert Entman (1993) bahwa sebuah isu akan menjadi perhatian publik jika disederhanakan dalam simbol atau narasi yang mudah dipahami. Kalimat yang repetitif, ritmis, dan jenaka justru mempermudah penyebaran.

    Inilah yang membuat gerakan tersebut cepat menular di TikTok, X, dan Instagram. Generasi media sosial tidak memerlukan seminar panjang untuk membahas etika digital. Sebuah kalimat sederhana bisa menggeser diskursus publik, mengingatkan, bahkan mempermalukan perilaku yang dianggap melanggar norma sosial.

    Aktivisme Baru

    Gerakan sosial digital ini juga dapat dibaca melalui lensa teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1974). Individu yang tadinya enggan bersuara soal perilaku menyimpang kini mendapat keberanian karena ada ekspresi kolektif yang viral. Mereka merasa berada dalam arus utama opini publik, bukan minoritas yang terisolasi.

    Lebih jauh, “Stop Tot Tot Wuk Wuk” memperlihatkan pola baru aktivisme generasi Z. Mereka tidak selalu menempuh jalur formal, demonstrasi fisik, atau forum diskusi akademik. Mereka memilih arena yang mereka kuasai yaitu media sosial. Mereka mengandalkan meme, video pendek, remix musik, dan caption satir untuk menyampaikan kritik. Cara ini relevan dengan budaya komunikasi instan di era digital.

    Fenomena serupa juga pernah muncul di luar negeri. Misalnya, gerakan #MeToo yang lahir dari media sosial berhasil membongkar praktik pelecehan seksual di berbagai sektor. Di Thailand, protes mahasiswa terhadap pemerintah juga banyak diekspresikan lewat meme satir yang menggabungkan ikon budaya pop. Hal ini menegaskan bahwa humor, kreativitas, dan bahasa sehari-hari bisa menjadi senjata politik dan sosial yang efektif.

    Dari perspektif komunikasi publik, gerakan ini memiliki tiga fungsi penting. Pertama, fungsi edukatif. Ia menyampaikan pesan moral tentang batas etika, baik di dunia nyata maupun digital. Pesan sederhana “Stop Tot Tot Wuk Wuk” bisa menjadi pintu masuk diskusi lebih serius tentang pelecehan verbal, catcalling, atau perilaku yang merendahkan martabat orang lain.

    Kedua, fungsi deterrent. Pesan yang viral menciptakan tekanan sosial. Individu yang hendak melakukan perilaku negatif mungkin menahan diri karena takut menjadi bahan olokan publik. Dalam komunikasi massa, efek semacam ini disebut sebagai efek preventif pesan, di mana komunikasi bukan hanya memberi informasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku.

    Ketiga, fungsi reflektif yang ditunjukkan lewat keresahan kolektif terhadap nilai-nilai yang dianggap terganggu. Dengan demikian, gerakan ini berfungsi sebagai kanal ekspresi warga sekaligus cermin bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memahami dinamika etika generasi muda.

    Namun, tidak berarti gerakan ini bebas dari masalah. Pertama, penyederhanaan pesan bisa mengaburkan substansi. Tidak semua orang yang membaca jargon tersebut memahami konteks kritis di baliknya. Bisa saja pesan hanya dipahami sebagai guyonan, tanpa perubahan perilaku nyata.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Jakarta

    Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan dua periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kepada wartawan, ia mengatakan jika telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran hingga periode mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo -Gibran dua periode),” kata Jokowi dikutip dari detikJateng, Jumat (19/9/2025).

    “Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” lanjut dia.

    Sikap Jokowi ini kemudian menuai banyak tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Dari PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika jangan terburu-buru untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Waketum PKB itu mengatakan akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Ojo kesusu. Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu. Ojo kesusu,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu rival pilpres 2024 Prabowo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan jika ia menghormati sikap setiap warga negara. Namun baginya, saat ini yang lebih penting adalah menuntaskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

    “Mari kita pikirkan yang sekarang. Bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Ganjar, dikutip dari detikNews, Senin (22/9).

    Terbaru, tanggapan muncul dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Demokrat hingga saat ini belum membicarakan soal pencapresan. Ia menyebut jika Demokrat saat ini tengah berkonsentrasi menyukseskan jalannya pemerintahan yang berjalan saat ini.

    “Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat baik yang di eksekutif maupun legislatif fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat merasakan kesuksesan ini sehingga sampai saat ini belum bicara pencapresan,” kara Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (23/9/205).

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli pun memberi tanggapan yang berbeda. Terkait sikap Jokowi, ia mengatakan jika hal tersebut wajar. Ia mengatakan jika tindakan tersebut dilakukan Jokowi demi anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    Lalu apa sebenarnya motif ungkapan dukungan prematur Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk maju di periode kedua nanti? Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik di jajaran pendukung Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menghadirkan kembali kelas investasi. Kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengelola keuangan dengan metode Money Map. Nantinya dengan metode ini, seseorang diharapkan tidak akan jatuh pada situasi kehabisan uang di pertengahan bulan. Bagaimana strategi Money Map bisa dipraktikkan? Ikuti diskusi nya di Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • TikTok akan Diregulasi Ulang AS, Algoritma bakal Berubah! – Page 3

    TikTok akan Diregulasi Ulang AS, Algoritma bakal Berubah! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Algoritma TikTok yang menjadi sistem penentu apa yang harus dilihat di layar pengguna berdasarkan pengumpulan dan penilaian data dari ketertarikan sebelumnya kini dipaksa untuk berubah dan diregulasi oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Oracle.

    Diwartakan BBC, Selasa (23/9/2025), pengambilan keputusan kebijakan ini dilandasi atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat akan peredaran kembali penggunaan layanan aplikasi TikTok di AS.

    Kapan Regulasi Baru ini Dilakukan?

    Berdasarkan informasi yang beredar, keputusan regulasi ini mulai berlaku setelah Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk mencegah dan membatalkan larangan aplikasi di AS disetujui (terkecuali aplikasi buatan perusahaan China dari induk ByteDance yang masih dilarang).

    Meskipun kebijakan ini terlihat buruk, ternyata maksud sebenarnya dari pemberlakuan kebijakan regulasi TikTok melalui Oracle ini memungkinkan beredar kembalinya aplikasi TikTok di AS.

  • Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    FAJAR.CO.ID — Dalam beberapa tahun terakhir, istilah side hustle semakin populer di Indonesia. Side hustle merujuk pada pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama, yang biasanya dilakukan untuk menambah penghasilan atau mengembangkan passion pribadi. Fenomena ini kian terasa terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi digital.

    Bekerja tidak lagi sebatas “9 to 5”, melainkan bisa dilakukan fleksibel di malam hari, akhir pekan, atau bahkan secara online dari rumah. Banyak anak muda yang kini memiliki dua hingga tiga sumber penghasilan sekaligus, baik melalui usaha kecil, konten digital, maupun jasa berbasis keterampilan.

    Faktor Pendorong

    Kebutuhan Ekonomi

    Biaya hidup yang terus meningkat mendorong banyak orang mencari tambahan penghasilan. Dengan gaji utama yang dirasa belum cukup, side hustle menjadi solusi praktis.

    Digitalisasi dan Platform Online

    Akses ke platform e-commerce, media sosial, hingga aplikasi freelance memudahkan siapa saja memulai usaha sampingan tanpa modal besar.

    Pencarian Passion

    Tidak sedikit pekerja yang merasa pekerjaan utama hanya sekadar rutinitas, sehingga side hustle menjadi jalan untuk menyalurkan hobi yang menghasilkan.

    Tren Gaya Hidup Fleksibel

    Generasi muda lebih terbuka pada konsep multiple income stream dibanding bergantung pada satu pekerjaan saja.

    Bentuk Side Hustle Populer di Indonesia

    Bisnis online: berjualan di marketplace, dropship, atau membuka toko kecil di Instagram/TikTok.

    Konten kreator: menjadi YouTuber, TikToker, atau streamer.

    Jasa freelance: penulis, desainer grafis, fotografer, editor video, hingga penerjemah.

    Investasi & trading: meski berisiko, banyak yang menjadikannya pekerjaan sampingan.

    Kuliner rumahan: catering, kue, atau minuman kekinian berbasis pesanan online.

    Dampak Positif

    Menambah penghasilan dan membantu stabilitas keuangan.

    Mengasah keterampilan baru di luar pekerjaan utama.

    Memperluas jejaring karena bertemu komunitas baru.

    Peluang berwirausaha yang bisa berkembang menjadi bisnis utama.

    Tantangan yang Dihadapi

    Manajemen waktu: sulit membagi fokus antara pekerjaan utama, side hustle, dan waktu pribadi.

    Kelelahan mental: risiko burnout meningkat jika tidak ada batas jelas.

    Legalitas & perpajakan: belum semua side hustle dikelola secara formal, sehingga rawan masalah hukum atau pajak.

    Konflik kepentingan: beberapa perusahaan membatasi karyawan punya usaha sampingan yang bersinggungan dengan bisnis mereka.

    Masa Depan Side Hustle di Indonesia

  • Saksikan Live Streaming Pengumuman Pemenang Program Maju Terus Pantang Tua di Sini!

    Saksikan Live Streaming Pengumuman Pemenang Program Maju Terus Pantang Tua di Sini!

    Jakarta

    Sebagai bentuk apresiasi terhadap produk lokal karya pelaku UMKM, detikcom menggelar program bertajuk Brand Lokal Maju Terus Pantang Tua.

    Melalui program ini, pembaca detikcom berkesempatan membawa pulang berbagai produk menarik dari brand UMKM lokal.

    40 peserta terpilih nantinya akan mendapatkan produk-produk baik dari UMKM binaan BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pertamina (Persero) dan sejumlah brand lokal lainnya.

    Berikut daftar 15 brand lokal yang ikut berpartisipasi: Indhe, Rumah BUMN Sleman, Niion, Zakwoow, Faber Instrument, Kainnesia, Jinggar, Haluan Bali, Jenaka Style, Batik Anjani, Narita Shibori, Skilib Shoes, Merajut Asa Kita, Cap Bali, dan Gentanala.

    Periode program berlangsung pada 12-19 September 2025. Kini, setelah masa periode program berlangsung, para pemenang akan dimumumkan langsung hari ini, Selasa 23 September pada pukul 13.30 WIB, melalui live streaming Instagram @detikfinanceofficial dan live Tiktok @detikfinance.

    (hns/hns)

  • Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Median baru saja merilis hasil penelitian terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September silam. Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya. 

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • Sosok Pemilik Baru TikTok Orang Terkaya Dunia, Bukan Elon Musk

    Sosok Pemilik Baru TikTok Orang Terkaya Dunia, Bukan Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan siapa orang yang akan memiliki Tiktok di negara itu. Dia adalah Rupert Murdoch yang merupakan pembisnis media dan juga anaknya Lachlan, yang tercatat memiliki kekayaan US$23,9 miliar (Rp 396,9 triliun).

    “Seorang pria bernama Lachlan ikut. Lachlan Murdoch…Rupert mungkin akan masuk dalam kelompok itu, saya pikir mereka akan masuk dalam kelompok itu,” kata Trump dikutip dari CNBC Internasional, Senin (22/9/2025).

    CNBC Internasional mengutip seorang sumber mengatakan Lachlan Murdoch kemungkinan tidak berpartisipasi dalam pembelian secara individu. Namun akan dibekingi oleh perusahaan tempat Lachlan menjabat sebagai CEO, yakni Fox Corporation.

    Selain keluarga Murdoch, Trump juga menyebut beberapa orang yang bakal ikut dalam kesepakatan pembelian operasional TikTok di AS. Mulai dari ketua eksekutif Oracle Larry Ellison dan CEO Dell Technologies Michael Dell.

    Larry Ellison diketahui sempat menyalip Elon Musk sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia. Namun, kedudukan itu tak bertahan lama. Ellison saat ini tercatat sebagai orang terkaya ke-2 di dunia dengan estimasi harta US$370,9 miliar (Rp6.159 triliun), menurut laporan Forbes.

    Trump mengatakan orang-orang tersebut adalah seorang patriot Amerika dan meyakini kesepakatan itu akan berjalan dengan baik.

    “Beberapa orang lain yang sangat hebat, orang-orang terkemuka,” kata Trump.

    “Dan mereka patriot Amerika, mereka mencintai negara ini. Jadi saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan sangat baik,” dia menambahkan.

    Kepemilikan TikTok di AS harus dialihkan dari induk perusahaannya ByteDance karena masalah keamanan nasional. Jika tidak, pemerintah setempat akan memblokir layanan di negara tersebut.

    Gedung Putih mengatakan enam dari tujuh dewan yang mengendalikan TikTok bakal menjadi warga AS. Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan pemerintah setempat akan mengendalikan algoritma aplikasi.

    Dia menambahkan data dan privasi TikTok versi AS akan dipimpin oleh Oracle.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perbaiki Coretax 1 Bulan, Purbaya Cari Orang Jago IT dari Luar

    Perbaiki Coretax 1 Bulan, Purbaya Cari Orang Jago IT dari Luar

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan akan memperbaiki Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang saat ini belum optimal. Perbaikan ditargetkan akan rampung dalam satu bulan.

    Purbaya mengatakan perbaikan akan dilakukan dalam waktu satu bulan, dengan melibatkan tenaga ahli teknologi informasi (IT) dari luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam satu bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime dalam operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebelumnya, Purbaya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik DJP. Dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak di 1500200.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia tidak ingin termakan budaya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    “Kalau kata orang pajak, itu (Coretax) bagus, katanya sudah stabil, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu ‘masih lama bang’ katanya, nanti saya yang cek. Ya kalau orang ditanya bos pasti gitu kan, namanya ABS,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    (kil/kil)

  • ANTARA: Kelompok kekerasan manfaatkan medsos sebar paham radikalisme

    ANTARA: Kelompok kekerasan manfaatkan medsos sebar paham radikalisme

    “Baik dari proses pengolahan sampai penyiaran informasi di media masa itu cukup ketat asesmennya, ada filter-filter-nya,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Irfan Junaidi menyebutkan kelompok kekerasan memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menyebarkan paham maupun pengaruh radikalisme kepada masyarakat.

    Pasalnya, kata dia, media sosial cenderung lebih terbuka dibanding dengan media massa yang memiliki proses penyaringan informasi sebelum disebarkan kepada publik.

    “Baik dari proses pengolahan sampai penyiaran informasi di media masa itu cukup ketat asesmennya, ada filter-filter-nya,” tutur Irfan setelah menerima kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, sambung dia, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh pihak.

    Dengan demikian, ia menuturkan berangkat dari kondisi itu, ANTARA pun berkolaborasi dengan BNPT dalam menggiatkan kampanye pencegahan terorisme di Indonesia.

    Irfan tak menampik perkembangan teknologi media, terutama media sosial, bagai dua sisi mata pedang, di mana di satu sisi bisa memberikan manfaat yang luas dan mengakselerasi informasi yang cepat karena dalam waktu singkat bisa menjangkau masyarakat luas.

    Tetapi, lanjut dia, di sisi lain juga bisa berpotensi untuk disalahgunakan, sehingga berbagai kelompok kekerasan bisa menyadari kekuatan tersebut.

    “Jadi tidak tertutup kemungkinan kelompok kekerasan itu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkampanye, merekrut, dan menyebarkan pengaruhnya,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut sejalan dengan temuan BNPT yang mencatat adanya 6.402 konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025, yang tersebar di berbagai media pada dunia maya.

    Berbagai temuan konten itu berbentuk propaganda sebanyak 4.863 temuan, pendanaan 424 temuan, penyedia logistik 30 temuan, pelaksanaan serangan 817 temuan, perekrutan 108 temuan, pelatihan 73 temuan, perencanaan 24 temuan, persembunyian 33 temuan, dan paramiliter 30 temuan.

    Berdasarkan platformnya, konten-konten tersebut ditemukan di TikTok pada 23 akun, WhatsApp 394 akun/grup, Telegram 93 akun/grup, Instagram 222 akun, media daring 433 link, Twitter (X) 159 akun, YouTube empat akun, serta Facebook 5.074 akun.

    Infografis:

    Melindungi generasi muda dari pengaruh radikalisme

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti performa Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang hingga saat ini belum optimal. Proses perbaikan Coretax akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung dalam 1 bulan.

    Purbaya mulanya menyoroti tentang kabar terbaru dari Coretax yang tidak masuk pembahasan Konferensi Pers APBN KiTa. Padahal, ia mengaku telah meminta Ditjen Pajak untuk memasukkan pembahasan tersebut.

    “Kemudian Coretax, tadi saya minta Ditjen Pajak untuk tulis, di sini nggak ada Coretax. Kenapa nggak ditulis?,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ia mengakui bahwa hingga saat ini Coretax belum berjalan dengan optimal. Purbaya berjanji, perbaikan Coretax akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

    “Jadi pada dasarnya, saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan itu dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia merasa telah dibohongi karena sebetulnya masih ada wajib pajak yang mengeluhkan.

    “Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto) sedang pergi ke luar negeri, saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Jadi mereka mengibuli saya juga kayaknya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    Menurut Purbaya, dirinya sebenarnya belum sidak betul terkait Coretax dan akan cek lagi nanti. Ia tidak ingin mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buah, yang menurutnya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)