Perusahaan: TikTok

  • Komdigi Suspend Tanda Daftar TikTok, Ini Penyebabnya!

    Komdigi Suspend Tanda Daftar TikTok, Ini Penyebabnya!

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd. atas ketidakpatuhan TikTok dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25-30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar dikutip dari siaran pers, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Dirjen Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

    “Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” jelas Dirjen.

    Namun, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.

    Alexander menyebutkan, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” tegas Alexander.

    Dirjen menyatakan, langkah tegas ini bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

    “Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan pelindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal,” tegas Dirjen Alexander.

    Untuk itu, seluruh PSE Privat harus mematuhi hukum nasional yang berlaku, lanjutnya. Komdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab.

    (agt/fay)

  • 3
                    
                        Pemerintah Bekukan Sementara Izin TikTok
                        Nasional

    3 Pemerintah Bekukan Sementara Izin TikTok Nasional

    Pemerintah Bekukan Sementara Izin TikTok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte Ltd.
    “Kami menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, dalam keterangan resmi, Jumat (3/10/2025).
    Alexander mejelaskan, pembekuan TDPSE ini dilakukan pemerintah terhadap TikTok karena TikTok dinilai tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Alexander.
    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi
    traffic
    , aktivitas siaran langsung (
    live streaming
    ), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian
    gift
    .
    “Kami sudah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025,” ujarnya.
    “Dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” lanjut dia.
    Alexander mengatakan, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.
    Alexander menyebutkan, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Dia juga menegaskan akan melakukan langkah tegas, bukan hanya tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.
    “Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan perlindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal,” ujar Alexander.
    Dia menegaskan, semua PSE Privat harus mematuhi hukum nasional yang berlaku.
    “Komdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
    Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atau TDPSE adalah syarat yang diterbitkan oleh menteri kepada penyelenggara sistem elektronik.
    Dasar hukum TDPSE ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
    Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran ke Kementerian Komdigi.
    Jadi, TDPSE ini merupakan izin beroperasi dari negara terhadap penyelenggara sistem elektronik.
    Kompas.com 
    membuka aplikasi TikTok pada Jumat (3/10/2025) pukul 11.50 WIB dan TikTok masih bisa diakses seperti biasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Asia ke Amerika Latin, Gen Z Bangkit Melawan Ketidakadilan

    Dari Asia ke Amerika Latin, Gen Z Bangkit Melawan Ketidakadilan

    Jakarta – Madagaskar: Tidak Takut Melawan Presiden

    Bagi Herizo Andriamanantena, juru bicara kelompok Generasi Z (generasi kelahiran 1997 hingga 2012) Madagaskar, hal ini cukup jelas: “Kami berkewajiban mengubah segalanya. Yang kami harapkan adalah pemakzulan dan pengunduran diri (presiden). Intinya adalah presiden mengundurkan diri.” katanya kepada DW.

    Gelombang protes global Gen Z kini sampai ke Madagaskar. “Mengubah segalanya” bagi para demonstran berarti: hentikan tata kelola pemerintahan yang buruk dan korupsi. Mereka menuntut Presiden Andry Rajoelina mundur, karena penggantian menteri kabinet dinilai tidak cukup.

    Aksi protes tersebut awalnya dipicu oleh pemadaman listrik dan krisis air minum itu, menurut PBB setidaknya 22 orang tewas dan 100 orang terluka sejak gelombang protes simulai pada (25/9) lalu.

    Mobilisasi anak-anak muda berpendidikan dengan usia 18–28 tahun terus berlanjut meski ada ancaman dan intimidasi, jelas Andriamanantena. Kaum muda Madagaskar merasa sebagai mayoritas karena lebih dari separuh dari 32 juta populasi Madagaskar berusia di bawah 30 tahun. Panutan mereka adalah Nepal.

    Nepal: Generasi Z Menggulingkan Pemerintah

    Pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial seperti Facebook dan TikTok, dengan alasan melindungi keamanan nasional. Generasi Z pun turun ke jalan, puluhan ribu berdemonstrasi.

    Dengan tagar #NepoBabies (sebutan bagi mereka yang duduk di pemerintahan karena nepotisme dan orang tua berpengaruh), mereka mengekspos korupsi dan persengkongkolan keluarga pejabat. Meski memakan korban puluhan jiwa, mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma. Dalam pemungutan suara yang digelar secara daring, mereka mendukung Sushila Karki – mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal dan pejuang antikorupsi – sebagai penggantinya.

    “Kami mengharapkan kebangkitan politik yang berkelanjutan, dipimpin Generasi Z,” kata Rajat Das Shrestha, salah satu tokoh utama gerakan Gen Z di Nepal, kepada DW. “Pemerintah bisa ditumbangkan bila kaum muda bangkit melawan.”

    Jika para penguasa “terus mengabaikan mimpi dan frustrasi anak muda, maka peristiwa serupa akan terjadi di banyak negara lain di kawasan,” ujar Shrestha.

    Sebelumnya gelombang demonstrasi memprotes ketidakadilan pemerintah terjadi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Setelah Nepal kini giliran kaum muda Filipina yang beranjak turun ke jalan – melawan tindakan korupsi serta ketidakadilan pemerintah.

    Serbia: Pemberontakan Gen Z setelah Runtuhnya Stasiun

    Tak hanya di Asia, di Eropa pun Generasi Z turun ke jalan. “Itu adalah tetesan yang membuat isi gelas meluap,” kata Jelena Popadic, salah satu juru bicara gerakan protes kepada DW. Yang dia sebutkan itu adalah upaya pemerintah Serbia menutupi-nutupi penyebab dibalik runtuhnya atap stasiun utama di Kota Novi Sad 1 November 2024 lalu, yang menewaskan 16 orang. Runtuhnya atap stasiun diduga karena malpraktik konstruksi dan korupsi.

    Sejak itu, hampir setahun penuh Gen Z mencoba melumpuhkan kehidupan di negara berpenduduk 7 juta jiwa tersebut lewat gerakan perlawanan di kampus-kampus, demonstrasi mingguan, pemblokiran jalan, hingga penyerangan kantor Partai Progresif Presiden Aleksandar Vucic. Fokusnya jelas memprotes pemerintahan otoriter sang presiden.

    Slogan mereka: “Pumpaj”, yang kira-kira berarti “Lebih keras” atau “Lebih kencang lagi.” Vucic mencoba menekan aksi dengan kekerasan tapi tidak membuahkan hasil.

    “Mahasiswa tidak takut, dan mereka telah menularkan sikap itu ke seluruh rakyat,” kata mantan jenderal polisi Bogoljub Zivkovic kepada DW. Zivkovic dipensiunkan dini oleh Vucic setelah 30 tahun pengabdian, karena putranya – mahasiswa hukum – ikut berdemonstrasi menuntut diakhirinya korupsi.

    Dari Maghreb Sampai ke Amerika Latin

    Tidak kalah berani, gerakan pemuda anonim di Maroko menggencarkan aksi mereka. Menurut kantor berita dpa, dalam protes yang terjadi pada Rabu malam (1/10) sedikitnya 280 orang terluka dan lebih dari 400 ditangkap.

    Isu utamanya adalah korupsi. Namun mereka juga menolak pembangunan stadion untuk Piala Dunia 2030 (yang akan diselenggarakan bersama Spanyol dan Portugal). Sementara kelompok “Gen Z 212” menuntut dana pembangunan stadion dialihkan untuk rumah sakit. 212 diambil dari kode telepon internasional Maroko – untuk menggambarkan identitas gerakan nasionalnya. Seruan protes menyebar melalui TikTok, Instagram, dan platform gim Discord.

    Gelombang aksi Gen Z serupa juga muncul di Paraguay dan Peru. Generasi muda sudah muak dengan nepotisme dan janji kosong politik. Di Asunción, ibukota Paraguay, akhir pekan lalu, mereka berdemo dengan slogan: “Kami 99,9 persen dan kami tidak mau korupsi.”

    Di Peru, kaum muda berdemo di ibukota Lima dengan menabuh genderang kencang menolak korupsi, menuntut Presiden Dina Boluarte mundur, serta menolak rencana reformasi pensiun.

    Di Peru – seperti juga di semua aksi Gen Z di dunia – selalu terlihat bendera bajak laut bergambar tengkorak dengan topi jerami dari animasi legendaris “One Piece.”

    Tokoh utama film animasi itu, Monkey D. Ruffy, yang berjuang demi kebebasan dan keadilan. Salah satu kutipannya yang terkenal jadi keyakinan bersama para demonstran muda: “Aku ingin menciptakan dunia di mana semua temanku bisa makan sepuasnya!”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Layanan SMM Panel Murah dan Bergaransi

    Layanan SMM Panel Murah dan Bergaransi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Social Media Marketing (SMM) Panel dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran di berbagai chanel media sosial. Platform ini menyediakan beragam layanan seperti pengikut, suka, komentar, tayangan, bagikan dan interaksi media sosial lainnya.

    Menggunakan layanan SMM sudah banyak dilakukan terutama oleh bisnis yang ingin aktif dan menjangkau pelanggan lebih luas melalui media sosial. Rekomendasi panel SMM yang murah dan terpercaya untuk Anda adalah IrvanKede Panel. 

    Layanan SMM Lengkap

    IrvanKede adalah penyedia layanan SMM Panel terbaik di Indonesia. Hadir dengan layanan SMM berkualitas untuk berbagai kebutuhan marketing media sosial Anda. Apapun yang Anda butuhkan, seperti likes, followers, view drop, komentar, dan sebagainya serahkan saja kepada IrvanKede. 

    Platform ini menawarkan layanan lengkap untuk berbagai platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Memudahkan Anda menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pemasaran media sosial bisnis Anda. 

    Pelanggan dapat memilih layanan yang diinginkan dan pesan langsung ke IrvanKede. Tim akan memproses pesanan Anda agar media sosial Anda bisa naik pengikutnya atau jumlah like-nya. 

    Proses dan Hasil yang Cepat

    Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk bisa mendapatkan like atau pengikut di media sosial tetapi tidak kunjung memberikan hasil. Layanan panel ini bisa jadi solusinya karena dapat memberikan Anda apa yang diinginkan dengan hasil yang lebih cepat. 

  • DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul polemik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, yang viral di media sosial.

    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua DPD NasDem, Lutfi Mahmudiono, menegaskan perlunya langkah cepat Pemkab untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sehingga mereka dapat akses untuk yang tidak terjadi seperti di daerah-daerah lain gitu terkait dengan MBG,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.

    “Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita ya untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” lanjutnya.

    Menurut Lutfi, efektivitas Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab juga harus ditingkatkan agar pelaksanaan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait dengan kekurangan-kekurangan di sekolah terkait MBG di Kabupaten Kediri, mungkin dari mekanisme pengawasan dari Pemkab sendiri dan dinas terkait yang seharusnya memastikan SOP,” tegasnya.

    Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran SOP, Lutfi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap manajemen dapur MBG.

    “Kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di SPPG atau dapur-dapur,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra. Ia menilai program MBG merupakan terobosan penting, namun pelaksanaannya tidak boleh longgar dalam hal standar dan SOP.

    “Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian untuk masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun untuk standar kualitas makanan,” ujar Reval.

    Reval menegaskan bahwa kualitas makanan dan standar kerja harus diperhatikan ketat karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

    “Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak control atau pengawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh menjadi sorotan setelah beredar video berdurasi 17 detik di TikTok yang menampilkan keluhan terkait sistem kerja. Video tersebut menimbulkan persepsi adanya praktik kerja otoriter di dapur MBG.

    Namun, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan video yang viral bukan berasal dari keluhan karyawan. “Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPGnya,” ucapnya singkat. [nm/beq]

  • 7
                    
                        Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang Sosok Hacker "Bjorka" yang Ditangkap Polisi
                        Megapolitan

    7 Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang Sosok Hacker "Bjorka" yang Ditangkap Polisi Megapolitan

    Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang Sosok Hacker “Bjorka” yang Ditangkap Polisi
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pria berinisial WFT (22), pemilik akun X dengan nama Bjorka atau @bjorkanesiaa, yang diduga terlibat kasus akses ilegal dan kebocoran data nasabah salah satu bank swasta di Indonesia.
    Penangkapan dilakukan di rumah kekasihnya, MGM, di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Selasa (23/9/2025).
    “Tersangka dengan inisial WFT, laki-laki, usia 22 tahun,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dalam jumpa pers, Kamis (2/10/2025).
    Kasus ini bermula pada Februari 2025, ketika akun X @bjorkanesiaa mengunggah tampilan database nasabah bank swasta.
    Pelaku bahkan mengirim pesan langsung ke akun resmi bank, mengeklaim telah meretas 4,9 juta data nasabah.
    “Motifnya adalah untuk memeras pihak bank. Namun, pemerasan belum terjadi karena pihak bank langsung melapor ke polisi,” jelas Kasubdit IV Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon.
    Berdasarkan laporan polisi (LP/B/2541/IV/2025/SPKT/Polda Metro Jaya) tertanggal 17 April 2025, penyidik segera menelusuri aktivitas digital pelaku.
    Dari hasil pemeriksaan, WFT diketahui aktif di dark forum sejak 2020, menggunakan berbagai nama samaran, mulai dari Bjorka, SkyWave, Shinyhunter, hingga Opposite 6890.
    Wakil Direktur Reserse Siber AKBP Fian Yunus mengungkapkan bahwa WFT telah menjelajahi dark web sejak 2020.
    Ia memanfaatkan forum gelap untuk membeli dan menjual data pribadi, mulai dari informasi perbankan hingga data perusahaan kesehatan dan swasta.
    “Pelaku ini aktif di dark forum sejak Desember 2024 dengan nama Bjorka, lalu berganti-ganti identitas digital untuk menyamarkan diri,” kata Fian.
    Pelaku juga diketahui memperjualbelikan data melalui platform lain, seperti Facebook, TikTok, dan Instagram, serta menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto.
    Meski dikenal publik sebagai hacker berbahaya, polisi menegaskan bahwa WFT bukan lulusan teknologi informasi.
    “Hanya orang yang tidak lulus SMK, tetapi belajar IT secara otodidak dari komunitas di media sosial,” ungkap Fian.
    Herman menambahkan, WFT beraksi seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
    Sehari-harinya ia hanya menghabiskan waktu di depan komputer, belajar teknik peretasan dari forum-forum gelap.
    Dari hasil tracing, uang hasil penjualan data digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
    “Dia anak yatim piatu, anak tunggal yang menghidupi keluarganya,” jelas Fian.
    Meski sudah mengaku menggunakan nama Bjorka sejak 2020, polisi belum bisa memastikan apakah WFT adalah sosok yang sempat menghebohkan publik Indonesia pada 2022–2023.
    “Yang Opposite, ya mungkin. Karena di internet, everybody can be anybody. Itu masih dalam penyelidikan,” ujar Fian.
    Polisi juga membuka kemungkinan kerja sama internasional, mengingat aktivitas WFT bersinggungan dengan forum-forum gelap global dan bisa jadi menjadi incaran kepolisian negara lain.
    Atas perbuatannya, WFT dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain:
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Tim Redaksi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hacker Bjorka Kini Tak Berdaya – Page 3

    Hacker Bjorka Kini Tak Berdaya – Page 3

    Dari hasil pemeriksaan, WFT mengaku memakai nama Bjorka sejak 2020, di mana pihak kepolisian telah menemukan aktivitasnya di dark web sejak Desember 2024.

    Waktu itu ia pakai nama Bjorka, saat akunnya menjadi sorotan publik pada 5 Februari 2025, ia mengganti nama akun menjadi SkyWave.

    Lewat nama baru itu ia kembali mengunggah contoh tampilan akses perbankan atau mobile banking milik nasabah.

    Kemudian diunggah lagi melalui akun Bjorkanesiaa dan dikirim ke pihak bank dengan tujuan pemerasan.

    Pada Maret 2025, pelaku juga mengunggah ulang data lewat channel Telegram. Menurut dia, ini memperkuat adanya dugaan bahwa pelaku ini memiliki jaringan dan keterkaitan dengan forum-forum jual beli data secara ilegal.

    Dalam penelusuran, penyidik juga menemukan banyak data yang ia klaim kuasai. Mulai dari data perbankan, perusahaan swasta, hingga sektor kesehatan.

    Semua diperdagangkan melalui X, Instagram, TikTok, Facebook.

    Sementara itu, transaksi menggunakan kripto. Pembayaran masuk ke alamat-alamat kripto yang rutin diganti-ganti pelaku.

    Setiap kali akun dinonaktifkan, ia membuat akun baru dengan email baru.

    “Jadi setelah akun tersebut di-suspend, maka dia akan selalu mengganti dengan akun-akun yang baru dan menggunakan email yang baru,” ujar dia.

  • Netflix Tayangkan Konten LGBT Anak-anak, Komdigi: Bisa Kena Sanksi

    Netflix Tayangkan Konten LGBT Anak-anak, Komdigi: Bisa Kena Sanksi

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon terkait tayangan Netflix yang menayangkan konten LGBT di platform-nya hingga Elon Musk bereaksi dan mengajak para penggunanya membatalkan langganannya.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan akan menindak Netflix jika ditemukan konten yang melanggar sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

    “Ya, pastinya, semua PSE (penyelenggara sistem elektronik) kita awasi. Apalagi untuk anak, pelindungan (terhadap) anak kan kita upayakan untuk itu,” ujar Alex ditemui di sela-sela peresmian Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Namun sejauh ini belum ada laporan terkait konten menyimpang di Netflix tersebut kepada Komdigi. “Belum ada informasi masuk. (Laporan juga) belum,” ucapnya.

    Disampaikan Alex, tidak menutup kemungkinan Komdigi akan memanggil Netflix terkait konten LGBT di platformnya.

    “Kalau ada aduan masuk, kita akan melihat, kita panggil untuk melakukan konfirmasi karena layanan OTT (Over the Top) ini atau Video On Demand ini kan agak berbeda dengan PSE yang user-generated content, ya, jadi posisinya tetap kita awasi karena dia posisinya adalah tetap sebagai penyelenggara sistem elektronik,” jelasnya.

    Bahkan, layanan video on demand itu terancam sanksi dari pemerintah jika terbukti melanggar peraturan.

    “Iya, sanksinya seperti yang kita terapkan selama ini, sanksi administratif,” ucap Alex.

    Diberitakan sebelumnya, Elon Musk meminta 226,5 juta pengikutnya untuk membatalkan langganan Netflix sambil mengecam layanan streaming tersebut karena ditudingnya mendorong pro LGBT. Orang terkaya dunia itu memberikan komentar tersebut setelah menemukan kartun yang menampilkan tokoh seorang remaja laki-laki gay dan transgender serta seorang gadis biseksual.

    Serial animasi Program Dead End: Paranormal Park, tayang perdana di platform streaming tersebut pada tahun 2022 tapi dibatalkan atau tidak diteruskan setelah dua musim. Acara tersebut masih tersedia di Netflix untuk ditonton anak-anak.

    Serial yang disutradarai oleh Hamish Steele ini mengikuti tokoh utama bernama Barney yang melarikan diri ke wahana rumah hantu dari neneknya yang tidak menerimanya sebagai seorang gay dan transgender. Barney ditemani oleh tokoh-tokoh lain, termasuk seorang gadis biseksual.

    Adegan dari serial tersebut, ketika Barney berbagi bahwa ia seorang transgender, baru-baru ini menjadi viral setelah dibagikan oleh akun aktivis konservatif Libs for TikTok di X. “OMG. Dead End Paranormal Park, sebuah acara di Netflix, mendorong pro transgender pada ANAK-ANAK. Acara ini diiklankan untuk ANAK USIA 7 TAHUN,” tulis akun itu.

    Setelah sang CEO Tesla mengetahui konten acara tersebut, ia langsung mengecamnya. “Ini tidak baik,” katanya sambil membagikan unggahan grup tersebut. Ia kemudian membuat beberapa unggahan lagi yang menyerukan orang-orang untuk membatalkan langganan Netflix.

    (agt/rns)

  • OpenAI Siap Rilis Aplikasi Mirip TikTok, Kontennya Khusus Buatan AI Sora 2 – Page 3

    OpenAI Siap Rilis Aplikasi Mirip TikTok, Kontennya Khusus Buatan AI Sora 2 – Page 3

    Di aplikasi sosial baru ini, OpenAI akan membatasi kemampuan Sora 2 dalam membuat video. Setiap klip hanya bisa berdurasi maksimal 10 detik atau lebih pendek, lebih singkat dibanding TikTok yang dari awal sudah memberi ruang sampai 15 detik. Bahkan, sekarang aplikasi asal China tersebut sudah bisa mengunggahh klip hingga 10 menit.

    Selain soal durasi, ada juga aturan lain yang cukup ketat. Sora 2 akan dibekali sistem yang bisa menolak pembuatan video tertentu jika dianggap bermasalah dengan hak cipta. Hanya saja, belum ada penjelasan pasti seberapa kuat sistem perlindungan ini akan bekerja.

    Mengutip The Wall Street Journal, OpenAI kemungkinan akan menerapkan mekanisme di mana pemegang hak cipta harus secara aktif memilih keluar (opt-out) jika tidak ingin karya mereka digunakan oleh Sora 2. Artinya, tanpa langkah itu, konten berhak cipta masih bisa saja dipakai untuk menghasilkan video baru.

  • Tokopedia beri mesin pengupas biji kopi bagi petani excelsa Sumedang

    Tokopedia beri mesin pengupas biji kopi bagi petani excelsa Sumedang

    Sumedang (ANTARA) – Perusahaan teknologi Tokopedia dan TikTok Shop memberikan bantuan mesin pengupas biji dan sortir kopi bagi kelompok tani kopi excelsa di Sumedang, Jawa Barat.

    “Pemberian mesin ini untuk meningkatkan produktivitas para petani,” kata Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia Aditia Grasio Nelwan di Sumedang, Rabu.

    Menurut dia, perusahaan teknologi itu mendukung penuh para petani kopi Excelsa yang berada di Desa Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

    Ia menjelaskan bahwa pemberian mesin kepada kelompok tani ini setelah Tokopedia dan TikTok Shop berkenalan dengan Ryan Wibawa barista asal Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih Juara 3 dalam kompetisi World Brewers Cup 2024.

    Pada ajang tersebut, Ryan menggunakan kopi Excelsa Sumedang untuk berkompetisi. Dari situlah, kata Aditia, perusahaan diperkenalkan dengan para petani kopi excelsa di Sumedang.

    “Harapan kami petani-petani dari Sumedang juga bisa menikmati potensi pasar yang terus berkembang,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Mochamad Sopian Ansori mengatakan, kopi excelsa merupakan salah satu varietas kopi yang mulai mendunia dan Sumedang menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jenis kopi tersebut.

    “Kami mengapresiasi langkah nyata Tokopedia dan TikTok Shop dalam mendukung geliat industri kopi di Jawa Barat,” kata dia.

    Ia berharap kerja sama Dinas Perkebunan Jawa Barat bersama Tokopedia dan TikTok Shop akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas biji kopi excelsa, serta turut meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani kopi.

    Saat ini dikenal empat jenis kopi utama, yakni arabika, robusta, liberika dan excelsa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.