Perusahaan: TikTok

  • Hailey Bieber Santai Tanggapi Komentar Wajah Mirip Transgender

    Hailey Bieber Santai Tanggapi Komentar Wajah Mirip Transgender

    Los Angeles, Beritasatu.com- Model sekaligus istri penyanyi top Justin Bieber, Hailey Bieber menanggapi bijak sejumlah komentar netizen di media sosial yang menyebut wajahnya terlihat seperti perempuan transgender. Hailey blak-blakan mengatakan ia tidak keberatan lantaran hal tersebut bukan hal yang buruk di matanya.

    “Aku sama sekali tidak menganggapnya buruk karena itu bukan hal yang memalukan atau negatif. Aku bingung kenapa seolah ini seperti sebuah ejekan atau penghinaan?” ujar Hailey, dikutip dari Times of India, Senin (27/10/2025).

    Hailey menuturkan, justru ia bangga mendapat komentar demikian. Menurutnya, kaum transgender adalah orang-orang yang memiliki visual lebih di atas rata-rata.

    “Beberapa orang tercantik di dunia adalah transgender,” pungkas ibu satu orang anak tersebut.

    Respons santai dan bijak Hailey ini kini menjadi viral di media sosial seperti TikTok dan X, karena ia dinilai mampu bersikap tenang menghadapi komentar netizen, apa adanya, dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu.
     

  • Trump Ketemu Xi Jinping, Nasib China Tinggal Tunggu Waktu

    Trump Ketemu Xi Jinping, Nasib China Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan China bersiap melanjutkan kesepakatan terkait nasib raksasa aplikasi buatan China, TikTok, menurut Menteri Perdagangan AS Scott Bessent. Dalam keterangannya bulan lalu, Bessent mengatakan kedua negara sudah mencapai titik temu dalam penetapan ‘kerangka’ kesepakatan, dalam perbincangan di Madrid.

    Presiden AS Donald Trump juga sudah menandatangani perintah eksekutif untuk memfasilitasi transaksi antara induk TikTok asal China, ByteDance, dengan entitas di AS.

    “Kami telah mencapai kesepakatan di Madrid, dan saya yakin hari ini semua detailnya sudah rampung, dan kedua pemimpin [Trump dan Xi Jinping] akan menyelesaikan transaksi tersebut pada Kamis mendatang di Korea,” ujar Bessent.

    Sebagai informasi, Trump dijadwalkan untuk bertemu empat mata dengan Presiden China Xi Jinping pada 30 Oktober mendatang di Korea Selatan. 

    Bessent menolak membahas lebih detail ihwal perjanjian antara AS dan China. Namun, ia menjelaskan tugasnya untuk membuat China menyetujui transaksi tersebut.

    “Saya yakin kami telah berhasil mencapainya dalam dua hari terakhir,” ujarnya, dikutip dari TechCrunch, Senin (27/10/2025).

    Trump berulang kali memperpanjang tenggat untuk menegakkan hukum yang mewajibkan ByteDance menjual operasional TikTok ke entitas AS, atau diblokir permanen di negeri Paman Sam.

    Berdasarkan ketentuan perintah eksekutifnya, operasi TikTok di AS, termasuk algoritma rekomendasi, kode sumber, dan moderasi konten, akan berada di bawah kendali dewan direksi baru, dengan Oracle bertanggung jawab atas operasi keamanan.

    Oracle yang dipimpin oleh Larry Ellison (sekutu Trump), Fox Corp (pemilik Fox News), Andreessen Horowitz, dan Silver Lake Management dilaporkan sebagai investor dalam usaha patungan baru untuk menjalankan operasional TikTok di AS.

    Komentar terbaru Bessent terkait kesepakatan AS dan China untuk nasib TikTok dibuat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan itu, negosiator perdagangan AS dan China juga mengatakan telah menyepakati kerangka terkait tarif dan isu-isu perdagangan lainnya.

    Negosiator perdagangan AS, Jamieson Greer, mengatakan kepada awak media bahwa logam tanah jarang (LTJ) dibahas dalam diskusi bilateral tersebut. Namun, tak diumbar lebih lanjut apa isi diskusinya.

    Sebelumnya, China mengatakan akan memperketat pembatasan kontrol ekspor untuk LTJ yang krusial untuk manufaktur, semikonduktor, dan produk-produk teknologi lainnya.

    “Kami berbicara soal perpanjangan ‘gencatan senjata’, LTJ, dan tentu saja banyak topi lainnya,” kata Greer.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gen Z Dominasi Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak

    Gen Z Dominasi Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak

    Jakarta, Beritasatu.com — Budaya instan yang melekat pada Generasi Z berjalan seiring dengan pesatnya penetrasi teknologi. Sebagai pengguna terbesar teknologi, generasi digital-native kini mendominasi ruang digital: lebih dari 56 persen pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 30 tahun (BPS, 2024). Kondisi ini membuat Gen Z menjadi kelompok yang paling sering terekspos informasi, baik yang bermanfaat maupun berbahaya, sehingga upaya perlindungan dan literasi menjadi mendesak.

    Fenomena budaya instan memengaruhi cara Gen Z mengonsumsi informasi. Pakar literasi digital, Deden Mauli Darajat, menjelaskan bagaimana algoritma media sosial mendorong format yang singkat dan menarik, sehingga kebiasaan baru terbentuk: ingin tahu banyak hal, tapi dalam waktu yang sangat singkat.

    ‘’Fenomena budaya instan memang melekat pada Gen Z. Mereka tumbuh di dunia yang serba cepat dan visual, di mana informasi datang seketika hanya lewat layar,’’ ujar Deden.

    Deden menekankan bahwa budaya instan memiliki dua sisi: adaptasi dan kreativitas di satu pihak, tetapi potensi hilangnya kedalaman berpikir dan refleksi kritis di pihak lain.

    ‘’Ketika kita terbiasa hanya menonton reels atau membaca headline, otak dilatih untuk berpikir cepat tapi tidak mendalam. Akibatnya, kemampuan analisis menurun. Gen Z sering bereaksi cepat, tapi belum tentu memahami konteks. Ini berbahaya di tengah banjir informasi. Kalau tidak punya daya kritis, mereka mudah terjebak pada disinformasi atau clickbait. Karena itu, perlu dibangun budaya baru, tidak hanya mengonsumsi, tapi juga memproduksi konten informatif yang diverifikasi dan bernilai,’’jelasnya.

    Mindful digital behavior dan Peran Gen-Z

    Deden menyoroti pentingnya mindful digital behavior—kemampuan mengelola waktu, emosi, dan perhatian di dunia digital, sebagai kunci agar Gen Z tidak menjadi target DFK (disinformasi, fitnah, kebencian).

    ‘’Gen Z perlu belajar mengelola waktu, emosi, dan perhatian di dunia digital. Tantangan mereka bukan lagi soal akses teknologi, tapi soal digital well-being dan kemampuan memilah informasi. Kalau kesadaran ini dibangun, Gen Z justru bisa jadi tameng budaya instan, di mana mereka bisa menunjukkan bahwa cepat bukan berarti dangkal, dan kreatif bukan berarti asal viral,’’ ujarnya.

    Menurut Deden, pendekatan meningkatkan literasi untuk digital native harus bersifat kolaboratif dan kontekstual (tidak kaku), melainkan mengikuti gaya komunikasi yang akrab di kalangan muda.

    ‘’Pertama, literasi digital perlu diajarkan sejak sekolah, bukan hanya teknis, tapi juga soal etika dan verifikasi. Kedua, gunakan pendekatan sebaya, libatkan influencer dan content creator muda yang jadi panutan Gen Z,’’ ungkapnya.

    Sementara itu, lembaga pendidikan dan komunitas digital dapat menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun kampanye literasi interaktif—misalnya program berbasis sekolah, kampus, dan komunitas kreator.

    ‘’Jangan kaku atau formal, tapi gunakan gaya dan platform yang akrab dengan mereka, seperti TikTok, Instagram, atau podcast,’’ imbuhnya.

    Ancaman Disinformasi, Fitnah, dan Ujaran Kebencian (DFK)

    Sebagai pengguna aktif sekaligus kelompok yang paling terekspos, Gen Z rentan terhadap DFK. Algoritma yang menciptakan echo chamber memperbesar risiko terpapar narasi sempit yang memicu polarisasi.

    ‘’Algoritma media sosial sering menciptakan echo chamber, ruang gema informasi yang membuat orang hanya terpapar pada pandangan yang disukainya. Di situ disinformasi dan ujaran kebencian mudah tumbuh. Dampaknya bisa ke mana-mana: polarisasi, kehilangan empati, bahkan krisis kepercayaan publik. Maka, Gen Z harus dibekali dengan critical thinking dan empati digital agar tidak mudah terprovokasi,’’ pungkasnya.

    Deden merangkum tiga langkah konkret untuk mengantisipasi ancaman DFK pada Gen Z: edukasi berkelanjutan, ekosistem kolaboratif, dan pendekatan empatik.

    ‘’Saya melihat ada tiga hal. Pertama, edukasi berkelanjutan. Literasi digital bukan cukup satu kali pelatihan, tapi harus jadi budaya di sekolah dan kampus,’’ ucapnya.

    Untuk ekosistem kolaboratif, Deden mengusulkan program bersama komunitas digital dan content creator, misalnya gerakan bertajuk Gen Z Tameng Digital, yang mendorong anak muda menjadi pelindung kebenaran digital.

    ‘’Kedua, ekosistem kolaboratif. Komunitas dan content creator bisa membentuk gerakan seperti “Gen Z Tameng Digital” untuk mengajak anak muda jadi pembela kebenaran digital,’’ katanya.

    Pendekatan empatik menjadi poin ketiga: jangan menakut-nakuti, tetapi ajak Gen Z sebagai bagian dari solusi.

    ‘’Mereka ini kreatif luar biasa. Kalau diarahkan, mereka bisa jadi digital fact-checker alami yang menjaga ruang digital tetap sehat dan beradab,’’ tutupnya.

  • Membaca Potensi Negosiasi Ulang Tarif Trump Usai KTT ASEAN

    Membaca Potensi Negosiasi Ulang Tarif Trump Usai KTT ASEAN

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir dalam acara KTT ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 26-27 Oktober 2025. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pujian, terkhusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik di Gaza. Trump bahkan menyebut Indonesia sebagai teman baru.

    “Kita telah menandatangani perjanjian yang kuat. Ada 59 negara terlibat, dan banyak di antara mereka ada di meja ini, sebagai contoh, Indonesia teman baru saya. Terima kasih telah membantu. Kami sangat menghargainya,” ujar Trump seperti dikutip dari keterangan tertulis dari BPMI Setpres, Minggu (26/10/2025).

    “Saya ingin berterima kasih kepada Malaysia dan Brunei, juga kepada teman saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas upaya luar biasa mereka mengamankan hari baru bagi Timur Tengah,” lanjut Trump.

    Oleh banyak pengamat, kedatangan Trump dalam perhelatan negara-negara Asia Tenggara ini dilihat sebagai usahanya untuk tetap dekat dengan 11 negara ASEAN. Para pakar melihat jika negara-negara ASEAN masih memiliki potensi pengembangan ekonomi yang akan berdampak baik ke AS.

    Benar saja, dalam kesempatan tersebut, Presiden AS itu menandatangani sejumlah perjanjian dagang baru dengan empat negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Beberapa barang ekspor dari keempat negara tersebut memperoleh penurunan tarif menjadi 0%. Timbal baliknya, AS memperoleh kepastian pasokan logam tanah jarang dari kawasan tersebut. Oleh Trump, kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis memperkuat rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan AS terhadap China.

    Lalu bagaimana dengan Indonesia yang disebut sebagai kawan baru oleh Trump? Merangkum detikFinance, Indonesia sedang menegosiasikan kembali tarif resiprokal dengan AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika tarif sebesar 19% ini sedang kembali didiskusikan dengan AS dan akan rampung dalam waktu 2-3 minggu ke depan.

    Lalu seberapa besar kans Indonesia mendapatkan diskon seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja? Apakah posisi Indonesia di BRICS masih menjadi hambatan? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke NTT, detikSore akan mengulas tentang meninggalnya seorang warga Manggarai Timur akibat rabies yang tertular dari anjing peliharaannya. Nahasnya, anjing tersebut justru dimakan ramai-ramai oleh belasan warga di sana. Terbaru, Kepala Desa Uwu di Mangarai Timur, NTT tengah mendata nama-nama yang sudah terlanjur mengkonsumsi anjing yang diduga terkena virus rabies tersebut. Bagaimana kabar terbarunya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti, detikSore akan mengulik cerita seru di balik komunitas kuliner unik di Jakarta. Mereka adalah Komunitas Pergi Makan Jakarta. Tidak hanya sekedar mencicipi makanan menarik di Jakarta, mereka juga mengangkat konsep “Culinary Tour with Strangers”. Dengan kata lain, komunitas ini berusaha membuka wahana baru bagi orang-orang yang ingin memperluas jaringan pertemanan dengan medium kuliner. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh komunitas ini? Temui mereka di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Trump-Xi Jinping Bertemu di Korsel Pekan Ini, Ini Sederet Isu yang Akan Dibahas

    Trump-Xi Jinping Bertemu di Korsel Pekan Ini, Ini Sederet Isu yang Akan Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Korea Selatan pekan ini untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan perang dagang yang kembali mencuat.

    Selama beberapa bulan terakhir, Washington dan Beijing saling menaikkan tarif terhadap ekspor masing-masing serta mengancam akan menghentikan perdagangan di sektor mineral penting dan teknologi strategis.

    Meski demikian, kedua pihak tidak menargetkan adanya terobosan besar yang dapat mengembalikan kondisi perdagangan seperti sebelum pelantikan Trump pada Januari lalu. 

    Negosiasi pra-pertemuan berfokus pada upaya mengelola perbedaan dan mencari peningkatan terbatas menjelang kunjungan resmi Trump ke China yang dijadwalkan awal tahun depan.

    Berikut adalah sejumlah topik yang diperkirakan akan dibicarakan kedua pemimpin tersebut dilansir Reuters, Senin (27/10/2025)

    Kendali Ekspor Logam Tanah Jarang 

    China telah memperluas pengendalian ekspor logam tanah jarang (rare earths) dengan menambah lima elemen baru, memperketat pengawasan terhadap pengguna semikonduktor, serta mewajibkan kepatuhan bagi produsen asing yang menggunakan bahan asal China.

    Langkah itu mengguncang rantai pasok global, mengingat China memproduksi lebih dari 90% pasokan logam langka olahan dunia yang digunakan untuk berbagai teknologi modern mulai dari ponsel pintar hingga jet tempur.

    AS mendesak Beijing mencabut pembatasan tersebut. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut, setelah pembicaraan di Malaysia akhir pekan lalu, China setuju menunda penerapan rezim lisensi ekspor yang diperluas selama satu tahun dan akan meninjau ulang kebijakan tersebut. 

    Namun, Beijing belum menjelaskan langkah konkret yang akan diambil.

    Tarif Terkait Fentanyl

    Trump memberlakukan tarif 20% terhadap produk impor China karena menilai Beijing gagal menekan peredaran bahan kimia prekursor fentanyl — obat sintetis yang telah menyebabkan hampir 450.000 kematian akibat overdosis di AS. Tarif itu tetap berlaku meski kedua negara sempat mencapai gencatan dagang rapuh.

    China membela catatan pengendalian narkotikanya dan menuduh Washington menggunakan isu fentanyl untuk “memeras” Beijing. Kebuntuan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kembali dibahas dalam pertemuan di Kuala Lumpur.

    Biaya Pelabuhan

    AS juga mengenakan biaya pelabuhan terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, atau dibangun oleh entitas China. Trump menyatakan langkah ini bertujuan membantu pendanaan kebangkitan industri galangan kapal AS dan diperkirakan menambah beban biaya bagi 10 operator kapal terbesar hingga US$3,2 miliar tahun depan.

    Sebagai balasan, China menerapkan biaya serupa terhadap kapal berbendera, dimiliki, atau dibangun oleh AS, serta menjatuhkan sanksi terhadap lima anak usaha galangan kapal Korea Selatan yang berafiliasi dengan perusahaan AS. Langkah timbal balik ini mulai mengganggu arus logistik dan menaikkan tarif pengiriman.

    Sektor Pertanian

    Bessent mengatakan China akan kembali melakukan pembelian besar-besaran kedelai asal AS dalam kerangka kesepakatan dagang baru, setelah sebelumnya menghentikan impor karena perang dagang.

    Pemboikotan tersebut membuat petani AS kehilangan pasar ekspor terbesar mereka dan menunggu bantuan kompensasi dari pemerintahan Trump. 

    Analis menilai Beijing memahami hal ini sebagai titik lemah politik bagi Trump, mengingat basis dukungannya di wilayah pedesaan berpotensi terdampak menjelang pemilu paruh waktu 2026.

    China sebelumnya membeli lebih dari separuh produksi kedelai AS pada 2023–2024, dengan nilai ekspor tertinggi tercatat US$17,92 miliar pada 2022.

    Bessent juga mengungkap bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan final terkait aplikasi TikTok, setelah sebelumnya hanya menyepakati kerangka divestasi mayoritas saham kepada investor AS. 

    Kesepakatan ini menjadi satu-satunya hasil nyata dari pembicaraan perdagangan di Madrid bulan lalu, meski sempat tertunda implementasinya.

    Trump dan Xi dijadwalkan meresmikan kesepakatan tersebut dalam pertemuan di Korea Selatan, meski belum jelas apakah terdapat perubahan dari kerangka awal.

    Tarif dan Investigasi Baru

    Kedua pihak turut membahas perpanjangan penangguhan tarif timbal balik AS terhadap China yang saat ini dibatasi 30% dan akan berakhir pada 10 November. Sebelumnya Trump sempat mengancam menaikkan tarif hingga 100% mulai 1 November sebagai balasan atas perluasan kendali ekspor logam langka China. 

    Namun, Bessent menyebut rencana itu kini “tidak lagi menjadi opsi” setelah pertemuan akhir pekan lalu.

    Selain itu, Washington menyiapkan langkah baru yang menargetkan Beijing, termasuk pengendalian ekspor berbasis perangkat lunak dan tarif sektoral untuk industri semikonduktor, farmasi, dan sektor strategis lainnya. 

    Pemerintah AS juga meluncurkan penyelidikan baru atas dugaan kegagalan China mematuhi kesepakatan dagang “Phase One” yang ditandatangani pada 2020.

  • Netizen Geram, Ketua KPU Hanya Disanksi Teguran Usai Gunakan Jet Pribadi dengan Biaya Rp 90 Miliar

    Netizen Geram, Ketua KPU Hanya Disanksi Teguran Usai Gunakan Jet Pribadi dengan Biaya Rp 90 Miliar

    GELORA.CO –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Ketua KPU, Afifuddin, bersama empat anggota lainnya menerima teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Teguran ini dijatuhkan akibat penggunaan jet pribadi yang berulang kali dalam perjalanan dinas selama pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang menghabiskan biaya hingga Rp 90 miliar.

    Keempat anggota KPU lain yang juga mendapat sanksi peringatan keras adalah Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

    DKPP mengeluarkan sanksi tersebut setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran dalam pemanfaatan anggaran untuk perjalanan dinas menggunakan jet pribadi oleh pejabat KPU tersebut.

    Penggunaan fasilitas jet pribadi yang sangat intensif memicu kontroversi karena dianggap pemborosan anggaran negara di tengah situasi perekonomian yang menuntut efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

    Dalam Unggahan akun milik @tante.rempong.official banyak komentar dari netizen kesal atas ulah dari Ketua KPU beserta anggota lainya yang ikut terlibat.

    “Pecat, Penjarakan. Kasih hukuman dengan voting rakyat Indonesia.” Tulis aplaiko_real

    “KPU hanya bertugas ketika pemilihan umum, berarti kerja 5 tahun sekali.” Tulis Tri_untoro_jamusd

    “90 milyar itu pak bisa kasih makan dan lapangan kerja untuk banyak keluarga.” Tulis zulfianamisafir

    “90 M bs kali buat renov byk skolahan.” Siaminu2904

    Akun King Abdi seorang kreator tiktok juga menanggapi postingan dalam unggahan tersebut

    “YANG LU BUAT MEWAH-MEWAH UANG SIAPA.??.” tulis Kingabdi_jajanmercon

    Sebagian dari mereka bertanya Kenapa hanya diberikan teguran saja dengan uang 90 M yang sudah di Gunakan untuk foya-foya

    “Hanya Teguran.” Tulis hoshiluizz

    DKPP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

  • Trump Pede Kesepakatan Dagang dengan China ‘Gol’ Minggu Depan

    Trump Pede Kesepakatan Dagang dengan China ‘Gol’ Minggu Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping, yang akan ditemuinya pekan depan, tepatnya 30 Oktober 2025.

    Keyakinan tersebut muncul setelah pejabat ekonomi tinggi dari kedua negara mencapai konsensus awal dalam pembicaraan perdagangan yang berakhir pada Minggu.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan negosiator utama Li Chenggang di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di Kuala Lumpur.

    “Saya pikir kita memiliki kerangka kerja yang sangat baik untuk dibahas para pemimpin pada hari Kamis,” kata Bessent kepada para wartawan dikutip dari Reuters, Minggu (26/10/2025).

    Dalam program Meet the Press NBC, Bessent mengatakan bahwa kesepakatan tersebut diharapkan dapat menunda penerapan pengendalian ekspor China terhadap logam tanah jarang, serta menghindari ancaman tarif baru AS sebesar 100% terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    Ia mengatakan Trump dan Xi akan membahas pembelian kedelai serta produk pertanian AS, keseimbangan perdagangan, dan upaya mengatasi krisis fentanil di AS yang menjadi dasar pengenaan tarif 20% terhadap produk Negeri Panda.

    Trump tiba di Malaysia pada Minggu untuk menghadiri KTT ASEAN, yang menjadi perhentian pertamanya dalam lawatan selama lima hari di Asia. Lawatan diperkirakan akan diakhiri dengan pertemuan tatap muka dengan Xi di Korea Selatan pada 30 Oktober.

    Usai perundingan, Trump menyampaikan nada optimistis. “Saya pikir kita akan memiliki kesepakatan dengan China,” ujarnya.

    Sementara itu, Li Chenggang menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai “konsensus awal” dan selanjutnya akan melalui proses persetujuan internal masing-masing.

    “Posisi AS sangat keras,” kata Li. “Kami telah melalui konsultasi yang sangat intens dan terlibat dalam pertukaran yang konstruktif dalam mencari solusi dan pengaturan untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

    Gencatan Dagang

    Kedua belah pihak berupaya mencegah eskalasi perang dagang setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru sebesar 100% terhadap barang-barang asal China mulai 1 November, sebagai tanggapan atas perluasan besar-besaran pengendalian ekspor China terhadap magnet dan logam tanah jarang.

    Beijing dan Washington mencabut sebagian besar tarif tiga digit mereka untuk barang satu sama lain di dalam kesepakatan gencatan dagang, yang akan berakhir pada 10 November.

    Para pejabat AS dan Tiongkok menyebutkan bahwa mereka membahas perluasan perdagangan, perpanjangan gencatan, fentanil, biaya masuk pelabuhan AS, logam tanah jarang, TikTok, dan lainnya.

    Li menggambarkan diskusi tersebut sebagai “terbuka”, sementara Bessent mengatakan bahwa itu adalah “negosiasi yang sangat substansial”.

    Bessent menambahkan gencatan dagang dapat diperpanjang, sambil menunggu keputusan presiden, menandai perpanjangan kedua sejak pertama kali ditandatangani pada bulan Mei lalu.

    (ven/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Isu Orang Ketiga Dibalik Gugatan Cerai Raisa, Pacar Hamish Daud Diduga Hamil dan Minta Nikah

    Isu Orang Ketiga Dibalik Gugatan Cerai Raisa, Pacar Hamish Daud Diduga Hamil dan Minta Nikah

    GELORA.CO –  Kabar perceraian Raisa Andriana dan Hamish Daud yang mengejutkan publik kini diwarnai oleh isu yang lebih panas.

    Di tengah keheningan kedua belah pihak, rumor liar yang diduga menjadi akar permasalahan Raisa Andriana menggugat cerai Hamish Daud beredar di media sosial.

    Isu ini mencuat setelah akun @mbardee mengaku mendapat informasi dari orang dalam terkait perceraian pasangan artis tersebut.

    Ia mengatakan ada orang ketiga dalam rumah tangga Raisa dan Hamish Daud yang menyebabkan keretakan.

    Sebab, akun tersebut menuding Hamish Daud telah menghamili kekasihnya dan kini meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi.

    Karena itu, akun tersebut menyebut Raisa memilih untuk menggugat cerai Hamish Daud.

    “Dapat info dari orang dalam, pacarnya Hamish hamil dan nuntut minta dinikahin. Makanya Raisa cerai,” tulis akun @mbardee dalam sebuah tangkapan layar yang diunggah oleh akun TikTok @helena_michaella, Jumat (24/10/2025).

    Isu miring itu pun langsung memicu berbagai macam komentar netizen yang merasa empati terhadap Raisa Andriana.

    Banyak netizen yang berharap isu itu tidak benar, tetapi mereka juga tak heran Raisa menggugat cerai bila memang isu tersebut terbukti benar.

    Menurut mereka, isu tersebut sangat menyakitkan bila memang terbukti terjadi.

    “Wah fatal banget sih kalau benar. Ya pantes minta cerai kalau gitu. Pokoknya mendoakan yang terbaik buat kak Raisa, apapun inti masalah yang dia hadapi,” tulis akun @igaindi**.

    Rasa tidak percaya bercampur dengan amarah juga diungkapkan oleh pengguna lain. “Rasa gak percaya, tapi benar ini keterlaluan sih. Udah selingkuh, hamil pula,” timpal akun @guruik**.

    “Gila semoga gak benar ya, walaupun kayaknya gak mungkin masalah cuman beda karakter Yaya sampai gugat cerai sih,” ujar akun @capricorn***.

  • Satu Tahun Cek Kesehatan Gratis di Surabaya, Masyarakat Ingin Pemeriksaan Lebih Bervariasi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 Oktober 2025

    Satu Tahun Cek Kesehatan Gratis di Surabaya, Masyarakat Ingin Pemeriksaan Lebih Bervariasi Surabaya 24 Oktober 2025

    Satu Tahun Cek Kesehatan Gratis di Surabaya, Masyarakat Ingin Pemeriksaan Lebih Bervariasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Tak terasa hampir satu tahun sejak diluncurkannya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Pemerintah telah mengubah kebijakan yang awalnya pemeriksaan atau cek kesehatan gratis dilakukan di bulan kelahiran, kini bisa dilakukan kapan saja setiap satu tahun sekali.
    Cek Kesehatan Gratis termasuk dalam satu dari tiga PHTC (program hasil terbaik cepat) atau
    quick win
    yang merupakan inisiatif dari Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
    Program yang harus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
    Dengan mendeteksi atau menemukan penyakit sejak dini melalui CKG, risiko penyakit yang lebih buruk di masyarakat diharapkan dapat dicegah sehingga beban biaya penyakit bisa ditekan.
    Seperti halnya yang diungkapkan salah seorang mahasiswa Surabaya, Adrian (22), yang mengaku pertama kali mengetahui program tersebut dari TikTok.
    “Pertama kali tahu dari TikTok, terus pas beberapa kali anter bapakku kontrol gula darah, aku juga baca pamflet di puskesmas,” ujar Adrian kepada
    Kompas.com
    , Jumat (24/10/2024).
    Karena tertarik, akhirnya ia mencoba CKG untuk pengecekan hipertensi dan diabetes.
    “Menurutku bagus aja sih programnya karena kan kita juga bisa tahu kondisi kesehatan dan bisa mencegah beberapa penyakit dini kayak hipertensi atau bahkan diabetes,” ujar dia.
    Namun, menurutnya, program tersebut juga terus dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mobile.
    “Jadi ada ajakan kepada masyarakat bisa lewat aplikasi JKN MOBILE, jadi ada notifikasi selama ulang tahun untuk mengajak tes kesehatan gratis,” tuturnya.
    Sementara itu, Taufiq (58) mengatakan bahwa program tersebut tidak hanya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengontrol kondisi kesehatan diri.
    “Menurut saya program ini juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlunya mengontrol kondisi kesehatan diri,” ucap Taufiq.
    Ketika Taufiq mengetahui program CKG lewat komunitas senamnya, ia pun langsung mencoba pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi darah.
    Meskipun begitu, ia berharap jika pemerintah bisa memperluas variasi pengecekan kesehatan.
    Selain itu, CKG juga bisa dilakukan lebih sering, tidak hanya satu tahun sekali, melihat besarnya minat masyarakat terhadap program tersebut.
    “Meskipun saat ini pemerintah sudah mempunyai program masyarakat bisa memeriksakan kesehatan gratis di puskesmas, namun hanya satu tahun sekali,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .

    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.