Perusahaan: TikTok

  • Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa polisi berintegritas jauh lebih banyak jumlahnya. Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    Semar menganggap sejak dulu selalu ada masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap kepolisian. Meskipun harus diakui saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” jelas Semar, Selasa (21/1/2025).

    Ia menganggap kritikan masyarakat sebagai bentuk masukan untuk kepolisian. Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juaranya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” tambahnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat. Bahkan, menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi Polri tak terlihat, tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.

    “Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” tegas Semar.

    Semar yang juga eks aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

  • Trump Mau ‘Baikan’ Sama China, kalau Gagal Kasih Ancaman Serius

    Trump Mau ‘Baikan’ Sama China, kalau Gagal Kasih Ancaman Serius

    Jakarta

    Usai dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan rencananya untuk lebih mendekatkan diri dengan pemerintah China. Langkah ini sudah mulai ia lakukan dengan cara menangguhkan pemblokiran aplikasi TikTok selama 75 hari ke depan.

    Melansir Financial Times, Selasa (21/1/2025), atas perintah eksekutifnya itu Trump kemudian mengatakan AS berhak mendapatkan 50% saham aplikasi TikTok jika aplikasi tersebut ingin terus beroperasi di Negeri Paman Sam melampaui batas waktu tersebut.

    Namun jika permintaan penjualan itu tidak disetujui, presiden baru AS itu mengancam akan mengenakan tarif impor yang cukup besar untuk produk-produk dari China. Tentu dengan kesadaran penuh Trump mengetahui rencana pengenaan tarif ini akan memicu perang dagang antara kedua negara.

    Selain itu Trump juga berpendapat jika kesepakatan penjualan 50% saham TikTok ke AS tidak disetujui oleh China, maka aplikasi video pendek ternama itu akan dianggap tidak memiliki nilai oleh pemerintah AS. Sehingga pemblokiran layanan dapat saja diberlakukan Kembali.

    “Jika saya tidak melakukan kesepakatan itu, itu tidak ada nilainya. Jika saya melakukan kesepakatan itu, nilainya mungkin satu triliun dolar,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif tersebut.

    “Pada akhirnya (Beijing) akan menyetujuinya karena kami akan mengenakan tarif pada Tiongkok,” sambungnya.

    Perlu diketahui China merupakan satu dari tiga negara yang diancam Trump akan dikenakan tarif impor pada hari pertamanya menjabat, bersama dengan Kanada dan Meksiko. Namun hingga saat ini Trump baru menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif 25% kepada Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari nanti.

    Namun sampai saat ini dirinya belum berencana untuk memberlakukan tarif impor kepada China sebesar 60% seperti yang telah dijanjikannya selama kampanye, yang juga menandai bagaimana pemerintahan Trump dapat memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin Negeri Tirai Bambu Tersebut.

    “Langkah untuk menunda tarif terhadap China tampaknya menjadi alat tawar-menawar untuk kesepakatan TikTok. Trump berbicara kepada pemimpin China, Xi Jinping, pada Jumat lalu dan mengatakan bahwa ia telah mengangkat isu TikTok, meskipun Beijing tidak mengkonfirmasi diskusi tersebut,” tulis Financial Times dalam laporannya.

    (fdl/fdl)

  • Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menuangkan sejumlah catatan penting setelah Stadion Kanjuruhan rampung direnovasi.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Komisi III yang salah satunya, membidangi infrastruktur untuk melakukan inspeksi di Stadion Kanjuruhan. Memeriksa bangunan serta kelayakan secara menyeluruh.

    “Kebetulan karena Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur, dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Ketua Fraksi, juga Sekretaris Komisi Satu yang menjadi mitra Dispora, saya akan minta Bu Tantri dan Pak Redam Guruh (Ketua Komisi III, Dan Sekretaris Komisi I, Tantri Bararoh, dan Redam Guruh red) untuk melaksanakan sidak di Stadion Kanjuruhan,” tegas Abdul Qodir, Selasa (21/1/2025).

    Abdul Qodir yang juga anggota Komisi III juga menyampaikan, berbicara soal Stadion Kanjuruhan memang tidak bisa lepas dari rasa traumatis yang tersimpan dalam memori masyarakat atas prahara 1 Oktober 2022 silam. Namun, sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap infrastruktur dan pengelolahan aset, dalam hal ini Stadion Kanjuruhan, yang renovasinya menggunakan uang rakyat.

    “Selaku wakil rakyat, Komisi III dan Komisi I DPRD wajib mendapat penjelasan dan mengetahui langsung, apakah stadion yang pembangunannya menggunakan uang rakyat tersebut sudah sesuai perencanaan,” ujarnya.

    Pria yang akrab di sapa Cak Adeng itu menjelaskan, pihaknya bakal melihat dari dekat seperti apa kualitas infrastrukturnya, bagaimana dengan aspek keselamatan suporter, pemain, crew dan lain-lain.

    Selebihnya, lanjut Cak Adeng, adakah aspek ekonomi. “Apakah rasa keadilan sudah terfasilitasi dan lain sebagainya, juga terkait tanggung jawab pengelolaan kedepannya. Itu penting dilakukan, sebab selama ini Komisi III dan Komisi I DPRD Kabupaten malang nyaris tak pernah dilibatkan soal renovasi dan rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan tersebut, sedari perencanaan sampai sekarang sudah mau diresmikan,” bebernya.

    Lebih lanjut, saat ditanya apakah selama ini eksekutif selalu berkoordinasi dengan Komisi III dan Komisi I terkait progres renovasi Stadion Kanjuruhan, Cak Adeng lebih cenderung mengungkapkan kekecewaannya.

    “Koordinasi opo, lah wong dengan ajudan Bupati saja Komisi III dan Komisi I kalah cepat, di TikTok, Stadion Kanjuruhan itu sudah di spill ajudan Bupati, lah Komisi III gak pernah diajak bicara, bahkan saat kunjungan Menteri PU kemarin pun gak ada dari Komisi III yang diundang, gak tahu kenapa tanya saja kepada mereka,” tutur pria asal Kecamatan Dau ini.

    Cak Adeng pun menyayangkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif, terutama Komisi III dan Komisi I, terkait renovasi dan pengelolaan Stadion Kanjuruhan itu. Apalagi, setelah hampir rampung direnovasi beberapa waktu lalu, Stadion Kanjuruhan sempat menuai kritikan pedas dari warganet di jagat media sosial.

    “Ya patut disayangkan saja, sebab dalam sistem pemerintahan demokrasi, DPRD itu bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan, wajibnya saling menghargai dan menghormati sebagai mitra setrategis,” ucapnya.

    Cak Adeng menambahkan, sebelum Stadion Kanjuruhan diresmikan, pihaknya mewanti-wanti agar dilaksanakan inspeksi terlebih dahulu. Termasuk keberadaan para pedagang yang menggantungkan mata pencaharian di area Stadion Kanjuruhan harus mendapat kepastian fasilitas.

    “Sebelum diresmikan, saya akan minta Ketua Komisi III dan Komisi I bersurat kepada Ketua DPRD untuk melaksanakan kegiatan sidak ke Stadion Kanjuruhan. Jika ada masyarakat, utamanya para pelaku UMKM, yang sebelumnya buka stan di sana, jika ada yang perlu disampaikan kepada kami, Fraksi PDI Perjuangan siap menghimpun aspirasi tersebut,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Panen Kritik usai Ngonten Depan Rumah Korban Kebakaran di LA, Uya Kuya: Gue Udah Kebal

    Panen Kritik usai Ngonten Depan Rumah Korban Kebakaran di LA, Uya Kuya: Gue Udah Kebal

    loading…

    Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya panen kritikan usai bikin konten depan rumah korban kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat. Foto/Ravie Wardani

    JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya panen kritikan usai bikin konten depan rumah korban kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat. Suami Astrid Khairunisha itu mengaku sudah tak peduli dengan komentar negatif warganet khususnya di Indonesia.

    Sebab, dia merasa hal ini merupakan ketidakpahaman netizen atas masalah yang tengah menimpanya. “Kalau untuk komentar netizen mah gue udah keballah, karena netizen itu rata-rata dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang,” kata Uya Kuya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Uya menilai, masalah ini sebagai teguran baginya dalam membuat konten. Hanya saja, ia membantah konten tersebut untuk kepentingan pribadi.

    “Kita enggak buat konten TikTok atau reels. kita hanya mengirim video kepada teman media yang minta gambar dan kita di situ juga enggak buat YouTube, karena dibilang kan ‘Uya di situ cari monetisasi, adsense’. Orang kita nggak buat konten medsos kita, dan sebetulnya itu kan kalau mau buat konten saat itu, pasti kita langsung upload,” beber Uya.

    Lebih lanjut, Uya juga mengklaim pengambilan gambar rumah korban kebakaran LA atas izin kepolisian setempat maupun Federal Bureau of Investigation (FBI).

    “Dan di situ bukan cuma gue doang. Ada puluhan orang lain yng ngambil video, dari orang umum, ada influencer, yang gue nggak kenal juga, ada TV-TV gede, yang mereka ambil gambar di sepanjang jalan itu banyak banget,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Uya Kuya dan istrinya mendapat teguran hingga diusir warga lantaran membuat konten di depan rumah yang ikut terbakar di Los Angeles. Uya dan keluarga dinilai tidak punya empati lantaran membuat konten di tengah kemalangan yang menimpa korban.

    Konten itu disinyalir untuk mengabarkan kondisi terkini kebakaran di Los Angeles. Saat itu, Uya Kuya dan istrinya, tampak sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran.

    Melalui akun TikToknya @camr1517, pemilik rumah itu merekam momen Uya Kuya dan Astrid membuat konten di depan rumahnya yang sudah hangus dilalap api. Pemilik rumah tersebut pun mengeluhkan sikap Uya Kuya serta beberapa orang yang kerap merekam dan memotret puing-puing kebakaran.

    (rca)

  • Donald Trump Beri Tambahan Waktu 75 hari untuk TikTok ‘Bernapas’ di AS

    Donald Trump Beri Tambahan Waktu 75 hari untuk TikTok ‘Bernapas’ di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menunda larangan pengoperasian TikTok di Amerika Serikat selama 75 hari.

    Melansir dari Techcrunch, Selasa (21/1/2025) perintah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengejar resolusi guna menjaga keamanan nasional sekaligus memungkinkan kelangsungan layanan aplikasi TikTok di AS.

    Perintah eksekutif tersebut menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk menangguhkan penegakan Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (PAFACA), yang pada dasarnya melarang TikTok beroperasi di AS. 

    Selama periode penundaan ini, Departemen Kehakiman diminta untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap entitas yang tidak mematuhi ketentuan PAFACA.

    “Selama periode ini, Departemen Kehakiman tidak akan mengambil tindakan apapun untuk menegakkan Undang-Undang tersebut atau menjatuhkan hukuman apapun terhadap entitas mana pun atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang tersebut,” bunyi perintah tersebut.

    Adapun, keputusan Trump ini datang setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menegakkan PAFACA, yang pertama kali disahkan dengan dukungan bipartisan selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Meski demikian, langkah ini memberi ruang bagi TikTok untuk tetap beroperasi sementara pemerintah mencari solusi lebih lanjut terkait masalah keamanan dan kontrol data.

    Alasan Trump Memberi Relaksasi

    Sebelumnya, Donald Trump mengungkapkan alasannya memberikan relaksasi kepada TikTok dibandingkan dengan pendahulunya, Joe Biden.

    Trump secara terbuka mengakui bahwa TikTok memiliki andil cukup besar dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Dia berhasil menang karena strategi kampanyenya di media sosial, termasuk TikTok. 

    Politikus Partai Republik itu bahkan memuji aplikasi tersebut karena telah membantunya memenangkan hati para pemilih muda dalam pemilihan umum 2024. “Titik hangat di hati saya untuk TikTok,” ujar Trump dilansir dari Reuters, Senin (20/1/2025).

    Langkah Trump yang ‘menyelematkan’ TikTok, sejatinya pembalikan sikap dari masa jabatan pertamanya. Pada tahun 2020, ia pernah akan melarang aplikasi video pendek tersebut karena khawatir perusahaan tersebut membagikan informasi pribadi warga Amerika kepada pemerintah China. 

    Namun pada periode keduanya, Trump justru telah menyampaikan komitmennya untuk memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum berlaku, sehingga dapat membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional AS.

    “Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50% dalam usaha patungan,” tulisnya di Truth Social.

  • AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembatasan TikTok di Amerika Serikat (AS) dinilai berpeluang memberikan bagi pasar e-commerce Indonesia. Dampak tersebut berkorelasi dengan langkah yang diambil TikTok dalam menyikapi pembatasan tersebut. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan masalah utama yang diangkat di AS berfokus pada penggunaan data pribadi oleh platform asal China, ByteDance. 

    AS, yang dikenal dengan regulasi ketat terkait data pribadi, menuding bahwa data yang dikumpulkan oleh TikTok berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan non-ekonomi maupun ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. 

    “Sedangkan di Indonesia, saya belum melihat awareness pemerintah terhadap penggunaan data oleh platform digital. Belum ada aturan turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa isu yang dihadapi Indonesia cenderung lebih terkait dengan perdagangan daring, di mana barang-barang impor mendominasi pasar e-commerce, termasuk melalui Shop Tokopedia.

    Di platform-platform seperti TikTok-Tokopedia, barang impor seringkali lebih murah, dan hal ini membuat konsumen di Indonesia yang cenderung sensitif terhadap harga memilih produk luar negeri. 

    Pemblokiran berdampak jika kemudian TikTok membanting harga barang-barangnya di platform untuk menarik transaksi. 

    “Konsumen kita masih price-oriented. Barang impor yang lebih murah tentu lebih menarik bagi mereka,” ujarnya.

    Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menyebut pembatasan TikTok hanya memberi sedikit dampak bagi pasar Indonesia. 

    Pasar Indonesia, dengan jumlah pengguna TikTok yang sangat besar, akan tetap menjadi prioritas bagi platform tersebut, bahkan mungkin akan makin fokus pada pengembangan pasar Asia.

    “Meski TikTok diban di AS, dampaknya pada pasar Indonesia cenderung minimal untuk saat ini, tetapi penting bagi pelaku usaha untuk mulai beradaptasi dengan kemungkinan perubahan global,” pungkas Budi.

  • 4
                    
                        Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan
                        Bandung

    4 Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan Bandung

    Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , meminta seluruh
    kepala sekolah
    mulai SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus. Dia menginstruksikan sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut.
    “Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” jelas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Selasa (21/1/2025).
    Pernyataan Dedi juga disampaikan dalam akun TikTok miliknya, Kang Dedi Mulyadi.
    Menurut Dedi, ijazah sangat penting untuk perjalanan hidup dan karir siswa ke depan.
    Dedi kemudian menyinggung masalah tunggakan biaya pendidikan yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah siswa. Dia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
    “Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (kepala sekolah) semua mengenai kewajiban siswa tersebut,” jelasnya.
    Dedi tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah.
    Sebagai langkah konkret, Dedi menyampaikan, dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat, besok, Rabu (22/1/2025).
    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.
    “Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tambah Dedi.
    Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.
    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua,” katanya.
    Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
    “Hatur nuhun atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semangat untuk Jawa Barat, maju bersama untuk Indonesia yang istimewa!”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Startup Perplexity AI Tawarkan Diri Bergabung dengan TikTok AS – Page 3

    Startup Perplexity AI Tawarkan Diri Bergabung dengan TikTok AS – Page 3

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan, ia akan mengeluarkan perintah eksekutif pada Senin, waktu setempat.

    Sekadar informasi, Senin 20 Januari 2025 merupakan hari pelantikan Presiden AS Donald Trump yang memenangi pemilu AS. Menurut Donald Trump, setelah ia menjabat, dirinya akan mengeluarkan perintah yang dimaksud untuk memperpanjang jangka waktu penjualan bisnis TikTok di AS.

    Ia mengatakan, tidak akan ada tanggung jawab bagi perusahaan untuk mendukung TikTok, bahkan sebelum perintahnya mulai berlaku.

    Sementara itu, penyedia hosting TikTok, Oracle dan mitra CND-nya, Akamai, telah memulihkan layanan dan mengandalkan janji Donald Trump.

    Meski begitu, Apple sebagai pemilik toko aplikasi App Store dan Google dengan Google Play Store-nya masih belum memulihkan TikTok. Akibatnya, aplikasi TikTok masih belum ada di kedua toko aplikasi populer ini.

    Kemungkinan, perusahaan-perusahaan ini belum merasa nyaman dan memiliki ketakutan untuk melanggar undang-undang yang melarang TikTok. Apalagi, perusahaan yang melanggar undang-undang ini bisa dikenakan denda besar.

  • Di Balik Derita TikTok di AS, Indonesia Bakal Diuntungkan?

    Di Balik Derita TikTok di AS, Indonesia Bakal Diuntungkan?

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Kasus Penjualan Bayi via TikTok, Pelaku Ternyata Sudah Lakukan Puluhan Transaksi

    Kasus Penjualan Bayi via TikTok, Pelaku Ternyata Sudah Lakukan Puluhan Transaksi

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Enam orang anggota sindikat perdagangan bayi diringkus Tim Opsnal Polsek Limapuluh dan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Selain para pelaku, polisi juga menyelamatkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan berusia delapan hari yang akan dijual para pelaku.

    Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra didampingi Kapolsek Limapuluh AKP Viola Dwi Aggreni mengatakan, salah satu dari pelaku mempromosikan bayi yang akan dijual di media sosial TikTok.

    Aksi pelaku terungkap setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Para pelaku digerebek di sebuah kafe di jalan Ronggowarsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan enam orang yang diduga terlibat, yakni EJ (49), AT (22), TH (31), Z (45), JB (24), dan SP (37).

    “Kami menerima informasi terkait adanya transaksi jual beli bayi di sebuah kafe. Tim bergerak ke lokasi dan menemukan sejumlah orang yang diduga terlibat,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra kepada awak media, Senin (20/1/2025).

    Kompol Bery Juana Putra menjelaskan, pelaku menggunakan modus adopsi ilegal untuk menjual bayi tersebut dengan targetnya adalah ibu hamil yang lagi kesulitan keuangan. Peran dari mereka berbeda-beda, ada yang berperan sebagai surveyor, negosiasi bahkan promosi di akun media sosial TikTok.

    “Mereka mendatangi siapa saja yang akan melahirkan. Targetnya adalah orang-orang yang kesulitan ekonomi. Mereka menawarkan jasa, uang pemulihan, uang pengobatan dan mendatanginya. Setelah bayi lahir di situ ada intimidasi dari tersangka oknum bidan agar bayi diadopsi oleh mereka,” ungkapnya.

    Sindikat ini telah menjual banyak bayi yang pembelinya hingga luar Sumatera.

    “Harga bayi Rp 35 juta untuk satu bayi, yang lainnya bervariasi. Selain yang satu ini, ada enam lagi yang telah berhasil mereka jual. Berdasarkan di WhatsApp grup itu ada puluhan yang sudah terjadi transaksi,” lanjutnya.

    Polisi mencatat dari hasil pemeriksaan sementara, dua nama baru muncul dalam kasus ini, berinisial TA dan RS. Keduanya, diduga pernah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang serupa.

    “Kami terus menggali informasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada jaringan perdagangan orang yang lebih besar,” tambahnya.

    Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pasal 83 juncto Pasal 76 (F) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.