Xcloud.id

Perusahaan: The New York Times

  • Trump Dukung Rencana Putin Ambil Kendali Penuh 2 Wilayah Ukraina

    Trump Dukung Rencana Putin Ambil Kendali Penuh 2 Wilayah Ukraina

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung usulan Presiden Rusia Vladimir Putin agar Moskow mengambil kendali penuh atas dua wilayah Ukraina. Trump juga mendukung rencana Putin membekukan garis depan di dua wilayah lain yang hanya sebagian dikuasai Moskow, kata seorang sumber kepada AFP.

    Dilansir AFP, Minggu (17/8/2025), sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin secara de facto menuntut Ukraina meninggalkan Donbas. Wilayah itu terdiri dari wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina timur.

    “Trump cenderung mendukungnya,” kata sumber tersebut.

    Pada hari Sabtu, Trump berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa mengenai pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat.

    “Presiden Ukraina menolak untuk meninggalkan Donbas,” kata sumber tersebut.

    Zelensky telah menolak konsesi teritorial apa pun, dengan mengatakan bahwa ia terikat oleh konstitusi Ukraina. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah ini dalam pertemuan trilateral dengan Trump dan Putin.

    The New York Times juga mengutip dua pejabat senior Eropa yang mengatakan bahwa Trump mendukung rencana Putin. “Untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada penjajah Rusia, alih-alih mengupayakan gencatan senjata,” kata kedua pejabat senior Eropa.

    The Financial Times melaporkan bahwa Putin telah memberi tahu Trump bahwa Rusia dapat membekukan sisa garis depan jika tuntutan utamanya dipenuhi dan pesan tersebut telah disampaikan langsung oleh Trump melalui panggilan teleponnya pada hari Sabtu.

    Sumber AFP mengatakan para pejabat AS telah mengatakan bahwa jika tuntutan Rusia dipenuhi, maka Putin tidak akan melanjutkan serangan di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia sehingga akan ada semacam pembekuan di sana.

    “Tetapi secara de facto, semuanya akan bergantung pada janji Putin,” kata sumber itu.

    Beberapa bulan setelah invasinya ke Ukraina, Rusia pada September 2022 mengklaim telah mencaplok keempat wilayah Ukraina meskipun pasukannya masih belum sepenuhnya menguasai satu pun.

    Pasukan Rusia kini menduduki hampir seluruh wilayah Lugansk dan sebagian besar wilayah Donetsk, termasuk ibu kota regional mereka.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Bagaimana Warga Israel Melihat Penderitaan Palestina?

    Bagaimana Warga Israel Melihat Penderitaan Palestina?

    Jakarta –

    Saat pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyau bersiap memperluas kampanye militer Israel dan menduduki Jalur Gaza, kritik dan protes dari dalam negeri kian menguat. Akhir pekan lalu, Israel mencatat salah satu gelombang protes terbesar terhadap perang di Gaza, dengan puluhan ribu warga turun ke jalan di sejumlah kota.

    Saat ini, sekitar 50 sandera Israel masih ditahan kelompok bersenjata Hamas di Gaza. Pihak keluarga khawatir rencana baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru akan makin membahayakan nyawa sandera.

    “Kami tahu keputusan untuk menduduki lebih banyak wilayah akan membuat nyawa sandera terancam,” kata Gil Dickmann, sepupu Carmel Gat, sandera yang dieksekusi Hamas setelah pasukan Israel memutuskan menduduki Rafah. “Itulah yang terjadi pada Carmel. Dia disandera Hamas di Rafah. Ketika tentara Israel memutuskan untuk menduduki Rafah, Hamas memutuskan mengeksekusinya bersama lima sandera lain.”

    “Kami tahu satu-satunya cara mereka bisa kembali hidup-hidup adalah melalui kesepakatan untuk membebaskan semua sandera,” ujar Naama Shueka, sepupu Evyatar David, sandera Israel yang baru-baru ini muncul dalam video Hamas. “Jadi kami berteriak: Tolong hentikan pertempuran. Tolong selamatkan orang-orang yang kami cintai. Tolong jangan biarkan mereka mati kelaparan.”

    Mayoritas warga dukung negosiasi

    Seiring berkecamuknya perang, jumlah warga Israel yang mendukung posisi keluarga sandera terus bertambah. Survei oleh Israel Democracy Institute (IDI), lembaga riset nonpartisan, menunjukkan perubahan sikap publik tersebut.

    Pada pertengahan Oktober 2023, tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, hanya 17 persen warga Israel yang mendukung langkah pemerintah bernegosiasi demi membebaskan sandera meski harus menghentikan perang. Menjelang peringatan setahun serangan itu, angka dukungan melonjak menjadi 53 persen.

    Pada pertengahan Juli tahun ini, survei yang dilakukan media lokal Channel 12 menunjukkan 74 persen warga Israel mendukung pemerintah mencapai kesepakatan dengan Hamas demi membebaskan seluruh sandera dan mengakhiri perang di Gaza.

    Minim simpati untuk Gaza

    Dalam survei IDI akhir Juli, peneliti bertanya, “Sejauh mana Anda pribadi terganggu atau tidak terganggu oleh laporan kelaparan dan penderitaan di Gaza?” Lebih dari tiga perempat warga Yahudi Israel — 79 persen — menjawab tak terlalu terganggu atau sama sekali tidak terganggu. Mereka juga percaya militer Israel sudah bertindak cukup untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu.

    Sebaliknya, 86 persen warga Arab Israel mengaku sangat atau cukup terganggu oleh laporan bencana kemanusiaan di Gaza.

    IDI juga pernah bertanya alasan terpenting mengakhiri perang. Lebih dari separuh menjawab demi membebaskan sandera yang tersisa. Hanya 6 persen yang mengatakan perang harus diakhiri “karena besarnya korban jiwa” dan demi perdamaian.

    Seorang warga Tel Aviv, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan kini memang lebih banyak orang berbicara tentang Gaza. “Tapi fokus umum tetap pada sandera dan tentara, serta keengganan untuk terjebak dalam perang tanpa akhir.”

    Dia menambahkan, realitas warga Gaza dan Israel sangat berbeda. “Lagi pula, blokade Gaza selama 17 tahun, dengan segala akibatnya bagi penduduk sebelum perang — dan hanya sejam berkendara dari Tel Aviv — juga tidak pernah benar-benar menarik perhatian orang Israel.”

    Sikap ekstrem jadi arus utama?

    Pada Maret 2025, Tamir Sorek, profesor di Pennsylvania State University yang meneliti hubungan budaya dan konflik Israel-Palestina, mengadakan survei yang menemukan 82 persen warga Yahudi Israel bisa membayangkan pengusiran total warga Palestina dari Gaza.

    Menurut Sorek, sikap yang dulunya marjinal dan ekstrem ini, sekarang telah menjadi arus utama, berakar sejak 1930-an, menguat ketika prospek perdamaian runtuh pada 1990-an, kecemasan eksistensial meningkat, dan pengaruh politik Zionis religius menguat di abad ke-21.

    Survei Pew Research Center pada bulan yang sama menemukan, hanya 21 persen warga Israel percaya Israel dan negara Palestina bisa hidup berdampingan secara damai — terendah sejak 2013. Laporan lapangan media internasional seperti BBC, The New York Times, dan Sueddeutsche Zeitung menguatkan temuan itu.

    Suara-suara oposisi

    Penulis Israel Etgar Keret telah berbulan-bulan memprotes kebijakan pemerintahnya, dan kini senang karena semakin banyak warga bergabung. “Saya ingin orang yang berjuang bersama saya melakukannya demi alasan universal, liberal, dan penuh cinta kemanusiaan. Tapi meski tidak seperti tu, tujuan kami pada dasarnya sama,” ujarnya.

    Keret juga mencoba menjelaskan mengapa warga Israel kurang peduli pada nasib warga Palestina. “Ada orang-orang yang syok, takut, dan tidak tahu apa yang Netanyahu lakukan. Mereka hanya bergerak dari satu putaran spin [politik] Netanyahu ke putaran berikutnya,” ujarnya. “Jika Anda menonton berita di Israel, dari minggu ke minggu, mereka akan mengatakan hal yang berlawanan. Tidak ada yang konsisten dan sangat sedikit yang masuk akal.”

    Namun, sebagian pengkritik media di Israel mencatat, berdasarkan laporan rating, hanya 40 persen warga Israel menonton program berita utama di televisi. Sementara itu, menurut Asosiasi Internet Israel, 78 persen warga menggunakan media sosial, tempat dokumentasi dan berita perang di Gaza tersebar luas.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Geger Perintah Trump Hajar Kartel Narkoba Pakai Kekuatan Militer

    Geger Perintah Trump Hajar Kartel Narkoba Pakai Kekuatan Militer

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat geger banyak pihak. Orang nomor satu di AS itu akan menurunkan Pentagon demi melawan kartel narkoba di Amerika Latin.

    Dirangkum dari berbagai sumber seperti The New York Times, The Wall Street Journal, dan AFP, mereka melaporkan Washington pada Jumat (8/8) kemarin menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi “teroris”.

    Trump bahkan dilaporkan telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris.

    Selain itu, disebutkan juga Trump telah menyiapkan berbagai opsi, yakni menggunakan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan bahwa setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing.

    Pernyataan Gedung Putih

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, meskipun tidak mengonfirmasi laporan tersebut, dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air, itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing.”

    Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, Kartel Sinaloa di Meksiko, dan enam kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu.

    Kedutaan Besar AS di Meksiko merilis pernyataan pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko “tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer AS di wilayah kami”.

    Janji Trump

    Pada Maret lalu, Trump pernah berjanji kalau dia akan “berperang” melawan kartel-kartel narkoba Meksiko, yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri AS dengan narkoba, khususnya fentanil.

    Menanggapi laporan potensi aksi militer AS terhadap kartel, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menegaskan pada hari Jumat (8/8) bahwa “tidak akan ada invasi” ke negaranya.

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujarnya.

    Meksiko Tolak Jika Militer AS Masuk

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, meminta rakyatnya tidak khawatir dengan aturan baru Trump ini. Dia menegaskan “tidak akan ada invasi ke Meksiko”.

    “Tidak akan ada invasi ke Meksiko,” kata Sheinbaum, dilansir kantor berita AFP.

    Pernyataan itu dikeluarkan setelah media AS, The New York Times melaporkan bahwa Trump diam-diam telah menandatangani perintah eksekutif untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang telah dinyatakan oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami diberitahu bahwa perintah eksekutif ini akan segera dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan partisipasi personel militer atau institusi mana pun di wilayah kami,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutinnya di pagi hari.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko kemudian mengatakan bahwa Meksiko “tidak akan menerima partisipasi pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Meksiko, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok penyelundup narkoba”.

    Duta Besar AS untuk Meksiko, Ronald Johnson, menuliskan di media sosial X bahwa kedua negara “menghadapi musuh bersama: kartel-kartel kriminal yang kejam.”

    Sheinbaum diketahui telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel di negaranya, yang ia tuduh membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanil.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujar presiden perempuan pertama Meksiko itu.

    Ia mengatakan bahwa dalam “setiap panggilan telepon” dengan para pejabat AS, Meksiko bersikeras bahwa hal itu “tidak diizinkan.”

    Halaman 2 dari 5

    (zap/lir)

  • Trump Buru Kartel, Presiden Meksiko Pastikan Tak Ada Intervensi Militer AS

    Trump Buru Kartel, Presiden Meksiko Pastikan Tak Ada Intervensi Militer AS

    JAKARTA – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan anggota militer AS tidak akan memasuki wilayah Meksiko setelah laporan berita menyebutkan Washington mungkin akan mengambil tindakan tersebut untuk memerangi kartel narkoba.

    Sebelumnya pada Jumat, 8 Agustus, The New York Times melaporkan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani arahan kepada Pentagon untuk mulai menggunakan kekuatan militer terhadap beberapa kartel narkoba Amerika Latin.

    Dilansir Reuters, Sheinbaum mengatakan pemerintahnya telah diberitahu tentang perintah yang akan datang tetapi itu tidak ada hubungannya dengan operasi militer AS di tanah Meksiko.

    Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengumumkan sanksi terhadap aset empat individu yang terkait dengan Kartel del Noreste yang berbasis di Meksiko, termasuk artis hip-hop populer El Makabelico.

    Departemen Keuangan mengatakan sanksi tersebut menargetkan tiga “anggota tingkat tinggi” Kartel del Noreste (Kartel Timur Laut), pecahan dari Los Zetas, serta Ricardo Hernandez, musisi berusia 34 tahun yang dikenal sebagai El Makabelico yang memiliki jutaan pengikut di media sosial.

    Departemen Keuangan AS mengatakan konser dan acara El Makabelico digunakan untuk mencuci uang atas nama organisasi, “dengan 50 persen royalti dari platform streaming langsung masuk ke grup tersebut.

    Juru bicara YouTube mengatakan platform tersebut telah “menghentikan saluran yang terkait dengan sanksi yang diumumkan” oleh Departemen Keuangan AS.

    “YouTube berkomitmen untuk mematuhi hukum sanksi AS yang berlaku,” kata pernyataan itu dilansir Reuters, Kamis, 7 Agustus.

    Sementara juru bicara Spotify menerangkan perusahaan sedang meninjau keputusan tersebut dan akan mematuhi kewajiban hukumnya.

    DEL Records, yang didaftarkan Hernandez sebagai labelnya di media sosial, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Kementerian Keuangan mengidentifikasi tiga individu lainnya sebagai Abdon Rodriguez, Antonio Romero, dan Francisco Esqueda.

    Washington mengatakan individu-individu yang dikenai sanksi tersebut telah memainkan peran penting dalam kegiatan kartel, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, dan pencucian uang.

    Kementerian Keuangan juga mengatakan telah menjatuhkan sanksi kepada dua “anggota berpangkat tinggi” kartel tersebut pada Mei.

    Kartel tersebut termasuk di antara kartel-kartel yang pada bulan Februari ditetapkan sebagai organisasi teroris global oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    “Departemen Keuangan akan terus gigih dalam upayanya untuk mengutamakan Amerika dengan menargetkan kartel narkoba teroris. Kartel-kartel ini meracuni warga Amerika dengan fentanil dan melakukan operasi penyelundupan manusia di sepanjang perbatasan barat daya kami,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Kartel del Noreste dianggap sebagai salah satu organisasi perdagangan narkoba paling kejam di Meksiko dan memiliki pengaruh signifikan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, khususnya di Laredo, Texas.

  • Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Jakarta –

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa “tidak akan ada invasi ke Meksiko”. Ini disampaikannya menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan militer AS untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin.

    “Tidak akan ada invasi ke Meksiko,” kata Sheinbaum, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025). Ini dikatakannya setelah media AS, The New York Times melaporkan bahwa Trump diam-diam telah menandatangani perintah eksekutif untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang telah dinyatakan oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami diberitahu bahwa perintah eksekutif ini akan segera dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan partisipasi personel militer atau institusi mana pun di wilayah kami,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutinnya di pagi hari.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko kemudian mengatakan bahwa Meksiko “tidak akan menerima partisipasi pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Meksiko, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok penyelundup narkoba”.

    Duta Besar AS untuk Meksiko, Ronald Johnson, menuliskan di media sosial X bahwa kedua negara “menghadapi musuh bersama: kartel-kartel kriminal yang kejam.”

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel di negaranya, yang ia tuduh membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanil.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujar presiden perempuan pertama Meksiko itu.

    Ia mengatakan bahwa dalam “setiap panggilan telepon” dengan para pejabat AS, Meksiko bersikeras bahwa hal itu “tidak diizinkan.”

    The New York Times melaporkan bahwa perintah Trump memberikan dasar resmi untuk operasi militer di laut atau di tanah asing terhadap kartel-kartel tersebut.

    Sebelumnya pada bulan Februari lalu, pemerintahan Trump menetapkan delapan kelompok penyelundup narkoba sebagai organisasi teroris. Enam berasal dari Meksiko, satu dari Venezuela, dan yang kedelapan berasal dari El Salvador.

    Dua minggu lalu, pemerintahannya menambahkan geng Venezuela lainnya, Kartel Matahari, yang telah mengirimkan ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade.

    Pada hari Kamis lalu, Departemen Kehakiman AS menggandakan hadiah uang menjadi US$50 juta untuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang dituduh memimpin Kartel Matahari.

    Venezuela telah menepis tuduhan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebutnya “tipuan paling konyol yang pernah kita lihat.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin dengan kekuatan militer. Media-media AS melaporkan hal ini pada hari Jumat (8/8) waktu setempat, setelah Washington menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi “teroris” awal tahun ini.

    The New York Times melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris.

    The Wall Street Journal mengatakan bahwa Trump memerintahkan berbagai opsi untuk dipersiapkan, dengan penggunaan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan bahwa setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, meskipun tidak mengonfirmasi laporan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air, itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing.”

    Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, Kartel Sinaloa di Meksiko, dan enam kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu.

    Kedutaan Besar AS di Meksiko merilis pernyataan pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko “tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Sebelumnya pada Maret lalu, Trump berjanji untuk “berperang” melawan kartel-kartel narkoba Meksiko, yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri AS dengan narkoba, khususnya fentanil.

    Menanggapi laporan potensi aksi militer AS terhadap kartel, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menegaskan pada hari Jumat (8/8) bahwa “tidak akan ada invasi” ke negaranya.

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu dalam beberapa hari mendatang.

    Pengumuman ini muncul sehari setelah utusan Trump, Steve Witkoff, mengadakan pembicaraan selama tiga jam dengan Putin di Moskow.

    Trump sebelumnya mengancam sanksi baru terhadap Rusia dan negara-negara yang membeli ekspornya mulai hari Jumat kecuali Putin setuju untuk mengakhiri konflik 3-1/2 tahun, yang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Pada Rabu, Trump mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap India karena membeli minyak Rusia dan mengatakan bea tambahan serupa mungkin akan diberlakukan terhadap Tiongkok, pembeli utama minyak mentah Rusia lainnya.

    Belum jelas apakah ia akan mengumumkan langkah lebih lanjut setelah batas waktu yang ditetapkan pada Jumat berakhir.

    Penasihat Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia dan AS telah sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak Putin-Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Putin dalam pertemuan dengan presiden Uni Emirat Arab, mengatakan UEA akan menjadi tempat yang “sepenuhnya cocok” untuk pertemuan tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi negara Teluk tersebut akan menjadi tuan rumah.

    Tidak ada pertemuan puncak antara pemimpin AS dan Rusia sejak Putin dan Joe Biden bertemu di Jenewa pada Juni 2021.

    Rusia berperang di Ukraina pada Februari 2022, dengan alasan ancaman terhadap keamanannya sendiri dan menjerumuskan hubungan ke dalam krisis yang mendalam.

    Kyiv dan sekutu Baratnya menggambarkan invasi tersebut sebagai perampasan tanah ala kekaisaran.

    Trump telah bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mencoba mengakhiri perang, meskipun dalam komentar publiknya ia tampak antara mengagumi dan mengkritik tajam Putin.

    Indeks pasar saham utama Rusia, MOEX, naik hingga 5% setelah berita tersebut, level tertingginya dalam dua bulan. Rubel mencapai level tertinggi dalam dua minggu terhadap dolar AS dan yuan China.

    “Saham Rusia sedang melonjak. Investor berharap pertemuan (Trump-Putin) akan menjadi langkah menuju normalisasi situasi geopolitik,” kata analis Alfa Bank dalam catatan.

    Seorang pejabat Gedung Putih juga mengatakan Trump dapat bertemu Putin paling cepat minggu depan.

    The New York Times melaporkan Trump memberi tahu para pemimpin Eropa melalui panggilan telepon dia bermaksud bertemu dengan Putin dan kemudian menindaklanjutinya dengan pertemuan trilateral yang melibatkan pemimpin Rusia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Para pemimpin Ukraina dan Eropa telah lama mengkhawatirkan Trump dapat bersekutu dengan Putin untuk memaksakan kesepakatan terhadap Zelenskyy yang akan sangat merugikan Kyiv.

    Zelenskyy berbicara pada Kamis, 7 Agustus, dengan para pemimpin Prancis dan Jerman serta dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan mengatakan bahwa Eropa harus terlibat dalam proses perdamaian.

    “Perang sedang terjadi di Eropa, dan Ukraina merupakan bagian integral dari Eropa – kami sudah bernegosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus menjadi peserta dalam proses yang relevan,” ujarnya pada X dilansir Reuters, Kamis, 7 Agustus.

    Zelenskyy mengatakan perang harus diakhiri dengan “perdamaian yang bermartabat”, dan penyelesaian apa pun yang dicapai akan membentuk lanskap keamanan Eropa selama beberapa dekade mendatang.

    Menurutnya, Rusia masih belum menyatakan siap untuk gencatan senjata.

    “Dalam waktu dekat harus ditunjukkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika Rusia terus memperpanjang perang dan mengganggu upaya konstruktif,” kata Zelenskyy.

    Mykola Bielieskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis di Kyiv mengatakan tawaran Putin untuk bertemu dengan Trump sama saja dengan memberinya hadiah tanpa imbalan apa pun. Hal ini, katanya, memberi Rusia “kesan keluar dari isolasi dan berbicara secara setara”.

    Ia mengatakan Kremlin akan terus mengulur waktu, menggunakan fakta pertemuan tersebut sebagai bukti keterbukaan terhadap negosiasi tanpa konsesi apa pun.

    Zelenskyy mengatakan berbagai kemungkinan format pertemuan bilateral dan trilateral telah dibahas dengan Trump dan sekutu Ukraina di Eropa.

    “Ukraina tidak takut dengan pertemuan dan mengharapkan pendekatan berani yang sama dari pihak Rusia,” kata Presiden Ukraina.

  • Trump Ungkap Daftar Calon Pengganti Ketua The Fed, Scott Bessent Dicoret – Page 3

    Trump Ungkap Daftar Calon Pengganti Ketua The Fed, Scott Bessent Dicoret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent telah menyatakan tidak berminat untuk menjadi Ketua Federal Reserve (The Fed). Pernyataan ini membuat Bessent resmi dicoret dari daftar calon pengganti Jerome Powell.

    Dikutip dari The New York Times, Rabu (6/8/2025), Donald Trump mengatakan bahwa Bessent telah menyampaikan keputusannya secara langsung sehari sebelumnya

    .“Saya mencintai Scott, tetapi dia ingin tetap di tempatnya,” kata Trump.

    “Saya baru saja bertanya kepadanya tadi malam, ‘Apakah ini yang Anda inginkan?’ dan dia bilang, ‘Tidak, saya ingin tetap di sini.’” tambah Trump. 

    Ia pun menyebut telah mempersempit pilihannya menjadi empat nama. Dua di antaranya adalah mantan gubernur Federal Reserve, Kevin Warsh, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett.

    “Saya pikir kedua Kevin itu berkinerja baik,” ujar Trump. “Dan saya punya dua orang lain yang berkinerja baik.”

    Meski Trump telah lama mengkritik Powell karena tidak menurunkan suku bunga sesuai keinginannya, ia belum secara resmi mencopot Powell dari jabatan ketua The Fed, yang akan berakhir pada Mei 2026.

    Trump juga menyatakan bahwa ia akan segera menentukan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan Powell. Salah satu opsinya adalah menempatkan kandidat pilihannya di kursi Dewan Gubernur Federal Reserve, menggantikan Adriana D. Kugler yang baru-baru ini mengundurkan diri lebih awal dari jabatannya.

    Meski masa tugasnya seharusnya berakhir pada Januari, pengunduran diri Kugler memberi Trump kesempatan untuk lebih cepat menunjuk pengganti yang potensial menjadi Ketua The Fed di masa mendatang.

    “Terkadang mereka semua sangat baik sampai Anda menempatkan mereka di sana, dan kemudian mereka tidak begitu baik,” kata Trump, merujuk pada pengalamannya mengangkat pejabat tinggi yang kemudian mengecewakan.

  • Hati-Hati Ngobrol Sama ChatGPT, Bisa Jadi Bukti di Pengadilan

    Hati-Hati Ngobrol Sama ChatGPT, Bisa Jadi Bukti di Pengadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO OpenAI, Sam Altman, memberikan peringatan keras bagi para pengguna ChatGPT yang menjadikan chatbot tersebut sebagai tempat curhat atau terapi. Pasalnya, percakapan pengguna dengan ChatGPT tidak memiliki perlindungan hukum dan bisa digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

    Peringatan ini disampaikan Altman dalam podcast This Past Weekend bersama Theo Von. Ia mengatakan, banyak orang saat ini mulai mengandalkan chatbot untuk membicarakan persoalan pribadi, namun belum ada payung hukum yang melindungi percakapan tersebut layaknya percakapan dengan terapis atau pengacara.

    “Jadi kalau kamu bicara ke ChatGPT soal hal-hal sensitif, lalu terjadi gugatan atau semacamnya, kami bisa saja diminta untuk menyerahkan percakapan itu. Dan menurut saya, itu sangat kacau,” kata Altman saat menjawab pertanyaan soal kerangka hukum untuk AI, dikutip dari PCMag, Minggi (3/8/2025).

    Altman juga mengungkap OpenAI saat ini diwajibkan menyimpan semua riwayat percakapan, termasuk yang sudah dihapus, karena tengah menghadapi gugatan hukum dari The New York Times.

    Altman menilai pentingnya kejelasan hukum terkait interaksi manusia dengan AI. Menurutnya, seperti halnya kerahasiaan antara pasien dan dokter, atau klien dan pengacara, percakapan dengan AI juga semestinya memiliki perlindungan hukum yang serupa.

    “Kalau kamu bicara ke terapis, pengacara, atau dokter soal masalah pribadi, maka secara hukum ada hak privasi, seperti kerahasiaan medis atau hukum. Tapi kita belum punya aturan semacam itu untuk ChatGPT,” kata Altman. “Menurut saya, seharusnya kita punya konsep privasi yang sama saat seseorang berbicara dengan AI, seperti halnya saat bicara dengan seorang terapis.”

    Untuk saat ini, Altman menyarankan agar pengguna berpikir dua kali sebelum menggunakan ChatGPT untuk membahas isu-isu pribadi, setidaknya sampai ada kejelasan hukum yang melindungi privasi mereka.

    “Menurut saya, wajar jika orang ingin kejelasan soal privasi, kejelasan hukum, sebelum benar-benar menggunakan [ChatGPT] secara serius,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • India Tetap Beli Minyak Rusia Meski Diancam Trump

    India Tetap Beli Minyak Rusia Meski Diancam Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – India akan tetap membeli minyak dari Rusia meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi.

    Melansir Reuters, Sabtu (2/8/2025), sikap India tersebut disampaikan oleh dua pejabat pemerintah India yang enggan disebutkan namanya.

    “Ini adalah kontrak minyak jangka panjang,” kata salah satu sumber. “Tidak semudah itu untuk menghentikan pembelian secara tiba-tiba.”

    Bulan lalu, dalam posting di Truth Social, Trump mengindikasikan bahwa India akan menghadapi sanksi tambahan atas pembelian senjata dan minyak Rusia. Pada Jumat, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia mendengar India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia.

    The New York Times pada Sabtu memberitakan bahwa dua pejabat India senior yang tidak disebutkan namanya, mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah India. Salah satu pejabat mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan arahan kepada perusahaan minyak India untuk mengurangi impor dari Rusia.

    Pekan ini, Reuters melaporkan bahwa perusahaan pengolah minyak milik negara India menghentikan pembelian minyak Rusia dalam sepekan terakhir setelah diskon menyempit pada Juli.

    “Dalam hal kebutuhan pasokan energi kami … kami melihat apa yang tersedia di pasar, apa yang ditawarkan, dan juga situasi atau kondisi global yang berlaku,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal kepada wartawan selama briefing rutin pada Jumat.

    Jaiswal menambahkan bahwa India memiliki kemitraan yang stabil dan teruji waktu dengan Rusia, dan bahwa hubungan New Delhi dengan berbagai negara didasarkan pada nilai-nilai masing-masing dan tidak boleh dilihat melalui kacamata negara ketiga.

    Pemerintah AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut.

    Perusahaan pengolahan minyak India mulai mengurangi impor minyak mentah Rusia karena diskon menyusut ke level terendah sejak 2022, saat sanksi Barat pertama kali diberlakukan terhadap Rusia, akibat penurunan ekspor Rusia dan permintaan yang stabil, menurut sumber yang dikutip awal pekan ini.

    Perusahaan pengolahan minyak negara India – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Mangalore Refinery Petrochemical Ltd,- tidak mencari pasokan minyak mentah Rusia dalam seminggu terakhir, kata empat sumber yang familiar dengan rencana pembelian perusahaan pengolah minyak kepada Reuters.

    Pada 14 Juli 2025, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia kecuali Rusia mencapai kesepakatan damai besar dengan Ukraina. Rusia merupakan pemasok utama minyak ke India.

    Rusia tetap menjadi pemasok minyak terbesar ke India selama 6 bulan pertama tahun 2025, menyumbang sekitar 35% dari total pasokan minyak India, diikuti oleh Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

    India, sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, menerima sekitar 1,75 juta barel per hari minyak Rusia pada Januari-Juni 2025, naik 1% dibandingkan tahun lalu, menurut data yang diberikan kepada Reuters oleh sumber-sumber.

    Nayara Energy, pembeli utama minyak Rusia, baru-baru ini dikenai sanksi oleh Uni Eropa karena kilang tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh raksasa migas Rusia, Rosneft.