Perusahaan: The Guardian

Pria Dibakar Hidup-Hidup di Times Square New York, Begini Kondisinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang pria berusia 45 tahun dibakar hidup-hidup di tengah Times Square di New York pada Minggu (16/3/2025). Polisi menyebut pria itu mengalami luka bakar parah dan telah dilarikan oleh pihak berwenang ke ambulans setelah api padam.

Melansir The Guardian pada Senin (17/3/2025), polisi mengatakan pria itu ditemukan terbakar sekitar pukul 4 pagi dan dibawa ke rumah sakit terdekat dalam kondisi stabil. Penyerangnya diduga melarikan diri dari tempat kejadian dan sedang dicari oleh pihak berwenang. Mereka tidak dapat mengatakan apakah serangan itu acak atau disengaja.

Menurut penyelidik tempat kejadian perkara, korban sebelumnya telah disiram dengan bahan bakar dari botol minuman keras dan dibakar. Korban kemudian berlari 100 kaki ke barat saat terbakar sebelum seseorang melompat keluar dari mobil dan menyiramnya dengan alat pemadam api, menurut petugas pemadam kebakaran.

Seorang wanita Brooklyn bernama Anne Lee, 26 tahun, mengatakan kepada New York Post bahwa Times Square menjadi “cukup menakutkan” di pagi hari.

“Ya, cukup menakutkan sebelum pukul 8 atau 9 pagi,” kata Lee. “Tidak ada polisi sama sekali di blok-blok ini. Jalan-jalan samping ini. Mereka benar-benar hanya ada di jalan raya dan mereka hanya memberi petunjuk arah kepada wisatawan.”

Kekerasan jalanan kemungkinan akan menjadi isu utama pemilihan wali kota New York tahun ini, dengan satu pesaing, mantan gubernur negara bagian Andrew Cuomo, menyebut kota itu “tidak terkendali” dan berjanji untuk menambah 5.000 petugas tambahan.

Wali kota petahana, Eric Adams, mengatakan masalahnya bukan kekurangan polisi, tetapi reformasi jaminan yang disahkan menjadi undang-undang oleh mantan gubernur. Statistik menunjukkan kejahatan di kota tersebut cenderung menurun.

“Berhentilah mengatakan kota kita dalam ‘kekacauan dan krisis’! Tidak demikian,” kata Adams minggu lalu.

Namun, serangan pembakaran ini terjadi tiga bulan setelah seorang wanita tewas terbakar, yang kemudian diidentifikasi sebagai Debrina Kawam berusia 57 tahun, di dalam gerbong kereta bawah tanah.

Pria yang dituduh membakarnya, pekerja migran Guatemala Sebastian Zapeta, ditahan beberapa jam setelah insiden tersebut dan didakwa dengan pembunuhan dan pembakaran.

Polisi mengatakan tersangka tidak meninggalkan tempat kejadian saat Kawam terbakar hingga tewas dan ditemukan dengan korek api di sakunya. “Membakar manusia lain dan menyaksikan mereka terbakar hidup-hidup mencerminkan tingkat kejahatan yang tidak dapat ditoleransi,” kata kantor wali kota dalam sebuah pernyataan.

(luc/luc)

17/03/2025 11:05
Times Square New York Dibanjiri Demonstran, Tuntut Pembebasan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Para pengunjuk rasa memadati Times Square di jantung kota New York pada Sabtu (15/3/2025) sore waktu setempat, menuntut pembebasan aktivis pro-Palestina serta mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia, Mahmoud Khalil (30).

Mengutip Newsweek, puluhan hingga ratusan pengunjuk rasa berkumpul dalam demonstrasi yang diorganisir oleh beberapa kelompok, termasuk The People’s Forum, ANSWER Coalition, dan New York Party of Socialism and Liberation.

Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Bebaskan Mahmoud Khalil” serta melambaikan bendera Palestina sambil berbaris di jalan-jalan.

Mereka meneriakkan slogan seperti “Bebaskan, Bebaskan, Bebaskan Palestina” dan “ICE Tidak Diterima di Sini.”

Sebelumnya, Mahmoud Khalil ditangkap pada 8 Maret oleh petugas imigrasi berpakaian preman.

Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti ia berstatus penduduk tetap di Amerika Serikat.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menuduh Khalil terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Hamas.

Namun, pengacara Khalil menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar YouTube Al Jazeera English pada 13 Maret 2025, menampilkan foto Mahmoud Khalil dalam sebuah aksi protes pada Juni 2024. Aksi protes di New York, demonstran meminta pembebasan Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina pemegang kartu hijau yang terancam dideportasi. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English – The Take)

Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan mahasiswa, serta memicu perdebatan tentang hak untuk berunjuk rasa, kebebasan berbicara, advokasi politik, dan status imigrasi.

Pemindahan Khalil secara tiba-tiba dari New York ke Louisiana semakin memperuncing perdebatan mengenai kebebasan sipil dan proses hukum yang adil.

Sejak penangkapannya, aksi protes telah terjadi di New York dan berbagai kota lain, termasuk Washington, D.C.

Sebuah petisi yang menuntut pembebasan Khalil telah mengumpulkan lebih dari 3,4 juta tanda tangan.

Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya berjanji akan menindak tegas pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus, menyebut penangkapan Khalil sebagai awal dari serangkaian tindakan serupa yang akan datang.

Trump juga berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

Selain itu, ia mengungkapkan rencana untuk mengambil alih Jalur Gaza dan membangunnya kembali.

Tahun lalu, perang antara Israel dan Hamas menjadi isu yang memicu ketegangan di kampus-kampus, termasuk Universitas Columbia, tempat Khalil menempuh pendidikan pascasarjana.

Isu ini sempat menyebabkan bentrokan antara mahasiswa pro-Palestina dan pro-Israel, yang berujung pada intervensi serta peningkatan kehadiran polisi di kampus.

Sebagai tanggapan, beberapa penyelenggara protes saat itu dikenai sanksi disipliner, termasuk pencabutan gelar akademik dan penangguhan kuliah.

Mengutip The Guardian, Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia.

Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel.

Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

16/03/2025 09:23
PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

Hamas menyatakan bahwa laporan PBB “mengonfirmasi kekejaman” yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

“Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai “antisemit” dan “dewan hak berdarah.”

PM Israel itu menyebut PBB sebagai “organisasi busuk” yang mendukung terorisme.

Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

Kementerian menyebutnya sebagai “salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.”

Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

Peran Inggris dalam Perang Gaza

Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

15/03/2025 00:10
Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025) bahwa Presiden Vladimir Putin telah mengirim sinyal “tambahan” kepada mitranya Donald Trump.

“Rusia telah mengirimkan ‘sinyal tambahan’ kepada Presiden AS Donald Trump mengenai usulan gencatan senjata melalui utusan khusus Steve Witkoff,” kata Peskov, dikutip dari Kyiv Independent.

Putin menyampaikan ‘sinyal tambahan’ ini kepada Trump melalui utusan AS Steve Witkoff saat bertemu dengannya pada Kamis (13/3/2025), malam.

Peskov mengatakan bahwa Witkoff menemui Putin di Moskow pada larut malam.

Kunjungan Witkoff ke Moskow adalah untuk menyampaikan rincian rencana gabungan AS-Ukraina terkait gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tanggal-tanggal potensial untuk panggilan telepon antara Trump dan Putin.

Kedatangan Witkoff ke Moskow tepat merupakan salah satu upaya AS untuk mendapatkan persetujuan Rusia soal gencatan senjata di Ukraina.

Hal ini menyusul kesepakatan antara AS-Ukraina untuk gencatan senjata di Ukraina selama 30 hari.

Keduanya menyepakati hal tersebut saat dalam pembicaraan di Jeddah pada 11 Maret 2025.

Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

Trump juga berharap Rusia menyetujui kesepakatan ini.

Setelah AS-Ukraina sepakat menyetujui gencatan senjata 30 hari, Rusia kemudian membuat pernyataan.

Putin mengatakan bahwa Rusia siap menerima gencatan senjata.

“Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

Namun Rusia memberikan sejumlah persaratan.

Di antaranya, menghentikan mobilisasi, pelatihan militer, dan pengiriman bantuan asing selama gencatan senjata.

Pernyataan Putin mendapat sambutan positif dari Trump.

Menurut Trump, pernyataan Putin sangat menjanjikan.

Akan tetapi, Trump menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ‘belum lengkap’.

“Dia mengeluarkan pernyataan yang sangat menjanjikan tetapi belum lengkap,” kata Trump, yang sedang bertemu dengan kepala NATO Mark Rutte di Gedung Putih, dikutip dari Al-Arabiya.

Trump menggarisbawahi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus harus segera terealisasikan.

“Saya ingin sekali bertemu atau berbicara dengannya. Namun, kita harus segera menyelesaikannya (kesepakatan gencatan senjata),” jelasnya.

Menurut Trump, apabila Rusia tidak menyetujui kesepatan ini, maka banyak akan kecewa dengan keputusannya.

“Banyak rincian kesepakatan akhir yang sebenarnya telah dibahas. Sekarang kita akan melihat apakah Rusia ada di sana dan, jika tidak, ini akan menjadi momen yang sangat mengecewakan bagi dunia,” katanya.

Sementara presiden Volodymyr Zelensky menolak tanggapan Putin.

Zelenksy menyebut Putin sangat manipulatif.

“Kini kita semua telah mendengar kata-kata yang sangat mudah ditebak dan sangat manipulatif dari Putin dalam menanggapi gagasan bungkam di garis depan, Dia pada kenyataannya, tengah bersiap untuk menolaknya mulai sekarang,” kata Zelensky.

Zelensky menuduh Putin tidak menginginkan perang berakhir.

“Putin takut untuk mengatakan secara langsung kepada Presiden Trump bahwa ia ingin melanjutkan perang ini,” tuding Zelensky, dikutip dari The Guardian.

Setelah pernyataan Putin dan tanggapan Zelensky, terlihat ketidaksamaan tujuan dari kesepakatan ini.

Keduanya sama-sama mempertahankan prinsip dan tujuan mereka masing-masing dalam gencatan senjata di Ukraina.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Donald Trump, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

14/03/2025 23:31
6 Hal tentang Mahmoud Khalil: Alasan Ditangkap dan Mengapa Ini Bukan Masalah Sepele – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil memicu kegaduhan di masyarakat sipil AS karena dampaknya yang nyata terhadap imigrasi dan kebebasan berbicara.

Mengutip The Guardian, berikut 6 hal yang perlu diketahui tentang Mahmoud Khalil.

Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia.

Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel.

Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

Saat ini, Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti, ia adalah penduduk tetap Amerika Serikat.

Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar USA TODAY pada 13 Maret 2025, menunjukkan video arsip saat Mahmoud Khalil berbicara mengenai protes di Columbia pada 30 April 2024 di New York. Ini hal-hal yang perlu diketahui tentang penangkapan aktivis pro-Palestina tersebut. (YouTube USA Today)

2. Apa yang terjadi dengan Mahmoud Khalil?

Mahmoud Khalil ditangkap oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE pada hari Sabtu (8/3/2025).

Sebelumnya, aktivis pro-Israel telah secara terbuka meminta pemerintahan Donald Trump untuk mendeportasi Khalil.

Sehari sebelum penangkapannya, Khalil sudah cukup khawatir dengan pelecehan yang dialaminya sehingga dia meminta bantuan universitas.

“Saya tidak bisa tidur, takut ICE atau orang berbahaya mungkin datang ke rumah saya. Saya sangat membutuhkan dukungan hukum, dan saya mendesak Anda untuk campur tangan dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah bahaya lebih lanjut,” tulisnya kepada presiden sementara Columbia.

Istri Khalil mengatakan universitas tidak menanggapi.

Pada Sabtu malam, saat Khalil dan istrinya kembali dari makan malam, seorang petugas ICE mengikuti mereka ke gedung mereka di New York City, mengaku sebagai bagian dari polisi, dan menyuruh Khalil untuk ikut dengannya, menurut istri Khalil.

Para agen memberi tahu pengacara Khalil melalui telepon bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri AS untuk mencabut visa pelajarnya.

Ketika diberi tahu bahwa Khalil memiliki kartu hijau, para agen ICE mengatakan bahwa kartu itu juga telah dicabut.

Mereka memborgol Khalil dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa tanda atau logo ICE, menurut keterangan istrinya.

Sang istri mengatakan mereka membawa Khalil begitu saja tanpa tidak menunjukkan surat perintah.

“Rasanya seperti adegan dari film yang tidak pernah saya tonton,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Khalil awalnya dikirim ke New Jersey sebelum dipindahkan ke fasilitas di Louisiana.

3. Mengapa Khalil ditangkap?

Di media sosial, Donald Trump menyatakan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari kampanye yang dijanjikannya untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina.

Pemerintah secara umum menganggap pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai simpatisan Hamas yang antisemit.

Trump telah berjanji bahwa penangkapan Khalil adalah penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang selanjutnya.

4. Bukankah kartu hijau melindungi seseorang dari deportasi?

Biasanya, ya. Kartu hijau dianggap sakral, hal yang sangat penting bagi para imigran yang mencari hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika secara permanen.

Biasanya, pemegang kartu hijau hanya dapat dicabut statusnya jika mereka telah dihukum karena suatu kejahatan.

Sementara itu, Khalil tidak pernah dituduh melakukan kejahatan tersebut.

Namun, pemerintahan Trump mengandalkan ketentuan hukum imigrasi AS yang jarang digunakan untuk mencoba mendeportasinya.

Sebuah dokumen dakwaan yang ditujukan kepada Khalil mengatakan bahwa menteri luar negeri, Marco Rubio, memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kehadiran atau aktivitas Khalil di Amerika Serikat akan berpotensi menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat.

The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa alasan departemen luar negeri adalah bahwa kebijakan luar negeri AS untuk memerangi antisemitisme di seluruh dunia akan terpengaruh secara negatif oleh kehadiran Khalil yang berkelanjutan di AS.

5. Mengapa ini bukan masalah sepele?

Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump sedang menghancurkan prinsip dasar kebebasan berbicara di Amerika.

“Ini tampaknya menjadi salah satu ancaman terbesar, jika bukan ancaman terbesar bagi kebebasan amandemen pertama dalam 50 tahun terakhir,” kata Brian Hauss, seorang pengacara senior di American Civil Liberties Union.

“Ini adalah upaya langsung untuk menghukum kebebasan berbicara karena sudut pandang yang dianutnya.”

Terlebih lagi, argumen “dampak kebijakan luar negeri yang merugikan” untuk mendeportasi Khalil cukup samar sehingga secara teori argumen ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes Gaza, tetapi juga untuk semua warga negara non-AS yang berunjuk rasa atas nama Palestina – atau, tentu saja, masalah lain yang dinyatakan pemerintah sebagai tujuan “kebijakan luar negeri”.

Jurnal hukum Just Security mengemukakan:

“Jika pemerintah memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil di seluruh dunia, misalnya, maka menteri luar negeri dapat menganggap para pendukung ilmu iklim – atau bahkan warga negara non-AS yang memiliki perusahaan teknologi hijau – dapat dideportasi dengan alasan bahwa tempat tinggal mereka ‘merusak tujuan kebijakan’ untuk mempromosikan bahan bakar fosil.”

6. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Khalil diwakili oleh sejumlah kelompok hak sipil terkemuka yang menentang penahanannya dan niat pemerintah untuk mendeportasinya.

Mereka juga berusaha membawanya dari Louisiana, tempat ia ditahan saat ini, kembali ke New York.

Departemen luar negeri tidak bisa begitu saja mencabut kartu hijau secara sepihak.

Khalil memiliki hak proses hukum dan kasus imigrasinya akan disidangkan oleh hakim imigrasi.

Pengacaranya pasti akan menunjukkan masalah dengan ketentuan yang diandalkan Rubio, yang sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh satu pengadilan.

Pengacaranya juga pasti akan menentang bahwa Khalil dihukum karena ucapannya, yang pada dasarnya dilindungi amandemen pertama (kebebasan berbicara, beragama, pers, berkumpul, dan mengajukan petisi.)

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

14/03/2025 23:19
Curiga Ukraina Bakal Mobilisasi Pasukan, Putin Ajukan Syarat Ketat untuk Gencatan Senjata 30 Hari – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya untuk menerima usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) terkait konflik dengan Ukraina.

Namun, Putin mengajukan sejumlah syarat sebelum kesepakatan ini dapat diterima.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Putin menegaskan gencatan senjata harus memberikan solusi untuk akar masalah yang menyebabkan konflik.

“Idenya sendiri bagus, dan kami mendukungnya, tetapi ada sejumlah masalah yang perlu didiskusikan,” kata Putin, dikutip dari Kyiv Independent.

Putin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa gencatan senjata dapat dimanfaatkan oleh Ukraina untuk memobilisasi pasukan dan menerima pasokan senjata.

Ia menekankan Rusia akan setuju jika ada jaminan dari Ukraina kalau mereka tidak akan melatih pasukan atau menerima bantuan militer selama periode gencatan senjata.

Putin juga mempertanyakan siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata.

“Jika ada pelanggaran dari salah satu pihak, maka bisa memperburuk situasi,” katanya.

Ia menambahkan pasukan Rusia sedang berusaha memblokir unit-unit besar Angkatan Bersenjata Ukraina di Kursk dan menekankan perlunya perundingan lebih lanjut.

Respons dari AS dan Ukraina

Sebelumnya, pada awal Maret 2025, Presiden AS Donald Trump mengusulkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di wilayah Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Usulan ini ditolak Rusia karena dianggap sebagai campur tangan NATO.

Putin lebih memilih untuk membahas masalah ini langsung dengan AS dan mungkin dengan Trump.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia tampaknya berusaha menunda perdamaian selama mungkin.

Sebagai bagian dari upaya gencatan senjata, Ukraina setuju untuk menerima gencatan senjata yang diusulkan oleh AS pada Selasa (11/3/2025), dengan syarat Rusia juga melaksanakannya.

Perundingan ini diharapkan dapat membawa jalan menuju penyelesaian yang lebih permanen dan damai di Ukraina.

Rusia Kembali Kuasai 70 persen Kursk

Selain gencatan senjata, situasi di Kursk juga menjadi perhatian internasional.

Dalam perkembangan lain yang dilaporkan oleh The Guardian, Rusia berhasil merebut kembali sekitar 70 persen wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina di Kursk.

Kursk merupakan bagian dari wilayah yang direbut Kyiv selama penyerbuan Ukraina pada Agustus tahun lalu.

Menurut Institut Studi Perang yang berbasis di Washington, wilayah yang kini dikuasai Rusia sebelumnya dikuasai Ukraina pada minggu-minggu pertama invasi tersebut.

Saat ini, Ukraina hanya menguasai kurang dari 200 kilometer persegi di Kursk, sebuah penurunan signifikan dari 1.300 kilometer persegi yang mereka kuasai pada puncak serangan.

Militer Rusia mengonfirmasi bahwa mereka telah mengambil alih sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina.

Tentara Ukraina yang berusaha melarikan diri dari Kursk dilaporkan harus berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke wilayah Ukraina.

Itu pun sambil menghindari patroli dan serangan dari pasukan Rusia yang terus menguasai wilayah tersebut.

Ukraina Bangun Pertahanan Cepat di Kursk

Pada Kamis (13/3/2025), militer Ukraina berusaha keras membangun garis pertahanan di dekat perbatasan untuk mencegah Rusia memanfaatkan serangan balasan Sudzha sebagai landasan untuk maju ke wilayah timur laut Ukraina.

Invasi Ukraina ke Kursk sebelumnya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian pasukan Rusia dari bagian lain di Ukraina.

Selain itu, wilayah yang berhasil direbut di Kursk dipandang sebagai alat tawar-menawar bagi Ukraina.

Ukraina Perintahkan Evakuasi Wajib di Delapan Desa Dekat Perbatasan Kursk

Pada Kamis (13/3/2025), Ukraina mengumumkan perintah evakuasi wajib terhadap delapan desa yang terletak di dekat perbatasan dengan wilayah Kursk.

Pemerintahan militer wilayah Sumy mengungkapkan bahwa keputusan evakuasi tersebut diambil karena “memburuknya situasi operasional di wilayah tersebut” dan “penembakan terus-menerus oleh Rusia.”

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

14/03/2025 22:32
Tesla Hancur Lebur, Begini Nasibnya di China

Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi Tesla di China kian terpuruk. Raksasa mobil listrik milik Elon Musk itu menghadapi pembatasan data dan regulasi yang serba terhimpit di Beijing dan Amerika Serikat (AS).

Pembatasan itu membuat Tesla sulit menghadirkan fitur autopilot dan full self driving (FSD) ke China. Sementara itu, aturan AS terkait data juga mewajibkan Tesla menyimpan data secara lokal dan meminta persetujuan saat melakukan pengiriman data ke luar. Pemerintah AS juga tidak mengizinkan Tesla melatih software AI di China.

Di tengah kemelut geopolitik tersebut, Tesla dilaporkan melakukan kerja sama dengan raksasa teknologi China, Baidu. Dua sumber menjelaskan tujuan kerja sama untuk meningkatkan kinerja sistem bantuan mengemudi canggih (advanced driving assistance atau ADAS), dikutip dari Reuters, Jumat (14/3/2025).

Baidu telah mengirimkan sejumlah engineer-nya ke kantor Tesla yang ada di Beijing. Tidak diketahui jumlah pasti engineer yang dikirim, namun mereka telah berkantor di sana selama beberapa minggu terakhir.

Para engineer bekerja untuk mengintegrasikan informasi peta navigasi Baidu ke mobil Tesla. Misalnya, untuk marka jalur dan sinyal lampu lalu lintas dengan perangkat FSD versi 13 milik Tesla.

Dengan begitu, pengetahuan perangkat soal jalanan di China akan lebih akurat dan lebih baru.

Seorang sumber mengatakan FSD V13 belum mendapatkan pelatihan cukup untuk jalan-jalan di China. Hal ini membuat banyak pengemudi Tesla melakukan pelanggaran seperti berpindah jalur yang salah atau menerobos lampu merah.

Baik Baidu dan Tesla tidak menanggapi permintaan komentar.

Bukan hanya Tesla yang mendapatkan dampak positif dari kerja sama ini. Reuters mencatat Baidu dapat meningkatkan kemampuan AI, yang diketahui cukup tertinggal dari raksasa lain asal China seperti DeepSeek dan Alibaba.

Tesla Hancur Lebur, Dibela Trump Mati-matian

Gerakan anti Elon Musk makin kencang dan membuat masyarakat di AS ramai-ramai memboikot Tesla. Bahkan, banyak pemilik Tesla yang memasang stiker pada mobil mereka yang mengindikasikan bahwa mereka tak bangga membeli produk dari perusahaan milik orang terkaya di dunia.

Penjualan Tesla anjlok dan harga jual mobilnya turun, sehingga pengguna ‘terjebak’ karena rugi jika menjual mobil mereka. Di saat bersamaan, saham Tesla juga ambruk yang didorong sentimen negatif terhadap sikap politik Musk, serta ancaman perang tarif yang dikeluarkan Trump.

Menanggapi hujatan ke Musk dan gerakan boikot Tesla, Presiden AS Donald Trump tak tinggal diam. Trump mengatakan akan membeli mobil Tesla baru. Ia juga menyalahkan orang-orang yang berideologi kiri yang disebut radikal. Bahkan, Trump menyebut aksi boikot Tesla adalah hal yang ilegal.

Pernyataan Trump mengemuka sehari setelah saham Tesla mengalami penurunan terburuk dalam hampir 5 tahun terakhir. Penurunan ini ditengarai ancaman resesi dan rencana tarif Trump. Selain itu, ideologi dan sikap politik Musk juga ramai dikritik.

Trump mengatakan ia akan melabeli penyerangan showroom Tesla sebagai aksi terorisme lokal. Trump mengatakan akan menyetop aksi penyerangan tersebut.

“Mereka [penyerang showroom Tesla] membahayakan perusahaan AS yang hebat,” ujar Trump, dikutip dari The Guardian, Kamis (13/3/2025).

Di dealer Tesla, digelar kampanye boikot besar-besaran. Pemilik mobil banyak yang menjual kendaraan Tesla mereka, dan aktivis ramai-ramai mendorong anggota masyarakat untuk menjual saham Tesla.

Banyak mobil Tesla di tempat sampah yang dipenuhi grafiti anti-Nazi dan tulisan ‘Musk harus pergi’.

Klaim Trump bahwa boikot itu “ilegal” adalah salah. Mahkamah Agung memutuskan pada tahun 1972 bahwa amandemen pertama konstitusi AS melindungi hak warga Amerika untuk memprotes bisnis swasta.

Kelompok gerakan ‘Tesla Takedown’, yang telah mengorganisasikan protes anti-Tesla di seluruh negeri, mengatakan orang-orang juga memiliki hak untuk melakukan protes secara damai di trotoar dan jalan di depan showroom, perusahaan.

(fab/fab)

14/03/2025 20:40
PM Selandia Baru Jacinda Ardern Jadi Inspirasi Nama Spesies Baru Jangkrik Raksasa dalam Memori Hari Ini, 13 Maret 2021

JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 13 Maret 2021, Universitas Massey menjadikan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern sebagai nama spesies baru jangkrik raksasa: Hemiandrus Jacinda. Nama itu diberikan karena figur Ardern yang populer. Selain itu karena jangkrik tersebut berwarna merah khas Partai Buruh.

Sebelumnya, Ardern dikenal sebagai figur wanita bernyali tinggi dalam peta politik Selandia Baru. Ia adalah ketua Partai Buruh. Suatu lompatan besar dalam karier politiknya. Ia kemudian terpilih sebagai PM Selandia Baru.

Wanita masuk dunia politik sudah biasa di era modern. Namun, wanita yang disegani di dunia politik dapat dihitung jari. Ambil contoh Ardern. Wanita kelahiran Hamilton, Selandia Baru, 26 Juli 1980 sudah masuk jajaran wakil rakyat Selandia Baru sedari 2008.

Tindak-tanduknya sebagai anggota parlemen tak mudah. Ia kerap diremehkan karena terlahir sebagai seorang wanita. Ia dianggap tak mengerti banyak hal dalam dunia politik. Namun, Ardern justru memperlihatkan yang sebaliknya.

Ia jadi politisi vokal. Ia kerap menyuarakan banyak hal terkait hajat hidup rakyat Selandia Baru – dari urusan budaya hingga kemiskinan. Kondisi itu membuat karier politiknya berjalan dengan baik. Ardern pun mampu duduk sebagai Ketua Partai Buruh sedari 2017.

Spesies baru jangkrik raksasa yang diberi nama Hemiandrus Jacinda. (Wikimedia Commons)

Kehadirannya di dalam Partai Buruh membawa warna baru. Partai Buruh jadi kebanjiran relawan. Bahkan, sumbangan Partai Buruh jadi meningkat karena kehadiran relawan yang dikenal sebagai Jacindamania.

Rakyat Selandia Baru bak kembali bergairah dengan dunia politik. Apalagi, Ardern sendiri terpilih sebagai PM Selandia Baru sedari 2017. Ia mewakili harapan banyak orang. Awalnya popularitas Ardern hanya diketahui skala dalam negeri saja.

Belakangan Ardern sering tampil di media massa dunia karena melakukan serangkaian tindakan cepat tanggap. Ia segera mendatangi keluarga korban tragedi berdarah penembakan Masjid Christchurch pada 2019. Ia menetapkan hari berkabung nasional. Pidatonya kemudian menyentuh dunia.

“Kita mungkin telah meletakkan bunga, melakukan haka (tarian tradisional), menyanyikan lagu, atau sekadar berpelukan. Namun, bahkan saat kita tidak dapat berkata-kata, kita tetap mendengar ucapan kalian, dan ucapan kalian telah membuat kita rendah hati dan bersatu.”

“Selama dua minggu terakhir kita telah mendengar kisah-kisah dari mereka yang terkena dampak serangan teroris ini. Kisah-kisah itu adalah kisah tentang keberanian. Kisah-kisah tentang mereka yang lahir di sini, tumbuh di sini, atau yang menjadikan Selandia Baru sebagai rumah mereka. Yang telah mencari perlindungan, atau mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka,” ujar Ardern sebagaimana pidato lengkapnnya dikutip laman The Guardian, 28 Maret 2019.

Popularitas Ardern terus meningkat kala Selandia Baru dikepung pandemi COVID-19. Ardern bertindak cekatan dengan melakukan keputusan cepat nan terukur. Kondisi itu membuat angka penularan virus dari Wuhan signifikan.

Popularitas itulah yang kemudian membuat sederet peneliti dari Universitas Massey kepincut. Mereka yang baru menemukan spesial baru jangkrik raksasa hendak mengapresiasi Ardern. Puncaknya, spesies baru jangkrik raksasa itu dinamakan menggunakan nama Ardern dengan nama latin Hemiandrus Jacinda pada 13 Maret 2021.

Spesies baru jangkrik raksasa itu dianggap mereka mewakili semangat Ardern. Warnanya – merah– mirip dengan Partai Buruh. Jangkrik raksasa itu dianggap pula cantik seperti Ardern. Ardern sendiri senang bukan main dengan namanya diabadikan jadi nama jangkrik.

“Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern , telah menerima apa yang mungkin menjadi penghargaan terbesarnya sejauh ini: seekor jangkrik besar yang diberi nama dengan namanya. Spesies baru jangkrik raksasa yang tidak bisa terbang yang merupakan hewan endemik di Selandia Baru – diberi nama Hemiandrus jacinda karena berwarna merah khas Partai Buruh.”

“Steven Trewick, seorang profesor ekologi evolusi di Universitas Massey di Selandia Baru dan ilmuwan yang memberi nama dan secara resmi mendeskripsikan serangga tersebut, mengatakan bahwa menurutnya serangga tersebut mencerminkan sifat-sifat perdana menteri. Itu adalah spesies yang mencolok, katanya, dan dia menganggapnya cantik,” ujar Elle Hunt dalam tulisannya di laman The Guardian berjudul Hemiandrus Jacinda: Insect Named after New Zealand Prime Minister (2021).

13/03/2025 21:39
Gerakan Boikot Tesla Makin Parah, Trump Blak-blakan Teriak Terorisme

Jakarta, CNBC Indonesia – Gerakan anti Elon Musk makin kencang dan membuat masyarakat di Amerika Serikat (AS) ramai-ramai memboikot Tesla. Bahkan, banyak pemilik Tesla yang memasang stiker pada mobil mereka yang mengindikasikan bahwa mereka tak bangga membeli produk dari perusahaan milik orang terkaya di dunia.

Penjualan Tesla anjlok dan harga jual mobilnya turun, sehingga pengguna ‘terjebak’ karena akan rugi jika menjual mobil mereka. Di saat bersamaan, saham Tesla juga ambruk yang didorong sentimen negatif terhadap sikap politik Musk, serta ancaman perang tarif yang dikeluarkan Trump.

Menanggapi hujatan ke Musk dan gerakan boikot Tesla, Presiden AS Donald Trump tak tinggal diam. Trump mengatakan akan membeli mobil Tesla baru. Ia juga menyalahkan orang-orang yang berideologi kiri yang disebut radikal. Bahkan, Trump menyebut aksi boikot Tesla adalah hal yang ilegal.

Pernyataan Trump mengemuka sehari setelah saham Tesla mengalami penurunan terburuk dalam hampir 5 tahun terakhir.

Trump juga mengatakan bahwa ia akan melabeli penyerangan showroom Tesla sebagai aksi terorisme lokal. Trump mengatakan akan menyetop aksi penyerangan tersebut.

“Mereka [penyerang showroom Tesla] membahayakan perusahaan AS yang hebat,” ujar Trump, dikutip dari The Guardian, Kamis (13/3/2025).

Trump berpidato di jalan masuk Gedung Putih, bersama Musk dan putra Musk yang masih kecil. Beberapa kendaraan Tesla diparkir di jalan masuk agar Trump dapat memilih kendaraan mana yang akan dibeli.

Pada bulan Agustus 2024, seorang podcaster menghadiahkan Trump sebuah Cybertruck. Pada Selasa (11/3), Trump memilih Model S merah, yang katanya akan dibayar dengan cek.

“Elon Musk ‘bertaruh’ untuk membantu Negara kita, dan dia melakukan PEKERJAAN yang LUAR BIASA! Namun, Kaum Kiri Radikal, seperti yang sering mereka lakukan, mencoba memboikot Tesla secara ilegal dan kolusi, salah satu produsen mobil hebat di Dunia, dan ‘bayi’ Elon, untuk menyerang dan menyakiti Elon, dan semua yang ia perjuangkan,” tulis Trump di akun Truth Social miliknya pada Selasa (11/3) pagi waktu setempat.

Selama konferensi pers, Trump mengulangi pernyataan ini dengan mengatakan: “Kami sudah tahu beberapa dari mereka [penyerang showroom Tesla]. Kami akan menangkap mereka, dan mereka orang jahat,” ia menuturkan.

Saham Tesla anjlok tajam pada Senin (10/3) karena pasar bereaksi terhadap ancaman resesi dan rencana tarif Trump. Penurunan Tesla terjadi di tengah protes yang meluas atas pengaruh miliarder Musk di pemerintahan federa.

Di dealer Tesla, digelar kampanye boikot besar-besaran. Pemilik mobil banyak yang menjual kendaraan Tesla mereka, dan aktivis ramai-ramai mendorong anggota masyarakat untuk menjual saham Tesla.

Banyak mobil Tesla di tempat sampah yang dipenuhi grafiti anti-Nazi dan tulisan ‘Musk harus pergi’.

Klaim Trump bahwa boikot itu “ilegal” adalah salah. Mahkamah Agung memutuskan pada tahun 1972 bahwa amandemen pertama konstitusi AS melindungi hak warga Amerika untuk memprotes bisnis swasta.

Kelompok gerakan ‘Tesla Takedown’, yang telah mengorganisasikan protes anti-Tesla di seluruh negeri, mengatakan orang-orang juga memiliki hak untuk melakukan protes secara damai di trotoar dan jalan di depan showroo, perusahaan.

“Protes damai di tempat umum bukanlah terorisme domestik,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

“Kami tidak akan diganggu atau membiarkan hak-hak kami diinjak-injak atau dicuri,” mereka menambahkan.

(fab/fab)

13/03/2025 19:20
Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.114: Putin Bangga, Ukraina Mundur setelah Digempur Rusia di Kursk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.114 pada Kamis (13/3/2025).

Pada tengah malam, suara ledakan dapat terdengar di Kyiv dan disusul dengan suara ledakan yang kedua pada pukul 01.16 waktu setempat.

Setengah jam kemudian, Rusia menyerang Kherson secara besar-besaran.

Sementara itu, ledakan terdengar di wilayah Zaporizhia pada pukul 04.00 pagi waktu setempat.

Angkatan Udara Ukraina memperingatkan tentang ancaman pesawat tak berawak terhadap Zaporizhia.

Pada waktu yang beriringan, peringatan serangan udara telah dicabut di Kyiv, seperti diberitakan Suspilne.

Putin Kunjungi Kursk

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi wilayah perbatasannya di Kursk untuk pertama kalinya sejak Ukraina menginvasi sebagian wilayah Rusia dalam serangan mendadak pada Agustus 2024.

Putin berharap pasukannya hampir berhasil membebaskan sepenuhnya wilayah Kursk setelah mengklaim telah merebut kembali 24 permukiman dalam lima hari terakhir.

“Saya berharap semua tugas tempur yang dihadapi unit kami akan terpenuhi, dan wilayah wilayah Kursk akan segera dibebaskan sepenuhnya dari musuh,” kata Putin di televisi pemerintah, Rabu (12/3/2025).

Putin juga mengatakan Rusia memperlakukan semua tawanan perang dengan baik.

Putin Memuji Pasukan Rusia dalam Operasi Pipa di Kursk

Dalam kunjungannya di Kursk, Putin memuji pasukan Rusia yang meliputi personel dari Brigade Serangan Lintas Udara ke-11, Resimen Senapan Bermotor ke-30, dan detasemen pasukan khusus Akhmat yang berpartisipasi dalam operasi khusus di Kursk.

Ia diberitahu oleh Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, bahwa pasukan Rusia berhasil melakukan operasi khusus melalui saluran pipa dalam serangan yang mengejutkan pasukan Ukraina di Kursk.

“Tim penyerang dari formasi gabungan ini, yang berjumlah lebih dari 600 orang, menggunakan pipa transmisi gas untuk menempuh jarak sekitar 15 kilometer dan menyusup ke formasi tempur angkatan bersenjata Ukraina,” lapor Gerasimov kepada Putin.

“Tindakan ini mengejutkan musuh dan menyebabkan runtuhnya pertahanan mereka serta perkembangan serangan kami di wilayah Kursk,” imbuh Gerasimov.

Ukraina Tarik Pasukannya dari Kursk setelah Digempur Rusia

Beberapa menit setelah pernyataan Putin disiarkan, panglima tertinggi angkatan darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrski, mengisyaratkan pasukannya ditarik mundur untuk meminimalkan kerugian.

“Dalam situasi yang paling sulit, prioritas saya adalah menyelamatkan nyawa tentara Ukraina. Untuk tujuan ini, unit-unit pasukan pertahanan, jika perlu, akan bermanuver ke posisi yang lebih menguntungkan,” tulis Syrski, Rabu.

Syrski: Rusia Menyerang dengan Pasukan Udara dan Unit Khusus

Jenderal Oleksandr Syrski mengatakan militer Rusia menderita kerugian personel dan peralatan yang besar saat mencoba meraih keuntungan politik dengan berupaya mengusir pasukan Ukraina dari pemukiman Sudzha di Kursk.

Namun, sumber terbuka Deep State yang berbasis di Ukraina menunjukkan bahwa Ukraina tidak lagi memegang kendali penuh atas pemukiman tersebut.

Meski mengatakan musuh menderita kerugian, Syrski mengakui Rusia telah mengerahkan pasukan terbaiknya untuk memukul mundur pasukan Ukraina.

“Musuh menggunakan unit penyerangan pasukan udara dan pasukan operasi khusus untuk menerobos pertahanan kami, mengusir pasukan kami keluar dari wilayah Kursk dan memindahkan pertempuran ke wilayah Sumy dan Kharkiv,” kata Syrskyi, seperti diberitakan The Guardian.

Zelensky: Kami Berupaya Melindungi Tentara Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi tentaranya di garis depan medan perang.

“Rusia jelas berusaha memberikan tekanan maksimal pada pasukan kami, dan komando militer kami melakukan apa yang harus dilakukan,” kata Presiden Ukraina dalam konferensi pers di Kyiv, Rabu.

“Kami menjaga keselamatan prajurit kami semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Trump Ancam Rusia secara Finansial jika Tak Setujui Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan ia dapat menargetkan Rusia secara finansial atau memberikan sanksi lagi.

Hal ini terjadi setelah Zelensky mendesaknya untuk mengambil langkah-langkah kuat jika Rusia gagal mendukung gencatan senjata 30 hari yang disepakati antara delegasi Ukraina dan AS yang bertemu di Arab Saudi pada 11 Maret lalu.

Sebelumnya Zelensky mengatakan ia mengharapkan tindakan tegas dari Washington jika Rusia menolak usulan gencatan senjata.

“Saya memahami bahwa kita dapat mengandalkan langkah tegas. Saya belum tahu rinciannya tetapi kita berbicara tentang sanksi (terhadap Rusia) dan memperkuat Ukraina,” kata Zelensky.

AS, Ukraina, dan Eropa Menunggu Respons Rusia

Pemerintah AS, Kyiv, dan Eropa sedang menunggu tanggapan Moskow terhadap usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Ukraina.

Utusan AS yang dikirim ke Moskow diharapkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Putin pada akhir minggu ini.

Kremlin belum secara terbuka mengatakan apakah mereka mendukung gencatan senjata segera atau tidak.

Menlu AS Ingin Rusia Setujui Rencana AS Tanpa Syarat Apa Pun

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan pemerintahan Trump menginginkan persetujuan Rusia tanpa syarat apa pun atas usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Ukraina.

“Itulah yang ingin kami ketahui – apakah mereka siap melakukannya tanpa syarat,” kata Rubio di pesawat menuju pertemuan G7 di Kanada.

“Jika jawabannya ya, maka kami tahu kami telah membuat kemajuan nyata, dan ada peluang nyata untuk mencapai perdamaian. Jika jawaban mereka tidak, itu akan sangat disayangkan, dan itu akan memperjelas niat mereka,” imbuhnya.

Eropa Bahas Pembentukan Pasukan Jaminan untuk Ukraina

Ketika Rusia belum memberikan jawaban atas usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Ukraina, para pejabat tinggi militer Eropa (Inggris, Jerman, Italia, Polandia dan Prancis) berkumpul di Paris pada Rabu kemarin.

Mereka membahas kemampuan Eropa memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina jika gencatan senjata dengan Rusia telah disepakati.

Menteri pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan pengumuman gencatan senjata bisa datang secepatnya pada hari (13/3/2025) dan Eropa harus siap untuk membantu menegakkannya.

“Kami berharap untuk melihat gencatan senjata besok” katanya.

Ia mengatakan setidaknya 15 negara bersedia berkontribusi pada pasukan hingga 30.000 personel yang akan secara permanen mengamankan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur Ukraina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

13/03/2025 10:23