Perusahaan: The Guardian

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.139: Rusia Luncurkan Serangan di Kyiv, setelah Menghantam Kryvyi Rih – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.139: Rusia Luncurkan Serangan di Kyiv, setelah Menghantam Kryvyi Rih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.139 pada Senin (7/4/2025).

    Serangan rudal Rusia di Kyiv menewaskan satu orang dan melukai tiga orang lainnya pada Minggu (6/4/2025) malam.

    Pihak berwenang Ukraina melaporkan sejumlah kerusakan dan kebakaran di beberapa distrik dalam serangan terbesar di Ukraina selama berminggu-minggu.

    “Rudal balistik telah merusak gedung-gedung yang menampung kantor redaksi Perusahaan Penyiaran Asing Negara Ukraina,” menurut saluran televisi Freedom, yang melaporkan ruang redaksinya sendiri telah hancur.

    Seluruh negara berada dalam siaga udara sejak hari ini pukul 02.00 waktu setempat setelah angkatan udara Ukraina memperingatkan adanya serangan.

    Serangan tersebut adalah serangan berskala besar pertama yang menggunakan rudal dan pesawat tak berawak sejak AS mengumumkan Rusia dan Ukraina menyepakati perjanjian gencatan senjata terhadap infrastruktur energi dan maritim di Laut Hitam.

    Jumlah Korban Jiwa di Kryvyi Rih Meningkat Jadi 20 Orang

    Ukraina melaporkan meningkatnya jumlah korban jiwa dalam serangan Rusia di Kryvyi Rih.

    Rusia pertama kali melancarkan serangan rudal balistik ke Kryvyi Rih pada hari Jumat (4/4/2025).

    Setidaknya 18 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu, termasuk sembilan anak-anak.

    Kemudian, Rusia menyerang Kryvyi Rih lagi menggunakan UAV – seorang wanita tewas dan tujuh orang dilaporkan terluka, seperti diberitakan Pravda. 

    Prancis Desak Gencatan Senjata, Kecam Rusia yang Serang Kryvyi Rih

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan tindakan keras jika Rusia terus menolak perdamaian setelah Rusia meluncurkan rudal balistik ke Kryvyi Rih pada hari Jumat (4/4/2025).

    “Meskipun ada upaya AS dan Eropa untuk mengamankan perdamaian di Ukraina, Rusia terus “membunuh anak-anak dan warga sipil,” kata Macron melalui akun X.

    “Pikiran saya bersama anak-anak dan semua korban sipil dari serangan berdarah yang dilakukan oleh Rusia, termasuk pada tanggal 4 April di Kryvyi Rih,” lanjutnya.

    “Gencatan senjata diperlukan sesegera mungkin. Dan tindakan keras jika Rusia terus mencoba untuk membeli waktu dan menolak perdamaian,” tambahnya.

    Macron mengatakan meskipun Ukraina menerima proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk gencatan senjata penuh dan negara-negara Eropa juga bekerja untuk mengamankan perdamaian, Rusia melanjutkan perang dengan intensitas baru, tanpa memperhatikan warga sipil.

    Rusia Luncurkan Serangan dari Laut Hitam, Zelensky: Moskow Menolak Damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Rusia dilancarkan pada hari Minggu dari Laut Hitam, menunjukkan mengapa Moskow menolak untuk menyetujui gencatan senjata tanpa syarat.

    “Mereka ingin mempertahankan kemampuan mereka untuk menyerang kota-kota dan pelabuhan kami dari laut,” kata Zelensky, seperti diberitakan The Guardian.

    Ia mengatakan gencatan senjata di laut adalah kunci untuk keamanan secara keseluruhan dan membawa perdamaian lebih dekat.

    Namun, serangan tersebut mengisyaratkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak ingin mengakhiri perang.

    “Dia mencari cara untuk mempertahankan opsi untuk menyalakannya kembali kapan saja, dengan kekuatan yang lebih besar,” kata Zelensky.

    Zelensky: Rusia Meningkatkan Serangan Udara

    Zelensky mengatakan Rusia meningkatkan pemboman udaranya setelah pasukannya melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak besar-besaran ke Ukraina pada Minggu malam, yang menewaskan dua orang. 

    “Tekanan terhadap Rusia masih belum cukup,” tambah presiden Ukraina tersebut.

    Jerman akan Gelar Latihan Militer jika Rusia Serang Negara-negara NATO

    Latihan militer Bundeswehr skala besar dengan nama sandi “Red Storm Bravo” akan diadakan di Hamburg (Jerman) selama tiga hari, mulai tanggal 25 September 2025. 

    “Sasarannya adalah untuk mempersiapkan kemungkinan serangan Rusia terhadap negara anggota NATO,” menurut laporan saluran NTV.

    Skenario latihan juga mencakup pemindahan unit militer melalui kota, menyediakan perawatan medis darurat, dan mengevakuasi yang terluka.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.138, Zelensky: Dubes AS Takut Kecam Rusia soal Serangan di Kryvyi Rih – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.138, Zelensky: Dubes AS Takut Kecam Rusia soal Serangan di Kryvyi Rih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.138 pada Minggu (6/4/2025).

    Pada tengah malam, sejumlah ledakan terdengar di Sumy.

    Sementara itu, peringatan serangan udara diumumkan di Kyiv dan sejumlah wilayah pada pukul 04.59 waktu setempat.

    Pada pukul 05.14 waktu setempat, koresponden Suspilne melaporkan serangkaian ledakan dahsyat di Kyiv.

    Zelensky Kecewa dengan Dubes AS: Negara Kuat, tapi Respons Lemah ke Rusia

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menyatakan kekecewaannya atas tanggapan kedutaan besar AS di Kyiv terhadap serangan rudal Rusia yang menewaskan 18 orang, termasuk sembilan anak-anak, di kota Kryvyi Rih. 

    “Reaksi kedutaan AS mengejutkan dan tidak menyenangkan. Betapa kuatnya negara ini, kuatnya rakyatnya, namun lemahnya respons,” tulis Zelensky di platfrom X, pada hari Sabtu (5/4/2025).

    “Mereka takut menyebut kata ‘Rusia’ saat berbicara tentang rudal yang menewaskan anak-anak,” lanjutnya.

    Cuitan Dubes AS yang Buat Zelensky Kecewa

    Sebelumnya, Duta Besar AS, Bridget Brink, menulis responsnya atas serangan rudal balistik di Kryvyi Rih tanpa menyebut serangan tersebut dari Rusia.

    “Mengerikan bahwa malam ini sebuah rudal balistik menghantam dekat taman bermain dan restoran di Kryvyi Rih. Lebih dari 50 orang terluka dan 16 tewas, termasuk 6 anak-anak. Inilah sebabnya perang harus diakhiri,” tulisnya di platform X.

    Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah bergerak untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia, sebuah pergeseran dari pendekatan pendahulunya, Joe Biden. 

    Sementara itu, Zelensky telah melakukan upaya untuk memperlancar hubungan dengan Trump sejak pertengkaran di Ruang Oval.

    Zelensky juga memuji upaya AS untuk bekerja menuju penyelesaian perang tiga tahun dengan Rusia.

    Rusia Klaim Serangan Rudal Menghantam Pertemuan Militer Barat di Ukraina

    Setelah Ukraina melaporkan serangan di Kryvyi Rih, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim mereka telah melakukan serangan rudal presisi dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi di sebuah restoran tempat pertemuan telah berlangsung dengan komandan unit dan instruktur Barat pada Jumat (4/4/2025).

    Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan di Kryvyi Rih telah meningkat menjadi 18 orang, termasuk sembilan anak-anak, kata gubernur daerah Kryvyi Rih, Serhii Lysak, pada Sabtu (5/4/2025). 

    Zelensky Bertemu Pemimpin Militer Inggris dan Prancis

    Zelensky bertemu dengan para pemimpin angkatan bersenjata Inggris dan Prancis di Kyiv pada Sabtu, untuk membahas potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian multinasional ke Ukraina, sementara AS enggan memberikan jaminan keamanan.

    Zelensky memuji kemajuan nyata dalam diskusi tersebut bersama kepala staf pertahanan Inggris, Tony Radakin, dan mitranya dari Prancis, Thierry Burkhard.

    “Kami telah membahas perincian pertama tentang bagaimana kontingen keamanan mitra dapat dikerahkan,” kata Zelensky tanpa memberikan rincian, seperti diberitakan The Guardian.

    Presiden Prancis Ungkap Isi Diskusi dengan Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengungkap isi diskusi antara para pemimpin militer Prancis, Inggris dan Ukraina pada hari Sabtu.

    Sebelumnya Macron dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mempelopori upaya Eropa untuk mengirim apa yang mereka sebut “pasukan jaminan” ke Ukraina setelah perang berakhir.

    “Kami melanjutkan diskusi tentang dukungan jangka panjang bagi rakyat Ukraina,” kata Macron pada hari Sabtu. 

    “Pertama, untuk tentara mereka, yang merupakan – dan akan tetap menjadi – garis pertahanan pertama mereka; dan kedua, tentang kemungkinan pasukan penenang, yang dikerahkan di belakang garis kontak untuk mencegah agresi Rusia yang baru,” lanjutnya.

    Sementara itu, Zelensky berterima kasih kepada Inggris dan Prancis atas kepemimpinan mereka.

    AS ‘Tak Sengaja’ Usir Pengungsi Ukraina

    Pemerintahan Trump telah meminta maaf setelah mengatakan mereka secara tidak sengaja memberi tahu beberapa pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia bahwa mereka perlu meninggalkan AS karena status hukum mereka sedang dicabut.

    Sekitar 240.000 warga Ukraina telah ditempatkan di AS sebagai bagian dari program Uniting for Ukraine – atau U4U – yang diluncurkan selama masa jabatan presidensi Joe Biden. 

    Namun, beberapa warga Ukraina yang telah ditempatkan menerima email minggu ini yang memberi tahu mereka, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan mengakhiri perlindungan hukum mereka, menurut CBS News.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi. 

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia. Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India hingga Vietnam Ikut Lobi Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menyusul yang lainnya, Israel dilaporkan tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen. Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel.

    Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

  • Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Israel Benyamin Netanyahu diketahui tengah berunding dengan juru bicara Gedung Putih di untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen.

    Meski Israel merupakan sekutu terdekat AS, hal ini tak lantas membuat Trump melunak.

    Trump justru semakin agresif memberlakukan kebijakan tarif impor baru terhadap negara-negara yang dianggap sebagai kawan dan lawan, termasuk di antaranya ke Israel.

    Mengutip dari The Guardian, adapun kebijakan tarif impor diumumkan Trump hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Israel Lobi Trump 

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel”.

    Pejabat Israel juga mengatakan, bahwa mereka telah berkomunikasi dengan otoritas AS dan Israel untuk memastikan pengecualian Israel.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Netanyahu Akan Temui Trump

    Untuk mempercepat proses negosiasi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan akan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih pada Senin (6/4/2025) waktu Amerika Serikat.

     Hal ini diungkap empat sumber yang mengetahui rencana itu mengkonfirmasi kabar tersebut.

    Tak dirinci dengan siapa Netanyahu akan bertandang ke AS untuk menemui Presiden Donald Trump.

    Namun sumber itu mengatakan kunjungan Netanyahu menjadikan dirinya sebagai pemimpin asing pertama yang bertemu langsung dengan Trump untuk mencoba merundingkan kesepakatan terkait tarif.

    Lebih lanjut selain membahas tarif impor, kunjungan Netanyahu ke AS dimaksudkan untuk membahas Gaza dan sejumlah isu lainnya di kawasan tersebut.

    Alasan Trump Memberlakukan Tarif Impor

    Trump berdalih upayanya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri serta memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan negara-negara lain.

    Trump beranggapan kebijakan menaikkan tarif sebagai jalan keluar menyembuhkan ekonomi AS dari defisit perdagangan 

    ”Kita akhirnya mengutamakan Amerika,” kata Trump.

    Ini lantaran data perdagangan AS di tahun 2024 menunjukkan bahwa negara Hollywood ini mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dollar AS dengan 92 negara.

    Trump menganggap defisit perdagangan yang dialami AS saat ini adalah kondisi darurat nasional, sehingga pemerintah perlu memberlakukan kebijakan agresif.

    Lewat cara ini penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, mengatakan, kebijakan tarif baru akan mendongkrak pendapatan AS hingga 600 miliar dollar AS per tahun.

    Jika target tersebut terwujud, pendapatan itu akan menjadi lonjakan penerimaan pajak terbesar negeri itu sejak Perang Dunia II.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Malapetaka Tarif Impor Trump: Stellantis PHK 900 Karyawan Hingga Nissan Stop Penjualan SUV Canggih – Halaman all

    Malapetaka Tarif Impor Trump: Stellantis PHK 900 Karyawan Hingga Nissan Stop Penjualan SUV Canggih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Raksasa otomotif Stellantis mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara terhadap 900 karyawan pabrik di Amerika Serikat.

    Keputusan tersebut diumumkan usai Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor yang tinggi terhadap Kanada dan Meksiko.

    Dalam pengumuman resminya yang dikutip CNN International, Stellantis mengatakan bahwa kebijakan tarif impor telah memicu perang dagang.

    Sehingga perusahaan harus menghentikan sementara pabrik di AS yang membuat sistem transmisi dan stamping untuk dealer Kanada dan Meksiko.

    Imbas produksi yang mandek, Stellantis mencatat setidaknya ada 900 karyawan AS yang berpotensi terdampak PHK sementara. 

    Karyawan yang terimbas itu mayoritas bekerja di lima pabrik berbeda, yakni dua pabrik stamping di Michigan, dua pabrik transmisi di Indiana, serta satu pabrik pengecoran di Indiana.

    Sebagian besar pekerja di lima pabrik AS itu tidak akan langsung kehilangan gaji karena kesepakatan kontrak serikat pekerja.

    Namun, karyawan itu tetap berisiko kehilangan gaji meski dilindungi serikat jika pemberhentian produksi di pabrik Meksiko dan Kanada diperpanjang.

    “Ini adalah tindakan yang tak kami putuskan dengan mudah, tetapi perlu dilakukan mengingat dinamika pasar saat ini,” ujar COO Stellantis Amerika Antonio Filosa,

    “Kami pastikan kami sangat terlibat dengan semua pemangku kepentingan utama kami, termasuk para pejabat negara, serikat pekerja, pemasok, dan dealer di AS, Kanada, dan Meksiko, selagi kami berusaha beradaptasi dengan perubahan ini,” imbuhnya.

    Tak sampai disitu, untuk menghentikan pembengkakan kerugian akibat tarif impor Trump Stellantis juga berencana menutup pabrik perakitan Stellantis di Toluca, Meksiko yang memproduksi Jeep Compass dan Wagoneer S, sepanjang April 2025.

    Stellantis Obral Kendaraan

    Secara terpisah Stellantis memberikan harga khusus untuk seluruh lini produk Stellantis, termasuk Ram, Dodge, dan Chrysler, kecuali beberapa model dan varian khusus.

    Tarif murah ini diberlakukan untuk menenangkan kepanikan pasar di tengah kekhawatiran bahwa tarif 25 persen Trump akan menaikkan harga kendaraan.

    Diskon kendaraan ini diharap dapat menggenjot penjualan perusahaan.

    Mengingat saat ini pasar otomotif AS tengah dilanda gejolak imbas kebijakan tarif impor kendaraan yaang diberlaakukan Presiden Trump.

    Bahkan Bank of America memperkirakan bahwa harga kendaraan AS akan naik sekitar 10.000 dolar AS buntut kebijakan Trump.

    Produsen Mobil Ubah Strategi Penjualan

    Kebijakan tarif impor Trump mendorong produsen kendaraan asal Jepang Nissan CO untuk menghentikan penjualan SUV QX50 dan SUV crossover coupe QX55 di AS, yang dibuat di pabriknya di Aguascalientes, Meksiko.

    Sementara Volkswagen memberitahu dealer-dealernya di AS bahwa mereka akan menambahkan “biaya impor” untuk mobil-mobil yang mereka kirim ke negara tersebut dari Eropa dan Meksiko, sebagaimana dikutip dari The Guardian.

    Pengenaan biaya impor bisa berarti bahwa harga jual mobil-mobil Volkswagen di AS akan meningkat, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen.

    Langkah ini kemungkinan besar merupakan respons terhadap perubahan kondisi pasar, termasuk dampak dari kebijakan tarif perdagangan dan biaya logistik yang lebih tinggi.

    Berbanding terbalik dengan yang lainnya, Ford Motor Co dan Hyundai justru mengumumkan program diskon terutama pada mobil-mobil yang datang dari luar AS.

    Langkah ini dipilih  keduanya untuk menjaga daya tarik harga di pasar AS agar tetap kompetitif.

    Serta untuk menjaga volume penjualan mereka tetap stabil di tengah perubahan biaya produksi akibat kebijakan tarif tersebut.

    “Kami tahu konsumen khawatir terhadap potensi kenaikan harga, dan kami ingin memberikan stabilitas dalam beberapa bulan ke depan,” ujar CEO Hyundai Jose Munoz dalam pernyataannya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat (4/4/2025).

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia.

    Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India Hingga Vietnam Rayu Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS.

    Pembicaraan digelar pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. 

    Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • MK Korsel Putuskan Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Resmi Dicopot dari Jabatan Presiden  – Halaman all

    MK Korsel Putuskan Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Resmi Dicopot dari Jabatan Presiden  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Jumat (4/4/2025) mengeluarkan keputusan bersejarah dengan suara bulat yang memberhentikan Presiden Yoon Suk-yeol. 

    Keputusan ini diambil setelah pengumuman darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada akhir tahun lalu, yang memicu ketegangan politik dan perdebatan mengenai langkah tersebut.

    Para hakim Mahkamah Konstitusi sepakat untuk menguatkan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol yang sebelumnya telah disetujui oleh parlemen Korea Selatan.

    Keputusan ini menjadikan Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden negara tersebut, dikutip dari The Guardian.

    Pemakzulan ini bermula dari pengumuman darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada Desember lalu, yang dianggap sebagai langkah kontroversial dan tidak sah oleh banyak pihak, termasuk anggota parlemen dan publik.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Korea Selatan, serta menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

    Saat membacakan putusan pada Jumat pagi, Hakim Moon Hyung-bae menolak setiap alasan Yoon untuk menyerukan darurat militer dan mengatakan dia telah melampaui kewenangannya.

    “Terdakwa mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk melucuti kewenangan lembaga konstitusional dan melanggar hak-hak dasar rakyat. Dengan melakukan hal itu, ia mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk menegakkan Konstitusi dan sangat mengkhianati kepercayaan rakyat Korea,” kata Moon, dikutip dari Al Jazeera.

    Apa yang dilakukan Yoon Desember lalu tidak diterima oleh hukum.

    “Tindakan yang melawan hukum dan inkonstitusional tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi berdasarkan Konstitusi,” lanjut sang hakim.

    “Dampak negatif dan efek berantai dari tindakan ini sangat besar, dan manfaat pemulihan ketertiban konstitusional melalui pemecatan dari jabatan lebih besar daripada biaya nasional yang terkait dengan pemberhentian presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan pemakzulan ini menandakan berakhirnya masa jabatan Yoon Suk-yeol sebagai presiden.

    Sebagai hasil dari pemakzulan ini, penjabat presiden Han Duck-soo akan menggantikan Yoon untuk sementara waktu hingga pemilu presiden baru diadakan dalam waktu 60 hari ke depan.

    Selama berminggu-minggu, Korea Selatan berada dalam ketegangan yang meningkat terkait dengan masa depan demokrasi negara tersebut. 

    Keputusan pengadilan ini menandai titik balik setelah serangkaian musyawarah intensif di antara pihak-pihak terkait. 

    Respons Warga Korsel atas Putusan Pemakzulan Yoon

    Di luar gedung pengadilan, putusan tersebut disambut sorak sorai oleh para pengunjuk rasa dari generasi ke generasi.

    Banyak di antaranya terdiri dari seluruh keluarga,  yang menangis bersama sambil menghela napas lega.

    Salah seorang pengunjuk rasa, Won Seonhee mengatakan bahwa keputusan ini membuatnya senang.

    “Saya tidak bisa tenang. Saya sangat senang dengan pemakzulan ini. Saya hanya sedih karena butuh waktu lama untuk membuat keputusan ini,” kata Won Seonhee yang berusia 66 tahun, dikutip dari BBC.

    Sebaliknya, kelompok demonstran yang pro-Yoon justru marah dengan keputusan tersebut.

    Salah seorang demonstran pro-Yoon mengatakan keputusan tersebut tidak dapat diterima.

    “Keputusan pengadilan itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Ini menandakan (runtuhnya) masyarakat Korea secara total,” tambahnya.

    Tak hanya itu, ia justru menuduh para hakim yang memutuskan pemakzulan Yoon diduga terlibat kasus korupsi.

    “Kita diperintah oleh pihak oposisi, rakyat harus bangkit untuk merebut kembali demokrasi dan kebebasan di negara ini. Saya tidak akan pernah memaafkan para hakim, yang jelas-jelas korup,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap di kediaman presiden di Seoul pada Rabu (15/1/2025).

    Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditahan.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    Ia mengklaim bahwa ia memberlakukan hukum darurat militer untuk menyelamatkan negara dari simpatisan Korea Utara.

    Namun, hal itu secara luas dipandang sebagai manuver untuk menghadapi musuh-musuh politiknya, karena ia semakin terkekang oleh oposisi yang kuat di parlemen.

    Sejak saat itu, Yoon telah dimakzulkan oleh anggota parlemen dan didakwa melakukan pemberontakan.

    Pihak oposisi juga menggunakan mayoritas parlemennya untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.

    Yoon ditangkap pada bulan Januari, dan dibebaskan pada bulan Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Yoon Suk Yeol dan Krisis Korea

  • Nasib Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Ditentukan Jumat Ini, MK Korsel Siap Bacakan Putusan – Halaman all

    Nasib Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Ditentukan Jumat Ini, MK Korsel Siap Bacakan Putusan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memutuskan nasib pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini, Jumat (4/4/2025).

    AP News melaporkan sidang putusan Yoon Suk Yeoul akan dibacakan pada pukul 11.00 waktu setempat.

    Naninta, MK akan membacakan putusan apakah mencopot jabatan Yoon atau memulihkan kekuasaannya.

    Namun keputusan ini membutuhkan sekitar 6 dari 8 hakim di pengadilan.

    Apabila keputusan MK mencopot jabatan Yoon, maka Korsel harus segera menggelar pemilihan presiden dalam waktu 2 bulan.

    Sebaliknya, apabila keputusan MK menyatakan Yoon tidak dimakzulkan, maka ia harus kembali bertugas sebagai presiden.

    Lebih dari 14 Ribu Polisi Dikerahkan

    Menghadapi kekhawatiran akan potensi kekerasan setelah putusan tersebut, polisi mengerahkan tindakan pengendalian massa secara maksimal.

    Nantinya, sekitar lebih dari 14.000 polisi akan dikerahkan di Seoul saat putusan dibacakan, dikutip dari The Guardian.

    Terutama polisi akan berjaga di sekitar radius 100 meter luar gedung pengadilan.

    Tidak hanya itu, polisi Korsel juga membuat labirin kedap udara dari dinding portabel, pagar lipat, barikade fiberglass pada Jumat pagi.

    Ratusan bus dan kendaraan dikerahkan dengan beberapa rodanya diikat dengan tali untuk mencegah pengunjuk rasa memindahkannya.

    Setiap jalan dan gang menuju pengadilan juga ditutup.

    Pom bensin di dekat pengadilan akan ditutup untuk mencegah serangan pembakaran.

    Kemudian akses atap gedung-gedung tinggi akan dibatasi untuk mencegah orang melompat atau melempar benda.

    Pihak berwenang juga berencana untuk melarang penjualan senjata api yang biasanya digunakan untuk membunuh binatang liar, dengan usulan untuk melacak pemilik senjata berlisensi melalui GPS pada hari putusan.

    Stasiun Anguk akan ditutup, dan loker stasiun kereta bawah tanah disegel untuk mencegah ancaman bom.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap di kediaman presiden di Seoul pada Rabu (15/1/2025).

    Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditahan.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    Ia mengklaim bahwa ia memberlakukan hukum darurat militer untuk menyelamatkan negara dari simpatisan Korea Utara., dikutip dari BBC.

    Namun, hal itu secara luas dipandang sebagai manuver untuk menghadapi musuh-musuh politiknya, karena ia semakin terkekang oleh oposisi yang kuat di parlemen.

    Sejak saat itu, Yoon telah dimakzulkan oleh anggota parlemen dan didakwa melakukan pemberontakan.

    Pihak oposisi juga menggunakan mayoritas parlemennya untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.

    Yoon ditangkap pada bulan Januari, dan dibebaskan pada bulan Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

    Selama beberapa bulan terkahir, Korsel telah menghadapi berbagai masalah politik.

    Oleh karena itu, dengan putusan pengadilan hari ini, maka diharapkan dapat menyelesaikan krisis politik di Korsel.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Yoon Suk Yeol dan Krisis Korea

  • Ini Tujuan Donald Trump Naikkan Tarif Impor di Asia Tenggara

    Ini Tujuan Donald Trump Naikkan Tarif Impor di Asia Tenggara

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikan tarif impor merugikan banyak negara di dunia, termasuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. 

    Penerapan tarif timbal balik” atau reciprocal tariff sebesar 10 persen berlaku untuk semua mitra dagang mulai 5 April 2025. Sementara negara atau lebih kawasan yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS akan dikenai tarif impor lebih tinggi, berlaku mulai 9 April 2025.

    Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Myanmar yang dilanda perang dan gempa bumi, Indonesia, dan beberapa negara Afrika termasuk di antara mitra dagang yang menghadapi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Donald Trump.

    Lantas, mengapa Trump menargetkan negara-negara Asia Tenggara? 

    Dr Siwage Dharma Negara, seorang peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura mengatakan, tarif terhadap negara-negara Asia Tenggara sebenarnya dimaksudkan untuk merugikan China, terlepas dari situasi di Asia Tenggara.

    Pasalnya, produsen China sebelumnya telah pindah ke negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja bukan hanya karena biaya operasional yang lebih rendah, tetapi juga untuk menghindari tarif.

    “AS berpikir bahwa dengan menargetkan negara-negara ini, mereka dapat menargetkan investasi Tiongkok di negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Dengan menargetkan produk-produk mereka, mungkin hal itu akan memengaruhi ekspor dan ekonomi Tiongkok,” kata Dharma seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Rabu, 3 April 2025.

    “Target sebenarnya adalah Tiongkok, tetapi dampak nyata terhadap negara-negara tersebut akan cukup signifikan karena investasi ini menciptakan lapangan kerja dan pendapatan ekspor,” katanya menambahkan.

    Daftar Negara Asia Tenggara dengan Tarif Impor Tertinggi 1. Kamboja

    Negara berkembang dengan 17,8 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), adalah negara yang paling terdampak di kawasan tersebut dengan tarif sebesar 49 persen. Lebih dari separuh pabrik di negara tersebut dilaporkan dimiliki oleh orang Cina. 

    2. Laos

    Di posisi kedua adalah negara Asia Tenggara yang terkurung daratan, Laos, negara yang dibombardir AS selama perang dingin, dengan angka 48 persen. Menurut ADB, Laos memiliki angka kemiskinan sebesar 18,3 persen.

    3. Vietnam 

    Negara ini dikenakan tarif impor sebesar 46 persen. 

    4. Myanmar

    Negara yang baru saja dilanda gempa bumi dahsyat pada hari Jumat ini, serta perang saudara selama bertahun-tahun setelah kudeta militer tahun 2021 dikenai tarif 44 persen.

    6. Indonesia

    Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tarif sebesar 32 persen.

    7. Thailand

    Ekonomi terbesar kedua, dikenakan tarif sebesar 36 persen.

    Tarif pada negara-negara seperti Indonesia, kata Dharma, akan kontraproduktif bagi AS, dan rincian bagaimana tarif tersebut akan diterapkan masih belum jelas.

    “Beberapa perusahaan garmen dan alas kaki, beberapa merek Amerika seperti Nike, atau Adidas, perusahaan AS yang memiliki pabrik di Indonesia. Apakah mereka juga akan menghadapi tarif yang sama?” katanya.

    Negara-negara lain yang paling terdampak adalah beberapa negara di Afrika, termasuk Lesotho 50 persen, Madagaskar dengan 47 persen dan Botswana dengan 37 persen.

    Para ekonom telah memperingatkan perubahaan tarif besar-besaran itu akan meningkatkan biaya, mengancam lapangan kerja, memperlambat pertumbuhan dan mengisolasi AS dari sistem perdagangan global yang dipeloporinya, dan terus dikembangkan selama beberapa dekade.

    “Beginilah cara Anda menyabotase mesin ekonomi dunia sambil mengklaim untuk memacu ekonominya,” kata Nigel Green, CEO penasihat keuangan global deVere Group.

    “Realitanya sangat jelas: tarif ini akan menaikkan harga ribuan barang kebutuhan sehari-hari mulai dari ponsel hingga makanan dan hal itu akan memicu inflasi di saat inflasi sudah sangat parah,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135: Kota Kelahiran Zelensky di Bombardir Rudal Balistik – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135: Kota Kelahiran Zelensky di Bombardir Rudal Balistik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.135 pada Kamis (3/4/2025).

    Kota kelahiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky diserang rudal balistik Rusia.

    Serangan tersebut menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 14 lainnya di Kryvyi Rig

    Pasukan Rusia meluncurkan serangan menggunakan 17 pesawat nirawak Shahed selama satu jam di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Rabu malam.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135:

    Kota Kelahiran Zelensky Diserang Rudal Balistik Rusia, 4 Tewas dan 14 Terluka

    Serangan rudal balistik Rusia menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 14 lainnya di Kryvyi Rig, kota kelahiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Kepala administrasi militer Kryvyi Rig, Oleksandr Vikul, mengonfirmasi bahwa Rusia menyerang infrastruktur sipil di kota tersebut, The Guardian melaporkan.

    Serangan itu memicu kebakaran besar, yang menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas-fasilitas vital.

    Operasi penyelamatan pun segera dilancarkan untuk membantu korban dan mengendalikan api.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025), serangan Rusia juga menewaskan seorang pria berusia 45 tahun di Zaporizhzhia.

    Serangan itu menghancurkan mobil-mobil yang diparkir di luar sebuah rumah di wilayah tersebut.

    Kepala administrasi militer Zaporizhzhia, Ivan Federov, melaporkan kejadian itu sebagai bagian dari rangkaian serangan yang menargetkan infrastruktur sipil.

    Serangan Pesawat Nirawak Rusia Hantam Kharkiv

    Pasukan Rusia meluncurkan serangan menggunakan 17 pesawat nirawak Shahed selama satu jam di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Rabu (2/4/2025) malam.

    Serangan ini memicu kebakaran hebat di berbagai bagian kota.

    Gubernur Kharkiv, Oleh Syniehubov, melaporkan bahwa lima orang terluka dalam serangan yang terjadi di distrik yang sama sebelumnya pada hari itu.

    Selain Kharkiv, serangan pesawat nirawak juga menghantam kota Derhachi, yang terletak di barat laut Kharkiv, menyebabkan satu orang terluka.

    Kebakaran juga terjadi di Cherkaska Lozova, sebuah daerah di luar Kharkiv, akibat serangan tersebut.

    NATO Janjikan €20 Miliar Dukungan Militer untuk Ukraina

    Sekutu NATO telah berkomitmen untuk memberikan lebih dari €20 miliar dalam bentuk dukungan militer untuk Ukraina pada tiga bulan pertama tahun ini.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, pada hari Rabu (2/4/2025).

    Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota aliansi ini dijadwalkan akan bertemu di Brussels pada hari Kamis dan Jumat untuk membahas langkah-langkah dukungan lebih lanjut bagi Ukraina.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga dijadwalkan tiba di Brussels pada Kamis (3/4/2025) untuk perundingan selama dua hari.

    Rubio akan didampingi oleh Matt Whitaker, duta besar AS yang baru dikukuhkan untuk NATO.

    Skandal Pengadaan Militer Ukraina

    Pihak berwenang Ukraina pada Rabu (2/4/2025) menuduh lima orang tersangka terlibat dalam skandal pengadaan militer yang memicu reformasi antikorupsi cepat di tengah perang.

    Kelima tersangka, termasuk mantan kepala departemen di Kementerian Pertahanan Ukraina, dituduh menaikkan harga makanan yang dipesan untuk pasukan dan menggelapkan jutaan dolar antara Agustus dan Desember 2022.

    Mereka telah diberikan “pemberitahuan kecurigaan,” yang dapat berujung pada dakwaan resmi terkait penggelapan, dugaan penggelapan, dan pencucian uang.

    Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana yang digelapkan kemungkinan besar digunakan untuk membeli properti di luar negeri, termasuk hotel di Kroasia.

    Skandal ini memicu sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan militer, yang semakin penting dalam kondisi darurat perang yang dihadapi Ukraina.

    9 Anak Kembali ke Ukraina dari Wilayah Pendudukan Rusia, 2 Lainnya dari Rusia

    Sebanyak 11 anak Ukraina telah dikembalikan dari wilayah yang diduduki Rusia dan Rusia sendiri, menurut laporan dari Komisaris Verkhovna Rada untuk Hak Asasi Manusia, Dmytro Lubinets, pada 2 April.

    Sembilan di antaranya dibebaskan dari wilayah yang diduduki sementara, sementara dua lainnya dipulangkan dari Rusia.

    Anak-anak yang kembali memiliki rentang usia antara 2 hingga 17 tahun, Suspilne melaporkan.

    Selama masa pendudukan, keluarga mereka hidup di bawah tekanan rezim Rusia karena posisi mereka yang pro-Ukraina.

    Mereka pun menjadi sasaran penganiayaan, intimidasi, dan perampasan hak dasar.

    Situasi ini menimbulkan risiko besar bagi keselamatan anak-anak mereka.

    Di antara anak-anak yang kembali, terdapat seorang wanita hamil bersama seorang anak kecil, Suspilne melaporkan.

    Selama masa pendudukan, mereka tidak diberikan perawatan medis karena tidak memiliki dokumen Rusia.

    Namun, setelah kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraina, wanita tersebut menerima perawatan medis yang diperlukan dan melahirkan seorang bayi perempuan hanya beberapa hari setelah kepulangannya.

    Selain itu, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang ayahnya ditahan oleh Rusia juga berhasil dikembalikan ke Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)