Perusahaan: Telegram

  • Ada Lagi Gebrakan AS Era Trump, Bantuan Luar Negeri Dibekukan

    Ada Lagi Gebrakan AS Era Trump, Bantuan Luar Negeri Dibekukan

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) di era Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan baru. Setelah membuat keputusan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintahan AS kini membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia.

    Keputusan pembekuan bantuan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dia mengirimkan telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut.

    Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru. Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.

    “Keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program akan dibuat setelah peninjauan ini,” demikian pernyataan telegram tersebut, yang mencatat bahwa peninjauan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 85 hari seperti dilansir CNN, Sabtu (25/1/2025).

    Pesan telegram ini menyasar kepada pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Keringanan untuk Israel dan Mesir

    Foto Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio: (AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

    Perintah dari Departemen Luar Negeri memberikan keringanan untuk bantuan pangan darurat serta pembiayaan militer asing untuk Israel dan Mesir. Telegram tersebut tidak secara khusus menyebutkan negara lain yang menerima pembiayaan militer asing seperti Ukraina atau Taiwan.

    Seorang pejabat kemanusiaan mengatakan bahwa jeda tersebut sangat mengganggu dan mengatakan bahwa rincian telegram tersebut hal terburuk yang bisa terjadi.

    Dalam perintah eksekutifnya pada Senin lalu, Trump mengklaim bahwa bantuan asing tidak sejalan dengan kepentingan AS.

    “Industri bantuan asing dan birokrasi AS tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai Amerika,” kata Trump.

    Namun, salah satu pejabat mencatat bahwa program bantuan, seperti yang terkait dengan kesehatan global, yang menjadi sasaran pembekuan tersebut, merupakan kepentingan AS dan telah mendapatkan dukungan bipartisan.

    “Memastikan tidak ada pandemi merupakan kepentingan kami. Stabilitas global merupakan kepentingan kami,” kata pejabat AS.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • OJK Rilis Ratusan Pinjol Ilegal Terbaru, Ini Daftarnya – Halaman all

    OJK Rilis Ratusan Pinjol Ilegal Terbaru, Ini Daftarnya – Halaman all

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 543 pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

    Tayang: Sabtu, 25 Januari 2025 13:45 WIB

    Kolase Tribunnews.com

    OJK Rilis Ratusan Pinjol Ilegal Terbaru, Ini Daftarnya 

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 543 pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 44 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri).

    Berikut adalah daftar pinjol ilegal yang dirilis OJK:

    Layar Pinjam
    Pinjaman Angsuran Ty 
    FF Pinjaman Bisnis
    Pinjam Online Mulus Cepat 5 Menit Cair 2021
    GUDANG SOLUSI YOUR PINJAMAN
    Kredit multiguna-Butuh pinjam untuk bayar cicilan 
    HappyUang – Mau pinjaman?
    Perdana Daftar Pinjam Uang Online Cepat
    Pinjaman Mikro Cepat BF

    Tiger Kash Kredit Pinjama
    Pinjaman Uang- Online Kredit Dana Tunai
    Pinjaman Dana-Cepat Uang
    kredit saldo-pinjaman cash mob
    PINJAMAN DANA USAHA CEPAT
    RealPinjaman
    Pinjaman Tanpa Agunan FTR Threesome-Pinjaman Angsuran
    Damai Kekayaan
    kashmerah
    Meminjam Saya – Rupiah Kasih
    Rupiah Kasih – Dana Cepat
    KAS EMAS
    Doit Dana-Aplikasi microloan mobile
    Meminjam Kas
    KasKita Tunai
    KasCepat
    Katupat Pro
    GRAB CASH – Cicilan KTA Tanpa Kartu 
    Sobat Saku- [Saku Teman] Anda
    Teman Uang
    Uang Teman

    Untuk melihat daftar pinjol ilegal lebih lengkap, kamu bisa mengakses LINK INI.

    Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir tawaran 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

    Sehingga sejak 2017 s.d. 31 Desember 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 12.185 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman daring ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. 

    Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

    (Tribunnews.cm/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Usai Keluar dari WHO, AS Kini Bekukan Hampir Semua Bantuan Luar Negeri

    Usai Keluar dari WHO, AS Kini Bekukan Hampir Semua Bantuan Luar Negeri

    Jakarta

    Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1/2025), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru. Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.

    “Keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program akan dibuat setelah peninjauan ini,” demikian pernyataan telegram tersebut, yang mencatat bahwa peninjauan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 85 hari.

    Perintah dari Departemen Luar Negeri memberikan keringanan untuk bantuan pangan darurat serta pembiayaan militer asing untuk Israel dan Mesir. Telegram tersebut tidak secara khusus menyebutkan negara lain yang menerima pembiayaan militer asing seperti Ukraina atau Taiwan.

    Seorang pejabat kemanusiaan mengatakan bahwa jeda tersebut sangat mengganggu dan mengatakan bahwa rincian telegram tersebut hal terburuk yang bisa terjadi.

    “Industri bantuan asing dan birokrasi AS tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai Amerika,” kata Trump.

    Namun, salah satu pejabat mencatat bahwa program bantuan, seperti yang terkait dengan kesehatan global, yang menjadi sasaran pembekuan tersebut, merupakan kepentingan AS dan telah mendapatkan dukungan bipartisan.

    “Memastikan tidak ada pandemi merupakan kepentingan kami. Stabilitas global merupakan kepentingan kami,” kata pejabat AS.

    Diketahui sebelumnya Trump mengeluarkan keputusan kontroversional. Trump menarik AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, WHO salah menangani persoalan pandemi Covid-19 dan isu kesehatan dunia lainnya.

    Trump menilai WHO gagal bertindak secara independen dari pengaruh politik dan menagih pembayaran yang memberatkan AS. Menurutnya, pengenaan tarif WHO tidak proporsional dibanding negara lain yang lebih besar, seperti China.

    “World Health menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi,” kata Trump usai menandatangani perintah menarik diri dari WHO, dikutip dari Reuters, Selasa (21/1).

    (lir/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Zelensky Tuduh Putin Ingin Manipulasi Trump: Tak Akan Berhasil

    Zelensky Tuduh Putin Ingin Manipulasi Trump: Tak Akan Berhasil

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ingin bernegosiasi masalah Ukraina dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Zelensky menuduh Putin ingin memanipulasi Trump untuk mencapai perdamaian.

    “Ia ingin memanipulasi keinginan Presiden Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian,” kata Zelensky dalam pernyataan malam hariannya di media sosial, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/1/2025).

    “Saya yakin bahwa tidak ada manipulasi Rusia yang akan berhasil lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kyiv juga memperingatkan agar tidak melakukan negosiasi tanpa melibatkan Ukraina. Hal itu diungkap oleh Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina.

    “Ia (Putin) ingin merundingkan nasib Eropa, tanpa Eropa. Dan ia ingin berbicara mengenai Ukraina tanpa Ukraina,” kata Kepala kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak di Telegram.

    Yermak menyebut perundingan Purin dan Trump tentang Ukraina itu tidak boleh terjadi. Dia meminta Putin untuk mengurungkan niatnya.

    “Ini tidak akan terjadi. Putin perlu kembali ke kenyataan, atau ia akan dibawa kembali. Ini bukan cara kerja dunia modern,” katanya.

    “Mengenai masalah negosiasi… kami selalu mengatakan, dan saya ingin menekankan hal ini sekali lagi, bahwa kami siap untuk negosiasi ini mengenai masalah Ukraina,” kata Putin kepada seorang reporter dari TV pemerintah Rusia.

    Putin mengatakan invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 mungkin tidak akan terjadi jika Trump menjadi presiden pada saat itu. Dia juga menyinggung kelalahan Trump melawan Joe Biden pada Pilpres AS tahun 2020.

    “Saya tidak bisa tidak setuju dengannya bahwa jika dia menjadi presiden — jika kemenangannya tidak dicuri pada tahun 2020 — maka mungkin tidak akan ada krisis di Ukraina yang muncul pada tahun 2022,” kata Putin.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Satgas PASTI hentikan 796 entitas ilegal pada Oktober-Desember 2024

    Satgas PASTI hentikan 796 entitas ilegal pada Oktober-Desember 2024

    Satgas PASTI juga memblokir 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonat

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan bahwa pihaknya telah menghentikan total sebanyak 796 entitas ilegal pada periode Oktober hingga Desember 2024.

    Dari jumlah tersebut, entitas terbanyak berasal dari pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sebanyak 543 entitas.

    Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, 44 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) juga termasuk di antaranya karena berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Satgas PASTI juga memblokir 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” kata Hudiyanto di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 8 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Mereka antara lain PT Comfort DG Corporation (penawaran kerja paruh waktu), CCS Compleo (penawaran investasi), Komunitas Cerdas Financial (penawaran arisan online melalui grup facebook), serta Xender RC Investment (penawaran investasi cryptocurrency, perdagangan berjangka, valas, dan sektor industri lokal dengan sistem deposit).

    Selanjutnya ada Bursa ZUHYX (platform penyediaan layanan transaksi mata uang kripto), PT SAI Technology Group (penawaran investasi pada bisnis pembelian mesin server AI yang menawarkan penghasilan harian), PT NITG Teknologi Indonesia (platform yang menawarkan pembelian aset kripto dengan teknologi AI), serta World Pay One atau WPONE (perdagangan mata uang digital otomatis dengan teknologi AI).

    Dengan bertambahnya entitas yang diblokir, maka Satgas PASTI telah menghentikan total sebanyak 12.185 entitas keuangan ilegal sejak 2017 hingga akhir Desember 2024. Jumlah ini terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal/pinpri, serta 251 entitas gadai ilegal.

    Satgas PASTI juga mencatat, pihaknya menemukan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman daring ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Satgas telah mengajukan pemblokiran terhadap 614 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pemblokiran akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Komdigi untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

    Terkait dengan penipuan (scam) di sektor keuangan, terdapat 30.124 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) sejak awal beroperasi hingga 22 Januari 2025.

    Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 49.095 rekening. Dari jumlah rekening tersebut, sebanyak 14.099 di antaranya telah dilakukan pemblokiran (28,72 persen).

    Adapun jumlah total kerugian dana yang dilaporkan korban scam sebesar Rp476,6 miliar dan jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp96 miliar (20,14 persen).

    Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman daring ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

    Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

    Selain itu, Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC yang beralamat di iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satgas PASTI Telah Blokir 796 Entitas Ilegal Oktober-Desember 2024, Ini Rinciannya – Page 3

    Satgas PASTI Telah Blokir 796 Entitas Ilegal Oktober-Desember 2024, Ini Rinciannya – Page 3

    Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman daring ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

    Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

    Pemblokiran Kontak Debt Collector

    Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman daring ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 614 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

     

  • OJK Blokir 796 Entitas Ilegal & Kontak Debt Collector

    OJK Blokir 796 Entitas Ilegal & Kontak Debt Collector

    Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), OJK telah memblokir 796 entitas ilegal pada periode Oktober sampai dengan Desember 2024.

    “Entitas ilegal tersebut terdiri dari 543 pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, 44 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi,” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, dalam keterangan resmi, Jumat (24/1).

    Satgas PASTI juga memblokir 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial milik entitas berizin. OJK pun menemukan delapan entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal melalui aplikasi maupun situs web. 

    Entitas ini adalah PT Comfort DG Corporation dengan modus penawaran kerja paruh waktu. CCS Compleo menawarkan investasi, kemudian Komunitas Cerdas Financial dengan modus penawaran arisan online melalui grup facebook.

    Ada juga Xender RC Investment yang menawarkan investasi cryptocurrency, perdagangan berjangka, valas, dan sektor industri lokal dengan sistem deposit. 

    Selain itu, OJK memblokir platform penyediaan layanan transaksi mata uang kripto, yaitu bursa ZUHYX, lalu menghentikan PT SAI Technology Group yang menawarkan investasi pada bisnis pembelian mesin server AI dengan iming-iming penghasilan harian.

    Kemudian, operasionalisasi PT NITG Teknologi Indonesia juga dihentikan oleh Satgas PASTI karena platform ini menawarkan pembelian aset kripto menggunakan teknologi AI. Lalu, ada platform World Pay One (WPONE) yang dihentikan karena menawarkan perdagangan mata uang digital otomatis dengan gimmick menggunakan teknologi AI.

    Dengan demikian, sejak 2017 hingga 31 Desember 2024, total entitas keuangan ilegal yang dihentikan oleh OJK mencapai 12.185. Jumlah ini terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal/pinpri, serta 251 entitas gadai ilegal.

    Dengan upaya ini, OJK meminta agar masyarakat selalu berhati-hati, dan tidak menggunakan pinjaman daring ilegal maupun pinjaman pribadi karena sifatnya merugikan, dan ada risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation pada kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

    Impersonation ini terjadi ketika seseorang meniru merek terpercaya demi mengelabui korban agar merespons dan membocorkan informasi pribadi yang sangat sensitif. 

    Para penipu itu akan mencoba berkomunikasi dengan para calon korbannya untuk tujuan jahat, yaitu mencuri data pribadi dan menguras rekening korban. Mereka menggunakan sejumlah media digital selama melakukan impersonation, termasuk media sosial, email, dan website phishing.

    Mereka juga akan membuat website, nomor call center dan akun media sosial yang mirip dengan aslinya, bahkan membuat nama, logo, konten dan informasi di dalamnya yang terlihat mirip pada mata awam. 

  • Rusia Kewalahan Atasi Bencana Pencemaran Minyak di Laut Hitam? – Halaman all

    Rusia Kewalahan Atasi Bencana Pencemaran Minyak di Laut Hitam? – Halaman all

    Sejak beberapa pekan terakhir, wisatawan berbondong-bondong membatalkan liburan di pesisir Krasnodar di selatan Rusia. Penyebabnya adalah polusi minyak sejak karamnya dua kapal tanker Volgoneft-212 dan 239 pada 15 Desember silam.

    “Orang tua tidak ingin mengirim anak-anaknya ke pantai yang berbahaya,” kata seorang pengguna di saluran Telegram “Kub Mash”. Menurut kabar yang beredar, sejumlah perusahaan juga telah menuntut uang kembali, setelah membeli voucher perjalanan untuk dibagikan kepada karyawan sebagai bonus.

    Kepada surat kabar Rusia Parliamentskaya Gazeta, Nina Ostanina, ketua Komite Keluarga di parlemen Duma, mengatakan jumlah pesanan di kamp perkemahan remaja dan anak-anak di Anapa telah turun drastis.

    Penurunan mencapai 27 persen pada bulan Januari, 38 persen pada bulan Februari, dan 40 persen pada musim panas. Kota di tepi Laut Hitam itu merupakan salah satu wilayah tujuan utama pariwisata di Rusia.

    Bencana tumpahan minyak terjadi ketika kedua kapal tanker dilaporkan terjebak cuaca buruk di Selat Kerch, di lepas pantai Semenanjung Krimea yang diduduki Rusia. Salah satu kapal kandas di sebuah gundukan pasir dan kapal kedua karam. Seorang awak kapal dikabarkan tewas.

    Minyak masih cemari lautan

    Satu bulan setelah insiden tersebut, lubang di buritan salah satu kapal tanker tidak dapat ditutup karena sulitnya kondisi bagi penyelam, menurut pihak berwenang.

    Menurut informasi resmi, sekitar 5.000 dari 9.200 ton minyak yang diangkut oleh kapal tanker kemungkinan telah tumpah di laut. Minyak yang diangkut adalah jenis berat M100, yang sebagian mengendap di dasar laut dan sebagian lagi terdampar di pantai. Polusi meluas di radius hingga lebih dari 50 kilometer.

    Kementerian Perlindungan Bencana di Moskow mengklaim, saat ini tidak ada metode efektif untuk menghilangkan jenis minyak yang tumpah. Namun, pegiat lingkungan memastikan bahwa metode pembersihan telah dilakukan pada kasus tenggelamnya kapal tanker Prestige di lepas pantai Spanyol pada tahun 2002. Serupa Volgoneft, Prestige pun mengangkut minyak jenis M100.

    Sementara itu, pihak berwenang Rusia memperkirakan awal musim panas akan membawa masalah tambahan. Saat suhu meningkat, minyak mulai larut dalam air yang mengakibatkan lebih banyak minyak terdampar di pantai.

    Konsekuensi bagi lingkungan dan manusia

    Eugene Simonov dari kelompok lingkungan Ukraine War Environmental Consequences Work Group, UWEC mengatakan kepada DW, dibutuhkan waktu sepuluh tahun bagi ekosistem alami untuk pulih. “Namun bagi beberapa spesies, tumpahan minyak ini dapat menimbulkan konsekuensi yang dramatis,” aktivis lingkungan memperingatkan.

    Menurut pantauan Greenpeace, hingga awal Januari, sebanyak 32 lumba-lumba dan 1.355 burung telah dilaporkan mati di sekitar lokasi tumpahan minyak. Anna Jerzak, seorang pakar di organisasi lingkungan untuk Eropa Tengah dan Timur, mengatakan kepada DW bahwa konsentrasi hidrokarbon yang tinggi berbahaya bagi ikan.

    Pencemaran menyebabkan penurunan populasi dan terganggunya rantai makanan. “Dalam jangka panjang, minyak akan meracuni lamun, yang merusak habitat banyak organisme,” kata Jerzak.

    Pada musim panas mendatang, Eugene Simonov menambahkan, minyak juga akan membuat air laut “berbau tidak sedap, banyak perenang yang akan mengalami masalah pernapasan atau terpapar zat karsinogenik.” Anna Jerzak juga memperingatkan tentang bahaya asap beracun, reaksi alergi dan peradangan kulit.

    Relawan keluhkan intervensi pemerintah

    Ribuan relawan yang dilengkapi pakaian pelindung, saat ini berusaha membersihkan pantai dan menyelamatkan satwa lokal dari tumpahan minyak. “Gerakan ini muncul secara spontan, dengan sekitar 10.000 orang mendaftarkan diri pada pusat penyelamatan burung,” kata ahli ekologi Yevgeny Vitishko kepada DW. Berkat keterlibatan mereka, sekitar 2.500 burung berhasil diselamatkan.

    “Jumlah itu sekitar setengah dari semua burung yang terpapar minyak. Jumlahnya lebih banyak dari yang biasa terjadi di seluruh dunia, biasanya cuma 10 hingga 12 persen yang diselamatkan,” kata Vitishko.

    Dia mencoba meyakinkan pihak berwenang untuk mendirikan pusat rehabilitasi burung, di mana satwa dapat dirawat selama tiga hingga enam bulan. “Kita hanya punya waktu satu bulan lagi untuk melakukan ini. Setelah itu, tidak akan ada lagi burung yang bisa diselamatkan,” tegasnya.

    Salah satu relawan mengatakan, kantor pusat mereka awalnya dibangun berkat dana sumbangan. Seiring berjalannya waktu, para relawan meminta orang-orang untuk memesan barang-barang dan peralatan yang diperlukan langsung dari toko daring dan mengirimkannya ke kantor pusat relawan. Mereka diberi fasilitas penginapan dan makanan gratis dari hotel-hotel setempat.

    Moskow perketat sensor

    Menurut temuan DW, pemerintah awalnya menyediakan pakaian pelindung untuk para relawan. Para relawan merasa bahwa merekalah, bukan negara, yang melakukan sebagian besar pekerjaan pembersihan.

    Mereka mengeluh bahwa pejabat pemerintah sering ikut campur secara tidak perlu. Dalam pertemuan dengan para menteri, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta “perwakilan resmi” untuk berpartisipasi lebih aktif dalam upaya pembersihan.

    Ketika pegawai Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Anapa pada awal Januari, mereka malah menyebabkan skandal. Rombongan menteri dikabarkan melepaskan sekitar 160 burung yang diselamatkan ke alam liar tanpa berkonsultasi dengan para ahli di lapangan.

    “Mereka melakukannya demi pencitraan,” kata seorang karyawan pusat relawan kepada DW. Seremoni pelepasan itu berakhir tragis, karena hampir semua burung ditemukan mati di pantai keesokan harinya.

    Paparan minyak menghilangkan lapisan isolasi hangat alami pada bulu burung. Lapisan ini tidak bisa pulih dalam waktu yang singkat, jelas ahli ornitologi.

    Setelah skandal tersebut, seorang pejabat ditunjuk ke markas besar sukarelawan untuk mengambil alih hubungan dengan media dan pihak berwenang. Relawan mengatakan, pejabat tersebut bertanggung jawab untuk memantau konten dalam obrolan internal kantor pusat.

    Seorang relawan lain mengingat bahwa awalnya, pusat relawan bersuasana terbuka. “Saya kagum melihat betapa ramahnya orang-orang di sana. Ada yang membawa barang, ada yang memandikan burung, ada yang membagikan peralatan pelindung. Senang sekali bisa menjadi bagian dari itu. “

    Tetapi ketika pihak berwenang mulai ikut campur, dia mulai meragukan data statistik dan metode kerja yang digunakan. Relawan yang merahasiakan identitasnya itu curiga bahwa pemerintah setempat berusaha menutupi data sesunggunnya karena takut kepada Kremlin.

  • Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Panas! Trump Ultimatum Putin, Rusia Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia merespons ancaman Amerika Serikat yang siap memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada Rusia jika negara tersebut tidak menghentikan perang di Ukraina.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan Rusia membutuhkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud Trump dengan “kesepakatan”.

    “Ini bukan sekadar soal mengakhiri perang. Ini tentang menyelesaikan akar penyebab krisis Ukraina,” ujarnya, dilansir The Guardian, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Alexander Kots, seorang koresponden pro-perang terkemuka di Komsomolskaya Pravda, menyebut ancaman Trump sebagai ultimatum. “Lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Sebentar lagi, kita mungkin akan merindukan masa-masa pemerintahan Biden,” tulisnya di Telegram.

    Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin tetap mempertahankan posisi kerasnya dalam negosiasi damai. Ia menuntut Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengadopsi status netral, dan menjalani demiliterisasi sebagian.

    Selain itu, Putin bersikeras agar Barat mencabut sanksi terhadap Rusia serta mengakui kendali Rusia atas Krimea dan empat wilayah Ukraina yang diklaimnya sejak 2022.

    Dalam menunjukkan kekuatannya, Putin mengadakan pembicaraan dengan sekutu utamanya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, di Moskow pada Jumat lalu. Ia juga berbicara melalui video dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, pada Selasa.

    Efektivitas Ancaman Ekonomi Trump

    Dalam pernyataannya, Trump tidak menyebut rencana pemberian senjata tambahan kepada Ukraina, melainkan fokus pada penggunaan langkah ekonomi untuk menekan Rusia. Namun, dengan hubungan dagang yang semakin menyusut antara AS dan Rusia, efektivitas ancaman tarif ini dipertanyakan.

    Pada 11 bulan pertama 2024, perdagangan antara kedua negara hanya mencapai US$3,4 miliar, jauh dibandingkan perdagangan tahunan AS dengan Eropa yang mencapai US$1,5 triliun.

    Tatiana Stanovaya, pendiri firma analisis politik R.Politik, mengatakan bahwa meskipun Trump berusaha memaksa Putin untuk bernegosiasi, pemimpin Rusia tersebut tampaknya yakin bahwa ia memiliki sumber daya untuk bertahan lebih lama dari Ukraina.

    “Kesepakatan damai dengan syarat Rusia akan menghemat sumber daya yang signifikan, tetapi tanpa kesepakatan seperti itu, Putin siap bertempur selama diperlukan,” tulisnya di X.

    Stanovaya juga mencatat bahwa kondisi ekonomi Rusia saat ini tidak cukup untuk memaksa Kremlin bernegosiasi dengan Ukraina. Jika tidak ada kesepakatan yang menguntungkan dengan Trump, kemungkinan besar Rusia akan terus memperpanjang konflik.

    (luc/luc)

  • X Sarang Judi Online, Elon Musk Diminta Tunjuk Perwakilan di RI

    X Sarang Judi Online, Elon Musk Diminta Tunjuk Perwakilan di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media sosial X menjadi ‘sarang’ konten judi online di Indonesia. Hal ini diungkapkan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam RDP Panja Judi Online dengan Komisi I DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    “Terlihat aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar oleh konten judi online. Ada 1,4 juta…selama periode 2016 hingga 21 Januari 2025,” jelasnya.

    Beberapa platform lain yang juga marak menyebarkan konten judi online adalah Meta sebanyak 735 ribu, file sharing 168 ribu, TikTok 12 ribu, dan Telegram 7.800-an.

    Sabar mengatakan terus melakukan komunikasi dengan pihak X terkait hal ini. Namun, komunikasinya dilakukan dengan kantor yang berada di Singapura, karena media sosial milik Elon Musk itu tidak memiliki kantor di tanah air.

    “Yang PIC-nya di Indonesia enggak ada ya. Selama ini sih dengan ini sih ada PIC-nya yang di Singapura,” ucapnya.

    “Sambil kita minta untuk bisa sedapat mungkin ada PIC-nya di sini,” Sabar melanjutkan.

    Saat masih bernama Twitter, X sebenarnya memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Namun hampir 3 tahun terakhir, atau saat Musk mengakuisisi perusahaan, tidak ada kantor resmi di tanah air.

    Masalah ini juga sempat disinggung Budi Arie Setiadi saat masih menjadi Menteri Kominfo. Saat itu, dia mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan X namun belum ada hasilnya.

    Menurutnya tidak adil untuk platform lain yang beroperasi di Indonesia dan juga memiliki perwakilan di sini. “Khusus X ini Pak Dirjen lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X,” ujar Budi kala itu.

    (fab/fab)