Perusahaan: Telegram

  • Jelang Kampanye Pilkada, Kasat Intelkam Polres Gresik Diganti

    Jelang Kampanye Pilkada, Kasat Intelkam Polres Gresik Diganti

    Gresik (beritajatim.com) – Polres Gresik melakukan rotasi jabatan penting menjelang kampanye pilkada serentak 2024. Salah satu perwira yang mengalami pergantian adalah Kasat Intelkam Polres Gresik. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh AKP Muhammad Try Nugraha kini diserahkan kepada Iptu Bagas Indra Wicaksono, yang sebelumnya bertugas di Ditintelkam Polda Jatim.

    Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan. Selain Kasat Intelkam, posisi Kapolsek Manyar juga mengalami pergantian. AKP Tatak Sutrisna, Kapolsek Manyar sebelumnya, digantikan oleh AKP Dante Anan Irawan, yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jatim.

    AKBP Arief Kurniawan menjelaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam lingkungan kepolisian untuk pengembangan karier dan penyegaran.

    “Pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami karakteristik wilayah guna menjaga kondisi kamtibmas menjelang pemilu serentak 2024,” ujar Arief pada Selasa (24/9/2024).

    Sementara itu, AKP Muhammad Try Nugraha kini menempati posisi baru sebagai Pama Bidpropam Polda Jatim. Sedangkan AKP Tatak Sutrisna menduduki jabatan Panit II Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim.

    Pergantian dua perwira ini didasarkan pada Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/1091/IX/KEP./2024 dan Surat Perintah Kapolres Gresik Nomor: SPRIN/1162/IX/KEP./2024. AKP Dante Anan Irawan yang kini menjabat sebagai Kapolsek Manyar menyampaikan rasa terima kasih dan memohon dukungan dalam melaksanakan tugas barunya. [dny/beq]

  • Di Balik Pornografi Deepfake yang Menyasar Siswi di Ratusan Sekolah Korsel

    Di Balik Pornografi Deepfake yang Menyasar Siswi di Ratusan Sekolah Korsel

    Jakarta

    Pada Sabtu (31/08) lalu, sebuah pesan Telegram muncul di ponsel Heejin dari orang yang tidak dia kenal.

    “Foto-foto dan informasi pribadi Anda sudah bocor. Ayo kita bicarakan,” bunyi pesan itu.

    Ketika mahasiswa tersebut membuka pesan tersebut, dia menerima foto dirinya yang diambil saat masih sekolah beberapa tahun yang lalu.

    Lalu ada satu foto lagi, yang sebenarnya adalah foto yang sama. Tetapi yang satu ini eksplisit secara seksual dan palsu.

    Heejin, bukan nama sebenarnya, merasa ketakutan. Dia tidak merespons pesan itu, tapi gambar-gambar tersebut terus berdatangan.

    Di dalam foto-foto itu, wajahnya ditempelkan pada tubuh yang sedang melakukan hubungan seks menggunakan teknologi deepfake yang canggih.

    Deepfake semacam ini, yang menggabungkan wajah orang sungguhan dengan tubuh palsu yang eksplisit secara seksual, semakin banyak dibuat menggunakan kecerdasan buatan.

    Namun, Heejin bukanlah satu-satunya.

    Dua hari sebelumnya, jurnalis Korea Selatan, Ko Narin telah mempublikasikan berita terbesar dalam kariernya.

    Baru-baru ini terungkap bahwa polisi sedang menyelidiki jaringan pornografi palsu di dua universitas besar. Ko meyakini ada lebih banyak lagi jaringan serupa.

    Dia mulai menelusuri media sosial dan menemukan puluhan grup obrolan di aplikasi Telegram, di mana para penggunanya membagikan foto-foto perempuan yang mereka kenal.

    Mereka menggunakan perangkat lunak AI untuk mengubahnya menjadi foto-foto porno palsu dalam hitungan detik.

    “Setiap menit orang-orang mengunggah foto perempuan yang mereka kenal dan meminta foto tersebut diubah menjadi deepfake,” kata Ko.

    Ko menemukan bahwa kelompok-kelompok ini tidak hanya menargetkan mahasiswa. Ada grup-grup yang menargetkan siswa SMA, bahkan SMP.

    Jika banyak konten yang dibuat menggunakan gambar seorang siswa tertentu, maka akan ada ruang obrolan sendiri khusus orang itu. Ruang obrolan itu diberi nama “ruang penghinaan” atau “ruang teman dari teman”. Biasanya ada syarat yang ketat untuk masuk ke ruang-ruang itu.

    Laporan Ko di surat kabar Hankyoreh telah mengejutkan masyarakat Korea Selatan.

    Pada Senin, polisi mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menyelidiki Telegram, mengikuti langkah pihak berwenang Prancis yang baru-baru ini mendakwa pendiri Telegram asal Rusia atas kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi tersebut.

    Pemerintah telah berjanji akan menindak tegas mereka yang terlibat, dan presiden telah menyerukan agar anak-anak muda mendapatkan edukasi yang lebih baik.

    Telegram menyatakan bahwa mereka “secara aktif memerangi konten berbahaya di platform-nya, termasuk pornografi ilegal,” dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada BBC.

    Proses yang sistematis dan terencana

    BBC telah melihat deskripsi dari ruang-ruang obrolan ini. Salah satunya meminta para anggotanya untuk mengunggah lebih dari empat foto, dilengkapi dengan nama, usia, dan daerah tempat tinggal mereka.

    “Saya kaget melihat betapa sistematis dan terorganisirnya proses ini,” kata Ko.

    “Hal yang paling mengerikan yang saya temukan adalah sebuah grup yang isinya siswa di bawah umur di sebuah sekolah dengan lebih dari 2.000 anggota,” ujar dia.

    Beberapa hari setelah artikel Ko diterbitkan, para aktivis perempuan juga mulai menelusuri Telegram dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada.

    Pada akhir pekan itu, lebih dari 500 sekolah dan universitas sudah teridentifikasi menjadi target.

    Belum bisa dipastikan berapa banyak orang yang menjadi korban, namun banyak di antaranya diyakini berusia di bawah 16 tahun. Sebagian besar terduga pelakunya adalah remaja.

    Heejin mengaku mengalami kecemasan parah ketika mengetahui skala krisis dari kasus ini. Dia khawatir berapa banyak orang yang mungkin telah melihat foto deepfake-nya.

    Awalnya, dia menyalahkan dirinya sendiri.

    “Saya tidak bisa berhenti berpikir apakah ini terjadi karena saya mengunggah foto-foto saya ke media sosial, apakah saya semestinya lebih berhati-hati?”

    Sejumlah perempuan dan remaja di Korea Selatan telah menghapus foto-foto mereka dari media sosial atau menonaktifkan akun mereka karena takut akan dieksploitasi lebih lanjut.

    “Kami frustasi dan marah karena kami harus membatasi penggunaan media sosial ketika kami tidak melakukan kesalahan,” kata seorang mahasiswa, Ah-eun yang teman-temannya menjadi korban.

    Aplikasi Telegram berada di jantung skandal ini. Telegram bersifat privat dan pesan-pesannya dienkripsi.

    Aplikasi ini berbeda dengan situs publik lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh otoritas, lalu bisa mengajukan permintaan agar foto-foto semacam itu dihapus.

    Para penggunanya sering kali anonim, ruang-ruang obrolannya juga bisa diatur dalam mode “rahasia”, dan konten-kontennya bisa dihapus dengan cepat tanpa meninggalkan jejak.

    Fitur ini telah membuat Telegram menjadi ruang yang bagus bagi tindak-tindak kriminal.

    Baca juga:

    Pendiri aplikasi ini, Pavel Durov, telah didakwa di Prancis pada pekan lalu karena terlibat dalam sejumlah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi ini, termasuk memungkinkan penyebaran pornografi anak.

    Namun, para aktivis perempuan menuduh pihak berwenang di Korea Selatan terlalu lama membiarkan pelecehan seksual di Telegram karena negara ini pernah menghadapi krisis serupa sebelumnya.

    Pada tahun 2019, terungkap bahwa sebuah jaringan seks menggunakan Telegram untuk memaksa perempuan dan anak-anak membuat dan membagikan foto-foto eksplisit secara seksual.

    Pada saat itu, polisi meminta bantuan Telegram untuk membantu penyelidikan mereka, tetapi aplikasi ini mengabaikan ketujuh permintaan mereka.

    Meskipun pelaku utama akhirnya dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara, tidak ada penindakan terhadap platform tersebut karena kekhawatiran seputar penyensoran.

    “Mereka menghukum para pelaku utama tetapi mengabaikan situasinya, dan saya rasa ini telah memperburuk situasi,” kata Ko.

    BBCGrup obrolan semacam ini menawarkan pembuatan gambar deepfake. Di bagian bawah tertulis “jika Anda meminta seseorang untuk dipermalukan, kami akan melakukannya”

    Park Jihyun, mantan mahasiswa jurnalistik yang mengungkap jaringan seks itu pada 2019, telah menjadi advokat politik untuk korban-korban kejahatan seks digital.

    Dia mengatakan sejak skandal deepfake ini terbongkar, murid-murid dan orang tua telah meneleponnya beberapa kali sehari sambil menangis.

    “Mereka melihat sekolah mereka masuk ke dalam daftar yang dibagikan di media sosial dan mereka ketakutan,” kata Jihyun.

    Sebelum krisis ini terkuak, Lembaga Advokasi untuk Korban Kekerasan Seksual Online Korea Selatan (ACOSAV) mengatakan bahwa jumlah anak di bawah umur yang menjadi korban pornografi deepfake sudah meningkat tajam.

    Pada tahun 2023, mereka mendampingi 86 korban remaja. Angka itu melonjak menjadi 238 korban hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini.

    Dalam sepekan terakhir saja, 64 korban remaja lainnya juga melapor.

    Salah satu petinggi ACOSAV, Park Seonghye, mengatakan bahwa selama sepekan staf-stafnya dibanjiri telepon dan bekerja sepanjang waktu.

    “Ini keadaan darurat berskala besar bagi kami, seperti situasi perang,” kata dia.

    “Dengan teknologi deepfake terbaru, sekarang ada lebih banyak rekaman daripada sebelumnya, dan kami khawatir ini akan terus meningkat.”

    Selain memberikan konseling kepada korban, ACOSAV juga melacak konten berbahaya dan bekerja sama dengan platform-platform daring untuk menghapusnya.

    Park mengatakan bahwa ada beberapa kasus di mana Telegram bisa menghapus konten atas permintaan mereka.

    “Jadi bukannya ini tidak mungkin,” kata dia.

    Melalui sebuah pernyataan, Telegram mengatakan kepada BBC bahwa moderator mereka “secara proaktif memonitor ranah publik dari aplikasi tersebut, menggunakan AI dan menerima laporan pengguna untuk menghapus jutaan konten setiap hari yang melanggar ketentuan layanan Telegram”.

    Sementara itu, organisasi-organisasi perempuan mengakui bahwa teknologi AI baru ini mempermudah eksploitasi terhadap korban. Menurut mereka, ini hanyalah wujud misogini terbaru yang terjadi secara daring di Korea Selatan.

    Pertama, perempuan menjadi sasaran gelombang pelecehan verbal secara daring. Kemudian muncul epidemi kamera mata-mata, di mana perempuan direkam diam-diam di toilet umum dan ruang ganti.

    “Akar masalah dari situasi ini adalah seksisme struktural dan solusinya adalah kesetaraan gender,” bunyi sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh 84 organisasi perempuan.

    Ini adalah kritik langsung terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang menolak eksistensi struktural seksisme, memotong anggaran untuk kelompok-kelompok pendamping korban, dan menghapus kementerian kesetaraan gender.

    Getty Images

    Lee Myung-hwa, yang menangani pelaku pelecehan seksual berusia muda, sepakat bahwa walaupun terkuaknya kasus deepfake tampak tiba-tiba, situasi ini telah lama mengintai.

    “Bagi remaja, deepfake telah menjadi bagian dari budaya mereka, dianggap sebagai permainan atau lelucon,” kata konselor yang mengelola Aha Seoul Youth Cultural Centre.

    Lee mengatakan bahwa sangat penting untuk mendidik anak-anak muda.

    Dia merujuk pada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ketika Anda memberi tahu pelaku soal kesalahan yang mereka lakukan, mereka menjadi lebih memahami apa yang tergolong pelecehan seksual, dan itu membuat mereka tidak mengulanginya.

    Sementara itu, pemerintah menyatakan akan memperkuat penindakan kriminal terhadap pelaku yang membuat dan membagikan foto-foto deepfake, juga akan menghukum mereka yang melihat konten pornografi tersebut.

    Hal ini menyusul kritik bahwa tidak cukup banyak pelaku yang dihukum.

    Salah satu masalahnya, mayoritas pelaku adalah remaja yang biasanya diadili di pengadilan anak di mana mereka mendapat hukuman yang lebih ringan.

    Sejak ruang-ruang obrolan ini terungkap, banyak yang telah ditutup, tetapi hampir pasti ada ruang-ruang baru yang menggantikan.

    Sebuah ruang penghinaan telah dibuat untuk menargetkan para jurnalis yang meliput berita ini.

    Ko, yang mengungkap kasus ini, mengatakan bahwa hal ini telah membuatnya tidak bisa tidur.

    “Saya terus memeriksa grup-grup itu untuk melihat apakah foto saya telah diunggah,” katanya.

    Kecemasan yang sama telah meliputi hampir setiap gadis remaja dan perempuan muda di Korea Selatan.

    Ah-eun, seorang mahasiswa, mengatakan bahwa hal itu telah membuatnya curiga terhadap kenalan laki-lakinya.

    “Saya tidak bisa memastikan siapa orang-orang yang melakukan kejahatan semacam ini di belakang saya, tanpa saya ketahui,” kata dia.

    Saya menjadi sangat waspada saat berinteraksi dengan orang lain, dan itu tidak baik.”

    Laporan tambahan oleh Hosu Lee dan Suhnwook Lee

    Baca juga:

    (ita/ita)

  • Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) Dituding menyelewengkan wewenang oleh tiga organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Jawa Timur Menjerit, Polda Jatim memberikan penjelasan. Tudingan penyelewengan wewenang itu muncul karena Polda Jatim dianggap melanggar Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan kantaran adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke pihaknya. Termasuk pemanggilan kepada mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

    “Benar, kami memanggil yang bersangkutan (Thoriqul Haq) karena ada pengaduan,”ujar Kombes Luthfie, Minggu (08/09/2024).

    Luthfie menjelaskan pemanggilan terhadap Thoriqul Haq bertujuan untuk meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana erupsi Semeru. Thoriqul pun dimintai keterangan sebagai saksi.

    “Pemanggilan terhadap Thoriqul Haq dilakukan sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Setelah yang bersangkutan resmi mendaftar, tidak ada pemanggilan klarifikasi lagi,” imbuh Kombes Pol Luthfie.

    Terkait dengan panggilan ke beberapa dinas di provinsi dan kabupaten/kota dan penyedia jasa di Jawa Timur, Luthfie menjelaskan bahwa hal itu didasari karena adanya pengaduan dari masyarakat.

    “Kita panggil, kita klarifikasi itu karena adanya pengaduan Masyarakat (Dumas),” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menghimbau agar masyarakat turut menjaga dan mensukseskan Pilkada 2024 yang akan datang. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran terhadap proses Pemilu, diharapkan agar segera melapor ke Bawaslu. Dirmanto pun berkomitmen bahwa Polri bersikap netral terhadap kontestasi Politik di Pilkada serentak 2024.

    “Polda Jatim menghimbau kepada semua elemen Masyarakat khususnya di Jawa Timur agar bersama – sama dan mensukseskan Pilkada 2024 dengan damai dan sejuk,” Sikap kami tetap untuk menjaga Netralitas di Pilkada, jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Polda Jatim terhadap salah satu calon kepala daerah,” tutup Dirmanto.

    Diketahui sebelumnya, Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim, yang terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (6/9/2024) hari ini. surat terbuka dilayangkan ke Jokowi ini terkait adanya ribuan surat panggilan untuk permintaan keterangan atau klarifikasi yang dilayangkan dari kepolisian di Jatim.

    Surat panggilan itu ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab, Pemkot serta para pengusaha terkait pengadaan barang dan jasa. [ang/aje]

  • Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City

    Kelompok Hamas menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berusaha “menggagalkan” kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tuduhan ini disampaikan Hamas setelah Netanyahu menyebut kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu “menolak semuanya” dalam perundingan.

    Aksi saling tuding ini terjadi ketika Netanyahu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang juga mengatur soal pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah pemerintah Tel Aviv mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024).

    Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

    Namun Hamas menuntut penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, terutama area Koridor Philadelphi. Dalam pernyataan terbaru pada Kamis (5/9), Hamas menilai sikap Netanyahu yang bersikeras mengenai zona perbatasan itu “bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan”.

    Kelompok militan yang berperang melawan Israel selama 11 bulan terakhir ini, menegaskan proposal baru untuk gencatan senjata Gaza tidak diperlukan, karena beberapa bulan lalu mereka telah menyetujui proposal yang diuraikan ke publik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Juli lalu.

    “Kami tidak memerlukan proposal baru,” tegas kelompok Hamas dalam pernyataan via Telegram.

    “Kami memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam perangkap Netanyahu dan tipu muslihatnya, yang menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami,” cetus Hamas.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, Netanyahu menyebut Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu dalam konferensi pers.

    Menanggapi sikap Hamas dan Israel tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Washington berpendapat “ada cara untuk mengatasi” kebuntuan tersebut. AS diperkirakan akan mengajukan proposal baru untuk memecah kebuntuan yang terjadi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Paris

    Apa yang harus dilakukan terhadap platform media sosial yang tidak mematuhi pihak berwenang dalam memerangi konten berbahaya? Pertanyaan itu menjadi inti perdebatan yang dipicu oleh penangkapan dan penyelidikan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis.

    “Ini tentang apa yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dan UE, atau negara-negara demokrasi lainnya, terhadap platform yang tidak mematuhi aturan dan menolak memberikan informasi kepada pihak berwenang,” kata Julian Jaursch, seorang pakar regulasi platform di lembaga think tank Interface yang berbasis di Berlin, kepada DW.

    Durov ditahan pada 24 Agustus di bandara Le Bourget, Paris, setelah tiba dengan jet pribadinya dari Azerbaijan.

    Setelah lebih dari 80 jam dalam tahanan polisi, dia dibebaskan dan secara resmi diselidiki karena membiarkan konten berbahaya menyebar di jaringannya.

    Sejak penangkapannya, para pendukung Durov, termasuk multimiliarder Elon Musk, mengutuk tindakan otoritas Prancis sebagai langkah penyensoran. Pemerintah di Paris telah membantah tuduhan ini, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di X bahwa penangkapan itu “sama sekali bukan keputusan politik.”

    Namun, para pendukung hak digital mengatakan kepada DW bahwa tindakan otoritas Prancis itu terasa meresahkan, dan memperingatkan bahwa kasus tersebut dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk memaksa jejaring sosial mematuhi permintaan politik atau bahkan melanggar hukum.

    “Hal itu juga dapat menyebabkan media sosial dan platform komunikasi lain mengadopsi langkah-langkah moderasi konten yang lebih ketat yang dapat mengarah pada penyensoran,” Natalia Krapiva, penasihat hukum-teknologi senior di kelompok hak digital Access Now, mengatakan kepada DW.

    Alat pro-demokrasi dan surga kriminal

    Telegram, berbeda dengan raksasa media sosial lainnya, dikenal karena tidak ikut campur memoderasi konten. Kebebasan ini menjadikan Telegram sebagai instrumen utama bagi para aktivis pro-demokrasi dari Iran hingga Hong Kong untuk mengorganisir protes.

    Namun, Telegram juga menjadi tempat berlindung bagi para ekstremis dan penganut teori konspirasi, serta kelompok kriminal di dunia maya. Pihak berwenang Prancis mulai menyelidiki Telegram setelah perusahaan tersebut mengabaikan sebagian besar permintaan untuk bekerja sama dalam menuntut kejahatan yang dilakukan via Telegram, tulis kantor kejaksaan Paris menjelaskan dalam sebuah pernyataan pers.

    Ketika pihak berwenang Prancis membebaskan Durov dari tahanan, mereka mengumumkan bahwa dia diselidiki atas serangkaian kejahatan. Kejahatan tersebut termasuk dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memfasilitasi transaksi ilegal, menyebarkan materi yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak-anak, meningkatkan perdagangan narkoba, penipuan, dan menyediakan layanan pesan terenkripsi tanpa lisensi.

    Menanggapi hal tersebut, salah satu pengacara Durov mengatakan kepada wartawan bahwa “sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pemilik jejaring sosial dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

    Langkah lanjutan di Prancis dan Uni Eropa

    Dalam sistem peradilan Prancis, penyelidikan formal merupakan prasyarat agar suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan, tetapi tidak menjamin bahwa persidangan akan berlangsung. Jika pihak berwenang memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti, kasus tersebut dapat dibatalkan sebelum persidangan.

    Untuk sementara waktu, Durov tidak diizinkan meninggalkan Prancis. Dia harus melapor ke polisi dua kali seminggu, menurut pernyataan jaksa penuntut.

    Seiring dengan semakin gencarnya investigasi di Prancis, perhatian juga beralih ke Uni Eropa, yang memimpin upaya untuk mengatur platform daring di 27 negara anggota.

    Pada akhir tahun 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Layanan Digital, DSA, kerangka regulasi menyeluruh yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas apa yang terjadi di platform mereka.

    Jan Penfrat, penasihat kebijakan senior di organisasi hak digital EDRi yang berbasis di Brussels, menekankan perlunya Uni Eropa untuk menegakkan DSA dan menangani peran Telegram.

    “Dengan semua mata tertuju pada Telegram dan situasi di Prancis, otoritas Uni Eropa perlu bertindak sekarang,” kata Penfrat kepada DW. “Jika tidak, orang-orang akan mulai melihat DSA sebagai macan kertas.”

    Pertanyaan utama berkisar pada jumlah orang yang menggunakan Telegram di Uni Eropa. Di bawah DSA, platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif dianggap sebagai “platform yang sangat besar” dan harus mematuhi peraturan yang lebih ketat. Pada bulan Februari, Telegram melaporkan bahwa mereka memiliki 41 juta pengguna di Uni Eropa.

    Uni Eropa kini tengah menyelidiki apakah Telegram memberikan angka pengguna yang tidak akurat. Jika pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mengecilkan keberadaannya, Telegram dapat menghadapi berbagai tindakan dan hukuman.

    “DSA masih baru dan banyak alatnya yang belum diuji, tetapi DSA mencakup beberapa tindakan untuk memaksa Telegram agar bekerja sama lebih baik dengan pihak berwenang,” kata Penfrat kepada DW. “Telegram akan menguji DSA dalam salah satu ujian besar pertamanya.”

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)

  • Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angka bicara soal penangkapan bos Telegram Pavel Durov, yang menurutnya ditangkap karena ia terlalu bebas dalam menjalankan Telegram.

    Durov seperti diketahui adalah seorang warga negara Rusia yang juga memegang paspor Uni Emirat Arab, Karibia, Prancis, dan tentunya Rusia. Ia tangkap di Prancis dan kemudian diselidiki atas keterlibatannya membolehkan berbagai aksi kriminalitas di Telegram, dari mulai penyebaran pornografi anak, obat-obatan terlarang, sampai software peretasan.

    Pengacara Durov menyebut penangkapan ini adalah hal yang tidak masuk akal, terutama karena Durov ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Telegram, yang saat ini penggunanya hampir mencapai 1 miliar.

    Saat berbicara di Universitas MGIMO yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov kembali menegaskan posisi pemerintahan Rusia dalam penangkapan Durov, yang mereka anggap sebagai bagian dari taktik politik negara Barat untuk menggunakan kekuatannya atas Rusia.

    “Pavel Durov terlalu bebas. Ia tidak mendengarkan saran Barat untuk memoderasi gagasannya,” kata Durov.

    Rusia pun sebenarnya sudah menekan Durov sejak lama, dan bahkan sampai memblokir Telegram di negara tersebut. Namun setelah Durov ditangkap di Prancis, posisinya Rusia berubah menjadi mendukung pria yang kekayaannya mencapai USD 15,5 miliar atau sekitar Rp 239 triliun tersebut.

    Sebelumnya juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan tidak ada negosiasi antara Kremlin dan Durov, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (3/9/2024).

    “Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi di Prancis tidak berubah menjadi persekusi politik,” kata Peskov.

    “Kami tahu presiden Prancis sudah menepis tudingan hubungan kasus ini dengan politik, namun di sisi lain, beberapa tuduhan sudah dilemparkan,” tambahnya.

    Namun yang jelas menurut Lavrov, penangkapan Durov membuat hubungan Moskow dan Paris jatuh ke titik terendah.

    (asj/asj)

  • Ukraina Tembak Jatuh 22 Rudal Rusia yang Mengarah ke Kyiv

    Ukraina Tembak Jatuh 22 Rudal Rusia yang Mengarah ke Kyiv

    Kyiv

    Ukraina mengatakan pasukannya telah menembak jatuh sedikitnya 22 rudal yang diluncurkan Rusia dalam serangan terbaru yang menargetkan ibu kota Kyiv dan dua wilayah lainnya semalam. Rentetan serangan udara Moskow itu dilaporkan melukai belasan orang, termasuk dua orang di Kyiv.

    Selain menargetkan ibu kota Kyiv, seperti dilansir AFP, Senin (2/9/2024), rentetan serangan udara Rusia itu juga menargetkan kota Sumy dan Kharkiv.

    “Pada 2 September dini hari, penjajah Rusia melancarkan serangan rudal terhadap wilayah Kyiv, Sumy dan Kharkiv menggunakan rudal balistik, rudal jelajah dan rudal anti-pesawat, dan menyerang dengan UAV (drone) tipe Shahed dari arah selatan,” sebut Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataannya.

    Angkatan Udara Ukraina, dalam pernyataannya, mengklaim pasukan pertahanan telah menembak jatuh sembilan rudal balistik, 13 rudal jelajah dan 20 drone tempur yang diluncurkan militer Rusia ke wilayah negara tersebut.

    Wali Kota Sumy Oleksandr Lysenko, dalam pernyataan via Telegram, melaporkan bahwa sebuah pusat kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan sebuah panti asuhan di wilayahnya mengalami kerusakan setelah dihantam serangan rudal pada Minggu (1/9) malam hingga Senin (2/9) dini hari.

    Lysenko menyebut serangan rudal itu melukai 13 orang, termasuk empat anak-anak.

    Secara terpisah, Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko melaporkan bahwa dua orang dewasa mengalami luka-luka akibat serangan terbaru di wilayahnya. Dia juga menyebut bahwa empat mobil terbakar akibat puing-puing rudal dan drone yang berjatuhan.

    Sementara itu, serangan udara yang dilancarkan Ukraina dilaporkan menghantam Belgorod, wilayah Rusia yang terletak di dekat perbatasan dengan Ukraina.

    Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov melaporkan bahwa serangan udara pada malam hari oleh pasukan Kyiv telah melukai satu orang dan memicu kerusakan pada sebuah toko serta fasilitas infrastruktur di ibu kota Belgorod.

    Laporan soal serangan rudal Rusia yang menargetkan ibu kota Ukraina itu muncul setelah Kementerian Pertahanan Moskow mengklaim pasukannya telah menembak jatuh 158 drone Ukraina di sebanyak 15 wilayah sekaligus dalam semalam.

    Dua drone di antaranya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ditembak jatuh di wilayah udara ibu kota Moskow.

    Sebanyak 122 drone lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, Bryansk, Voronezh dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Helikopter Angkut Turis Jatuh di Rusia, 17 Jenazah Ditemukan

    Helikopter Angkut Turis Jatuh di Rusia, 17 Jenazah Ditemukan

    Moskow

    Para petugas penyelamat Rusia menemukan 17 jenazah setelah sebuah helikopter yang mengangkut 22 orang, yang sebagian besar turis, terjatuh di area Semenanjung Kamchatka di Timur Jauh Rusia.

    Seperti dilansir AFP, Senin (2/9/2024), otoritas regional Rusia sebelumnya melaporkan helikopter jenis Mi-8 itu hilang tak lama setelah lepas landas dari sebuah pangkalan dekat area Gunung Api Vachkazhets pada Sabtu (31/8) waktu setempat.

    Helikopter itu disebut membawa 22 orang, yang terdiri atas 19 penumpang yang semuanya turis dan tiga awak.

    Gubernur Kamchatka Vladimir Solodov dalam pernyataan video via Telegram menyebut para petugas penyelamat melihat keberadaan puing-puing helikopter tersebut di area perbukitan pada ketinggian 900 meter pada Minggu (1/9) pagi.

    Semenanjung Kamchatka merupakan area yang populer di kalangan turis karena keindahan alamnya. Area itu kerap menjadi tujuan wisata petualangan yang populer karena gunung berapi aktif dan alamnya yang masih asli.

    Kamchatka diketahui berjarak lebih dari 6.000 kilometer sebelah timur Moskow dan berjarak 2.000 kilometer sebelah barat Alaska, yang merupakan wilayah Amerika Serikat (AS).

    Rekaman video yang diambil dari udara, yang diposting oleh Kementerian Urusan Darurat Rusia, menunjukkan puing-puing helikopter berserakan di area lereng dekat puncak bukit yang dikelilingi hutan lebat.

    Kementerian Urusan Darurat Rusia mengatakan bahwa helikopter itu ditemukan dekat dengan lokasinya saat hilang dari radar.

    “Saat ini kami telah menemukan 17 jenazah,” sebut seorang pejabat Kementerian Urusan Darurat Rusia, Ivan Lemikhov.

    “Tim penyelamat telah mendirikan kemah dan pencarian dihentikan hingga fajar menyingsing,” imbuhnya.

    Tidak diketahui secara jelas keberadaan lima orang lainnya yang ada di dalam helikopter saat insiden itu terjadi. Belum diketahui apakah 17 jenazah yang ditemukan itu semuanya penumpang atau juga mencakup awak.

    Helikopter Mi-8 buatan Rusia, yang dirancang pada era Soviet, merupakan jenis helikopter bermesin ganda yang dirancang tahun 1960-an silam dan banyak digunakan untuk transportasi di negara tersebut.

    Namun beberapa waktu terakhir, ada peningkatan laporan bahwa helikopter jenis tersebut mengalami kecelakaan fatal. Salah satunya insiden pada awal bulan ini, ketika sebuah helikopter Mi-8 yang membawa 16 orang, termasuk 13 turis, jatuh di wilayah Timur Jauh Rusia. Delapan orang tewas dalam insiden tersebut.

    Helikopter Mi-8 yang jatuh di Kamchatka itu dioperasikan oleh perusahaan bernama Vityaz-aero yang kerap mengatur penerbangan untuk para turis.

    Kecelakaan melibatkan pesawat dan helikopter sangat sering terjadi di wilayah Timur Jauh Rusia, yang berpenduduk jarang dan banyak wilayahnya hanya bisa diakses dengan helikopter.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Rusia Tembak Jatuh 158 Drone Ukraina di 15 Wilayah

    Memanas! Rusia Tembak Jatuh 158 Drone Ukraina di 15 Wilayah

    Jakarta

    Militer Rusia menembak jatuh 158 drone Ukraina di wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihaknya menembak jatuh drone di 15 wilayah dalam semalam.

    Dilansir AFP, Senin (2/9/2024), Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah menembak jatuh 158 drone Ukraina di 15 wilayah Rusia semalam. Ada dua drone di antaranya ditembak jatuh di ibu kota Moskow.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan di Telegram bahwa sebanyak 122 unit ditembak jatuh di wilayah Kursk, Bryansk, Voronezh dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina.

    Seperti diketahui, baru-baru ini militer Rusia meningkatkan serangan terhadap udara terhadap infrastruktur energi yang ada di wilayah Ukraina sejak awal pekan ini. Otoritas Kyiv mengklaim pasukannya telah menembak jatuh dua rudal dan sedikitnya 60 drone yang diluncurkan Moskow terhadap sembilan wilayah Ukraina dalam semalam.

    Lebih dari 2,5 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia, Ukraina mendorong negara-negara Barat untuk memberikan pertahanan udara tambahan dan dukungan dalam bersama-sama menembak jatuh target-target di wilayah udara Kyiv untuk mengusir serangan semacam itu.

    Demikian seperti dilansir Reuters, Jumat (30/8).

    Otoritas Ukraina mengumumkan pasukan militernya berhasil menghancurkan sedikitnya 60 drone, dari total 74 drone penyerang yang diluncurkan Rusia, dalam serangan yang terjadi pada Kamis (29/8) waktu setempat.

    (whn/whn)

  • Pendiri Telegram Dibebaskan dari Tahanan, Bayar Jaminan Rp 86 Miliar

    Pendiri Telegram Dibebaskan dari Tahanan, Bayar Jaminan Rp 86 Miliar

    Jakarta

    Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov resmi didakwa oleh jaksa penuntut Prancis sebagai bagian dari investigasi kriminal. Durov sudah dibebaskan dari tahanan namun dilarang meninggalkan Prancis.

    Dalam keterangan resminya, otoritas Prancis mengatakan Durov didakwa atas semua tuduhan yang diungkap belum lama ini, termasuk keterlibatan dalam administrasi platform online yang mengizinkan transaksi terlarang di dalam geng terorganisir.

    Tuduhan lainnya termasuk menolak berkomunikasi dan memberikan informasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyadapan yang diizinkan oleh hukum atas permintaan dari otoritas yang berwenang, serta mengizinkan penyebaran pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan.

    Durov sudah ditahan oleh kepolisian Prancis sejak Sabtu (24/8) kemarin dan menghadapi pertanyaan dari penyelidik selama beberapa hari terakkhir. Ia ditangkap saat keluar dari pesawat pribadi yang mendarat di bandar udara Le Bourget tidak jauh dari Paris.

    Pria berusia 39 tahun ini dibebaskan dari tahanan setelah membayar jaminan sebesar 5 juta Euro atau sekitar Rp 86 miliar. Ia harus tetap tinggal di Prancis di bawah pengawasan pengadilan dan melapor ke kantor polisi dua kali seminggu selama penyelidikan berlangsung, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, seperti dikutip dari Engadget, Kamis (29/8/2024).

    Artinya, Durov yang memegang banyak kewarganegaraan dan biasa bekerja dari negara lain akan terjebak di Prancis hingga beberapa waktu kde depan kecuali tuduhan terhadapnya dibatalkan.

    Telegram belum menanggapi dakwaan yang dijatuhkan terhadap Durov. Sebelumnya, platform perpesanan ini mengatakan Durov tidak menyembunyikan apapun dan klaim bahwa platform harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan yang dilakukan pengguna sebagai sesuatu yang aneh.

    (vmp/afr)