Xcloud.id

Perusahaan: Telegram

  • Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi teknologi Artificial Intelligence. (Freepik)

    Esposin, JOGJA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan coding bakal diajarkan mulai dari kelas 4 SD.

    “Untuk SD itu tidak mulai kelas 1 ya, tapi nanti mulai kelas 4, kelas 5, atau kelas 6,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Selain itu, lanjut Mu’ti, materi mengenai AI dan coding tersebut juga hanya menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. 

    “Bukan mata pelajaran wajib,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Menurut dia, gagasan terkait mapel baru tersebut bukan hal baru karena sejumlah SD di Indonesia sebelumnya sudah ada yang mengajarkan.

    “Ternyata beberapa SD di Jakarta, bahkan di Aceh itu sudah ada yang mengembangkan coding untuk SD,” ujar dia.

    Mengenai kebutuhan tenaga pengajarnya, menurut Mu’ti, Mendikdasmen memungkinkan merekrut tenaga baru atau cukup bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan terkait AI dan coding.

    Menurut dia, format terkait perekrutan tenaga pengajar mapel baru tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan melatih para lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

    “Nanti formatnya akan kita pikirkan belakangan,” kata Mu’ti.

    Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemendikdasmen: Pendidikan Numerasi di PAUD Bukan Angka & Hitungan – Espos.id

    Kemendikdasmen: Pendidikan Numerasi di PAUD Bukan Angka & Hitungan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi PAUD (Dok/JIBI/Solopos)

    Esposin, JAKARTA — Direktorat Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pendidikan numerasi pada tingkat PAUD bukan hanya seputar angka dan hitungan.
     
    Penelaah Teknis Kebijakan TIM PDM 09 Transisi SD Devi Rahmawati menerangkan kemampuan numerasi termasuk dalam kemampuan fondasi peserta didik PAUD untuk memasuki satuan pendidikan SD, sehingga tujuan utamanya ialah peserta didik mampu mengenali dan memahami berbagai informasi secara lisan, tulisan, maupun berbagai media atau alat bantu.
     
    “Jadi kemampuan numerasi tingkat PAUD tidak hanya berbicara terkait angka dan perhitungan, melainkan harus mencakup pengenalan terhadap lima lingkup numerasi yang harus dilakukan secara bertahap,” kata Devi dalam webinar bertajuk Transisi PAUD ke SD Membangun Jembatan Pendidikan Berkesinambungan di Jakarta pada Rabu (13/11/2024) sebagaimana dilansir Antara. 
     
    Ia menyebutkan kelima lingkup numerasi tersebut adalah bilangan, geometri, pola, analisis data, serta pengukuran, yang diperkenalkan dan diajarkan dengan mengaitkan pada aktivitas keseharian peserta didik.

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Sebagai contoh, Devi menyebutkan pendidikan numerasi dengan lingkup geometri bisa diajarkan dengan mengenali, memahami, dan mengingat, berbagai bentuk mainan di dalam ruangan sebagai bagian dari bentuk bidang konkret.
     
    Contoh lainnya ialah mengenalkan lingkup pola dengan mengajak peserta didik untuk merapikan dan mengelompokkan buku atau mainan ke dalam kategori tertentu setelah selesai sesi pembelajaran.
     
    Oleh karena itu ia menegaskan pendidikan numerasi di tingkat PAUD bukanlah membangun kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) peserta didik secara tepat dan instan, melainkan untuk mempersiapkan peserta didik siap mempelajari calistung secara lebih terstruktur dengan menggunakan kurikulum di tingkat satuan pendidikan SD.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sambutan dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, KULON PROGO — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan belum keputusan terkait wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah. Tim Kemendikdasmen, kata Mu’ti, hingga saat ini masih mengkaji hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Mu’ti saat berbicara dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    “Soal ujian nasional itu belum ada keputusan. Kami masih berusaha melakukan pengkajian melalui tim pengkajian yang kami bentuk untuk melakukan telaah mengenai ujian nasional itu,” katanya menjawab pertanyaan salah satu guru SMK Ma’arif Wates, Rahmat Raharja, yang bertanya soal kejelasan UN dalam forum tersebut.

    Menurut Mu’ti, selama proses pengkajian tersebut akan dirumuskan soal bentuk baku UN. Oleh karena itu, dia meminta para guru untuk menunggu keputusan resmi dari Mendikdasmen.

    “[Tim kami] menelaah apakah ujian nasional [format atau bentuknya] apakah assessment nasional, assessment yang disempurnakan atau ada nanti UN versi baru atau apalah namanya. Tunggu saja sampai kami ambil keputusan,” ujar dia.

    Menteri kelahiran Kudus, 2 September 1968, itu menilai penerapan kembali UN saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sehingga dia masih ingin mendengar hal tersebut dengan saksama.

    Sebelumnya, wacana penerapan UN menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir seusai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

    Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Kota Solo Siti Supeni menyebutkan perlunya diberlakukan kembali UN. Menurutnya, UN dalam konteks pembelajaran bisa menguji kemampuan kognitif siswa.

    “UN masih bagus dilaksanakan karena menjadi tolok ukur kognitif mereka, toh itu sifatnya penunjang pembelajaran di sekolah,” kata dia ketika dihubungi Espos, Sabtu (9/11/2024).

    Sementara itu, Pegiat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) Pardoyo lebih setuju untuk mencari model yang lebih efisien untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Meski UN hari ini dihapus, menurutnya, tetap perlu ada standar tertentu untuk mengukur kualitas lulusan.

    “Saya setuju untuk mencari model yang lebih tepat untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Standar nasional harus tetap ada sehingga masyarakat tahu kualitas layanan sekolah yang diketahui dari hasil output lulusannya,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Komdigi Blokir 3 Akun Instagram Karena Promosi Judol, Ini Daftarnya

    Komdigi Blokir 3 Akun Instagram Karena Promosi Judol, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) memblokir tiga akun media sosial dengan jumlah pengikut besar. Tiga akun itu diberangus karena promosi judi online (judol).

    Ketiga akun media sosial Instagram yang dimaksud, yaitu @betawitipster.id (24,7 ribu pengikut), @polagacorhariini (11 ribu pengikut), dan @mediahiburankita (20,8 ribu pengikut).

    “Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk memberangus siapapun atau pihak manapun yang mendukung judi online. Dalam bentuk apapun,” ujar Direktur Pengelolaan Media (Dir PM) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komdigi, Nursodik Gunarjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2024).

    Komdigi memaparkan berdasarkan sejak Senin (11/11) hingga Selasa (12/11) pukul 06.00 WIB kembali menurunkan sebanyak 7.598 konten terkait judi online (judol). Total sejak 20 Oktober hingga 12 November 2024, Kemkomdigi telah memutus sebanyak 277.084 konten.

    Dari jumlah tersebut, 256.102 konten di antaranya disebar melalui situs dan IP. Kemudian 11.661 menggunakan platform Meta, 5.803 berupa file sharing, 2.329 google/youtube, 1.091 akun X, 59 akun Telegram, 38 akun TikTok dan 1 Appstore.

    Seperti disampaikan Nursodik bahwa Komdigi juga menemukan sejumlah grup promosi perjudian daring di channel Telegram dan media sosial TikTok yang jumlahnya bertambah.

    “Telah kami rekomendasikan untuk ditutup secepatnya. Kami sangat prihatin karena konten-konten yang dikemas sebagai hiburan bagi masyarakat ini ternyata menjerumuskan pengguna ke aktivitas perjudian ilegal. Pengaruh negatifnya bahkan sudah memicu kecanduan hingga ke ranah kesehatan. Laporan dari RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan hampir 100 pasien kini menjalani rawat inap akibat kecanduan judol,” tuturnya.

    Tercatat secara total sejak periode 2017 hingga 12 November 2024, sebanyak 5.156.452 konten perjudian telah ditangani Kemkomdigi. Dari jumlah tersebut, 4.438.862 di antaranya konten yang disebar melalui situs dan IP.

    Kemudian 543.341 para pelaku memanfaatkan platform Meta, 127.734 berupa file sharing, 27.851 google/youtube, 17.501 akun X, 1.005 akun Telegram, 109 akun TikTok, 26 Snack Video, 14 Appstore, 6 Line, dan 3 Hello App.

    Nursodik menjelaskan bahwa kecanduan judol berdampak serius terhadap generasi muda. Ia mengatakan penanganan kecanduan judol memerlukan pendekatan komprehensif. Jika sudah mengalami adiksi, otak seseorang memerlukan penanganan profesional karena sudah mengalami kerusakan.

    “Generasi emas Indonesia harus kita lindungi dari bahaya ini. Jangan sampai masa depan mereka dirusak oleh kegiatan yang merusak mental dan menghambat produktivitas,” jelasnya.

    Nursodik menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah perjudian online, termasuk melibatkan lembaga sosial, tokoh masyarakat, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, serta peran aktif orang tua dan masyarakat.

    Dampak judol itu bukan hanya masalah individu, tetapi sudah menjadi ancaman sosial yang membutuhkan kesadaran bersama. Pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat, terutama orang tua, memperhatikan aktivitas digital anak-anak.

    “Lingkungan digital yang aman adalah hak anak-anak kita. Kemampuan mereka dalam menguasai teknologi perlu didukung, tetapi juga dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi generasi cemas yang terjerumus dalam perjudian,” tambah Nursodik.

    (agt/fay)

  • Mabes Polri Nyatakan Infrastruktur 2 Polda Baru di Papua Sudah Hampir Siap

    Mabes Polri Nyatakan Infrastruktur 2 Polda Baru di Papua Sudah Hampir Siap

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri menyatakan kesiapan infrastruktur untuk dua Polda baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya telah hampir selesai.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa infrastruktur dua Polda di daerah otonom baru itu (DOB) itu baru siap sebagian.

    “Sebagian sudah siap [infrastruktur Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya],” ujarnya di Mabes Polri, Rabu (13/11/2024).

    Dia juga mengungkapkan, meskipun tanah di Papua luas namun pembangunan infrastruktur kepolisian di Papua tidak mudah. 

    Pasalnya, kata Sandi, pihaknya harus melakukan berkoordinasi serta kolaborasi dengan masyarakat adat maupun pemerintah setempat.

    “Papua itu tanahnya luas, namun untuk mencari Tanah buat bangunan Polda atau kepentingan kepolisian di sana, tidak semudah yang dibayangkan, karena harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat adat, maupun dengan pemerintah disana,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menunjuk dua Kapolda di DOB Papua. Penunjukan Kapolda baru tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 September 2024.

    Perinciannya, Kapolda Papua Tengah bakal dijabat Brigjen Alfred Papare dan Brigjen Gatot Haribowo bakal menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya

  • BRIN: 55% Sumber Air Minum Warga dari Sumur – Espos.id

    BRIN: 55% Sumber Air Minum Warga dari Sumur – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi air minum (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Ignasius Sutapa menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan air minumnya secara swadaya.

    Berdasarkan studi yang dilakukan Prof Ignasius bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2020, sebanyak 55,1% sumber air minum masyarakat diperoleh melalui sumur bor/pompa, sumur gali, penampungan air hujan, mata air, dan air eceran, dan 31% memperoleh air minum dari depot air minum isi ulang, dan 10,7% memperoleh air minum dari air kemasan.

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    “Memang faktanya demikian, jadi hal itu yang harus kita pikirkan bersama bahwa masyarakat harus disediakan (air minum bersih) dengan cukup,” katanya dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pria yang juga merupakan Executive Director Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE)-UNESCO C2C itu mengatakan konsumsi air minum yang berasal dari sumur memiliki risiko, sebab tingkat risiko pencemaran sumber air minum yang berasal dari sumur gali dan sejenisnya mencapai 20%.

    Ia menekankan bahwa air minum yang bersih merupakan hak dasar setiap manusia, yang jika tidak dipenuhi, maka akan berimbas dengan ongkos sosial yang tidak murah, berdampak secara langsung maupun tidak langsung, serta berpotensi menyerang kehidupan masyarakat.

    “Peran air minum dan sanitasi sangat besar dalam mencegah penyakit secara epidemiologi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Oleh karena itu, Ignasius mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkolaborasi dalam menemukan sumber-sumber air baru, sekaligus menyalurkannya kepada masyarakat, yang salah satunya bisa diperoleh melalui berbagai sungai bawah tanah atau karst yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

    Melalui kerja sama tersebut, kata dia, diharapkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air yang diminum masyarakat Indonesia dapat meningkat, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia bisa menjadi semakin baik.

    “BRIN sangat siap untuk membantu dalam kajiannya, bukan sekadar air bersih dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan kontinuitas,” tutur Ignasius Sutapa.

    Diketahui, pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih demi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong keamanan bangsa merupakan salah satu inti dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Nama-nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

    Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024.

    Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

    Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

    Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

    “Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang,” tuturnya sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

    “Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

    Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

    Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

    Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mensesneg: Kebijakan Presiden Hasil Evaluasi Kemensetneg – Espos.id

    Mensesneg: Kebijakan Presiden Hasil Evaluasi Kemensetneg – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan kepada media sebelum melakukan lawatan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo memberikan instruksi kepada wakil presiden dan menteri Kabinet Merah Putih untuk menjalankan rencana dan program yang telah disusun selama dirinya melakukan lawatan ke sejumlah negara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama tiga pekan masa pemerintahan merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Yang kemudian langsung beliau tindak lanjuti,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Ia mencontohkan bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Beliau (Presiden Prabowo) menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penghapusan utang-utang untuk UMKM, petani, nelayan, kelautan, yang secara proses dapat diselesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia mengatakan Kemensetneg akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah ke depannya.

    “Itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa selama tiga pekan Presiden bekerja telah terselenggara tiga kali sidang kabinet paripurna, dan satu kali rapat terbatas.

    Adapun Presiden Prabowo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, dan telah mengunjungi China, serta Amerika Serikat.

    Presiden kemudian dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

    APEC bakal diselenggarakan 13-16 November 2024 di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Biden Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo – Espos.id

    Biden Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa (12/11/2024). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

    Esposin, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto di Indonesia.

    Hal itu disampaikan dalam keterangan yang dirilis Gedung Putih dalam laman whitehouse.gov, seusai pertemuan Joe Biden dengan Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024) waktu setempat.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    “Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” tulis pernyataan Gedung Putih yang dikutip di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama kesehatan guna memajukan penelitian klinis, tujuan kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan untuk mengatasi kondisi kesehatan baru dan kronis, serta penyakit menular, termasuk tuberkulosis (TBC).

    Kedua pemimpin juga menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai kesehatan antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa depan. Upaya ini menggarisbawahi komitmen teguh kedua negara untuk berkolaborasi guna mewujudkan tujuan transformasi kesehatan Indonesia.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pemimpin menggunakan kesempatan tersebut untuk memperingati 20 tahun bencana tsunami besar yang meluluhlantahkan masyarakat pesisir di wilayah Samudra Hindia, termasuk Provinsi Aceh di Indonesia.

    Amerika Serikat telah mengerahkan lebih dari US$400 juta bantuan darurat untuk mendukung Indonesia, dan membantu lebih dari 580.000 orang terdampak tsunami. Presiden Biden dan Presiden Prabowo Subianto mengakui ketangguhan para penyintas tsunami dan memuji keberanian para pekerja kemanusiaan.

    Biden dan Prabowo akan memanfaatkan pengalaman tersebut dan memperluas kerja sama kedua negara dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara lembaga-lembaga penanggulangan bencana.

    “Para pemimpin menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana dan bekerja sama dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana ke lokasi rentan lainnya,” jelas keterangan itu sebagaimana dilansir Antara. 

    Sementara itu dalam hal upaya membangun hubungan antar-masyarakat yang kuat, Presiden Biden dan Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi rencana mereka untuk memperdalam kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

    Kedua pemimpin bahkan mengumumkan pembukaan American Corner baru di Makassar pada tahun 2025. Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama lebih lanjut untuk mempromosikan bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM), pendidikan bahasa, dan kolaborasi kewirausahaan, dengan fokus pada perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    Sebagai bagian dari upaya ini, kedua pemimpin menekankan pentingnya memperluas pelatihan kejuruan dan keterampilan, pendidikan teknis dan sertifikasi dengan fokus pada teknologi, manufaktur, kesehatan, perhotelan, konstruksi, dan industri kreatif.

    Lebih jauh, kedua Kepala Negara menekankan pentingnya mengakui dan menghormati warisan budaya masing-masing, yang berfungsi sebagai jembatan yang sangat berharga dalam membina hubungan antar-masyarakat yang lebih kuat.

    Presiden Subianto memuji Amerika Serikat atas dukungannya terhadap perlindungan warisan budaya Indonesia dari meningkatnya ancaman perdagangan gelap, termasuk repatriasi artefak Indonesia yang disimpan di Amerika.

    Para pemimpin juga memuji proyek baru Dana Duta Besar AS untuk Pelestarian Budaya yang membantu museum-museum di Indonesia membangun sistem dokumentasi baru dan meningkatkan kesiapsiagaan darurat.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.