Xcloud.id

Perusahaan: Telegram

  • Gelar Doktor Ditangguhkan, Ini Komentar Bahlil – Espos.id

    Gelar Doktor Ditangguhkan, Ini Komentar Bahlil – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Bahlil Lahadalia.(Bisnis/Himawan L Nugraha)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan menunda sementara (moratorium) gelar doktoral yang diperoleh dirinya dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) bukan ditangguhkan, melainkan menunggu yudisium dan melakukan perbaikan disertasi terlebih dahulu.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    Bahlil yang ditemui di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu (13/11/2024) menyatakan dirinya belum mengetahui isi surat penangguhan gelar doktoral tersebut, namun sudah mendapat rekomendasi yang perlu dilakukan.
     
    “Saya belum tau isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember,” kata Bahlil sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (15/11/2024). 
     
    “Saya menyertakan lulus itukan setelah yudisium, dan yudisium saya Desember. Kalau kemarin, disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai,” lanjutnya.
     
    Lebih lanjut, Bahlil mempersilakan untuk menanyakan soal penangguhan gelar doktoralnya itu ke pihak Universitas Indonesia. “Lebih rincinya nanti tanya di UI saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan studi doktoral (S3) yang ditempuh oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.
     
    Dalam Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta, Rabu, pihak UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia (BL), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).
     
    Selanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.
     
    Adapun Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan dan pelaksanaan ujian.
     
    Berdasarkan hal tersebut maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada.

    Esposin, PALU — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, akan menjadi prestasi awal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Pilkada dikawal dengan baik, karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan Pilkada serentak,” katanya di Palu, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Diberdayakan BRI, Bisnis Klaster Petani Salak di Kabupaten Karo Melejit

    Lanjut dia, Pilkada serentak juga menjadi sorotan dunia internasional, karena pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sehingga, semua pihak berharap pelaksanaan berjalan tertib, aman dan lancar.

    “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Dia mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu dan semua pengambil kebijakan, tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Penegasan itu disampaikan Bahtra dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

    Kunjungan itu dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi ada di tangan anda sekalian,” pesannya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pengendara motor melintas keluar dari halaman Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Lembah Gunung Madu, Simo, Boyolali, Sabtu (17/8/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus mengayomi pondok pesantren,” kata Nasaruddin, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    Sebagai informasi, saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung penuh pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Ditjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Ditjen,” katanya, Jumat (15/11/2024).

    Muhaimin menekankan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujarnya.

    Tak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

    Menurutnya, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” ujarnya.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pekerja memeriksa dan merawat rel kereta api di kawasan Stasiun Solo Balapan, Solo, Senin (18/12/2023). Perawatan dan pengecekan yang antara lain mencakup pemeriksaan pergeseran bantalan dan baut pada rel kereta api tersebut dilakukan secara rutin guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pembangunan infrastruktur transportasi termasuk perkeretaapian menjadi salah satu wujud investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar  aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Penyidik  memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran dana itu kepada sejumlah pihak.

    Promosi
    Program Pemberdayaan BRI Dorong Klaster Usaha Manggis di Bali Perluas Pemasaran

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso.

    Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Kamis (4/11/2024) bertempat di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan terhadap saksi adalah bagian dari penyidikan dugaan korupsi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat yang kemudian berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Bandung,

    Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Jawa Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Penyidikan perkara itu terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Dalami Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR bakal Panggil Jampidsus – Espos.id

    Dalami Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR bakal Panggil Jampidsus – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Antara/Rivan Awal Lingga)

    Esposin, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan Komisi III DPR RI bakal memanggil Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mendalami kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Dia mengatakan sejauh ini Komisi III DPR RI belum akan membuat Panitia Kerja (Panja) yang khusus menangani kasus tersebut, walaupun sebelumnya ada usulan untuk membuat Panja itu.

    Promosi
    Transaksi Melalui BRImo Makin Mudah dan Aman dengan Fitur QRIS Transfer

    “Kita mau panggil Jampidsus dulu,” kata Abdullah, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Dia pun menilai bahwa kasus-kasus yang melibatkan impor komoditas biasanya memiliki pola-pola yang sama, baik impor gula, impor daging, dan impor lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan, adalah bagaimana aparat penegak hukum serius untuk membongkar-nya.

    Menurut dia, keuangan negara yang bisa diselamatkan dari kasus-kasus itu bisa bernilai fantastis. Aparat penegak hukum pun, kata dia, jangan sampai tebang pilih dalam menangani kasus.

    Dalam hal ini, dia pun tidak membela Tom Lembong atau siapa pun. Dia mengatakan bahwa penindakan kejahatan tidak boleh berdasarkan pesanan atau dorongan dari pihak luar.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Dia menilai bahwa saat ini masyarakat bertanya-tanya mengenai kasus tersebut. Jangan sampai, kata dia, penegakan kasus yang menjerat Tom Lembong itu dituding sebagai politik balas dendam yang dilakukan rezim.

    “Kami mengusulkan ini dalam rangka juga membantu juga pihak kejaksaan, kami minta untuk membentuk Panja untuk mendalami kasus ini,” kata Tandra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Istana: Lapor Mas Wapres Bukan Program Pribadi Gibran – Espos.id

    Istana: Lapor Mas Wapres Bukan Program Pribadi Gibran – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) memberikan bingkisan mainan kepada anak-anak pengungsi di posko pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (14/11/2024). (Antara/Aditya Pradana Putra)

    Esposin, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Prita Laura, menegaskan layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres merupakan program yang digagas oleh pemerintah yang tentunya diketahui Presiden Prabowo Subianto.

    Prita menjelaskan bahwa program yang pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut bukan merupakan program pribadi dari Gibran.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah, yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian/lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak,” kata Prita saat memberikan keterangan pers di Gedung Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2024). 

    Meski layanan “Lapor Mas Wapres” diumumkan ke publik lewat instagram pribadi Gibran @gibran_rakabuming, program tersebut dijalankan oleh pemerintah dan melibatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

    Prita mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program “Lapor Mas Wapres” begitu besar karena program ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy”.

    Artinya, layanan ini menjamin agar pelaporan yang diajukan masyarakat pasti didengarkan dan ditindaklanjuti lewat satu jalur yang pasti.

    Layanan “Lapor Mas Wapres” dibentuk agar pemerintah dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana dan terkoordinasi dengan baik antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Selain memberikan akses bagi masyarakat agar didengarkan langsung terkait permasalahannya, layanan aduan ini juga menjadi input bagi pemerintah mengambil kebijakan strategis.

    “Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal pengaduan ini, masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik,” kata Prita sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun layanan “Lapor Mas Wapres” di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Istana Wapres, Jakarta terus dibuka dengan jadwal Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota per hari 50-60 aduan.

    Selain lewat jalur tatap muka atau secara langsung, masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan dapat menghubungi via WhatsApp di nomor 081117042207.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sambutan di KTT APEC, Presiden Prabowo: RI Terbuka untuk Banyak Bisnis – Espos.id

    Sambutan di KTT APEC, Presiden Prabowo: RI Terbuka untuk Banyak Bisnis – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan bertekad melindungi semua investasi. Hal itu disampaikannya dalam sambutan kunci di acara APEC CEO Summit di Peru, Kamis (14/11/2024) waktu setempat.

    “Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis. Kami bertekad melindungi semua investasi, memberikan kondisi ekonomi yang mendukung dan aktif terlibat dalam organisasi ekonomi utama dunia, serta bekerja sama dengan Anda semua untuk menciptakan kesejahteraan bersama,” kata Prabowo sebagaimana disaksikan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Prabowo menekankan peran penting sektor swasta dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sebagai seseorang yang berpengalaman di dunia bisnis sebelum memasuki pemerintahan, Prabowo menilai kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dunia bisnis swasta.

    Presiden mengatakan sektor bisnis swasta membutuhkan iklim ekonomi yang menguntungkan, stabilitas politik dan keamanan, serta kondisi yang baik dengan insentif yang mendukung.

    “Kami sedang menangani hal ini. Kami telah meliberalisasi undang-undang kami,” ucap Prabowo sebagaimana dilansir Antara. 

    Kepala Negara menyatakan Indonesia telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan, rumah sakit, maupun universitas asing untuk beroperasi di dalam negeri. 

    Indonesia, juga telah dan akan menciptakan lebih banyak kawasan ekonomi khusus untuk mengundang teknologi maju dan modern masuk ke dalam negeri.

    “Sebagai contoh, kami sangat optimis pada industri maritim dan perikanan kami. Sekitar tiga perempat wilayah nasional kami adalah perairan. Kami memiliki potensi besar untuk, misalnya, program perikanan yang direncanakan dengan baik, akuakultur, dan banyak industri pengolahan,” kata Prabowo.

    Presiden menilai bahwa KTT APEC ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dan mengundang kolaborasi dengan para pemimpin bisnis internasional. Dia berharap agar kegiatan ini sukses dan menjadi ajang yang bermanfaat untuk semua pihak.

    “Perdamaian berasal dari pemahaman. Pemahaman berasal dari keterlibatan dan negosiasi. Oleh karena itu, saya sangat senang menghadiri KTT APEC ini untuk memperbarui hubungan, memperkenalkan diri, memperkenalkan negara saya, dan mengundang kerja sama dengan Anda semua,” kata Prabowo.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Tenang Lur! Ini Daftar Bansos yang Tetap Cair saat Pilkada 2024 – Espos.id

    Tenang Lur! Ini Daftar Bansos yang Tetap Cair saat Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Bantuan Sosial (Solopos/Whisnupaksa)

    Esposin, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengalami penundaan jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menegaskan penundaan penyaluran bansos untuk mengantisipasi politisasi jelang pilkada 2024 tersebut hanya berlaku untuk bansos yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Nggak, nggak ditunda. Kalau untuk yang APBD ditunda. Kalau APBN, boleh. Saya sudah koordinasi, yang penting harus diukur lah ya, memang harus efektif,” kata Gus Ipul usai penandatanganan nota kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Ia menerangkan pemberian bansos dari pihaknya tidak bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat, melainkan melalui metode transfer dengan menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) ataupun PT. Pos Indonesia sehingga dipastikan bebas politisasi.

    Gus Ipul juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika nantinya tetap menemukan ada pihak yang menyalahgunakan pemberian bansos dari Kemensos.

    Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat bansos agar memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut sebagaimana mestinya.

    Yakni untuk membeli asupan makanan bergizi, kebutuhan pendidikan anak sekolah hingga pemenuhan gizi ibu hamil, dan bukan sebaliknya untuk hal lain, seperti judi online atau pinjaman online.

    Sebelumnya pada Rabu (13/11/2024), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Jadi, perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Bima saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ini Daftar Nama Capim-Dewas KPK yang Ikut Uji Kelayakan – Espos.id

    Ini Daftar Nama Capim-Dewas KPK yang Ikut Uji Kelayakan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi KPK (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

    Esposin, JAKARTA — Komisi III DPR RI mengumumkan 20 nama Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Adapun 20 nama itu terdiri dari 10 nama Capim KPK dan 10 nama Calon Dewas KPK, yang sebelumnya juga telah diumumkan oleh panitia seleksi. Ujian tersebut akan digelar oleh Komisi III DPR RI pada 18-21 November 2024.

    Promosi
    Transaksi Melalui BRImo Makin Mudah dan Aman dengan Fitur QRIS Transfer

    “Jadi ini nama yang sudah masuk, dan nanti tinggal kita minta juga masukan dari masyarakat terhadap calon,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/11/2024) sebagaimana dilansir Antara.

    Dia memastikan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi terkait nama-nama calon pimpinan KPK yang akan ikut dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Aspirasi itu, kata dia, bisa disampaikan melalui Kesekretariatan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Menurut dia, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan berlangsung. Dia mengatakan aspirasi itu bisa disampaikan secara langsung maupun tertulis.

    Daftar nama peserta calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029:
    1. Agus Joko Pramono,
    2. Ahmad Alamsyah Saragih,
    3. Djoko Poerwanto,
    4. Fitnah Rohcahyanto,
    5. Ibnu Basuki Widodo,
    6. Ida Budhiati,
    7. Johanis Tanak,
    8. Michael Rolandi Cesnanta Brata,
    9. Poengky indarti, dan
    10. Setyo Budiyanto.

    Daftar nama peserta calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029: 
    1. Benny Jozua Mamoto,
    2. Chisca Mirawati,
    3. Elly Fariani,
    4. Gusrizal,
    5. Hamdi Hassyarbaini,
    6. Heru Kreshna Reza,
    7. Iskandar MZ,
    8. Mirwazi,
    9. Sumpeno, dan
    10. Wisnu Baroto.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kapolres Ngawi Pimpin Sertijab Kabag Logistik dan Tiga Kapolsek Baru

    Kapolres Ngawi Pimpin Sertijab Kabag Logistik dan Tiga Kapolsek Baru

    Ngawi (beritajatim.com) – Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kabag Logistik, Kapolsek Ngawi, Kapolsek Kwadungan, dan Kapolsek Geneng pada Jumat (15/11/2024).

    Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Guyub Polres Ngawi dan dihadiri oleh Wakapolres Ngawi Kompol Achmad Robial para pejabat utama Polres Ngawi, serta para Kapolsek dan perwakilan anggota.

    Dalam sambutannya, Kapolres Ngawi mengucapkan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas dan menyambut pejabat baru dengan harapan tinggi untuk meningkatkan kinerja Polres Ngawi.

    “Saya berterima kasih atas pengabdian para pejabat lama. Kepada pejabat baru, selamat bergabung dan semoga dapat berkontribusi positif untuk Polres Ngawi,” ujar AKBP Dwi SR.

    Mantan Kapolres Situbondo itu menjelaskan bahwa mutasi di lingkungan Polri merupakan langkah strategis dalam regenerasi dan peningkatan kapasitas institusi, serta memastikan dinamika di tubuh Polri berjalan baik.

    “Dengan adanya regenerasi ini, diharapkan Polres Ngawi siap menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian di masyarakat,” tambahnya.

    Kapolres juga memberikan penghargaan kepada pejabat lama atas prestasi dan kinerja selama bertugas, serta berharap pejabat baru dapat melanjutkan komitmen yang kuat dalam pelayanan publik, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    “Saya harap seluruh jajaran dapat mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Ngawi menjelang Pilkada,” pungkasnya.

    Berdasarkan surat telegram dari Polda Jatim, pejabat yang melakukan sertijab adalah sebagai berikut:

    Kabag Logistik: Kompol Sudiono, berpindah ke Polda Jatim dan posisinya diisi oleh AKP Suyadi, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Ngawi Kota.

    Kapolsek Ngawi Kota: Posisi ini kini dijabat oleh AKP Jais Bintoro, yang sebelumnya adalah Kapolsek Kwadungan.

    Kapolsek Kwadungan: AKP Iswahjoedi yang sebelumnya Kapolsek Padas menggantikan AKP Jais Bintoro.

    Kapolsek Geneng: AKP Dandung Setiawan yang kini bertugas di Bagops Polres Ngawi, digantikan oleh AKP Haris Sunarto, dari Polda Jatim.

    Dengan kepemimpinan baru ini, Kapolres Ngawi mengharap Polres Ngawi semakin solid dalam menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [fiq/kun]