Perusahaan: Telegram

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    Jakarta

    YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta (sekitar Rp 400 miliar) untuk menyelesaikan gugatan dari Donald Trump terkait pemblokiran akunnya pada 2021. Akun Trump baru dipulihkan pada 2023, dan selama dua tahun ia tak bisa mengunggah konten baru di platform tersebut.

    Dari total nilai penyelesaian, USD 22 juta disebut akan diberikan kepada Trust for the National Mall. Berdasarkan dokumen yang diajukan ke pengadilan, organisasi itu dikaitkan dengan rencana pembangunan ballroom senilai USD 200 juta di kompleks Gedung Putih.

    Langkah ini dianggap tidak lazim, namun pola serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Januari lalu, Meta membayar USD 25 juta untuk menyelesaikan gugatan Trump atas kasus serupa. Kala itu, USD 22 jutanya dialokasikan untuk dana pembangunan perpustakaan kepresidenan Trump di Miami. X (saat itu masih Twitter) juga telah lebih dulu menyelesaikan gugatan yang diajukan pada Juli 2021.

    YouTube menegaskan bahwa mereka tidak mengakui adanya pelanggaran dalam kasus ini, dan pembayaran dilakukan semata untuk menutup perkara. Platform milik Google itu juga menyebut tidak akan mengubah kebijakan atau produk apa pun setelah penyelesaian gugatan.

    Trump menuding YouTube, Meta, dan X telah membungkam suara konservatif melalui suspensi dan pembatasan akses. Ketiga gugatan itu dia ajukan secara bersamaan pada pertengahan 2021, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Selasa (30/9/2025).

    Isu platform digital menyensor kelompok konservatif bukan hal baru dan terus menimbulkan perdebatan di Amerika Serikat. Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov juga mengklaim bahwa otoritas Prancis menawarkan keringanan jika ia bersedia membatasi konten konservatif di platformnya — tuduhan yang langsung dibantah pemerintah Prancis.

    YouTube hingga kini tetap menjadi salah satu pemain terbesar dalam ekosistem media sosial global, dan penyelesaian ini menandai akhir dari rangkaian gugatan Trump terhadap tiga raksasa teknologi tersebut.

    (asj/asj)

  • Bumi Kedatangan Komet Raksasa Oktober 2025, Ini Penjelasan Ilmuwan

    Bumi Kedatangan Komet Raksasa Oktober 2025, Ini Penjelasan Ilmuwan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bumi akan dihampiri komet raksasa yang disebut C/2025 A6 (Lemmon) pada Oktober 2025. Masyarakat dikatakan bisa melihat penampakan komet tersebut dengan bantuan teleskop.

    Komet Lemmon ditemukan di Mount Lemmon Survey (MLS) dengan teleskop reflektor Cassegrain 60 inci (1,52 meter). Teleskop itu memiliki kamera dengan resolusi 10560×10560 piksel.

    MLS memang terus melakukan pemindaian pada langit dan mencari objek yang mendekati Bumi. Sebagian besar temuan adalah asteroid namun juga menemukan komet baru.

    Saat diabadikan oleh astronom David Fulls pada 3 Januari, awalnya pihak MLS mengira objek tersebut sebagai asteroid lain, namun ternyata komet.

    Saat ditemukan komet memiliki seperti titik cahaya kecil yang sangat redup. Dari citra pra-penemuan juga ditemukan cahayanya jauh lebih gelap sejak ditemukan pada November 2024.

    Pada 12 November 2024 hingga 14 Agustus 2025, orbit komet tercatat dalam 117 posisi. Syuichi Nakano dari Biro Pusat Telegram Astronomi yang mencatat semuanya menemukan komet akan sampai ke titik terdekat dengan Matahari, perihilion pada 8 November 2025 mendatang.

    Saat itu, dia mengatakan jarak komet dengan Matahari mencapai 79,25 juta km.

    Dua minggu sebelum sampai ke Matahari, komet akan melewati Bumi pada 20 Oktober 2025. Saat itu objek berada di jarak terdekatnya yakni 89,16 juta km, dikutip dari Space, Rabu (10/9/2025).

    Terkait penampakan saat melintasi Bumi, pakar komet dari Jepang, Seiichi Yoshida dan Gideon Van Buitenen dari Belanda mengatakan komet akan berada di antara magnitudo +4 dan +5 pada saat puncaknya. Artinya komet Lemmon kemungkinan akan terlihat samar saat dilihat dengan mata telanjang bulan depan.

    Namun ada pendapat lain soal Lemmon saat Oktober nanti. Daniel WE Green dari Biro Pusat Telegram Astronomi mengatakan dalam surat edarannya kemungkinan komet berada di magnitudo +7,3 pada 27 Oktober.

    Jika benar, maka komet terlalu gelap dilihat dengan mata telanjang. Namun masih bisa diamati melalui teropong.

    Lemmon akan terlihat di langit sore sekitar barat laut 90 menit setelah Matahari terbenam mulai 12 Oktober 2025.

    Kemudian, komet berada di sekitar 1 derajat kiri atas bintang Cor Caroli di rasi Canes Venatici pada 16 Oktober 2025. Saat itu Lemmon akan bergerak 4 derajat per hari dan pada 22 Oktober malam, komet akan berada di 10 derajat dari konstelasi Bootes.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.

    Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.

    Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.

    Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.

    Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.

    “Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil,” kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. “Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka,” ujarnya kepada Al Jazeera.

    “Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat.”

    Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai “kerugian belaka”.

    Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.

    “Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.

    Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka “mengganggu keamanan psikologis masyarakat” dengan menerbitkan “konten provokatif tentang kenaikan harga”.

    Mekanisme Snapback

    Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

    Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.

    Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.

    Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.

    Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fitur Chat WhatsApp Tanpa Nomor Telepon, Cara dan Larangannya

    Fitur Chat WhatsApp Tanpa Nomor Telepon, Cara dan Larangannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nomor telepon jadi salah satu hal penting dalam WhatsApp. Karena kita memerlukan nomor HP untuk bisa terhubung dan menghubungi melalui chat atau telepon dalam aplikasi.

    Namun nampaknya pengguna WhatsApp tidak akan lagi membutuhkan nomor HP. Karena pihak platform tengah mengembangkan fitur yang bakal mengubah cara berinteraksi para penggunanya.

    Dalam laporan Wabetainfo melalui versi beta TestFlight untuk iOS terungkap WhatsApp mengembangkan fitur untuk username. Dari jejak kode yang ditemukan, aplikasi milik raksasa media sosial Meta itu tengah membanun antarmuka dan aturan seputar fitur.

    Salah satunya adalah peningkatan privasi. Sistem baru akan memungkinkan tiap pengguna terhubung dengan username unik.

    Nomor ponsel tak lagi ditampilkan oleh WhatsApp. Fitur serupa sebelumnya telah diterapkan oleh aplikasi pesaing seperti Telegram dan Signal.

    Namun tak sembarangan username bisa digunakan pengguna. WhatsApp memiliki beberapa aturannya sendiri, berikut beberapa aturannya:

    Tidak diawali dengan “www.”
    Mengandung setidaknya satu huruf
    Hanya bisa menggunakan karakter yakni huruf kecil (a-z), angka (0-9), titik (.) dan underscore (_)

    WhatsApp juga akan memberikan notifikasi saat pengguna mengubah nama usernamenya. Ini mirip dengan yang dilakukan aplikasi saat pengguna mengubah nomor ponsel yang digunakan pada akunnya.

    Sayangnya belum ada informasi tanggal resmi peluncuran fitur tersebut. Namun nampaknya kita akan segera melihat fitur tersedia di dalam aplikasi.

    Sebab kode-kode yang ada dalam versi beta terbaru mengindikasikan fitur username dalam tahap pengembangan yang aktif dan mendekati waktu peluncuran.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenang kembali sejarah perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dalam momentum peringatan Hari Bhakti Postel yang jatuh setiap 27 September.

    “Kita tahu 80 tahun yang lalu bagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September 1945 hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan para pemuda angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Menurut Meutya, dari tempat tersebut telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia pada 27 September 1945. Dia menambahkan momentum bersejarah tersebut telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaannya kepada dunia.

    “Hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” katanya.

    Saat ini, lanjut Meutya, peristiwa tersebut menjadi pengingat kedaulatan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak pernah berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digitalisasi dengan tantangan yang kian kompleks.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem pos nasional melalui kebijakan baru yakni Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersil.

    Menurut dia, aturan tersebut sebagai tambahan regulasi demi menguatkan ekosistem pos di tanah air, serta mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

    Dengan adanya kolaborasi antara pelaku usaha di sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa dan wilayah barat.

    “Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia dan layanan-layanan ini demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Meutya.

    Dia menambahkan, setiap paket pos bukan sekadar barang yang bergerak, melainkan juga membawa data, pesan, hingga harapan masyarakat. Oleh sebab itu, industri pos harus dikelola dengan standar keamanan tinggi serta berpihak pada kepentingan nasional.

    “Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujarnya.

    Indonesia turut menentukan arah industri pos global..

  • Kapolri tunjuk Kombes Jean Calvijn sebagai Kapolrestabes Medan

    Kapolri tunjuk Kombes Jean Calvijn sebagai Kapolrestabes Medan

    “Iya, benar. Dirnarkoba Polda Sumut diangkat sebagai Kapolrestabes Medan,”

    Medan (ANTARA) – Kapolri Jendra Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kepala Polisi Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Medan mengantikan Brigjen Pol. Gidion yang menjadi Wakapolda Sulawesi Utara.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan penunjukan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan tersebut.

    “Iya, benar. Dirnarkoba Polda Sumut diangkat sebagai Kapolrestabes Medan,” ujar Ferry Walintukan, di Medan, Sabtu.

    Penunjukan kapolrestabes itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2134/IX/KEP/2025 tanggal 19 September 2025.

    Ferry menjelaskan mutasi itu merupakan hal yang biasa dalam organisasi kepolisian untuk penyegaran dan penguatan tugas.

    Sementara posisi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut yang ditinggalkan Kombes Jean Calvijn bakal diisi oleh Kombes Pol Andy Arisandi, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Sahli Kapolri.

    Dengan pengangkatan ini, Kombes Jean Calvijn akan segera memimpin jajaran Polrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion yang sejak 12 Agustus lalu dilantik sebagai Wakapolda Sulawesi Utara.

    Sebelumnya, jabatan Kapolrestabes Medan sempat kosong dan hanya diisi pelaksana tugas selama lebih dari satu bulan.

    Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polrestabes Medan.

    “Terima kasih, sehat selalu. Semoga bisa menjalankan tugas dengan lebih baik nantinya,” ujar Jean Calvijn.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean dan Aris Nasution
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Washington DC

    Mendadak nada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berubah soal invasi Rusia di Ukraina. Tidak lagi menampakkan rasa kagum pada kekuatan otoriter Vladimir Putin, dia malah menulis Ukraina bisa merebut kembali semua wilayahnya, “dan mungkin lebih dari itu,” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan mengejutkan itu datang setelah pidato Trump di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, AS, yang juga ditandai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Saya memahami sepenuhnya situasi militer dan ekonomi Ukraina serta Rusia,” tulis Trump.

    “Saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, bisa berjuang dan merebut kembali seluruh wilayah dalam bentuk aslinya. Dengan waktu, kesabaran, dan bantuan finansial dari Eropa – terutama NATO – pemulihan wilayah yang menjadi asal mula perang ini bukanlah hal yang mustahil. Kenapa tidak? Rusia sudah berperang tanpa arah selama tiga setengah tahun, perang yang seharusnya bisa dimenangkan oleh kekuatan militer sejati dalam waktu kurang dari seminggu.”

    Trump mengulangi pandangan itu dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyebut Rusia berisiko menjadi “macan kertas”, karena keberhasilan militernya terbatas meski telah menelan banyak korban jiwa. Namun, dia juga mengakui bahwa perang ini kemungkinan masih akan berlangsung lama.

    Zelensky: “Kita lihat nanti”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pernyataan Trump dengan optimisme terbatas. Dalam wawancara dengan Fox News, dia menyebut unggahan Trump sebagai kejutan kecil yang menggembirakan.

    “Saya melihat sinyal yang sangat positif bahwa Trump dan Amerika akan berdiri di pihak kami hingga perang usai. Kita akan lihat, tapi semoga Tuhan memberkati ini menjadi kenyataan,” ujarnya.

    Pada Februari lalu, pertemuan keduanya di Oval Office berakhir ricuh di depan kamera. Saat itu, Zelensky mencoba menjelaskan posisi Ukraina dalam mempertahankan diri dengan segala cara dari agresi Rusia, namun akhirnya justru diminta meninggalkan Gedung Putih.

    Kini, Trump justru menyampaikan kekagumannya kepada Zelenksy. “Dia pria pemberani yang berjuang dalam sebuah perang sengit,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih yang dikutip dari akun X milik presiden AS.

    Respons beragam di Ukraina

    Retorika baru Trump menuai berbagai respons dari kalangan politik Ukraina. Penasehat Kantor Kepresidenan Ukraina, Mykhailo Podolyak, menduga perubahan sikap itu karena Trump menyadari bahwa “Putin telah benar-benar menghancurkan reputasinya sendiri.”

    “Trump semula berharap bahwa kedekatannya dengan Putin akan membantunya menemukan solusi untuk konflik besar yang melanda seluruh Eropa. Dia ingin tampil sebagai pemimpin kuat Amerika dalam proses itu. Tapi sekarang dia sadar, itu semua ilusi,” ujar Podolyak kepada Deutsche Welle.

    Dia menyebut hal paling penting dari perubahan retorika ini adalah kesiapan AS menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Eropa melalui NATO. “Itu semua harus sampai ke medan tempur,” katanya.

    Podolyak juga berterima kasih atas tekanan AS terhadap Eropa untuk menghentikan sanksi setengah hati terhadap Rusia — yang sudah mencapai 18 paket — dan beralih pada larangan nyata, termasuk sanksi sekunder kepada negara-negara yang masih membeli energi dari Rusia. Menurutnya, tekanan ekonomi adalah satu-satunya cara yang efektif untuk membuat Kremlin menghentikan perang.

    Namun tak semua pihak di Ukraina optimistis. Oleksiy Honcharenko dari oposisi “Solidaritas Eropa” memperingatkan bahwa pernyataan Trump bisa menimbulkan harapan palsu.

    “Itu bukan bantuan nyata. Dia hanya ingin mencuci tangan dari konflik ini. Trump tak bicara soal kemenangan Ukraina. Ia bilang: ‘Urus sendiri dengan Uni Eropa. Semoga sukses.’”

    Anggota fraksinya, Volodymyr Ariev, juga menyarankan rakyat Ukraina agar tidak memupuk ilusi.

    “Posisi Trump pada dasarnya tak berubah. Dia hanya mengulangi yang sudah kita tahu: Ukraina bisa menang kalau punya cukup senjata, dan perang akan terus berlangsung.”

    Ariev menambahkan, baru jika Trump dan Eropa mengirim lebih banyak senjata dan menjatuhkan sanksi berat, barulah bisa dibicarakan perubahan kondisi perang. “Untuk saat ini, kita harus bertahan dan mengandalkan kekuatan pertahanan sendiri.”

    Jaroslav Zhelezniak dari oposisi Partai “Holos” bahkan lebih singkat. “Apa yang baru dari ucapan Trump dan apa artinya bagi kita? Tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan setelah ini? Juga tidak ada.”

    Dari kubu pemerintah, nada yang sama terdengar. Danylo Hetmantsev dari Partai “Diener des Volkes” menyebut Trump akhirnya sadar bahwa Rusia tak menginginkan perdamaian. Tapi dia menilai pernyataan Trump soal perang yang akan berlangsung lama adalah skenario buruk.

    “Itu berarti bahkan Trump, yang dulu percaya ia bisa cepat mengakhiri perang dan meraih Hadiah Nobel Perdamaian, kini tak yakin lagi bisa melakukannya,” tulisnya di Telegram.

    Kenapa sekarang?

    Direktur Pusat Riset Sosial “Ukrainian Meridian”, Dmytro Lewus, percaya perubahan retorika Trump adalah hasil dari kerja keras diplomatik Ukraina dan mitra-mitra Eropanya. Kyiv bersikukuh pada posisinya. Kunjungan Zelensky ke Washington bersama para pemimpin Uni Eropa dan NATO disebutnya sebagai keberhasilan Ukraina.

    Rusia juga turut mempengaruhi Trump, menurut Lewus. Meski mendapat berbagai bentuk konsesi, Moskow tetap bersikeras pada posisinya, bahkan menuntut Kyiv menyerah. Sikap arogan Rusia itu, katanya, bisa jadi membuat Trump kecewa.

    Namun Oleksandr Kraiev, pakar Amerika Utara dari Ukrainian Prism, skeptis. “Ini hanya diplomasi burung beo dari Trump. Dia hanya mengulangi apa yang baru-baru ini dia dengar. Dia bertemu delegasi Eropa dan Ukraina, lalu mengatakan apa yang ingin kita dengar. Dalam bukunya pun Trump menulis, katakan pada orang apa yang ingin mereka dengar untuk mencapai kesepakatan.”

    Kraiev menambahkan, Trump saat ini menuntut Eropa memberlakukan sanksi pada China, India, dan negara-negara lain yang berpihak pada Rusia, sementara dirinya sendiri hanya ingin tampil sebagai mediator.

    “Jadi, ini langkah yang benar dan positif, tapi tetap didasari kepentingannya sendiri.”

    Pendapat senada datang dari Taras Beresovets – mantan jurnalis yang kini menjadi perencana strategi politik dan personel militer. Dia menduga retorika baru Trump soal Ukraina lebih berkaitan dengan perubahan taktik Amerika terhadap China.

    “Pernyataan itu lebih merupakan upaya menaikkan taruhan, bukan terhadap Moskow, melainkan terhadap Beijing. Saya yakin parade militer di Tiananmen mengesankan Trump, dan kini ia justru memprovokasi musuh yang sebenarnya dia anggap utama. Karena itu sikapnya berubah. Tapi, bisa jadi dua hari lagi Trump berubah pikiran lagi. Kita tak perlu bereuforia, tapi juga tak perlu putus asa,” tulisnya di Telegram.

    Diadaptasi dari bahasa Ukraina oleh Markian Ostaptschuk
    Disadur oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Macron Sepakat dengan Trump di Sidang PBB, Desak Rusia Akhiri Perang

    (nvc/nvc)

  • Tangan Kanan Putin: NATO Sudah ‘Perang’ Lawan Rusia

    Tangan Kanan Putin: NATO Sudah ‘Perang’ Lawan Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan sikap negaranya terhadap perang Ukraina. Hal ini dilakukan setelah eskalasi yang terjadi dengan NATO.

    Dalam sebuah Telegram Publik, Lavrov mengatakan bahwa NATO dan Uni Eropa (UE) sedang melancarkan perang melawan Rusia. Dikatakan bahwa keduanya “menggunakan Ukraina sebagai proksi”.

    “NATO dan Uni Eropa sedang melancarkan perang melawan Rusia dengan menggunakan Ukraina sebagai proksi dan oleh karena itu, secara aktif berpartisipasi di dalamnya,” ujarnya, dikutip RT, Jumat (26/9/2025).

    Komentar Lavrov ini menyusul klaim Kremlin yang berulang bahwa dukungan militer dan finansial Barat untuk Ukraina merupakan permusuhan langsung terhadap Rusia. Pengumumannya juga muncul di tengah serangan pesawat nirawak yang berulang ke wilayah udara sekutu NATO.

    Selasa, NATO memperingatkan Rusia bahwa mereka siap untuk mempertahankan “setiap jengkal wilayah sekutu”. Ini terjadi setelah Estonia mengatakan bahwa jet tempur Rusia telah melanggar wilayah udaranya pekan lalu.

    Serangan tersebut menyusul insiden serupa di Polandia awal bulan ini. Di mana sekitar 20 pesawat nirawak (drone) dari Moskow memasuki wilayah udara Polandia.

    Baru minggu ini, Denmark melaporkan beberapa insiden drone di titik-titik infrastruktur penting. Laporan muncul berbarengan dengan kemunculan sebuah kapal pendarat Rusia yang ditemukan bersembunyi di lepas pantai Denmark.

    Kemarin, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, mengatakan blok militer pimpinan AS itu akan memutuskan apakah bakal menembak jatuh pesawat yang melintasi wilayah udara blok tersebut secara langsung (real-time) berdasarkan kasus per kasus. Hal itu akan tergantung pada tingkat ancaman.

    “Pasukan NATO segera mencegat dan mengawal pesawat tersebut tanpa eskalasi karena tidak ada ancaman langsung yang dinilai,” klaimnya.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]