Perusahaan: Sritex

Tok! MA Tolak Kasasi Sritex, Status Pailit Inkrah!

Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon. Sidang putusan kasasi Sritex diputuskan pada Rabu kemarin, (18/12/2024).

Mengutip laman MA, putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Kedua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Dengan begitu, status pailit Sritex kini sudah nkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

“Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan tersebut dikutip Kamis (19/12/2024).

Adapun Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1 adalah 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg dan No Surat Pengantar adalah 1269/PAN.PN.W12.U1/HK2.5/XI/2024

Sementara itu, perkara kasus dengan Nomor 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 saat ini sedang dalam proses minutasi oleh Majelis. Minutasi adalah proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara.

Foto: Kasasi Sritex Ditolak
Kasasi Sritex Ditolak

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet saat dirinya ditanya soal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kok bisa?

“Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, ada aduh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh,” keluh Noel di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sayangnya Noel tak menjelaskan alasan kenapa dia bisa mumet karena Sritex.

“Ada deh, nanti lu lama-lama tau ada,” imbuhnya.

Noel menyatakan tak bisa berbicara soal detail tentang Sritex. Hal ini dia serahkan ke dirjennya.

“Hal teknis di menteri gue yang ngerti gue gak ngerti gue ngeri salah, gue minta maaf soal itu, kita aktivis kalau salah malu kan,” ujarnya.

(wur/wur)

19/12/2024 17:30
Wamenaker Blak-blakan: Lagi Mumet Gue Soal Sritex Nih Aduh!

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet saat dirinya ditanya soal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kok bisa?

“Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, ada aduh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh,” keluh Noel di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sayangnya Noel tak menjelaskan alasan kenapa dia bisa mumet karena Sritex.

“Ada deh, nanti lu lama-lama tau ada,” imbuhnya.

Foto: Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)
Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

Noel menyatakan tak bisa berbicara soal detail tentang Sritex. Hal ini dia serahkan ke dirjennya.

“Hal teknis di menteri gue yang ngerti gue gak ngerti gue ngeri salah, gue minta maaf soal itu, kita aktivis kalau salah malu kan,” ujarnya.

Sementara itu, status Sritex saat ini masih pailit. Hal ini sesuai dengan Perkara Nomor 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024. Sritex telah dinyatakan pailit setelah digugat PT Indo Bharat Rayon. Adapun status perkara telah diputus pada Rabu (18/12/2024) dan saat ini sedang dalam proses minutasi oleh Majelis.

(wur/wur)

19/12/2024 17:03
MA Tolak Kasasi Sritex (SRIL), Status Pailit Inkrah!

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang yang sebelumnya diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Sidang putusan kasasi Sritex berlangsung pada Rabu kemarin, (18/12/2024). Pembacaan putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Kedua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso.

“Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.

Dalam catatan Bisnis, permohonan kasasi itu diajukan oleh SRIL dan tiga entitas anak usahanya antara lain, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja.

Adapun emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

“Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

19/12/2024 15:18
Waka DPR Minta Pemerintah Beri Atensi soal Kebakaran Pabrik Garmen Magelang

Jakarta –

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah memberikan atensi terhadap kebakaran yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.

“Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (11/12/2024).

Seperti diketahui, api besar membakar pabrik garmen milik PT AAM di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12). Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal.

Menurut Cucun, kebakaran ini semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu, mulai dari badai PHK, perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi, raksasa tekstil Sritex pailit, hingga sulitnya UMKM bersaing dengan produk asal China yang harganya jauh lebih murah.

“Para pelaku tekstil ini sudah tidak berdaya. Sudah berlarut-larut masalahnya tapi belum ada juga kehadiran Pemerintah. Kalau Negara tidak hadir di sini dan punya kepedulian, bisa tamat riwayatnya mungkin industri tekstil ini dari hulu ke hilir,” ujar Cucun.

“Bahkan yang mengerikan itu produksi garmen sekarang, yang jualan seperti di Jakarta itu saja sudah orang China-nya langsung. Bayangkan kita mau bersaing kayak gimana, mereka punya harga murah karena insentif mereka banyak di negaranya, jualan di sini mereka tidak bayar pajak,” paparnya.

“Ini dampaknya bukan hanya di hilir saja, tapi sampai ke produsen hulunya, belum lagi para suplier bahan bakunya. Bisa mati industri ini kalau tidak ditangani dengan benar,” ungkapnya.

Dengan jumlah pekerja yang mencapai 2.700 orang, kebakaran itu menjadi pukulan berat bagi ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada PT AAM. Termasuk pedagang dan UMKM sekitar yang juga bergantung dengan operasional pabrik tersebut.

Jika perusahaan tidak segera bangkit dari keterpurukan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Cucun meminta manajemen mempertimbangkan posisi para pekerja sebagai tulang punggung keluarganya yang menggantungkan hidup di perusahaan itu.

“Kami juga mendesak agar pihak manajemen dan Pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak buruh di tengah situasi sulit ini,” sebutnya.

Untuk itu, Cucun meminta Pemerintah hadir memberikan bantuan dan pendampingan bagi perusahaan mengingat dampak ekonomi dari kebakaran ini sangatlah besar. Kerugian yang diderita perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan operasional pabrik terancam lumpuh dalam waktu yang tidak dapat dipastikan.

“Gangguan pada pabrik dapat memicu efek berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi lokal dan menambah jumlah pengangguran di wilayah Magelang,” terang Cucun.

Bukan hanya pemasok bahan baku saja yang ada dalam rantai operasional itu, ada pula UMKM jasa transportasi hingga pendukung logistik lainnya yang sangat bergantung pada keberlanjutan operasional perusahaan. Cucun menyebut nasib para UMKM hingga pedagang lokal juga ikut dipertaruhkan, termasuk warung-warung makan sekitar yang mengandalkan operasional pabrik.

“Jika pabrik tidak dapat segera kembali beroperasi, maka roda ekonomi lokal di sekitar Magelang dapat terhenti, mengakibatkan efek domino yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.

(eva/lir)

12/12/2024 01:46
Titah Prabowo Selamatkan Sritex Belum Buahkan Hasil, Nasib Karyawan Menggantung 46 menit yang lalu

Titah Prabowo Selamatkan Sritex Belum Buahkan Hasil, Nasib Karyawan Menggantung

46 menit yang lalu

10/12/2024 10:20
3.500 Buruh Sritex Dirumahkan Imbas Krisis Bahan Baku

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group mengungkap buruh pabrik yang dirumahkan bertambah menjadi 3.500 pekerja lantaran krisis bahan baku sejak perusahaan diputus pailit.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan jumlahny bertambah dari sebelumnya 2.500 buruh pada pertengahan November lalu. Hingga saat ini pihaknya belum melihat titik terang penyelesaian polemik Sritex.

“Sudah bertambah karena 3500-an buruh [dirumahkan] karena bahan baku sudah pada habis, kapas habis,” kata Slamet kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

Perusahaan tekstil tersebut masih menunggu hasil pengajuan kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA) pada 25 Oktober 2024 untuk membatalkan putusan pailit. Pasalnya, perusahaan masih berproduksi memenuhi pesanan pasar.

Stastus pailit Sritex membuat aktivitas perdagangan dibekukan. Sritex telah mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan going concern atau kelangsungan usaha. Namun, hal tersebut terganjal oleh pihak kurator.

Slamet menerangkan bahwa sikap kurator tidak kooperatif dan mangkir dalam agenda mediasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dan pihak Sritex pekan lalu.

“Wamenaker bersedia menjadi mediator antara perusahaan dengan kurator berbicara mengenai going concern ini, atas permintaan kurator. Namun, rencana mediasi tersebut batal dikarenakan kurator sendiri yang membatalkan,” jelasnya.

Slamet beserta ribuan pekerja Sritex sangat kecewa kepada kurator karena dinilai mempermainkan nasib karyawan yang menggantungkan nasib nya pada pekerjaan di pabrik.

“Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya dan kami ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” tuturnya.

Slamet menegaskan, pemerintah memang sudah menunjukkan upaya untuk membantu karyawan Sritex, namun kesejahteraan kerja belum dirasakan oleh karyawan keseleruhan akibat kepailitan.

Sementara itu, manajemen Sritex telan berupaya mengajukan kasasi ke MA untuk membatalkan putusan Pailit PN Semarang dan meminta kepada kurator serta hakim pengawas yang ditunjuk PN Semarang untuk memberikan izin going concern agar perusahaan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

Faktanya, pada hari ke 45 sejak putusan pailit, tanda-tanda dukungan tidak terjadi. Slamet menuturkan bahwa baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang berhenti, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas.

“Belum lagi informasi yg kami terima bahwa rekening bank telah diblokir kurator. Lantas bagaimana dengan pembayaran gaji kami?” ujarnya.

Terlebih, terdapat ancaman pemutusan listrik PLN karena tidak bisa membayar akibat rekening perusahaan di blokir kurator. Kondisi ini menambah kekecewaan.

Dia pun cemas apabila tidak ada perbaikan, maka bukan tak mungkin akhir tahun 2024 ini di masa awal pemerintahan prabowo akan menjadi kelam karena bertambahnya kasus PHK akibat ketidakberdayaan negara terhadap oknum yang bermain untuk menghancurkan industri atas nama hukum.

09/12/2024 09:23
Kabar Buruk Sritex di Ujung Tanduk Usai Pailit & Janji Diselamatkan

Jakarta –

Kondisi raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di ujung tanduk. Kondisi ini terjadi usai Sritex pailit berdasarkan putusan PN Niaga Semarang pada Oktober lalu.

Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

Lantas, seperti apa kondisi terkini Sritex? Di bawah ini kabar terbarunya:

1. Bahan Baku Menipis, Mesin Setop Produksi, Rekening Diblokir

Menurut Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, nasib karyawan setelah 45 hari Sritex berstatus pailit kini tidak jelas. Bahkan menurutnya rekening bank milik perusahaan kini sudah diblokir kurator.

“Namun apa yang menjadi harapan karyawan saat ini di hari ke-45 sejak putusan pailit tanda-tanda going concern itu tidak terjadi. Bahan baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang setop, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (7/12/2024).

“Belum lagi informasi yang kami terima bahwa rekening bank telah diblokir kurator. Lantas bagaimana dengan pembayaran gaji kami,” sambung dia.

2. Mediasi antara Sritex dan Kurator Gagal

Menurut Slamet Kemnaker sudah menyatakan bersedia menjadi mediator antara Sritex dengan kurator soal keberlangsungan operasional perusahaan. Namun rencana mediasi tidak terlaksana karena dibatalkan pihak kurator.

“Mengetahui hal tersebut kami merasa sangat kecewa, benar-benar kecewa kepada kurator. Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” terang Slamet.

Ia menilai jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan menjadi rapor merah bagi pemerintahan awal Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin besar imbas ketidakberdayaan negara terhadap oknum yang disebut Slamet menghancurkan industri atas nama hukum.

Slamet masih menaruh harapan kepada Prabowo menyelamatkan para karyawan Sritex. Ia juga berharap karyawan tetap bisa bekerja demi membiayai kebutuhan hidup keluarga.

Ia juga mendengar ada ancaman pemutusan aliran listrik oleh PLN akibat pemblokiran rekening oleh kurator. Slamet lantas menyampaikan kegeramannya terhadap kurator mengingat situasi seperti ini berpotensi memperkeruh keadaan.

“Ini semakin menambah geram kami dan suasana akan makin mencekam. Apakah akan ada sejarah yang mencatat jika pembunuh buruh Sritex adalah para kurator yang menangani kepailitan Sritex ini, jika tidak segera memberikan kepastian akan going concern,” tegasnya.

3. Permintaan Karyawan Sritex dan Jawaban Kemenaker

Menurut Kaswanto, karyawan Sritex ingin pemerintah segera menjadi fasilitator antara manajemen perusahaan dan pihak kurator. Sebab kepastian soal keberlangsungan operasional di Sritex belum bisa diwujudkan.

“Karyawan ingin pemerintah segera menjadi fasilitator yang baik untuk keberlangsungan kerja. Going concern belum juga bisa diwujudkan karena belum ada izin dari kurator dan hakim pengawas yang menangani pailit ini,” katanya kepada detikcom, Sabtu (7/12/2024).

Karyawan juga mempertanyakan Mahkamah Agung (MA) belum juga memutuskan nasib status pailit Sritex. Padahal jika hanya menunggu kondisi seperti ini, buruh tidak akan bisa bekerja dan menerima gaji.

“Putusan MA tentang kepastian pembatalan pailit atau menguatkan putusan pailit juga tidak segera diputuskan MA. Semua menunggu batasan-batasan waktu yang ditentukan UU. Kalau seperti ini ya buruh tidak kerja tidak gajian. Apakah pemerintah bertanggung jawab membayar gaji buruh jika rekening perusahaan tidak dibuka blokirnya oleh kurator,” beber Slamet.

“Buruh Sritex berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan MA agar segera diputuskan perkara kasasi,” tuturnya.

Terkait kondisi Sritex, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri buka suara.

Ia menyebut bahwa Sritex sedang ditangani oleh manajemen dan kurator. Indah menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan intervensi sebab ada kurator yang sedang menangani Sritex.

“Sedang di-handle kurator dan manajemen. Karena selama masa ada kurator, kami tidak bisa mencampuri,” kata Indah kepada detikcom, Sabtu (7/12/2024).

(ily/hns)

08/12/2024 05:59
Wamenaker Immanuel Ebenezer Beberkan Kondisi Sritex Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA – Wamenaker Immanuel Ebenezer mengunjungi Solo pada Kamis 5 Desember 2024. Selain berkunjung ke rumah Jokowi, ia juga melihat kembali kondisi Sritex.

Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Noel ini mengatakan jika saat ini perusahaan Sritex masih beroperasi seperti biasa.

Manajemen perusahaan juga melaksanakan kewajibannya, terutama soal membayar gaji karyawan.

“Ya, perkembangan dari kasus Sritex yang pasti perusahaan tetap berjalan. Kewajiban perusahaan terhadap buruhnya juga berjalan terkait gaji yang masih lancar,” katanya kepada wartawan di Solo, Kamis 5 Desember 2024.

Noel juga kembali menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin ada manajemen Sritex melalukan PHK kepada karyawannya.

“Perusahaan atau manajemen harus tahu bahwa kita tidak mau adanya PHK,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer juga menyambangi PT Sritex untuk bertemu dengan buruh pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan bahwa semangat patriotik harus dimiliki oleh pengusaha dan buruh untuk membangun suasana kerja yang positif.

“Kita butuh pemimpin yang patriotik, yang tidak hanya nemikirkan soal cuan. Kita juga butuh buruh yang patriotik yang gigih memperjuangkan keadilan,” ucap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Immanuel juga memastikan nasib para buruh PT Sritex dijamin oleh manajemen. Dia mengutip pernyataan Iwan Lukminto yang menyebut “PHK adalah hal yang tabu dan haram.”

Menurut Immanuel ucapan tersebut menjadi angin segar bagi pekerja yang dilanda kekhawatiran pasca putusan pailit PT Sritex.

“Kata PHK itu ibarat monster bagi pekerja. Saya senang dan lega sekali mendengar pernyataan dari Pak Iwan (PHK haram),” ujar Immanuel saat itu.

06/12/2024 05:31
Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, pemerintah masih terus memberi perhatian kepada persoalan yang membelit PT Sri Rejeki Isman (
Sritex
).
Hal ini diungkapkan, setelah melakukan kunjungan dan bertemu karyawan Sritex di Kabupaten Sukorharjo, pada Kamis (5/12/2024).
“Yang pasti perusahaan tetap berjalan, kewajiban perusahaan terhadap buruhnya harus juga berjalan,” kata Noel saat ditemui seusai bertemu mantan presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
Kemudian, perhatian khusus juga diberikan pemerintah kepada karyawan PT Sritex yang dirumahkan.
Tak kurang dari 2.500 karyawan yang dirumah setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
Noel berharap perusahaan memahami bahwa pemerintah menginginkan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Semoga perusahaan atau manajemen paham bahwa kita tidak mau PHK,” katanya.
Terkait Sritex yang mulai kehabisan bahan baku produksi sehingga harus merumahkan sebagian karyawan, Noel mengatakan itu bisa didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
“Biar kawan-kawan Sritex menyampaikan problemnya ke Bea Cukai, yang pasti negara punya komitmen jangan sampai ada PHK. Kami enggak mau dampak PHK ada problem sosial yang tidak diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.
Noel meminta pihak Bea Cukai lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang dialami oleh Sritex.
“Mereka kan bahan baku banyak ekspor impor ya, semoga Bea Cukai lebih bisa bijak melihat problem ini. Menko Perekonomian juga meminta perusahaan harus jalan,” katanya.
Disinggung soal karyawan PT Sritex yang dirumahkan terus bertambah, pihaknya juga meminta penjelasan ke Sritex.
“Kami minta penjelasan, kenapa dirumahkan, ternyata itu memang tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan. Daripada mereka tidak produktif di pabrik,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2024 22:26
Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

Bisnis.com, SOLO – Wamenaker Immanuel Ebenezer akhirnya buka suara tentang alasan Sritex merumahkan sejumlah karyawannya di tengah isu pailit.

Menurutnya, Sritex terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena tidak ada bahan baku yang harus dikerjakan.

“Kita juga minta penjelasan juga ke Sritex, kenapa ini ada yang dirumahkan. Dia menjelaskan, bahwa dirumahkan karena tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan akhirnya dirumahkan daripada tidak produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis 5 Desember 2024, di Solo.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Noel ini meminta masyarakat bijak membedakan arti diPHK dan di rumahkan.

Status karyawan Sritex saat ini adalah dirumahkan dan bukan diPHK. Oleh sebab itu, perusahaan masih melakukan kewajibannya dengan membayar gaji karyawan.

“Satu lagi yang harus saya jelaskan bahwa tolong bedakan antara PHK dan dirumahkan. Kalau PHK kan tidak ada hubungan kerja lagi. Kalau dirumahkan, masih ada status hubungan kerja,” tambahnya.

Wamenaker Noel juga menjelaskan bahwa perusahaan masih memenuhi kewajiban karyawan soal gaji, namun berapa besarannya, Wamenaker Noel meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada Sritex.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawannya meski di tengah situasi kepailitan.

Hal tersebut ditegaskan Iwan ditengah informasi yang beredar bahwa Sritex telah melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya.

“Saat ini Sritex tidak lakukan PHK satu orang pun dalam status kepailitan ini,” kata Iwan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (13/11/2024).

Alih-alih melakukan PHK, Iwan menyebut bahwa perusahaan telah meliburkan 2.500 karyawan imbas minimnya bahan baku. Dia mengungkap, ketersediaan bahan baku kemungkinan hanya cukup untuk tiga minggu ke depan.

05/12/2024 20:53