Perusahaan: Sritex

  • Jumlah PHK di Indonesia Meningkat, 40 Ribu Pekerja Terdampak dalam Dua Bulan

    Jumlah PHK di Indonesia Meningkat, 40 Ribu Pekerja Terdampak dalam Dua Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mengalami lonjakan signifikan.

    Dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, sebanyak 40 ribu pekerja telah kehilangan pekerjaan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, total pekerja yang terkena PHK mencapai 250 ribu orang.

    Lonjakan PHK di Beberapa Wilayah
    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan bahwa wilayah yang mengalami PHK terbanyak adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang. Menurutnya, sektor padat karya menjadi yang paling terdampak karena tekanan besar yang dihadapi oleh industri tersebut.

    “Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa Jakarta dan Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi. Dalam periode Januari-Februari 2025, sekitar 40 ribu buruh telah kehilangan pekerjaan, sementara pada tahun 2024 jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu,” ujar Bob kepada wartawan dikutip Senin (31/3/2025).

    Informasi ini dihimpun Apindo berdasarkan data pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyebab dan Dampak PHK
    Bob menegaskan bahwa sektor padat karya menjadi yang paling rentan terhadap gelombang PHK. Jika tidak ada kebijakan yang efektif dari pemerintah, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan akan terus bertambah.

    Salah satu kasus PHK massal yang mencuri perhatian pada awal 2025 adalah yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Perusahaan tekstil tersebut terpaksa memberhentikan puluhan ribu pekerjanya akibat penutupan pabrik. Namun, Bob mengaku belum bisa memastikan apakah jumlah 40 ribu PHK yang tercatat hingga Februari 2025 sudah termasuk pekerja dari Sritex atau belum.

  • Sritex Bakal Dilelang ke BUMN, Menperin Buka Suara – Page 3

    Sritex Bakal Dilelang ke BUMN, Menperin Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku belum mengetahui kabar pasti terkait PT Sri Rezeki Isman (Sritex) bakal dilelang ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Belum, harus yang pasti kalau gak salah dilelang,” kata Menperin kepada media, saat ditemui Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Ketika dikonfirmasi mengenai potensi Sritex dikelola oleh Holding BUMN Transformasi dan Investasi pertama dan satu-satunya di Indonesia, yaitu Danareksa, Menteri Perindustrian belum dapat memberikan kepastian.

    Kendati begitu dia menyatakan keputusan resmi terkait hal tersebut akan diumumkan oleh pihak kurator.

    “Pengumumannya nunggu kurator Sritex,” tambah dia.

    Sebagai informasi, sebanyak 8.400 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, dengan salah satunya berupaya mempekerjakan mereka kembali, paling cepat dua minggu ke depan.

    Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengulas, pihaknya telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar nilainya tidak turun.

    Sejauh ini, tim kurator telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor, yang nantinya dalam dua minggu ke depan mereka akan memutuskan siapa pihak yang akan menyewa aset Sritex tersebut.

    “Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” jelas Nurma.

    Dia menegaskan, tim kurator Sritex berkomitmen untuk membayarkan seluruh hak para buruh yang terdampak PHK, yang masih dalam proses pendaftaran tagihan. “Di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya,” ungkapnya.

     

     

     

     

  • Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang produk garmen atau pakaian jadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan penurunan penjualan jelang Lebaran 2025, yang menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat.

    Destiana (20), karyawan di salah satu toko penjual pakaian perempuan hingga anak di Lantai 1 Blok C Central Tanah Abang, mengungkapkan terjadi penurunan penjualan sekitar 50% pada Lebaran tahun ini dibandingkan Lebaran tahun lalu.

    Perempuan yang sudah berdagang di Tanah Abang sejak 2023 itu mengaku kini omzet kotor tokonya rata-rata Rp10 juta per hari. Menurutnya, penurunan pengunjung di Pasar Tanah Abang sudah mulai terjadi sejak Agustus 2024.

    “[Jelang Lebaran 2025] biasa aja, kayak hari-hari biasa. Jauh banget menurunnya,” kata Desti saat ditemui di kiosnya, Jumat (28/3/2025).

    Senada, penurunan omzet juga dialami Rendi (21), salah satu karyawan di toko penjual kerudung di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang.

    Dia tidak menampik bahwa terjadi peningkatan pengunjung jelang Lebaran kali ini. Hanya saja, peningkatannya tidak sesignifikan tahun lalu.

    “Mendingan [Lebaran] tahun kemarin. Kalau tahun sekarang turun,” ungkap Rendi saat ditemui di kiosnya, Jumat (23/3/2025).

    Padahal, sambungnya, omzet rata-rata per hari jelang Lebaran 2024 bisa mencapai Rp4 juta, tetapi kini sekitar Rp1 juta.

    Daya Beli Lemah

    Indikasi melemahnya daya beli masyarakat, terutama jelang Lebaran 2025, memang tercatat dari sejumlah data statistik.

    Bank Indonesia misalnya memprakirakan indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 terkontraksi sebesar 0,5% secara tahunan dan tumbuh melambat 0,8% secara bulanan (dari 5,9% pada Januari).

    IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga.

    Tak hanya dari sisi produsen, dari sisi konsumen juga tampak indikasi pelemahan. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%), maupun year to date (-1,24%).

    Sejumlah kios pakaian di Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B mulai tutup dan pengunjung berkurang dua hari sebelum lebaran./ Bisnis – Dwi Rachmawati

    Memang secara agregat, inflasi inti masih tumbuh secara bulanan (0,25%) tahunan (2,48%). Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu diskon tarif listrik 50% oleh pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah.

    Hanya saja yang menjadi anomali adalah kelompok pakaian dan alas kaki hanya mengalami inflasi 0,1% secara bulanan. Padahal notabenenya, masyarakat kerap memburu ‘baju Lebaran’ menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Sebagai perbandingan, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 0,22% secara bulanan pada Maret tahun lalu atau jelang Lebaran 2024. Kelompok itu menjadi penyumbang inflasi terbesar keempat, hanya kalah dari dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,42%); perawatan pribadi dan jasa lain (0,7%); serta penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,33%).

    PHK hingga Efisiensi

    Pertanyaannya kini, apa penyebab daya beli melemah jelang Lebaran 2025?

    Dalam publikasi bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai pelemahanan daya beli jelang Hari Raya Umat Muslim itu terjadi karena tekanan dari sisi pendapatan kelompok rumah tangga kelas menengah dan menengah ke bawah.

    Core mencontohkan terjadi PHK massal di sektor manufaktur menjelang lebaran 2025 seperti yang terjadi kepada 10.655 buruh di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Selain fenomena PHK besar-besaran, sulitnya mencari pekerjaan yang layak bagi pekerja kerah putih juga menjadi sebab menurunnya pendapatan dari yang selayaknya diterima.

    “Melambatnya pertumbuhan upah riil di sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa lainnya menambah beban rumah tangga pekerja,” tulis Core dalam publikasinya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Mengolah data Badan Pusat Statistik, Core mengungkapkan upah sektor industri manufaktur terkontraksi 0,7% pada 2024. Padahal, pada 2022 dan 2023, upah riil pekerja manufaktur masih tumbuh rata-rata 5,6%.

    Hasil studi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menambahkan, efisiensi anggaran oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga diproyeksikan berkontribusi menekan lonjakan konsumsi selama Lebaran tahun ini.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE). Indef mencoba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara.

    Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran. Penurunan terbesar terjadi di Banten yang mencapai 1,4%.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi daring Indef, Rabu (19/3/2025).

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua pertiga penduduk Indonesia ada di Jawa. “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    JAKARTA – Koordinator Migrant Care, Muhammad Santosa menilai pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Arab Saudi membuktikan kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja usai hantaman badai PHK di dalam negeri.

    Seperti diketahui, gelombang PHK menghantam Indonesia. Setelah Sritex memecat 12 Ribu karyawannya karena jeratan utang, PT Yamaha Music Indonesia menyusul dengan memberhentikan 1.100 pekerjanya imbas penutupan pabrik. Yamaha Music menutup dua pabrik piano di kawasan Jakarta dan Bekasi. Rencananya, Yamaha bakal pulang kampung atau relokasi ke China.

    Belum selesai, berita PHK kembali menyeruak dari pabrik Sanken yang memecat sedikitnya 400 pekerjanya mulai Juni 2025. Tahun lalu, Sanken yang berlokasi Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, telah mem-PHK 500 pekerjanya.

    Di tengah hantaman badai PHK itu, pemerintah memutuskan mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Ada 600 Ribu kuota yang disiapkan dengan jaminan keamanan lebih dari kerajaan Arab serta potensi devisa yang masuk mencapai Rp31 triliun.

    Menurut Santosa, keputusan pemerintah mencabut moratorium merupakan jalan pintas akibat kegagalan mencegah badai PHK dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah seperti gelap mata karena tergiur iming-iming jaminan gaji besar dari Arab Saudi.

    “1.500 Riyal Arab Saudi jelas pemerintah tergiur, kenapa? Karena asumsinya itu sekitar Rp6 juta atau Rp6,5 juta. Nah ini kan ketika membuka lapangan pekerjaan (di Indonesia) dengan gaji segini belum ada, UMR Jakarta saja baru menyentuh angka Rp5,5 juta,” ujarnya dalam keterangan, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, pengiriman PMI ke Arab Saudi, bukan sekadar urusan devisa dan juga lapangan kerja saja. Data dari BP2TKI pada 2023, Arab Saudi bukan tujuan utama PMI dibandingkan negara lain. Jumlah PMI terbesar berangkat ke Taiwan sebanyak 39.178 orang, Hongkong 33.639 orang, Malaysia 38.478 orang, Jepang 4.927 orang, dan Korea Selatan 6.999 orang. Sementara itu, Arab Saudi hanya menerima 2.424 PMI.

    Meski jumlah PMI di Arab lebih kecil, negara ini justru mencatat aduan tertinggi dari PMI. Data BP2TKI 2023 menunjukkan pada Juni 2023, terdapat 261 aduan dari PMI di Arab Saudi, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (137 aduan), Hongkong (117 aduan), Taiwan (115 aduan), dan Kamboja (26 aduan).

    “Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan suara dari organisasi PMI, jangan main asal cabut moratorium kerja sama penempatan pekerja di Arab Saudi. Karena Saudi Arabia ini terkenal sebagai satu negara, di mana terjadi pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya terhadap warga negara kita yang bekerja di sana,” ungkap Santosa.

    Dia juga juga mempertanyakan, apakah ada kajian mendalam sebelum mencabut moratorium, mengingat moratorium sudah cukup lama dilakukan. “Sehingga membutuhkan suatu kajian kenapa ini dibuka. Lalu apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan sehingga ini menjadi dasar, ada perbaikan perlindungan sebelum moratorium dan pasca pencabutan moratorium itu,” katanya.

  • Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri

    Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Mantan buruh eks PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dijanjikan kembali bekerja setelah Idul Fitri mendatang. Para buruh sebagian besar sudah menandatangani kontrak kerja dengan pemilik perusahaan baru. Bahkan, sebangian dari divisi garmen sudah dipekerjakan kembali tetapi disalurkan ke pabrik di luar kabupaten.

    Salah satu eks buruh, Nanik mengatakan, mantan buruh yang diminta tanda tangan kontrak dan dijanjikan bekerja kembali ada disejumlah divisi yaitu spinning, weaving dan finishing. Sementara bagian garmen sudah tandatangan kontrak dan bekerja lebih dahulu di pabrik luar daerah.

    “Mantan karyawan garmen sudah kerja lagi, malah lebih dulu. Divisi lain nunggu habis Idul Fitri nanti,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (24/3).

    Menurutnya, tiga bagian yang menandatangani kontrak berikutnya akan tetap menempati pabrik yang sama yakni di Sritex Sukoharjo. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui menejemen yang bakal menjadi bos baru nanti. Mantan pekerja hanya diminta tanda tangan kontrak kerja saat mengurus PHK lalu,

    Nanik menambahkan, proses pemutusan hubungan kerja (PHK) Sritex sudah hampir tuntas, terkait pembayaran hak buruh. Seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan gaji terakhir. Tinggal pesangon dan tunjangan hari raya (THR) yang akan diberikan pada karyawan apabila aset pabrik terjual.

    “Mudah-mudahan bisa kembali bekerja di pabrik yang sama setelah seluruh proses di perusahaan lama selesai,” harapnya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengaku sudah ada beberapa perusahaan yang mendekat dan tertarik masuk sebagai investor. Tetapi secara resmi, semua prosedur terkait aset pailit Sritex saat ini berada ditangan Kurator.

    “Sekali lagi urusan aset dan pengelolaan pabrik adalah kewenangan Kurator,” tegasnya.

    Keputusan dan adanya investor bari ke Sritex haru melalui koordinasi dari kurator. Dinas hanya memberikan pendampingan pada buruh, memastikan hak mereka terpenuhi.  Serta memfasilitasi keputusan buruh tetap menunggu dipekerjakan lagi di pabrik yang sama, atau mengambil tawaran lowongan pekerjaan yang dibuka melalui dinas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 

    Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa beras 5 kilogram kepada 4.100 eks buruh PT Sritex. Mantan pekerja penerima bantuan adalah buruh warga Sukoharjo dan sudah terdata oleh koordinator serikat pekerja. Bantuan ini tidak menyasar semua buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), karena buruh yang berasal dari luar daerah disasar pemerintah daerah masing-masing.

    Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, penyaluran bantuan ini kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan sosial menjadi salah satu upaya Pemkab Sukoharjo meringankan beban buruh yang sudah tidak menerima tunjangan hari raya (THR), hasil mitigasi dampak PHK massal yang terjadi di PT Sritex Group. Bantuan beras ini dinilai akan memberikan sedikit manfaat kepada buruh ditengah melonjaknya kebutuhan pokok menjekang Idul Fitri.

    “Ini hanya untuk buruh asli Sukoharjo,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (25/3). 

    Disampaing itu, Bupati Etik menyampaikan, pemkab juga menggandeng pihak terkait membuka pasar pangan murah di area penyaluran bantuan beras pada buruh, yakni diakses masuk pabrik Eks PT Sritex sepanjang. Stan-stan pangan murah ini menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula mi instan, bawang-bawangan, sirup dan berbagai kebutuhan menyambut lebaran lainnya.

    “Harga barang cukup murah, masing-masing barang disubsidi Rp2.000 per item per kilogram,” tambahnya.

    Turut dalam pengawasan penyaluran bantuan, serikat pekerja Forum Peduli Buruh Sukoharjo membuka posko aduan. Menurut ketua forum Sukarno, ada beberapa aduan buruh yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Aduan tersebut ditampung kemudian diusulkan pada koordinator pekerja agar masuk data dan mendapatkan bantuan.

    Secara umum penyaluran bantuan berjalan lancar tanpa kendala. Pihaknya meminta pada buruh Sritex warga Sukoharjo tetepi tercecer pendataan untuk melapor dan mendapatkan haknya. “Tadi, ada beberapa yang tidak masuk data. Kemudian koordinator mengusulkan buruh yang tidak masuk penerima itu kepada panitia dan tetap dapat bantuan,” ungkapnya.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini Jadwal dan Tiket Konser Saosin Tur Indonesia 2025, Siap Nonton di Kotamu?

    Ini Jadwal dan Tiket Konser Saosin Tur Indonesia 2025, Siap Nonton di Kotamu?

    JABAR EKSPRES – Para penggemar musik rock dan post-hardcore di Indonesia, bersiaplah! Saosin, band legendaris asal Amerika Serikat, akhirnya mengonfirmasi tur perdananya di Indonesia pada Mei 2025. Ini bukan sekadar konser biasa, melainkan momen bersejarah bagi para penggemar karena menjadi konser tunggal pertama mereka di Tanah Air. Selain itu, Konser Saosin Tur Indonesia 2025 ini juga merupakan bentuk penebusan janji mereka setelah batal tampil di Hammersonic 2023 lalu.

    Dibentuk di Newport Beach, California, pada tahun 2003, Saosin dikenal sebagai salah satu band post-hardcore terbaik dengan sentuhan emo yang khas. Dengan vokalis kharismatik Anthony Green, gitaris Phil Sgrosso dan Beau Burchell, bassis Chris Sorenson, serta drummer Alex Rodriguez, mereka sukses menelurkan tiga album legendaris:

    Saosin (2006) – Album debut yang melahirkan hits seperti “You’re Not Alone”.In Search of Solid Ground (2009) – Menampilkan eksplorasi musik yang lebih gelap.Along the Shadow (2016) – Comeback epik setelah hiatus selama 7 tahun.

    Konser Saosin Tur Indonesia 2025 ini juga menjadi bagian dari perayaan 10 tahun Hammersonic, festival metal terbesar di Asia Tenggara. Setelah batal tampil di 2023 karena salah satu personelnya terkena COVID-19, kini mereka kembali dengan energi yang lebih besar!

    Baca Juga: Konser Solo “J-Hope BTS” di Jakarta 2025, Berikut Harga Tiket dan Lokasinya

    Saosin akan menggelar konser di lima kota besar di Indonesia dengan venue berkapasitas besar. Berikut jadwal lengkapnya:

    Bandung – Sabtu, 24 Mei 2025Venue: Bikasoga Indoor Hall, Buah BatuTiket: Mulai Rp285.000Pembuka: Band lokal pilihan!Medan – Minggu, 25 Mei 2025Venue: Pardede Hall, Medan BaruTiket: Presale biasanya habis dalam 2 jam di kota lain!Jakarta – Kamis, 29 Mei 2025Venue: Ecovention Ancol Hall, Jakarta UtaraSpesial: Area VIP dengan view terbaik ke panggung.Surabaya – Jumat, 30 Mei 2025Venue: Jatim Expo, Jemur WonosariTips: Datang lebih awal—parkir terbatas!Solo – Sabtu, 31 Mei 2025Venue: Sritex Arena, SriwedariPenutupan: Ekspektasi setlist spesial + merchandise eksklusif!

    Baca Juga: WAR Tiket Konser Linkin Park Jakarta 2025 Mulai Dibuka Hari ini Jam 10.00 WIB, Ini Harganya

    Tiket mulai dijual pada Jumat, 21 Maret 2025 pukul 15.00 WIB melalui situs resmi Hammersonic Festival. Tersedia dalam dua kategori harga:

  • Kantor Imigrasi Kasih 3 Opsi Solusi untuk TKA Terdampak PHK Sritex

    Kantor Imigrasi Kasih 3 Opsi Solusi untuk TKA Terdampak PHK Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Imigrasi Surakarta tengah mencarikan solusi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang terkena dampak PHK oleh perusahaan tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    Kepala Kantor Imigrasi wilayah Surakarta, Bisri mengemukakan ada tiga opsi yang tersedia bagi TKA Ex-Sritex, di antaranya Exit Permit Only (EPO) bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal, Bridging Visa yang dapat memberikan waktu maksimal

    60 hari untuk mencari pekerjaan dan penjamin baru, serta Alih Penjamin bagi mereka yang telah mendapatkan penjamin baru di Indonesia.

    “Ini tiga opsi yang tersedia bagi TKA eks Sritex,” tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dia mengatakan pemerintahan tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena dampak PHK PT Sritex.

    “Perlindungan hukum sangat penting bagi para TKA yang kehilangan pekerjaan akibat

    keputusan [bahwa perusahaan] pailit,” kata Bisri.

    Menurutnya, dari total 10.000 pegawai yang di PHK PT Sritex, 23 di antaranya adalah TKA. Maka dari itu, dia memastikan bakal membantu puluhan WNA yang terdampak PHK tersebut.

    “Kami akan memberikan kepastian hukum terhadap status mereka ke depan,” ujar Bisri.

  • Buruh Ungkap Modus Perusahaan Tak Bayar THR

    Buruh Ungkap Modus Perusahaan Tak Bayar THR

    Jakarta

    Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kerap terjadi menjelang Lebaran. Hal ini diyakini karena perusahaan menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut biasanya setelah PHK jelang Lebaran, pekerja akan direkrut kembali. Menurutnya, saat ini terdapat gelombang PHK, dengan 60 ribu buruh kena PHK di 50 perusahaan.

    “Kami menemukan banyak modus perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Salah satunya adalah dengan memutus kontrak kerja buruh sebelum Lebaran, kemudian memanggil mereka kembali setelah masa Lebaran selesai. Ada juga perusahaan yang mengumumkan pailit atau bahkan kabur begitu saja,” ujar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Meski begitu, Said Iqbal mengatakan ada alasan lain yang menyebabkan terjadinya PHK yakni, efisiensi, hingga relokasi akibat persaingan industri.

    “Saat ini, ada dua lagi perusahaan Jepang di sektor elektronik juga tengah melakukan efisiensi, yang berujung pada PHK massal. Ini adalah dampak dari kebijakan impor yang tidak terkendali, seperti yang tertuang dalam Permendag No. 8/2023, yang memungkinkan impor truk dan dump truck secara ugal-ugalan,” ujar Said Iqbal.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mendesak Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membentuk Satuan Tugas PHK, guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, pemerintah jangan hanya fokus di Sritex, tetapi juga di perusahaan-perusahaan lain.

    Lebih lanjut, KSPI juga membuka Posko Pengaduan buruh PT Sritex yang tidak menerima pesangon maupun THR. Berdasarkan data KSPI, ada 30 buruh yang melaporkan tidak mendapatkan pesangon dan THR.

    “Jika Menteri mengatakan bahwa THR tersebut masih terutang, itu tidak benar. Tidak ada yang namanya THR terutang. Seharusnya ada dana talangan dari harta pribadi pemilik perusahaan untuk membayar hak buruh,” tegas Said Iqbal.

    Dia juga menegaskan bahwa THR bagi seluruh buruh, termasuk mereka yang telah mengalami PHK, harus dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Selain persoalan PHK dan THR, KSPI juga mengecam praktik kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja, terutama di PT Yamaha Musik Bekasi dan PT MSJ Brebes.

    “Kami meminta pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan, untuk segera menginstruksikan Dirjen terkait guna menghentikan kriminalisasi terhadap Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja di PT Yamaha Musik Bekasi serta PT MSJ Brebes. Tidak boleh ada intimidasi terhadap serikat pekerja,” ujar Said Iqbal.

    Untuk menindaklanjuti persoalan ini, KSPI dan Partai Buruh akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan besok guna membahas langkah konkret dalam melindungi hak-hak buruh.

    (ada/ara)

  • Sirkulasi Elite dalam Pemberantasan Korupsi

    Sirkulasi Elite dalam Pemberantasan Korupsi

    Jakarta

    Kejagung takkan berani membongkar kasus korupsi jika tidak ada restu presiden ~ Mahfud MD

    Beberapa kasus korupsi belakangan ini yang dibongkar oleh Kejagung maupun KPK tidak lagi membuat publik terkejut. Kasus korupsi pun seperti serial film yang terus berlanjut tanpa akhir. Dari kasus pagar laut yang menjadi trending hingga kasus terbaru yakni LPEI yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 11,7 triliun rupiah. Alih-alih mengapresiasi pengungkapan kasus korupsi, publik justru meyakini bahwa ini hanyalah sandiwara pergantian pemain dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Pemberantasan korupsi pada era kepemimpinan Prabowo bukanlah angin segar bagi masyarakat. Justru, hal ini semakin menumbuhkan skeptisisme dan menutup harapan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Alasannya sederhana, mayoritas publik tidak setuju dengan program makan gizi gratis yang membutuhkan anggaran terlalu besar. Imbasnya, terjadi efisiensi anggaran di beberapa sektor, yang menyebabkan banyak pegawai honorer mengalami pemutusan hubungan kerja secara paksa.

    Kekhawatiran publik semakin meningkat karena pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret diundur menjadi Oktober 2025. Pengunduran ini semakin menguatkan dugaan bahwa negara sedang mengalami defisit anggaran. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak, baik di sektor pemerintahan maupun swasta seperti PHK massal di Sritex, membuat publik semakin kehilangan simpati terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun banyak kasus korupsi terbongkar akhir-akhir ini, publik tidak lagi melihat urgensinya.


    Pergantian Pemain

    Pemberantasan korupsi yang dinilai sebagai pergantian pemain mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam situasi ini, Vilfredo Pareto (1971) menyebutnya sebagai sirkulasi elite—bahwa kekuasaan hanya berpindah di antara kelompok tertentu. Perubahan yang terjadi bukanlah gebrakan yang diharapkan rakyat, melainkan sekadar pergantian elite tanpa perubahan sistematis. Sehingga, pengungkapan kasus korupsi hanya menjadi alat untuk menggulingkan satu kelompok dan menggantinya dengan kelompok lain, yang mungkin lebih baik atau bahkan lebih buruk.

    Sebagaimana pernyataan Mahfud MD, pengungkapan skandal korupsi dengan jumlah yang besar tidak lepas dari instruksi presiden. Di negara dengan sistem koruptif yang kuat, hanya segelintir orang yang berani dan mampu membongkarnya. Bahkan, KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi menghadapi berbagai tantangan seperti intervensi pihak lain, lemahnya independensi, dan revisi UU KPK. Hal ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak semudah pada saat kampanye politik.

    Sekalipun Prabowo mendukung penuh pemberantasan korupsi, publik masih menilai bahwa ia terus dibayangi oleh Jokowi. Harapan publik terhadap Prabowo adalah menjadi pemimpin yang independen, tidak dikendalikan oleh siapapun. Sebagai ketua umum partai besar dengan koalisi gemuk di parlemen serta mantan Kopassus yang dikenal berjiwa ksatria, Prabowo seharusnya mampu keluar dari bayang-bayang presiden sebelumnya.

    Arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum jelas di depan mata. Dalam empat tahun ke depan, belum ada kepastian ke mana Indonesia akan dibawa, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Apakah benar untuk menyelamatkan negara, atau hanya sekadar pergantian pemain bagi orang-orang dekat Prabowo yang belum mendapatkan jabatan.


    Berharap pada RUU Perampasan Aset

    Regulasi hukum dalam pemberantasan korupsi belum sepenuhnya maksimal. Publik menanti agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR. Namun, RUU ini tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, menunjukkan ketidaksepakatan lembaga legislatif dalam memberantas korupsi. Meski ada tekanan publik, DPR hingga kini masih enggan mengesahkannya dengan berbagai alasan. Padahal, RUU ini sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

    Jika ingin belajar dari negara sebelah, Singapura telah menerapkan regulasi perampasan aset sejak 1960 dan merevisinya pada 1993. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Singapura diatur dalam Prevention of Corruption Act (PCA) Chapter 241, yang memberikan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) kewenangan untuk menyita dan mengalihkan aset koruptor ke kas negara demi kepentingan publik.

    CPIB memiliki Power of Arrest dan Power of Investigation, yang memungkinkannya melakukan penyitaan aset tanpa surat perintah jika bukti cukup. Selain itu, Singapura juga menjalin kerja sama internasional dalam pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset ilegal.

    Singapura telah lama memberlakukan regulasi perampasan aset, sementara di Indonesia RUU Perampasan Aset masih menjadi misteri, dengan proses pengesahannya yang terus dilempar antara legislatif dan eksekutif, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Jika presiden benar-benar mendukung pemberantasan korupsi, maka ia dapat menerbitkan Perppu Perampasan Aset untuk memberikan efek jera bagi para koruptor.

    Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak memerlukan wacana panjang untuk menggerus simpati publik. Jika rakyat tidak ingin menganggap kasus korupsi hanya sebagai pergantian pemain, maka Presiden Prabowo harus membuktikan komitmennya dengan segera menerbitkan Perppu Perampasan Aset. Meskipun langkah ini tidak mudah dalam perjalanan politik hukumnya, inilah satu-satunya cara bagi Presiden Prabowo untuk menepis prasangka buruk masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.

    Taufiqullah Hasbul peneliti di Akademi Hukum dan Politik (AHP)

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu