Perusahaan: Shell

Jakarta –

Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan terjadi karena adanya perubahan regulasi impor BBM.

Hadi menjelaskan aturan perizinan BBM sebelumnya berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

“Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

“Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

“Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

“Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

“Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” katanya.

Simak juga Video ‘Tepis BBM Langka, Bahlil Sarankan Swasta B2B dengan Stok Nasional’:

(rrd/rrd)

Jakarta –

Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini mengalami kekosongan. Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan tersebut terjadi karena adanya perubahan regulasi impor, bukan karena permintaan dari konsumen SPBU swasta.

“Menurut saya bukan masalah manajemen perusahaan. Demand biasa-biasa saja di tengah kondisi ekonomi yang masih low growth 4,8%-5,12%. Tidak ada kenaikan konsumsi BBM secara signifikan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

Hadi menjelaskan kekosongan BBM di SPBU swasta terjadi karena adanya perubahan pada aturan impor BBM. Ia menyebut sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

“Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya.

Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

“Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

“Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

“Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

“Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” katanya.

(rrd/rrd)