Xcloud.id

Perusahaan: Shell

  • Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar menilai skema pembelian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui PT Pertamina (Persero) oleh badan usaha swasta berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi itu, di mana negara tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

    “Untuk pengelolaan ini kan perlu ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak, namun mendasar, yang penting orientasinya untuk rakyat. Apa pun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Idrus pun menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat tersebut.

    Hal itu menanggapi sejumlah pengamat energi yang berpendapat implementasi skema tersebut perlu diawasi secara ketat, di mana isu transparansi harga dan mekanisme distribusi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan.

    Menurut dia, pemerintah bersama swasta sedang berproses menata ulang ekosistem energi nasional, sehingga dirinya percaya dengan komitmen bersama, rakyat akan merasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

    Dirinya turut menegaskan agar kedaulatan energi tidak diletakkan di atas kepentingan bisnis semata, tetapi orientasinya harus untuk kepentingan rakyat.

    “Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” ucap dia.

    Senada itu, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Rahman Farisi turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang strategis dan berimbang.

    “Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Rahman.

    Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis tanpa menghambat dinamika bisnis.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa kebijakan itu merupakan model maksimisasi optimum alias mencapai kondisi terbaik yang menghasilkan nilai terbesar, yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, yaitu BBM dan energi.

    Dirinya berpendapat langkah Indonesia tersebut pun sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9).

    “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agak Lain! Di Malaysia Harga BBM RON 95 Turun Jadi Rp 7.800/Liter

    Agak Lain! Di Malaysia Harga BBM RON 95 Turun Jadi Rp 7.800/Liter

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 menjadi 1,99 ringgit atau Rp 7.852/liter. Harga baru tersebut berlaku mulai Selasa (30/9).

    Kepastian itu diumumkan langsung Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim. Sebelum diturunkan, harga BBM RON 95 di Malaysia mencapai 2,05 ringgit atau Rp 8.087/liter atau Rp 200-an lebih mahal.

    “Mulai 30 September, seluruh rakyat Malaysia akan menikmati harga baru RON95 yakni RM1,99 seliter dengan menggunakan MyKad (kartu identitas Malaysia), baik di SPBU maupun melalui aplikasi pompa bensin,” kata Anwar Ibrahim, dikutip CNN Indonesia, Senin (22/9).

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Foto: PM Malaysia Anwar Ibrahim berbincang dengan Menhan RI Prabowo Subianto via telekomunikasi. (Sumber: Instagram resmi Anwar Ibrahim)

    Adapun anggota polisi dan tentara Malaysia akan lebih dulu merasakan harga baru tersebut pada 27 September. Keesokan harinya, masyarakat penerima bantuan langsung tunai juga bisa menikmati BBM dengan harga lebih murah tersebut.

    Menurut Anwar, kebijakan penurunan harga BBM tersebut diambil saat perekonomian global tengah tidak menentu. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada rakyat Malaysia.

    “Keberhasilan kita saat ini adalah hasil kekuatan orang-orang yang tidak pernah menyerah,” kata dia.

    Jalan Raya di Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: Doc. SCMP

    Sebagai perbandingan, harga BBM RON 95 di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Pertamina menjual Pertamax Green 95 per 1 September Rp 13 ribu/liter. Sementara Shell membanderol V-Power Rp 13.140/liter, dan Vivo menjual Revo 95 dengan harga sama, yakni Rp 13.140/liter.

    Sebelumnya, Anwar Ibrahim memang telah menyatakan rencana menurunkan harga BBM di tengah gelombang demonstrasi. Namun, penurunan tersebut hanya berlaku bagi warga negara Malaysia.

    (sfn/dry)

  • Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    GELORA.CO -Bahlil Lahadalia seakan tidak pernah lepas dari kontroversi. Terbaru, sosok yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dihadapkan dengan ancaman PHK pegawai SPBU swasta akibat kehabisan stok.

    SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP selama tiga pekan terakhir tak punya stok BBM Ron 92, 95, dan 98 yang mereka jual. Penyebabnya adalah izin impor yang tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM, impor diperbolehkan maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

    Imbasnya, SPBU swasta kini sepi karena tidak punya stok BBM yang bisa dijual. Bahkan SPBU Shell mengalihkan karyawannya untuk berjualan selain BBM, seperti kopi hingga pelumas di area SPBU.

    Pembatasan impor BBM ini hanya satu dari sederet kontroversial yang muncul akibat manuver Bahlil. Beberapa kali publik digemparkan dengan hasil kerja Ketua Umum Partai Golkar ini di kabinet Prabowo. 

    Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg

    Di awal menjadi Menteri ESDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 Kg pada 1 Februari 2025. Gas melon ini hanya diperbolehkan dijual pangkalan berizin, masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang di pangkalan LPG. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan dikabarkan seorang warga meninggal dunia karena diduga kelelahan mengantre beli gas melon.

    Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dengan mencabut kebijakan Bahlil setelah didesak publik karena sudah terjadi kelangkaan LPG di pasaran.

    Tambang Raja Ampat

    Bahlil kembali terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada lima perusahaan tambang di wilayah ini, yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat.

    Ada empat izin tambang yang akhirnya dicabut pada 10 Juni 2025, sementara untuk PT Gag Nikel hanya dibekukan untuk dievaluasi. Baru-baru ini, Bahlil kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel setelah melalui evaluasi ketat lintas kementerian selama tiga bulan.

    Gelar Doktor Kilat

    Tak hanya soal kebijakan, Bahlil juga tersandung kontroversi gelar Doktor kilat dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan, jauh lebih cepat dari standar normal yang membutuhkan waktu 3 tahun lebih.

    Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI juga diduga plagiat.

    Polemik gelar doktor kilat Bahlil ini pun diusut. UI akhirnya menangguhkan gelar Bahlil dan dinyatakan belum lulus.

    Singgung Raja Jawa

    Saat menjadi Ketum Golkar pada 21 Agustus 2024, Bahlil dalam pidatonya menyinggung sosok “Raja Jawa”. Kepada kader beringin, Bahlil meminta agar waspada terhadap sosok Raja Jawa jika tidak ingin celaka.

    Publik menduga sosok Raja Jawa ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski belakangan dibantah Bahlil.

  • Ratusan Warga Darmo Hill Surabaya Terganjal Masalah Tanah, Cak Ji Bantu Kawal

    Ratusan Warga Darmo Hill Surabaya Terganjal Masalah Tanah, Cak Ji Bantu Kawal

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Darmo Hill, Surabaya mengeluh kesulitan mengubah status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kesulitan karena adanya klaim eigendom dari sebuah perusahaan BUMN.

    Persoalan ini telah menghambat proses pengurusan surat-surat rumah bagi sekitar 300 KK warga di perumahan tersebut. Bahkan, beberapa warga yang sudah memegang SHM terkendala transaksi jual beli.

    Warga pun telah mengadukan persoalan ini ke DPRD Kota Surabaya. Sementara Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji) pada hari Kamis (18/9/2025) turun langsung mendampingi warga. Ia mempertanyakan mengapa klaim tersebut baru muncul tanpa sosialisasi sebelumnya.

    “Perumahan Darmo Hill sudah puluhan tahun ditempati warga. Ini bukan lahan liar atau blok-blokan. Tapi kawasan hunian resmi,” ujar Cak Ji di hadapan warga, Kamis (18/9/2025).

    Dalam dialog pertemuan bersama warga, Cak Ji kemudian mendesak perusahaan BUMN kembali melakukan verifikasi lapangan, bukan sekadar mengandalkan dokumen lama. Ia juga mendorong pendampingan dari Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Budi Hartanto. Sekaligus meminta warga untuk membuat pengaduan ke DPR RI.

    “Warga membeli tanah ini sah dari pengembang. Kami akan kawal sampai ada kejelasan,” kata Cak Ji.

    Sementara, Budi Hartanto menjelaskan bahwa klaim perusahaan BUMN atas tanah warga ini didasarkan pada perjanjian tahun 1965 terkait peralihan aset PT Shell Indonesia kepada pemerintah, termasuk tanah eks Eigendom Verponding No. 1278.

    Ia menegaskan, sertifikat yang sudah terbit tetap melalui prosedur ketat. Bahwa terhadap sertifikat yang telah terbit di lokasi yang diklaim oleh BUMN tentunya sudah melalui dokumen-dokumen yang memenuhi syarat dan proses serta prosedur yang ketat dalam tahapan penerbitannya.

    “Kantor Pertanahan menghormati setiap permohonan. Sepanjang ada bukti kepemilikan yang sah. Warga, tetap bisa memperjuangkan haknya sesuai aturan,” ucap Budi. (rma/but)

  • SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    Jakarta –

    Harga SPBU swasta seperti Vivo, Shell, BP dan Exxon Mobil yang mendapatkan stok impor tambahan melalui Pertamina dipastikan tetap stabil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar 66,07 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    “Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta dikutip Antara.

    Bahlil mengimbau manajemen SPBU swasta untuk melakukan pembahasan business to business(B2B) dengan Pertamina terkait pembelian stok impor BBM tambahan.

    SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.

    “Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).

    “Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

    Kemudian mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.

    Dirinya juga menegaskan skema impor tambahan lewat Pertamina bukan satu pintu, melainkan perlu pengaturan mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebanyak 571.748 kiloliter.

    (riar/lua)

  • SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    Jakarta –

    Harga SPBU swasta seperti Vivo, Shell, BP dan Exxon Mobil yang mendapatkan stok impor tambahan melalui Pertamina dipastikan tetap stabil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar 66,07 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    “Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta dikutip Antara.

    Bahlil mengimbau manajemen SPBU swasta untuk melakukan pembahasan business to business(B2B) dengan Pertamina terkait pembelian stok impor BBM tambahan.

    SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.

    “Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).

    “Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

    Kemudian mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.

    Dirinya juga menegaskan skema impor tambahan lewat Pertamina bukan satu pintu, melainkan perlu pengaturan mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebanyak 571.748 kiloliter.

    (riar/lua)

  • Untung Rugi SPBU Swasta Impor Bahan Baku BBM Lewat Pertamina

    Untung Rugi SPBU Swasta Impor Bahan Baku BBM Lewat Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat untuk membeli bahan baku BBM atau base fuel dari Pertamina imbas pasokan habis. Langkah ini pun membawa keuntungan dan kerugian bagi pihak terkait.

    Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif, sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Adapun kesepakatan membeli base fuel Pertamina itu tak lepas dari kelangkaan BBM di SPBU swasta. Kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi lantaran stok yang diberikan pemerintah telah habis sebelum akhir tahun.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai bahwa keputusan SPBU swasta itu merupakan langkah moderat untuk menangani solusi jangka pendek. Menurutnya, hal itu perlu diambil agar SPBU swasta tak berhenti beroperasi.

    “Ini langkah moderat yang memang harus diambil daripada lama SPBU swasta kosong BBM dan berhenti beroperasi. Jika [SPBU swasta] setop operasi justru risiko ekonomi lebih besar,” kata Bisman kepada Bisnis, Sabtu (20/9/2025).

    Dia pun menyebut keputusan membeli base fuel dari Pertamina memiliki sisi positif dan negatif. Keuntungannya, impor bahan baku BBM bisa menjadi bagian dari cara mengatur neraca perdagangan dengan negara pengekspor. Dia menambahkan kontrol pemerintah terhadap ketersediaan dan harga BBM akan lebih terjamin. Bisman menyebut, hal ini juga wujud penguasaan total atas tata kelola hilir migas yang bisa juga menjaga keamanan energi nasional.  

    “Ini tentunya akan makin menguatkan dominasi BUMN atas perniagaan BBM,” katanya.

    Di sisi lain, dia mengakui seolah-olah SPBU swasta menjadi cabang Pertamina sehingga masyarakat memiliki pilihan produk BBM yang lebih terbatas. Sebagai contoh, dia menyebut perbedaan harga menjadi kian tipis. 

    “Bisa jadi impor oleh SPBU swasta bisa lebih efisien,” katanya. 

    Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat keputusan SPBU swasta membeli base fuel Pertamina bukan langkah ideal. Namun, ini jadi tengah untuk memenuhi kebutuhan BBM di Tanah Air.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menuturkan, kesepakatan antara SPBU swasta dan Pertamina masih menyisakan pekerjaan rumah (PR). Ini khususnya untuk memastikan agar produk akhir BBM tetap sesuai spesifikasi di perusahaan swasta masing-masing.

    “Model bisnis selama ini swasta langsung impor dari luar. Apakah mereka punya fasilitas blending (pencampuran) di dalam negeri?” kata Hadi.

    Dia juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap harga jual produk BBM di tangan konsumen. Alasannya, dia berujar, Pertamina harus mendapat margin dalam transaksi dengan pelaku usaha SPBU swasta.

    Kesepakatan SPBU Swasta dengan Pertamina

    Kesepakatan SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo membeli base fuel dari Pertamina pertama kali diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9/2025) sore.

    Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Namun dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil.

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” katanya.

    Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau agar pemilik jaringan SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut. Alasannya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan karena akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kami ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tuturnya.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menambahkan bahwa, dalam transaksi antara perusahaan minyak itu segera rampung. Menurutnya, base fuel itu bisa sampai di Indonesia paling lambat dalam tujuh hari. Dengan begitu, dia memastikan stok BBM di SPBU swasta bisa kembali normal dalam sepekan ke depan.

    “Yang penting tujuh hari barang sudah tiba di Indonesia,” katanya.

  • Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak Regional 20 September 2025

    Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Herman Khaeron: Bisa Picu Harga Melonjak
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengaku sudah mendengar isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
    Herman pun mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar hidup orang banyak, selain air dan pangan.
    Jika kekosongan ini dibiarkan, dampaknya berbahaya karena akan memicu mahalnya harga BBM.
    “Ini semestinya dibebaskan saja, jangan ada pembatasan. Karena semakin dibatasi, komoditas tersebut akan semakin mahal. ini sudah menjadi hukum ekonomi supply and demand,” ujar dia saat ditemui usai kegiatan di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Sabtu (20/9/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat itu menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu repot mengurusi BBM komersial atau nonsubsidi.
    Lebih baik pemerintah mengurusi soal subsidi BBM agar penyalurannya tepat sasaran karena pengadaan subsidi ini menggunakan uang negara.
    SPBU swasta seperti Shell maupun Vivo pun, menurutnya, tanpa dibatasi pun tidak akan berdampak signifikan kepada Pertamina yang merupakan SPBU milik pemerintah.
    “Dan mereka juga saya kira akan menjadi kompetitor yang sehat. Oleh karenanya, menurut saya kurang tepat dengan pembatasan ini,” ucap Herman.
    Herman sendiri mempertanyakan soal alasan pemerintah yang katanya melakukan pembatasan BBM dalam rangka menjaga neraca perdagangan.
    Menurut legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu, seharusnya pemerintah fokus saja menjaga BBM subsidi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
    “Biarkan mereka (SPBU swasta) sebagai penopang. Karena kalau sudah langka, untuk mengembalikan ke sirkulasi normal itu agak sulit. Harga akan dipengaruhi oleh situasi ini, nah saya kira ini yang harus dijaga,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Herman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto punya program yang sangat bagus untuk menuju swasembada energi.
    Para pembantu presiden pun seharusnya jeli untuk menerjemahkan program Prabowo tersebut dengan menyusun berbagai strategi dan cara.
    “Ya bisa saja kita tidak harus menggenjot terhadap bagaimana lifting dinaikkan karena memang sumber daya alamnya terbatas, tetapi ya kita kurangi penggunaannya. Seperti dengan mobil listrik, rumah tangga dengan peralatan listrik, kemudian energi listriknya menggunakan energi baru terbarukan. Ini kan harus ke sana arahnya,” ujar dia.
    Adapun terkait kekosongan BBM di SPBU swasta ini, kata Herman Khaeron, kondisi ini berbahaya jika dibiarkan dan akan ia bawa pembahasannya di rapat DPR RI.
    “Masalah ini pasti dikritisi. Saya pasti bicara terkait dengan itu dan kami juga akan rapat-rapat dengan BUMN terkait,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah Nasional 20 September 2025

    Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah Nasional 20 September 2025

    Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta bukan disebabkan kebijakan pemerintah.
    Nurdin Halid meyakini persoalan tersebut disebabkan karena faktor internal masing-masing perusahaan.
    “Ini lebih disebabkan oleh faktor internal perusahaan SPBU swasta dalam mengelola proyeksi permintaan dan manajemen supply chain mereka, bukan karena pasokan nasional atau kebijakan pemerintah yang keliru,” ujar Nurdin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
    Politikus Golkar itu berpandangan bahwa tinggi dan rendahnya permintaan konsumen di lapangan sangat dinamis.
    Oleh karena itu, kata Nurdin, kekosongan stok BBM di SPBU swasta bisa dipengaruhi oleh perhitungan yang kurang matang ketika terjadi lonjakan permintaan.
    “Itu biasanya karena perencanaan internal mereka yang kurang akurat dalam memproyeksikan permintaan, sehingga memengaruhi distribusi di jaringan mereka sendiri. Apalagi kuotanya sudah ditambah 110 persen oleh pemerintah dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Nurdin.
    Nurdin menambahkan, langkah pemerintah membuka impor BBM tambahan melalui Pertamina dilakukan, bukan dilakukan karena kurangnya stok pasokan secara nasional.
    Langkah tersebut, lanjut Nurdin, dilakukan demi menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas harga seiring dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta.
    “Gangguan distribusi di beberapa titik SPBU swasta Jabodetabek jangan dipelintir jadi seolah-olah pasokan nasional terganggu. Faktanya, stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan pemerintah sudah menyiapkan skema agar distribusi BBM lebih efisien sekaligus menjaga stabilitas energi jangka panjang,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi di sejumlah wilayah.
    Kondisi ini memicu anggapan bahwa Pertamina melakukan monopoli.
    Anggapan tersebut semakin menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa SPBU swasta bisa membeli BBM melalui Pertamina.
    Namun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan tidak ada kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina.
    Menurut dia, impor lewat Pertamina hanya berlaku untuk kuota tambahan yang disesuaikan kebutuhan SPBU swasta hingga akhir 2025.
    “Pemberian alokasi kepada badan usaha juga sudah sesuai, bahkan porsinya ada penambahan persentasenya. Dan untuk sekaligus meluruskan bahwa tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Dia menjelaskan, sejak awal 2025 SPBU swasta sudah mengimpor BBM melalui badan usaha masing-masing sesuai alokasi yang diberikan pemerintah sebesar 110 persen.
    Sementara untuk tambahan hingga akhir tahun, Kementerian ESDM menyarankan agar mekanisme dilakukan melalui Pertamina.
    SPBU swasta yang terdiri dari British Petroleum (BP), Shell, dan Vivo pun sudah menyetujui hal tersebut.
    “Jadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini, itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” tutur Simon.
    Simon menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari keuntungan dari kesepakatan yang mengizinkan SPBU swasta membeli BBM lewat Pertamina.
    “Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” ujarnya.
    Menurut dia, mekanisme penjualan di SPBU swasta yang digunakan adalah sistem terbuka atau open book.
    Dengan begitu, harga BBM yang dijual ke masyarakat diharapkan tetap terkendali.
    “Jadi, kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara B2B. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Saingi Shell Cs, Bahlil Minta Pertamina Tingkatkan Mutu-Kualitas

    Demi Saingi Shell Cs, Bahlil Minta Pertamina Tingkatkan Mutu-Kualitas

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina mampu meningkatkan kualitas dan mutu layanan untuk bersaing ketat dengan SPBU swasta seperti Shell, VIVO dan kawan-kawan.

    Bahkan, Bahlil mengaku, permintaan tersebut telah disampaikan langsung ke petinggi Pertamina. Fokusnya memang seputar kualitas pelayanan.

    “Saya sudah minta kepada Pak Simon (Direktur Utama Pertamina), agar memperbaiki pelayanan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain,” ujar Bahlil, dikutip dari Antaranews, Sabtu (20/9).

    SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

    Di kesempatan yang sama, Bahlil juga mengklaim, SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.

    “Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).

    “Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut Bahlil, syarat berikutnya adalah harus ada joint surver yang sama-sama disetuji Pertamina maupun SPBU swasta. Hal ini menyangkut kualitas bahan bakar murninya.

    “Agar tidak ada dusta diantara kita menyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” tuturnya.

    Bukan hanya itu, menurut Bahlil, syarat lainnya terkait harga jual. Bahlil meminta semuanya harus adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.

    “Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” kata dia.

    (sfn/lth)