Perusahaan: Shell

  • Viral Foto Truk Tangki Pertamina Isi BBM di SPBU Shell, Dipastikan Hoax

    Viral Foto Truk Tangki Pertamina Isi BBM di SPBU Shell, Dipastikan Hoax

    Jakarta

    Di media sosial beredar viral foto yang menggambarkan truk tangki Pertamina berada di SPBU Shell. Pertamina Patra Niaga memastikan foto yang mendeskripsikan truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell itu hoax.

    Foto truk tangki Pertamina yang berada di SPBU Shell itu beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, tampak truk tangki Pertamina masuk ke SPBU Shell.

    Unggahan tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa Pertamina akan mendistribusikan BBM ke SPBU swasta. Beberapa waktu terakhir, SPBU swasta seperti Shell sampai BP mengalami kelangkaan stok.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan kabar truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell adalah hoax. Roberth mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.

    “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” kata Roberth dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/9/2025).

    Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan bahan bakar. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Swasta dan juga Pertamina. Pertama, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina, dengan syarat harus berbasis base fuel atau BBM murni tanpa campuran.

    “Kalau awalnya Pertamina mau jual jadi ‘teh’. Katanya air panas aja. Nanti dicampur di tangki masing-masing. Dan ini sudah disetujui,” terang Bahlil.

    Kesepakatan lainnnya adalah menyangkut kualitas yang mana akan ada joint surveyor. Adapun joint surveyor tersebut sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak.

    Kemudian, menyangkut harga, pemerintah dan Pertamina mau harga harus fair dan tidak ada yang dirugikan. “Sama-sama cengli, harus terbuka dan ini sudah open book dan setuju,” tegas dia.

    Nah, yang terakhir adalah terkait dengan suplai BBM tersebut paling lambat tersedia dalam waktu tujuh hari.

    (rgr/din)

  • BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3

    BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM terkait upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dinilai sudah tepat dan mendesak. 

    Sekretaris Jenderal BPP HIPMI & Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan, pemenuhan kebutuhan BBM dari impor masih sangat tinggi.

    Tercatat, konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Di sisi lain, produksi domestik hanya menutup 30–35% kebutuhan, sedangkan sisanya impor.

    Bahkan, impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.

    “Beberapa pekan terakhir, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Seolah alarm keras, Pemerintah bergerak cepat. Melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kemudian diberlakukan mekanisme BBM skema B2B Impor melalui Pertamina Patra Niaga. Tak butuh waktu lama, pada Rabu, 24 September 2025, Pertamina memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta dan siap disalurkan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Dia mengakui, setelah pemerintah resmi memberlakukan kebijakan itu, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi menciptakan monopoli.

    Namun faktanya, mekanisme ini justru membuka ruang kolaborasi. Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha (BU) swasta: Shell, BP, Vivo, Exxon, dan AKR. Pertemuan itu menyepakati mekanisme harga open book serta pengawasan kualitas melalui joint surveyor independen.

    Pertamina juga membuka ruang pertemuan one-on-one untuk menyesuaikan kebutuhan kuota tambahan tiap badan usaha swasta, sehingga alokasi tidak dipukul rata. Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga.

     

     

  • Nyaris Habis! Cuma 3 SPBU yang Jual Shell Super di Jakarta, Depok Kosong-Bekasi Ada 1

    Nyaris Habis! Cuma 3 SPBU yang Jual Shell Super di Jakarta, Depok Kosong-Bekasi Ada 1

    Jakarta

    Stok BBM Shell Super di Jakarta nyaris habis. Kini hanya tersisa tiga SPBU yang menjual BBM Super. Di Depok sudah kosong sementara di Bekasi tersisa dua SPBU.

    BBM Shell masih langka. Ketersediaannya juga kian menipis, bahkan nyaris habis. Dalam laman resmi Shell Indonesia, per 24 September 2025 pagi, di Jakarta hanya tersisa tiga SPBU yang menyediakan BBM Super. Kelangkaan BBM Shell juga melanda wilayah Tangerang. Kini hanya ada dua SPBU Shell di Tangerang yang menjual BBM Super.

    Di Bogor, stoknya juga nyaris habis. Tersisa dua SPBU yang masih menjual BBM Super pagi ini. Sedangkan di Bekasi, hanya Shell Mangunjaya-1 yang menyediakan BBM Super. Di Depok sudah beberapa hari terakhir stoknya kosong. Nah berikut ini daftar SPBU Shell yang masih menjual BBM Super di Jabodetabek.

    Daftar SPBU Shell yang Masih Ada Stok BBM SuperJakartaShell Peta Selatan-1Shell Klp Gading-1Shell Semper-1TangerangShell Soewarna Soetta-1Shell Suvarna Sutera-1 TgrBogorShell Cibinong-1Shell Pasir AnginBekasi

    Perlu digarisbawahi, ketersediaan BBM bisa jadi sudah berubah mengingat terakhir diperbaharui pada pagi hari.

    Shell Setuju Beli dari Pertamina

    Terkait kelangkaan ini, Shell dikabarkan sudah bersedia untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Syaratnya, BBM yang dibeli masih mentah belum dicampur-campur dengan aditif lainnya sebagaimana dijelaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

    Terbaru, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta. Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas),” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikutip detikFinance.

    Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BU swasta telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Pertamina dan BU swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

    Kemudian, pada pertemuan kedua hari Selasa (23/9), seluruh BU swasta hadir, yakni Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka menyampaikan komitmen yang sama untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.

    (dry/din)

  • Kargo Fuel Tiba, Pertamina Siap Pasok BBM ke Shell Cs – Page 3

    Kargo Fuel Tiba, Pertamina Siap Pasok BBM ke Shell Cs – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta pada Selasa (24/9/2025). Kehadiran kargo ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha (BU) swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR dan lainnya.

    Sebelumnya, Pertamina bersama BU swasta telah menggelar dua kali pertemuan, yakni pada Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaan membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif maupun pewarna.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan penggunaan mekanisme harga secara open book serta keterlibatan pihak independen (join surveyor) untuk menjamin kualitas produk. Kesepakatan ini dianggap penting demi menciptakan transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan tetap menjunjung aturan dan tata kelola yang berlaku.

    “Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Ia menambahkan, seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut dengan penekanan agar tetap berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.

     

  • Begini Awal Mula Lahan 220 Hektare di Darmo Hill Surabaya Jadi Sengketa

    Begini Awal Mula Lahan 220 Hektare di Darmo Hill Surabaya Jadi Sengketa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan seluas 220 hektare di Darmo Hill, Surabaya, mencuat dan membuat ratusan warga resah. Sengketa ini melibatkan klaim hak eigendom milik perusahaan BUMN yang tercatat sejak era kolonial Belanda, berhadapan dengan sekitar 300 kepala keluarga yang telah menempati kawasan tersebut puluhan tahun.

    Ketua RT004/RW005 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Gunawan Njotowidjojo, mengungkapkan bahwa kasus sengketa lahan hak eigendom milik perusahaan BUMN seluas 220,48 hektare di Darmo Hill dengan sekitar 300 kepala keluarga (KK) baru diketahui pada 2024.

    Pada Agustus 2024, salah seorang warga di kompleks perumahan tidak bisa mengurus surat jual beli tanah melalui notaris. Setelah notaris melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), terungkap bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari hak eigendom milik sebuah perusahaan BUMN.

    “Kira-kira Agustus atau September itu ada warga di komplek sini yang mau jual beli tanah. Setelah ke notaris, notaris kan cek ke BPN hasilnya keluar ada notice bahwa tanah ini ada kaitan eigendom (dengan perusahaan BUMN). Sehingga notaris tidak berani melakukan transaksi,” kata Gunawan, Senin (22/9/2025).

    Berdasarkan data BPN, hak atas tanah eigendom itu tercatat dalam dokumen Eigendom Verponding (E.V.) No. 1278, dengan luasan 220.4822 meter persegi atau sekitar 220 hektare di wilayah Darmo Hill dan sekitarnya.

    Gunawan menambahkan, akibat persoalan ini banyak warga tidak bisa mengurus dokumen tanah ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Ya bahkan (warga) yang mau memperpanjang panjang HGB-nya yang sudah jatuh tempo ternyata enggak bisa. Dan ada yang mau nge-Roya (tanah) juga enggak bisa, ditolak sama BPN,” jelasnya.

    Ia menuturkan warga kini hanya bisa berharap ada kejelasan terkait sengketa tersebut. “Harapannya seluruh warga kalau bisa ini ya bisa cepat selesai gitu. Ada kejelasan, dan bisa selesai dengan baik,” ucapnya.

    Penjelasan Terperinci Kantor Pertanahan Surabaya

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan mediasi dengan warga Darmo Hill pada Kamis (18/9/2025), sementara Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memberikan penjelasan detail mengenai riwayat tanah sengketa tersebut.

    Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Budi Hartanto, menjelaskan persoalan muncul setelah perusahaan BUMN meminta BPN menangguhkan seluruh permohonan pendaftaran hak atas tanah yang masuk dalam E.V. No. 1278.

    Menurut Budi, tanah itu awalnya tercatat sebagai hak eigendom kolonial Belanda atas nama NV. De Bataafsche Petroleum Maatschappij berdasarkan surat ukur 27 Januari 1864. Kemudian menjadi aset PT Shell Indonesia, hingga akhirnya pada 30 Desember 1965 seluruh aset PT Shell Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia.

    Selanjutnya pada 1966, pemerintah menunjuk perusahaan BUMN (Persero) untuk mengelola aset tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Migas. Namun persoalan kembali muncul setelah perusahaan BUMN melakukan inventarisasi dan rekonstruksi batas tanah, yang hasilnya menunjukkan sebagian besar area kini telah berubah menjadi kawasan padat penduduk Darmo Hill.

    Melihat potensi konflik, perusahaan BUMN pada 16 Juni 2023 melayangkan surat resmi kepada BPN untuk menghentikan sementara seluruh proses pendaftaran hak baru atas lahan tersebut. Permintaan ini dimaksudkan agar verifikasi batas fisik dan data yuridis bisa dirampungkan terlebih dahulu.

    Menanggapi surat itu, BPN akhirnya menangguhkan sementara permohonan warga. “Nantinya, hasil dari proses ini akan kami laporkan kepada Kantor Wilayah dan Kementerian,” kata Budi, menegaskan penyelesaian sengketa masih menunggu proses verifikasi lanjutan. [rma/beq]

  • BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Jakarta

    Pemerintah Malaysia memberikan subsidi bensin dengan research octane number (RON) 95. Dengan subsidi itu, harga bensin RON 95 di Malaysia jauh lebih murah ketimbang Pertalite dengan RON 90 di Indonesia. Bahkan, perusahaan swasta yang menjual bensin di negeri itu juga disubsidi harga bensinnya.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Di Malaysia, tak cuma bahan bakar yang dijual BUMN Petronas yang disubsidi. Bensin RON 95 yang dijual SPBU swasta di Malaysia juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Di sana, ada beberapa SPBU selain Petronas seperti Shell, Caltex, BHPetrol, dan Petron.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Selain pakai MyKad atau KTP cerdas Malaysia, mekanisme lain yang sedang dipertimbangkan adalah dompet elektronik dan aplikasi perusahaan minyak. Jadi, aplikasi pembayaran dari masing-masing perusahaan BBM di Malaysia bisa digunakan untuk mendapatkan subsidi tersebut. Sejauh ini, menurut media lokal Malaysia, Paultan, masing-masing perusahaan minyak memiliki aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Tapi, hanya Petronas, Shell, dan Caltex yang memiliki fitur pembayaran.

    (rgr/dry)

  • BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Warga Malaysia Bisa Beli Bensin RON 95 Rp 7.860/Liter, Syaratnya Cuma Ini!

    Jakarta

    Pemerintah Malaysia mengumumkan skema subsidi BBM terbaru yang berlaku mulai akhir bulan ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Malaysia juga menurunkan harga bensin RON 95 untuk rakyatnya. Harga bensin RON 95 di Malaysia jadi jauh lebih murah daripada harga Pertalite RON 90 di Indonesia.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.097) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 7.860) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.269) per liter.

    Menurut Anwar Ibrahim, melalui BUDI95, semua warga negara Malaysia, terlepas dari tingkat pendapatannya, dan yang memiliki SIM yang sah dan aktif, akan otomatis menikmati manfaatnya.

    “Upaya ini bertujuan untuk memastikan subsidi didistribusikan secara lebih adil kepada warga negara yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah segala bentuk kebocoran,” ujarnya melalui laman media sosialnya.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 7.860 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi. Anwar Ibrahim meminta masyarakat Malaysia memastikan chip di KTP pintar MyKad berfungsi dengan baik.

    Selain itu, untuk mendapatkan subsidi BBM warga Malaysia juga harus memiliki SIM yang sah.

    “Warga negara dengan SIM yang sah (bisa menerima subsidi). Jadi, yang belum diperbarui, (segera) perbarui,” kata Anwar Ibrahim dikutip Kantor Berita Bernama.

    Bagi yang lebih memilih teknologi digital, terdapat opsi seperti Touch n Go dan aplikasi perusahaan SPBU seperti aplikasi Setel oleh Petronas dan Shell App dari Shell. Penggunaan aplikasi itu bisa dimanfaatkan tanpa perlu menggunakan KTP untuk setiap transaksi.

    (rgr/dry)

  • Kata Pertamina soal Konsumen Pindah ke SPBU Swasta

    Kata Pertamina soal Konsumen Pindah ke SPBU Swasta

    Jakarta

    Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, buka suara soal masyarakat Indonesia yang lebih memilih SPBU swasta seperti Shell dan VIVO ketimbang SPBU Pertamina. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan pilihan masing-masing.

    Simon tak menampik, konsumsi BBM Pertamina belakangan mengalami penurunan. Kini, pihaknya sedang berjuang keras mengembalikan kepercayaan konsumen.

    “Dengan rendah hati menyampaikan adanya kasus ini kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun, itu tentu PR besar bagi Pertamina,” ujar Simon Aloysius, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (23/9).

    “Kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, dengan tata kelola yang baik dan semakin transparan,” tambahnya.

    SPBU Shell. Foto: Grandyos Zafna

    Simon mengaku, pihaknya tak bisa melarang konsumen yang lebih memilih SPBU Swasta ketimbang Pertamina. Menurutnya, itu merupakan pilihan masing-masing.

    “Sebagian masyarakat ada juga yang beralih ke SPBU swasta, itu adalah pilihan masyarakat dan kami tentunya tidak melarang,” ungkapnya.

    Di kesempatan yang sama, Simon juga bicara soal keputusan SPBU swasta membeli BBM mentah atau base fuel dari Pertamina. Dia menegaskan, tak ada monopoli atas kesepakatan tersebut. Sebab, pemerintah sudah memberikan kuota impor hingga 110% dibandingkan tahun 2024.

    Ilustrasi Pengisian Bensin di SPBU Pertamina Foto: Pertamina

    Simon juga menjelaskan, impor satu pintu melalui Pertamina merupakan hal yang keliru. Seluruh badan usaha penyedia BBM bisa melakukan impor dengan kuota yang ditentukan di awal tahun.

    “Kebijakan itu sesuai seperti sebelumnya melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan,” kata Simon.

    “Nah untuk penambahan memang saran dari Kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” sambungnya.

    Mekanismenya, Pertamina akan mengimpor BBM berupa base fuel yang akan diberikan kepada penyedia BBM swasta untuk diolah dengan spesifikasi produk masing-masing.

    “Base fuel ini nanti akan diracik atau ditambah aditif sesuai resep atau rahasia dapur masing-masing badan usaha,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan badan usaha swasta, seperti Shell dan BP (British Petroleum), sudah menyampaikan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.

    “Sudah menyampaikan data ke Pertamina,” ucap Yuliot ketika ditemui di sel Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sudah menyepakati akan membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina dan akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan badan usaha masing-masing.

    Pertemuan antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan Pertamina difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Akan tetapi, dalam hal kesepakatan bisnis, Yuliot menyampaikan bahwa hal tersebut di luar kewenangan ESDM.

    “Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” ucap Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa target Kementerian ESDM adalah BBM dapat tersedia kembali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam waktu sepekan.

    “Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) swasta,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM RON 95 di Malaysia Lebih Murah dari Pertalite, SPBU Swasta Disubsidi

    Perbandingan Harga BBM RON 95 di Malaysia Vs Indonesia, Selisih Jauh!

    Jakarta

    Harga BBM RON 95 di Malaysia turun menjadi hanya 1,99 ringgit per liter atau setara Rp 7.852 mulai Selasa (30/9) mendatang. Penurunan harga diumumkan langsung Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim sebagai bentuk penghargaan untuk masyarakat Malaysia.

    Sebelum turun, harga RON 95 di Negeri Jiran berada di level 2,05 ringgit per liter (Rp8.087). Artinya, ada pemangkasan sekitar Rp 200-an per liter. Lantas, bagaimana perbandingannya dengan Indonesia?

    Jika dibandingkan dengan Indonesia, selisih harga BBM setara RON 95 sangat jauh. Saat ini, Pertamina menjual Pertamax Green 95 di harga Rp 13.000 per liter. Sementara itu, Shell mematok V-Power Rp 13.140 per liter dan VIVO juga menjual Revo 95 seharga Rp 13.140 per liter.

    BBM RON 95 di Indonesia. Foto: Agung Pambudhy

    Dengan demikian, maka harga BBM RON 95 di Malaysia lebih murah sekira Rp 5.000 per liter dibandingkan Indonesia.

    Diberitakan sebelumnya, PM Anwar menegaskan, langkah menurunkan harga BBM tetap dilakukan meski kondisi ekonomi global sedang tak menentu. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan penghargaan untuk tertinggi untuk masyarakat Malaysia.

    “Langkah ini adalah penghargaan tertinggi buat seluruh rakyat Malaysia yang terus gigih bekerja, berusaha dan berkongsi tekad bersama Kerajaan MADANI dalam melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kejayaan kita hari ini adalah hasil kekuatan rakyat yang tidak pernah mengalah,” tulis Anwar melalui akun Instagram resminya.

    “Malaysia mengambil langkah berani menurunkan harga RON95 kepada RM1.99 seliter, tatkala dunia berdepan suasana ekonomi global yang tidak menentu,” kata dia menambahkan.

    Namun, penurunan harga tersebut hanya berlaku untuk warga negara Malaysia dengan sistem verifikasi MyKad atau aplikasi resmi di SPBU. Jika konsumen umum bisa menikmati harga baru mulai Selasa (30/9), maka polisi dan tentara setempat diberi kesempatan dua hari lebih awal.

    (sfn/din)