Perusahaan: Shell

  • Stok di Shell-Vivo Habis Total, Bensin di SPBU Swasta Kosong Semua

    Stok di Shell-Vivo Habis Total, Bensin di SPBU Swasta Kosong Semua

    Jakarta

    Stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di SPBU swasta sudah langka. Shell dan Vivo mengungkapkan stok bensinnya sudah habis. Untuk saat ini tidak tersedia lagi bahan bakar jenis bensin di kedua SPBU swasta tersebut.

    Dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, stok bensin di SPBU Vivo sudah tidak tersedia lagi. Saat ini, yang masih tersedia hanya BBM jenis diesel.

    “Mohon maaf saat ini semua produk BBM Jenis bensin (Revvo 90, Revvo 92 dan Revvo95) tidak tersedia di semua Lokasi SPBU VIVO. Hanya Produk Diesel yang masih tersedia,” demikian dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, Rabu (15/10/2025).

    Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI belum lama ini, Direktur Vivo Energy Indonesia Leonard Mamahit mengungkap sisa stok BBM hanya tersedia hingga akhir Oktober 2025. Namun, belum sampai akhir Oktober stok BBM Vivo sudah habis.

    “Saat ini memang stok kami sudah habis, di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Pada akhir bulan Oktober ini (stok tersisa),” ujar Leonard.

    Begitu juga dengan Shell. Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, BBM jenis bensin dari Shell seperti Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ sudah tidak tersedia. Shell belum bisa memastikan kapan stok bensin akan kembali normal.

    “Mohon maaf, Shell Super tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” tulis Shell di situs resminya. Shell juga memastikan bensin Shell V-Power dan V-Power Nitro+ tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

    Bensin dI SPBU Shell Habis Total. Foto: Rifkianto Nugroho

    Stok bensin Shell sendiri sudah kosong sejak awal Oktober 2025. Kosongnya stok bensin di SPBU Shell sudah diprediksi sebelumnya. Presiden Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada awal bulan ini juga mengatakan stok bensinnya menipis.

    “Jadi kami memang benar-benar mengalami stock out atau kelangkaan untuk BBM jenis bensin,” ungkap Ingrid.

    Shell sudah mengantisipasi hal tersebut sejak bulan Juni. Shell juga sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan mengingat adanya kenaikan permintaan. Namun dari Kementerian ESDM dijelaskan ada pembatasan kuota impor. SPBU swasta diminta untuk membeli base fuel dari Pertamina. SPBU swasta itu menyanggupi asalkan Pertamina bisa menyediakan base fuel tanpa campuran apa pun.

    Sementara itu, SPBU BP melalui akun Instagram resminya juga mengkonfirmasi bahwa bahan bakar bensin tidak tersedia.

    “Untuk saat ini tidak tersedia BP 92 dan BP Ultimate. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami sedang mengusahakan agar pasokan BBM kembali normal. Terimakasih,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi BP Indonesia yang menjawab pertanyaan warganet mengenai stok BBM di SPBU BP.

    (rgr/din)

  • Heboh Etanol Pertamina di Tengah Kosong BBM Shell , Vivo, BP

    Heboh Etanol Pertamina di Tengah Kosong BBM Shell , Vivo, BP

    Jakarta

    Tiba-tiba Vivo dan BP membatalkan rencana membeli base fuell dari Pertamina. Kandungan ethanol jadi penyebab kegaduhan baru pada bisnis jualan bensin di Indonesia — yang persoalannya sudah bikin riuh sedari beberapa bulan lalu.

    Etanol memang bukan barang baru dalam industri BBM di seluruh dunia. Tapi penolakan SPBU swasta bukan tanpa alasan.

    Masalahnya melebar karena SPBU swasta berpotensi mengurangi karyawan lantaran stok bensin sudah kering. Lagi-lagi pemerintah mengubah kebijakan sesuka hati, hal yang harusnya dihindari demi menjaga iklim investasi.

    Tonton obrolan tim redaksi detikOto perihal heboh etanol pada BBM Pertamina. Bagaimana pendapat kamu tentang isu ini, tulis di kolom komentar, ya?

    (din/din)

  • Kisah Raja Faisal dari Arab Saudi Dibunuh Saat Ingin Peluk Keponakan

    Kisah Raja Faisal dari Arab Saudi Dibunuh Saat Ingin Peluk Keponakan

    Jakarta

    “Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya merasakan semua rasa sakit ayah saya.”

    Peristiwa penembakan Raja Faisal dari Arab Saudi pada 25 Maret 1975 itu membekas di ingatan Dr. Mai Yamani.

    Saat itu, ia berusia 18 tahun. Ia tengah duduk di apartemen ayahnya yang penuh buku.

    Tiba-tiba, ayahnya pulang dengan raut sedih dan ekspresi yang tidak biasa.

    Ayah Mai, Syekh Ahmed Zaki Yamani, yang selalu tenang serta berbicara pelan dan santun mendadak kehilangan kendali.

    “Dia langsung menuju ruang makan sambil berteriak, dan hanya bisa mengucapkan satu kata: ‘bencana!’” ujar Mai kepada BBC.

    Syekh Yamani yang duduk sebagai menteri selama 15 tahun dan setia pada raja menjadi saksi mata kejadian tersebut.

    “Bayangkan ia berdiri di samping mentornya, gurunya, temannya, dan melihatnya ditembak di sana, begitu dekat,” kata Mai.

    Meski sempat dilarikan ke rumah sakit secepat kilat dan para dokter berupaya optimal, tembakan jarak dekat yang mengenai kepalanya berakhir menewaskan sang raja.

    “Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Jalan-jalan di Riyadh kosong,” kenang Mai.

    Bagaimana kronologinya?

    Mai Yamani mengulang cerita ayahnya, Syekh Ahmed Zaki Yamani, yang menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi kala itu.

    Menurut ayahnya, Raja Faisal dijadwalkan berjumpa dengan delegasi minyak dari Kuwait pada pukul 10.00 pagi di istana.

    Ayah Mai turut mendampingi karena berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri Perminyakan dan dibutuhkan raja untuk memberikan informasi yang diperlukan.

    Hulton Archive via Getty ImagesKorban adalah putra Raja Ibn Saud, di sini bersama Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Setelah berjuang selama 30 tahun, dia menyatukan dan mendirikan Arab Saudi pada 1932.

    Sesuai jadwal, menteri dan delegasi dari Kuwait datang. Kedatangannya bersama dengan keponakan Raja Faisal yaitu Pangeran Faisal bin Musaed.

    “Pangeran itu, ironisnya bernama sama dengan raja. Ia masuk bersama menteri minyak Kuwait.”

    “Ketika raja membuka tangannya untuk memeluk keponakannya itu, ia malah mengeluarkan pistol kecil dari sakunya dan menembaknya,” ujar Mai.

    “Tiga tembakan di kepala.”

    Salah satu pengawal raja dengan sigap memukul pangeran dengan pedangnya. Namun menurut laporan, Syekh Yamani memerintahkan para pengawal untuk tidak membunuh pangeran saat itu.

    Laporan lain juga menyebutkan Pangeran Faisal mengatakan pada polisi bahwa Syekh berdiri begitu dekat dengan raja sehingga ia mengira Syekh Yamani juga ikut tertembak.

    Hal itu tidak terjadi, Syekh Yamani lah yang menemani Raja Faisal yang masih bernyawa untuk segera ke rumah sakit dan menerima pertolongan secepatnya.

    Namun, tembakan di kepala cukup fatal sehingga raja tidak terselamatkan.

    Apa yang terjadi setelah pembunuhan raja?

    Pangeran Faisal bin Musaed ditangkap segera setelah menyerang pamannya.

    Penyidikan segera digelar dan pangeran ini diinterogasi.

    Menurut laporan, kondisinya tetap tenang baik sebelum maupun setelah pembunuhan.

    Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan, dokter dan psikiater memastikan pangeran menderita “gangguan mental”.

    Meski secara resmi dinyatakan gila berdasarkan “kesepakatan yang dikeluarkan kabinet kerajaan”, Pangeran Musaed tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan raja dan menerima hukuman.

    Getty ImagesSyekh Ahmed Zaki Yamani, Menteri Urusan Minyak Arab Saudi, difoto selama embargo minyak Arab pada 1973.

    Sesuai dengan hukum Islam yang dianut Arab Saudi, Pangeran Musaed dipenggal di alun-alun umum Riyadh pada Juni 1975.

    “Kami tidak tahu apa alasan sebenarnya dari pembunuhan raja itu, selain fakta bahwa pembunuhnya adalah seorang pria yang mengalami gangguan jiwa,” ucap Mai.

    Meski alasan yang melandasi pembunuhan pamannya telah dibawa ke liang kubur, muncul spekulasi bahwa ia ingin membalas kematian kakak laki-lakinya, Khalid, yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan pada 1966.

    Ada juga beberapa teori konspirasi lain yang beredar. Walakin, penyelidikan lanjutan yang sempat dibuka kemudian menunjukkan Pangeran Faisal bin Musaed bertindak sendiri.

    Usai raja mangkat karena peristiwa tragis ini, Raja Khalid, saudara kandung Raja Faisal, menggantikan posisinya atas kesepakatan keluarga kerajaan Saudi.

    Syekh Yamani pun tetap menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi selama 11 tahun hingga tahun 1986.

    Bagaimana sepak terjang Raja Faisal?

    Faisal menjadi raja Arab Saudi pada 1964. Ia merupakan salah satu anak tertua dari Abdulaziz Al Saud yang merupakan raja Arab Saudi pertama.

    Setelah raja pertama mangkat, putra sulungnya yaitu Saud yang menggantikan posisinya.

    Namun karena intrik keluarga yang menimbulkan perebutan kekuasaan, Saud turun dari kursi raja dan memilih Faisal, yang merupakan adik tirinya, sebagai penggantinya.

    Sebelum menjadi raja, Faisal aktif berjuang dalam kampanye ayahnya untuk menyatukan Semenanjung Arab yang kemudian mewujud menjadi kerajaan yang dinamai, Arab Saudi, 30 tahun sebelumnya.

    Getty ImagesKrisis energi pada dekade 1970-an, yang disebabkan oleh kelangkaan minyak dan harga yang tinggi, mendorong perubahan pertama menuju teknologi hemat energi.

    Kemudian, Faisal juga menjabat sebagai perdana menteri ketika pimpinan kerajaan dipegang oleh kakak tirinya, Saud.

    Faisal menjadi raja ketiga yang memimpin negara dengan dominasi gurun seluas Eropa Barat.

    Sebagai raja, ia bertekad untuk memodernisasi salah satu negara paling terbelakang di Timur Tengah ini.

    Ia pun menjadi raja dengan reputasi sebagai politisi yang cerdas, saleh, pekerja keras, dan reformis.

    Di masa pemerintahannya pula, kekayaan minyak yang ditemukan di negaranya diolahnya untuk berbagai hal.

    Antara lain, ia mengarahkan hasil dari kekayaan minyak ini untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan modern, kesehatan, dan sistem peradilan di Arab Saudi.

    Sebenarnya, ketertarikan terhadap pendidikan sudah terlihat ketika Faisal menjadi putra mahkota.

    Pada 1956, ia telah membuka sekolah untuk perempuan yang didirikan di bawah naungan istrinya, Iffat.

    “Ratu Iffat memulai pendidikan untuk anak perempuan di Kerajaan Arab Saudi, dan saya bangga mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari sembilan siswa pertama di sekolahnya, yang bernama Dar Al Hanan, Sekolah Kasih Sayang,” kata Mai.

    “Raja Faisal meyakinkan kalangan agama bahwa dengan mendidik perempuan, mereka akan menjadi ibu yang lebih baik.”

    Meski memperoleh perlawanan, Faisal tetap melakukan kontribusi yang signifikan pada pendidikan perempuan dan bidang-bidang yang belum terjamah lainnya. Upaya ini makin gencar dilakukan saat telah menjabat sebagai raja.

    Tentu saja, pihak konservatif dari aliran Islam yang ketat dan dianut juga oleh keluarganya merasa gerah dengan reformasi yang dilancarkan Raja Faisal.

    Pada pertengahan 1960-an, Raja Faisal membuka stasiun televisi pertama di Arab Saudi.

    Serangan bersenjata sontak pecah menyasar gedung tersebut. Rupanya, serangan itu dipimpin oleh saudara laki-laki dari Pangeran Musaed yang membunuh Raja Faisal.

    Namun, Raja Faisal tetap melanjutkan upaya reformasinya.

    Keberanian melawan Israel dan negara pendukungnya

    Penunjukan ayah Mai Yamani, Syekh Ahmed Zaki Yamani, sebagai menteri juga di luar kelaziman.

    Sebab meskipun Syekh Yamani memiliki pendidikan tinggi dan berprofesi sebagai pengacara, ia hanya rakyat biasa yang bukan bagian dari keluarga kerajaan Saudi sehingga umumnya tidak akan bisa masuk menduduki jabatan penting di pemerintah.

    Syekh Yamani mulai bekerja untuk Raja Faisal pada 1960 hingga kemudian diangkat sebagai menteri. Faisal tertarik karena membaca beberapa artikel yang ditulis oleh Yamani.

    “Ayah saya membuka firma hukum pertama dan kemudian menulis beberapa artikel yang sangat provokatif yang menyerukan demokrasi dan pemerintahan yang baik.

    “Kemudian Faisal, yang saat itu merupakan putra mahkota dan sedang mencari penasihat hukum, berkata: Siapa pria ini?”

    Sesaat setelah naik tahta, Raja Faisal pun kemudian menunjuk Syekh Yamani, sebagai menteri perminyakannya.

    Bersama raja dan orang kepercayaan lainnya, ia ikut merumuskan kebijakan memberikan kerajaan kendali penuh atas aset minyaknya yang besar untuk pertama kali.

    Lewat kebijakan ini, Arab Saudi dan kekayaan minyaknya juga mengukuhkan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di dunia Arab dan panggung internasional.

    Getty ImagesBanyak kepala negara menghadiri upacara pemakaman Raja Saudi Faisal. Di sini, di samping penerusnya, Raja Khalid, pemimpin PLO Yasser Arafat, dan Presiden Mesir Anwar al-Sadat.

    Setelah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya pada 1973, Arab Saudi yang merupakan produsen minyak terbesar di dunia saat itu memimpin kampanye menggunakan minyak sebagai senjata politik untuk pertama kalinya.

    Pasokan minyak dikurangi ke negara-negara yang mendukung Israel. Hal ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Syekh Yamani ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut.

    “Yang kami inginkan adalah penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Arab yang diduduki. Kemudian mereka akan mendapatkan pasokan minyak pada tingkat yang sama seperti pada September 1973,” jelasnya kepada BBC saat itu.

    Kenaikan harga minyak yang drastis berarti perubahan dalam keseimbangan kekuatan global antara negara-negara berkembangseperti yang disebut saat ituprodusen, dan negara-negara industri.

    Perubahan keseimbangan kekuatan itu diakui ketika, pada 1974, setahun sebelum kematiannya, Raja Faisal dinobatkan sebagai “Man of the Year” oleh majalah Time.

    Usai bersama mendampingi Raja Faisal dengan keberaniannya, Dr. Yamani yang tidak lagi menjadi menteri pada 1986 menulis beberapa buku tentang identitas Arab dan juga menjadi konsultan untuk bank-bank seperti Goldman Sachs dan perusahaan minyak seperti Shell.

    Sementara itu, Mai Yamani menempuh pendidikan sarjana di Amerika Serikat dan menjadi wanita pertama di Arab Saudi yang memperoleh gelar doktor dari Universitas Oxford.

    * Jika Anda ingin mendengarkan episode dari seri BBC Witness History, klik di sini

    Tonton juga video “Jasad di Sungai Citarum Ternyata Karyawan Minimarket Dibunuh Bosnya” di sini:

    (ita/ita)

  • Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan energi global melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 ini. Perusahaan itu seperti ExxonMobil, Chevron, Petronas, hingga Shell.

    Melansir Reuters, Senin (13/10/2025), selain telah melakukan PHK, sebagian perusahaan juga mulai berencana memangkas jumlah pekerja pada tahun ini. Langkah tersebut diambil seiring penurunan harga minyak mentah.

    Tercatat, harga patokan minyak Brent turun sekitar 10,5% sepanjang tahun ini. Penurunan harga terjadi imbas peningkatan pasokan dari OPEC+ dan ketidakpastian permintaan buntut kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS).

    Berikut daftar perusahaan energi yang telah mengumumkan PHK pada 2024 dan 2025:

    1. ExxonMobil

    ExxonMobil akan memberhentikan 2.000 pekerja secara global. Hal ini sebagai bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang yang akan berdampak pada sekitar 3% hingga 4% dari total tenaga kerja global perusahaan.

    Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk memangkas hampir 400 pekerjaan di Texas setelah mengakuisisi produsen serpih Pioneer Natural Resources, menurut sebuah laporan regulator.

    2. Imperial Oil

    Perusahaan yang berbasis di Kanada ini mengatakan akan memangkas tenaga kerjanya sekitar 20% pada akhir 2027. 

    Langkah ini sebagai bagian dari restrukturisasi besar yang pada akhirnya akan menutup sebagian besar kehadirannya di kota minyak dan gas Calgary.

    3. Halliburton

    Penyedia layanan ladang minyak ini telah memangkas staf dalam beberapa minggu terakhir, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini. Pada Februari, serikat pekerja minyak dan gas di provinsi Chubut, Argentina, mengancam akan mogok kerja setelah Halliburton memberhentikan ratusan pekerja dan memutuskan untuk menutup kantor lokalnya.

    4. OMV

    Kelompok energi Austria OMV, yang bergerak di bisnis minyak, gas, dan kimia, berencana memotong sekitar 2.000 dari total 23.000 tenaga kerja di seluruh dunia.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian untuk menjaga daya saing grup. 

    Dalam pernyataan kepada Reuters, OMV menyebut bahwa penyesuaian (adjustment) mungkin diperlukan dan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah personalia. Namun, detail final belum diumumkan karena masih dalam tahap konsultasi internal.

    5. ConocoPhillips

    Perusahaan akan memangkas 20% hingga 25% tenaga kerjanya di tengah program restrukturisasi yang lebih luas. Pemangkasan itu dapat berdampak pada sekitar 3.250 pegawai secara global.

    Selain tantangan pasar minyak yang suram, ConocoPhillips juga menghadapi beban dari proyek-proyek besar yang menjanjikan bagi masa depan perusahaan, tetapi memerlukan investasi awal yang sangat tinggi.

  • Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kandungan etanol dalam BBM menjadi sorotan dalam polemik kelangkaan bensin di SPBU swasta seperti BP, Shell, hingga Vivo. Sejumlah pengelola SPBU swasta pun enggan membeli base fuel dari Pertamina karena terdapat kandungan etanol yang tinggi.

    Untuk diketahui, pada kesepakatan pengadaan BBM, pengusaha swasta akhirnya menyetujui membeli dari Pertamina dengan syarat dalam bentuk produk base fuel atau bahan baku. 

    Namun, dalam perjalanannya base fuel yang dijual PT Pertamina (Persero) ke SPBU swasta diketahui mengandung etanol 3,5% sehingga kesepakatan bisnis dibatalkan.

    Sementara itu, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bakal mewajibkan campuran etanol 10% (E10) ke dalam BBM untuk mengurangi impor dan menekan emisi. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa otoritas energi itu telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% guna menekan impor BBM.

    “Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan, mengingat perlunya persiapan, baik dari segi bahan baku maupun pengolahannya.

    Adapun, etanol yang dimaksud merupakan produk bioetanol yang diproses dari bahan bakar nabati (BBN) atau fermentasi nabati berbasis tebu dan singkong.

    Lantas, apa itu etanol dalam BBM dan bagaimana dampak penggunaannya? 

    Pengertian etanol

    Dikutip dari Science Direct, etanol juga disebut sebagai etil alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar. Bahan bakar ini paling sering digunakan sebagai bahan bakar bermotor, terutama sebagai aditif biofuel untuk bensin.

    Etanol dikenal sebagai senyawa kimia dengan kandungan alkohol (C2H5OH) yang dapat diubah menjadi bioetanol atau bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari bahan baku pertanian.

    Bioetanol dapat dibuat dari tanaman umum seperti tebu, ampas tebu, miskantus, bit gula, sorgum, biji-bijian, rumput switch, barley, rami, kenaf, kentang, singkong, buah, molase, jagung, brangkasan, biji-bijian, gandum, ubi jalar, jerami, kapas, biomassa lainnya. 

    Negara-negara pengguna etanol dalam BBM

    Dalam catatan Kementerian ESDM, Brasil sudah mencampur etanol berbasis tebu ke dalam BBM dengan kadar 27% (E27) hingga 100% (E100). Kemudian, AS menggunakan etanol berbasis jagung lewat E85 dan E10, sementara India menerapkan E20 berbasis tebu. 

    Lebih lanjut, Thailand menggunakan E20 dan E85 berbasis tebu dan singkong, Argentina E12 berbasis jagung dan tebu, Jerman E10 berbasis jagung dan gandum, Vietnam E10 berbasis tebu, Filipina E10 berbasis tebu, Perancis E10 berbasis bit gula dan jagung, dan China E10 berbasis jagung. 

    Saat ini, Indonesia telah memiliki produk campuran bahan bakar nabati (BBN) bioetanol 5% (E5) ke bensin yaitu Pertamax Green 95. Produk tersebut mencampurkan bensin dengan etanol dari molases atau tetes tebu. Namun, implementasinya belum bersifat mandatory.

    Dampak etanol dalam bensin

    Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna. Etanol dinilai dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakarannya lebih rendah dibandingkan bensin murni. 

    Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai penolakan sejumlah SPBU swasta untuk membeli base fuel milik PT Pertamina (Persero) lantaran kandungan etanol 3,5% tidak memiliki dasar teknis yang kuat.

    Menurut dia, kendaraan yang beroperasi di Indonesia sejatinya telah siap mengonsumsi bensin dengan kandungan etanol hingga 10%. Pemerintah pun telah menetapkan spesifikasi bahan bakar melalui Direktorat Jenderal Migas yang mengakomodasi campuran etanol hingga 20%. 

    Tri menjelaskan, etanol memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan komponen fosil murni. Zat tersebut memiliki angka oktan tinggi, berkisar antara RON 110–120, serta mampu menurunkan emisi karbon karena berasal dari sumber nabati. 

    “Etanol meningkatkan oktan dan mengurangi emisi CO2 karena dianggap karbon netral, tidak menambah CO2 di udara,” jelasnya. 

    Meski demikian, Tri mengakui bahwa etanol memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang mudah menyerap air. Kondisi tersebut bisa menurunkan kualitas bahan bakar jika terdapat air bebas dalam tangki penyimpanan.

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pemerintah telah menghalangi investasi SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.

    Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta itu mengadu kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kepastian dan keberlanjutan investasi di Indonesia, imbas kondisi langkanya stok BBM.

    Bahlil pun menepis anggapan bahwa pemerintah mengganjal investasi Shell, Vivo, dan lainnya mengingat kuota impor BBM yang diberikan kepada SPBU swasta pada tahun ini sebesar 110%.

    “Jadi gini, menyangkut dengan SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” ujar Bahlil di JCC Senayan, pada Jumat (10/10/2025).

    Perlu diketahui, SPBU swasta sudah tidak diberikan tambahan kuota impor BBM lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    “Semuanya kita kasih, bukan tidak kita kasih, 110% itu kan harusnya sudah paten kali, kan? Jadi apanya investasi yang kita halangi?,” kata Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 memicu spekulasi di pasar energi terkait stabilitas pasokan dan dinamika persaingan di sektor hilir migas.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM menawarkan solusi dengan meminta SPBU swasta membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina, mengingat perusahaan pelat merah itu masih memiliki sisa kuota impor yang belum terpakai.

    Namun, sebagian badan usaha swasta belum sepakat dengan opsi tersebut lantaran kargo base fuel yang didatangkan Pertamina disebut mengandung etanol hingga 3,5%.

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu akhirnya menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU, seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo.

    Todotua menegaskan pemerintah terus memantau situasi investasi di sektor hilir energi, terutama setelah muncul isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.

    “Intinya, negara harus hadir dalam mengelola kepastian investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut, pemerintah tengah berupaya membangun forum komunikasi yang kondusif agar pelaku usaha dan Pertamina dapat mencari solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM di dalam negeri.

  • Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kunjungan badan usaha swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Badan usaha swasta meminta kepastian investasi di tengah kelang BBM di SPBU mereka.

    Bahlil membantah dirinya menghalang-halangi rencana investasi badan usaha swasta di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor menjadi 110% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    “110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasinya yang kita halangi?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Adapun tahun ini SPBU swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM. Kosongnya stok di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    “Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya. Kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya?” tambah Bahlil

    Bahlil juga menegaskan dirinya menghargai semua investasi yang dilakukan pihak swasta. Tapi ia meminta para pengusaha patuh terhadap aturan pemerintah.

    “Jadi gini, menyangkut dengan swasta kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga menyesuaikan neraca impor.

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Meski begitu Todotua memastikan rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, Todotua menyebut pertemuan dirinya dengan perwakilan SPBU swasta membahas isu kelangkaan BBM.

    “Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha,” jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)

  • SKK Migas Beri Sinyal Shell Balik ke Hulu Migas RI Bulan Depan

    SKK Migas Beri Sinyal Shell Balik ke Hulu Migas RI Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Eksplorasi Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell Plc bakal kembali masuk berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025 mendatang.

    Dia menuturkan, Shell kembali tertarik masuk ke sektor hulu migas Indonesia lantaran banyak temuan lapangan baru. Menurut Rikky, temuan lapangan baru itu dirasa relevan dengan kompetensi Shell, yakni offshore.

    “Dengan temuan semua yang ada dan kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar ada [di Indonesia],” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menyebut, Shell sempat minder masuk kembali ke sektor hulu migas RI. Hal ini lantaran isu kelangkaan BBM di sektor hilir atau SPBU swasta.

    Namun, kata Rikky, pihaknya berhasil meyakinkan kembali perusahaan asal Eropa itu. Dia menyebut, Shell akan kembali ke Indonesia karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang bagus.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu dan jadi Shell kan juga banyak entity-nya, jadi ini tone positif lah buat rekan-rekan,” ucap Rikky.

    Kabar Shell bakal kembali masuk ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025 lalu. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya bakal melelang 75 WK secara serentak mulai tahun ini. Hal itu dilakukan demi mengejar target produksi minyak siap jual atau lifting setidaknya 900.000 barel per hari (bph) pada 2029.

    “Untuk meningkatkan lifting kami sudah proses lelang 75 WK untuk peningkatan dari sisi cadangan,” kata Laode.

    Dia menuturkan, cadangan migas harus tetap dijaga agar target lifting dan produksi migas juga tercapai.

    “Jadi cadangan harus disiapkan karena eksplorasi membutuhkan waktu lama, karena itu harus dimulai dari sekarang,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya Kementerian ESDM bakal melelang sekitar 74 WK secara bertahap hingga 2028 atau selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut meningkat dari target sebelumnya, yakni 60 WK.

  • Bahlil Tidak Datang di Sidang Perdana Gugatan Kelangkaan BBM di PN Jakpus

    Bahlil Tidak Datang di Sidang Perdana Gugatan Kelangkaan BBM di PN Jakpus

    JAKARTA – Sidang perdana menggugat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai pada Rabu, 8 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 WIB. Namun sidang berlangsung singkat dan ditunda hingga pekan depan.

    Penundaan sidang disebabkan karena pihak tergugat III PT Shell Indonesia, tergugat I pihak Menteri ESDM dan tergugat II adalah PT Pertamina belum menyiapkan legal standing.

    Hakim Ketua Sidang, Ni Kadek Susantiani mengatakan pihaknya telah menyurati PT Shell Indonesia untuk menghadiri sidang, tapi sampai pukul 12.00 PT Shell Indonesia tidak kunjung hadir. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 15 Oktober 2025.

    “Untuk kelengkapan persidangan akan kita lakukan lagi di Rabu depan. Pihak tergugat untuk hadir kembali saya berharap sudah lengkap minggu depan,” kata Halim Ketua Ni Kadek Susantiani.

    Sementara pihak dari tergugat I dan II masih menunggu keputusan direksi dan komunikasi secara internal terkait penerbitan legal standing.

    Pihak tergugat II sempat meminta agar tenggat waktu penyerahan legal standing dilakukan selama dua minggu. Namun, Susantiani menolak permohonan itu dan menetapkan legal standing diberikan Rabu pekan depan.

    Kuasa hukum Tati Suryati, Boyamin Saiman menyayangkan atas tindakan pihak tergugat. Boyamin menilai mereka tidak serius menanggapi gugatan yang dilayangkan.

    Padahal menurutnya gugatan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang sulit mendapatkan BBM dari SPBU Swasta.

    “Mudah-mudahan Minggu depan hadir untuk segera kita runing sidangnya. Saya mengatakan tidak berharap ada sidang Rabu depan. Karena apa? kalau SPBU swasta itu sudah terisi besok, atau sampai hari Selasa berarti sidang hari Rabu itu cukup tinggal pencabutan saja. Kita mewakili kepentingan masyarakat,” kata Boyamin kepada wartawan, Rabu, 8 Oktober 2025.

    Boyamin menyebutkan, gugatan mewakili kepentingan masyarakat.

    “Masyarakat menginginkan bisa membeli bahan bakar minyak murni yang ada di SPBU swasta, baik yang mobil maupun bahkan roda dua teman-teman ojol juga sudah mengkonsumsinya,” katanya.

    Jadi gugatan ini, sambungnya, adalah upaya untuk memaksa pemerintah dan pihak swasta tentunya masuk Pertamina ternyata dilibatkan untuk segera mengisi SPBU Swasta sehingga kita bisa membelinya.

    “Kita mewakili kepentingan masyarakat,” katanya.

  • Sidang Gugatan Perdata Bahlil Imbas BBM Swasta Langka Ditunda Pekan Depan

    Sidang Gugatan Perdata Bahlil Imbas BBM Swasta Langka Ditunda Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang perdana menggugat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia batal berlangsung. Sebab pihak tergugat III PT Shell Indonesia tidak dan tergugat I-II belum menyiapkan legal standing.

    Tergugat I adalah pihak Menteri ESDM dan tergugat II adalah PT Pertamina. Atas hal tersebut, sidang dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN batal dilaksanakan pada Rabu (8/10/2025).

    Hakim Ketua Sidang, Ni Kadek Susantiani mengatakan pihaknya telah menyurati PT Shell Indonesia untuk menghadiri sidang, tapi sampai pukul 12.00 PT Shell Indonesia tidak kunjung hadir sehingga sidang di skors hingga Rabu (15/10/2025). Terlebih tergugat I dan II belum melengkapi berkas.

    “Jadi untuk kelengkapan persidangan akan kita lakukan lagi di Rabu depan untuk pihak tergugat untuk hadir kembali saya berharap sudah lengkap minggu depan,” kata Susantiani di PN Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Pihak dari tergugat I dan II menyampaikan masih menunggu keputusan direksi dan komunikasi secara internal terkait penerbitan legal standing.

    Pihak tergugat II sempat meminta agar tenggat waktu penyerahan legal standing dilakukan selama dua minggu. Namun, Susantiani menolak permohonan itu dan menetapkan legal standing diberikan Rabu pekan depan.

    Kepada awak media, kuasa hukum Tati Suryati, Boyamin Saiman selaku pihak penggugat menyayangkan atas tindakan pihak tergugat. Boyamin menilai mereka tidak serius menanggapi gugatan yang dilayangkan.

    Padahal menurutnya gugatan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang sulit mendapatkan BBM dari SPBU Swasta.

    “Karena ini sebenarnya gugatan ini mewakili kepentingan masyarakat yang menginginkan bisa membeli bahan bakar minyak murni yang ada di SPBU swasta. Baik yang mobil maupun bahkan roda dua teman-teman ojol juga sudah mengkonsumsinya,” ucapnya usai sidang.

    Dia mengatakan upaya hukum juga memaksa pemerintah bergerak cepat memperbaiki masalah yang berlangsung agar SPBU swasta mendapatkan stok BBM.

    Boyamin menyebut berencana mengubah petitum terkait kerugian materiil kliennya. Namun isi gugatan masih sama yakni meminta pemerintah mempermudah distribusi BBM kepada SPBU swasta.

    “Petitumnya mungkin malah kita perbarui karena sebenarnya [kerugian] bukan Rp1,1 bahkan ada diangka lebih dari itu. Kira-kira diangka Rp3,5 juta gitu dari proses pembelian selama 3 minggu terakhir,” tuturnya.

    Di sisi lain, Tati Suryati mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menggunakan BBM milik swasta seperti Vivo, BP, dan Shell. Dia mengatakan enggan menggunakan BBM Pertamina karena meragukan kualitasnya. Dia mengaku saat mencoba bensin dari Pertamina, kendaraannya jadi kurang bertenaga dan lebih boros.

    “Saya sih sudah coba waktu itu. Perbandingannya berbeda ketika dari 0 gitu dari minim banget. Isinya tuh habisnya lebih cepat ya. Versi saya itu ya.Tapi gak tau yang lain. Itu pengalaman saya lebih cepat dan agak tenaganya agak kurang,” kata Tati.