Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • Helikopter PBB Bawa WN Asing Ditahan Militan Al Shabaab di Somalia

    Helikopter PBB Bawa WN Asing Ditahan Militan Al Shabaab di Somalia

    Mogadishu –

    Sebuah helikopter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawa sejumlah warga negara asing ditahan oleh militan Al Shabaab di Somalia. Helikopter yang membawa pasokan medis itu ditahan setelah mendarat darurat di area yang dikuasai Al Shabaab.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), helikopter itu dilaporkan mengangkut dua pria Somalia dan beberapa warga negara asing saat insiden terjadi. Tidak diketahui secara jelas asal kewarganegaraan para warga negara asing tersebut.

    Seorang pejabat militer Somalia, Mayor Hassan Ali, menuturkan kepada Reuters bahwa helikopter itu mengalami kerusakan tak lama setelah lepas landas dari kota Beledweyne di Somalia bagian tengah pada Rabu (10/1) waktu setempat.

    Helikopter itu akhirnya mendarat darurat di dekat desa Hindhere, yang berbatasan dengan wilayah Galguduud.

    “Dua pria Somalia dan beberapa warga asing ada di dalamnya. Kapal itu juga membawa pasokan medis dan seharusnya mengangkut tentara yang terluka dari wilayah Galguduud,” sebut Ali dalam pernyataannya.

    Misi Bantuan PBB di Somalia (UNSOM) telah mengonfirmasi insiden yang melibatkan sebuah helikopter yang disewa oleh PBB yang sedang menjalankan evaluasi medis udara. Disebutkan UNSOM bahwa pihaknya sedang mengumpulkan informasi seputar insiden terjadi dan upaya respons sedang dipertimbangkan.

    Seorang pekerja PBB, yang enggan menyebut namanya, menuturkan bahwa awak helikopter itu mencakup lima warga negara asing.

    Saksikan juga ‘DK PBB Sahkan Resolusi Tuntut Houthi Hentikan Serangan di Laut Merah’:

    Dua sumber PBB yang mengetahui insiden itu mengatakan kepada Reuters bahwa helikopter itu mengangkut sembilan penumpang. Reuters tidak bisa memverifikasi secara independen soal identitas para awak dan penumpang helikopter itu, maupun kewarganegaraan mereka.

    Al Shabaab, yang masih terkait Al-Qaeda, mengobarkan pemberontakan terhadap pemerintah Somalia sejak tahun 2006 lalu. Kelompok itu berupaya membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariat Islam.

    Meskipun pemerintah Somalia berhasil mengusir militan itu dari beberapa wilayahnya sejak pertengahan tahun 2010-an, namun Al Shabaab masih menguasai sebagian besar wilayah Somalia bagian selatan dan tengah. Kelompok itu terus menargetkan warga sipil dan melancarkan serangan terhadap institusi militer.

    Belum ada pernyataan dari pemerintahan Somalia soal laporan helikopter PBB ditahan Al Shabaab tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 130 Sipir Disandera, Presiden Ekuador Nyatakan Perang Lawan Kartel Narkoba

    130 Sipir Disandera, Presiden Ekuador Nyatakan Perang Lawan Kartel Narkoba

    Quito –

    Presiden Daniel Noboa mengatakan bahwa Ekuador sedang ‘berperang’ melawan kartel narkoba yang menyandera lebih dari 130 sipir penjara. Dia berniat membangun penjara baru dan mendeportasi para tahanan asing.

    “Kami sedang berperang dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris ini,” kata Presiden Ekuador Daniel Noboa kepada stasiun radio Canela pada hari Rabu (10/01). Noboa memperkirakan ada sekitar 20.000 anggota geng kriminal aktif di negaranya.

    Pernyataan Presiden Noboa itu muncul seminggu setelah Ekuador dilanda tindak kekerasan geng yang menyebabkan lebih dari 130 sipir dan staf lainnya disandera oleh narapidana dan bos gembong narkoba “Los Choneros” atau dikenal Adolfo “Fito” Macias yang berhasil kabur.

    Rentetan ledakan terjadi di beberapa kota, sementara sekelompok pria bersenjata dan bertopeng secara mengejutkan menyerbu masuk ke dalam sebuah acara siaran langsung televisi pada hari Selasa (09/01). Kejadian itu kemudian memicu Noboa untuk semakin memperketat keadaan darurat di Ekuador selama 60 hari, yang telah diumumkannya pada hari Senin (08/01).

    Upaya penyelamatan para sandera

    “Kami akan melakukan segala upaya untuk menyelamatkan semua sandera,” ungkap Noboa, seraya menambahkan bahwa militer bersenjata Ekuador telah mengambil alih upaya penyelamatan tersebut.

    “Kami akan melakukan segala upaya yang mungkin, bahkan yang tidak mungkin, untuk menyelamatkan para sandera,” tegasnya kembali, setelah menyebutkan setidaknya ada 22 kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris, di mana secara resmi menjadikan mereka target sah para militer.

    Pada hari Rabu (10/01) terpantau jalanan di ibu kota Quito dan kota pelabuhan Guayaquil lebih sepi dari biasanya, di mana banyak bisnis yang tutup atau beroperasi dari jarak jauh.

    Noboa: Rencana pembangunan penjara baru dengan keamanan tinggi

    Presiden Noboa yang mengambil alih kekuasaan pada bulan November 2023, telah berjanji untuk mengatasi masalah keamanan akibat meningkatnya kelompok-kelompok perdagangan narkoba yang menyelundupkan kokain melalui Ekuador.

    Kepada Radio Canela, Noboa menyampaikan bahwa solusi terbaik untuk melindungi ekonomi dan investasi asing di negara itu adalah dengan meningkatkan keamanan dan menjamin penegakan supremasi hukum.

    Pemerintah Ekuador mengatakan bahwa gelombang aksi kekerasan terbaru itu merupakan tanggapan atas rencana pembangunan penjara baru dengan keamanan tingkat tinggi yang diperuntukkan bagi para pemimpin kartel.

    Noboa mengatakan kepada stasiun radio bahwa rancangan desain dua fasilitas baru tersebut baru akan dipublikasikan pada hari Kamis (11/01). Namun, sejumlah video terus beredar di media sosial yang menunjukkan staf penjara justru menjadi sasaran kekerasan ekstrem termasuk penembakan dan penggantungan.

    Badan Penjara Ekuador, SNAI, mengatakan bahwa setidaknya 125 orang sandera merupakan sipir penjara, sementara 14 lainnya adalah staf administrasi. Dilaporkan pada hari Selasa (09/01), sekitar 11 orang sandera telah dibebaskan.

    Anggota parlemen Ekuador mendukung Noboa

    Meskipun Noboa saat ini bertindak melalui dekrit presiden, para anggota parlemen Ekuador pada hari Selasa (09/01) tetap menyatakan dukungan mereka terhadap upaya yang tengah dilakukan Noboa dan pasukan bersenjata di negara itu.

    Noboa memimpin koalisi mayoritas di kongres setelah partainya resmi bersekutu dengan sayap kiri mantan Presiden Rafael Correa dan Partai Kristen. Meski begitu, Noboa mengatakan bahwa dekrit tersebut tetap dibutuhkan: “Saya tidak membutuhkan persetujuan mereka saat ini untuk apa yang kami lakukan, tapi saya telah meminta dukungan mereka.”

    Ekuador akan mulai mendeportasi tahanan asing

    Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi populasi dan pengeluaran anggaran penjara, Noboa telah mengumumkan bahwa Ekuador juga akan mulai mendeportasi para tahanan asing.

    Jumlah tahanan Kolombia, Peru, dan Venezuela telah mencapai 90% dari total para tahanan asing yang dipenjara di negara tersebut. Bahkan, ada sekitar 1.500 warga Kolombia yang dipenjara di Ekuador, menurut Noboa.

    “Kami lebih banyak berinvestasi untuk 1.500 orang tersebut daripada untuk sarapan pagi bagi anak-anak kami,” tambahnya.

    Namun, Menteri Kehakiman Kolombia Nestor Osuna mengatakan kepada para wartawan bahwa hukuman Ekuador hanya akan diakui di Kolombia jika para tahanan tiba melalui pemulangan resmi, yang juga disetujui oleh pihak berwenang Kolombia. Jika tahanan Kolombia itu diusir begitu saja, mereka hanya akan dipenjara jika mereka memiliki dakwaan yang masih tertunda di negara asalnya.

    “Jika memang ada pengusiran, kami akan memantau berapa banyak orang yang jika mereka tiba di perbatasan, akan benar-benar ditahan oleh pihak berwenang Kolombia,” kata Osuna, seraya mengedepankan “rasa solidaritasnya” yang tulus untuk rakyat Ekuador.

    Kolombia mengatakan pada hari Rabu (10/01) bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penguasaan militernya di sepanjang perbatasannya dengan Ekuador yang seluas hampir 600 kilometer itu.

    Dukungan AS untuk Ekuador

    Presiden Ekuador Noboa juga telah menerima dukungan dari Amerika Serikat (AS), setelah bertemu dengan duta besar AS pada hari Selasa (09/01) sore, dengan sejumlah persenjataan AS senilai $200 juta (setara Rp 3,1 triliun) yang akan menjadi bagian dari rencana anggaran keamanan senilai $800 juta (setara Rp 12,4 kuadriliun).

    “Kami mengutuk keras serangan kriminal baru-baru ini oleh kelompok-kelompok bersenjata di Ekuador terhadap institusi swasta, publik, dan pemerintah,” ujar penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam unggahannya di platform media sosial X/Twitter. Sullivan juga menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan para mitranya untuk menyeret para pelaku ke meja hijau.

    Secara terpisah, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada para wartawan bahwa AS terus memantau situasi dan “bersedia untuk mengambil langkah pasti untuk meningkatkan kerja sama kami” dengan pemerintah Ekuador dalam menangani kekerasan dan dampaknya terhadap masyarakat.

    Kirby menambahkan bahwa pemerintahan Biden belum melakukan pembicaraan khusus dengan Noboa atau pemerintahnya, tetapi akan sangat bersedia untuk membicarakan apa yang dibutuhkan oleh Ekuador, termasuk bantuan investigasi.

    Hingga kini belum ada rencana bagi militer AS untuk mengirim pasukannya, jelas Kirby.

    kp/ha (Reuters/AFP)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Rudal Rusia Hantam Hotel di Ukraina, 11 Orang Luka-luka

    Serangan Rudal Rusia Hantam Hotel di Ukraina, 11 Orang Luka-luka

    Kyiv –

    Dua rudal Rusia menghantam sebuah hotel yang ada di pusat kota terbesar kedua di Ukraina. Sedikitnya 11 orang mengalami luka-luka akibat serangan rudal terbaru Rusia tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), serangan rudal Rusia itu mengenai sebuah hotel di pusat kota Kharkiv pada Rabu (10/1) tengah malam waktu setempat.

    Sejumlah foto yang diposting online menunjukkan banyak jendela pecah dan balkon hotel itu hancur, dengan timbunan puing memenuhi ruas jalanan di luar hotel. Tim urusan darurat melewati lubang menganga di bagian fasad hotel untuk memeriksa puing-puing di dalamnya.

    Gubernur Kharkiv Oleh Synehubov, dalam pernyataan via Telegram, melaporkan bahwa serangan yang terjadi pada Rabu (10/1) malam sekitar pukul 22.30 waktu setempat itu melibatkan sejumlah rudal S-300.

    “Sembilan korban luka di antaranya telah dibawa ke fasilitas medis,” sebut Synehubov dalam pernyataannya.

    “Salah satu dari mereka, seorang pria berusia 35 tahun, kini dalam kondisi serius,” imbuhnya.

    Saksikan juga ‘Penampakan Rudal Korut yang Diduga Dipakai Rusia untuk Serang Kharkiv’:

    Sejumlah jurnalis asing asal Turki, sebut Synehubov, turut menjadi korban luka dalam serangan tersebut.

    “Satu rudal menghantam area sebelah hotel, tepat di dekat pagar. Satu rudal lainnya menghantam gedung di dekatnya,” tutur Kepala Kepolisian Kharkiv, Volodymyr Tymoskho, dalam pernyataan kepada televisi Suspilne.

    “Para tentara tidak pernah menginap di hotal ini dan hampir semua orang di Kharkiv mengetahui hal ini. Hotel ini digunakan oleh para jurnalis,” sebutnya.

    Salah satu tamu hotel bernama Mykhailo Bebeshko menuturkan dirinya tidak mendengar peringatan serangan udara sebelum rudal menghantam.

    “Saya sedang berada di kamar mandi dan hal itulah yang menyelamatkan saya. Saya terjatuh, kepala terbentur dan kemudian tergeletak di lantai,” ujarnya.

    “Dengan ledakan kedua, semua pintu meledak dan saya beruntung saya ada di lantai. Dan saya berteriak kepada rekan-rekan saya: Semuanya baik-baik saja? Semuanya masih hidup?” imbuh Bebeshko.

    Kepala kantor kejaksaan Kharkiv, Oleksandr Filchakov, dalam pernyataan video yang diposting ke Telegram menyebut 23 tamu hotel dan delapan staf ada di dalam hotel saat serangan rudal terjadi.

    Wali Kota Kharkiv Ihor Terekhov menyebut kerusakan terjadi pada sejumlah rumah, sebuah pabrik, dan showroom mobil di area tersebut.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum menyampaikan pernyataan atas laporan serangan rudal di Ukraina tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Toko Warganya Dijarah Saat Kerusuhan, China Protes ke Papua Nugini!

    Toko Warganya Dijarah Saat Kerusuhan, China Protes ke Papua Nugini!

    Port Moresby –

    Pemerintah China mengajukan protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini setelah sejumlah pertokoan milik warganya diserang dan dijarah saat kerusuhan pecah di ibu kota negara tersebut. Beijing juga mengimbau setiap warga negaranya di Papua Nugini untuk meningkatkan kewaspadaan.

    “Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan pernyataan serius kepada pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko warga China,” demikian pernyataan Kedutaan Besar China yang dirilis via WeChat, seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024).

    Disebutkan bahwa sejumlah warga China mengalami luka-luka dalam kerusuhan di Port Moresby, namun jumlah pastinya tidak disebut lebih lanjut.

    Sedikitnya 15 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang pecah di dua kota terbesar di Papua Nugini, yakni Port Moresby dan Lae, pada Rabu (10/1) waktu setempat. Aksi penjarahan dan pembakaran mewarnai kerusuhan yang dipicu oleh unjuk rasa memprotes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara tersebut.

    Laporan media terkemuka Australia, ABC, yang mengutip informasi terkini dari Kepolisian Papua Nugini menyebut sedikitnya delapan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan empat orang lainnya tewas di kota Lae yang ada di bagian utara Papua Nugini.

    “Terjadi pemukulan, penghancuran, penjarahan dan pembakaran, dan beberapa fasilitas komersial termasuk banyak toko-toko warga China dirampok,” demikian seperti disampaikan Kedutaan Besar China dalam pernyataannya.

    Otoritas Beijing juga menyerukan kepada pemerintah Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah demi menjamin keselamatan warga negara China dan bisnis mereka di negara tersebut. Diserukan juga agar Papua Nugini “menghukum berat para pelakunya”.

    Dalam imbauan yang dirilis pada Kamis (11/1) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kedutaan Besar China mengimbau setiap warga negaranya dan organisasi di Papua Nugini untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat tindakan pencegahan keamanan.

    “Kedutaan Besar China di Papua Nugini sekali lagi mengingatkan warga negara dan institusi China di Papua Nugini untuk memperhatikan secara saksama situasi keamanan setempat, memperkuat tindakan pencegahan keamanan, tidak keluar rumah kecuali diperlukan, menjauhi keramaian dan memastikan keselamatan pribadi,” demikian bunyi imbauan Kedutaan Besar China tersebut.

    Kerusuhan di Papua Nugini itu diawali oleh unjuk rasa damai yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba, dan tanpa penjelasan. Kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh wilayah Port Moresby pada Rabu (10/1) sore.

    Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dengan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat. Laporan koresponden AFP yang ada di lokasi menyebut membakar sebuah SUV berwarna putih milik polisi yang diparkir di luar kompleks kantor Perdana Menteri (PM) Papua Nugini.

    PM Papua Nugini, James Marape, dalam konferensi pers pada Kamis (11/1) waktu setempat mengatakan bahwa ketegangan di ibu kota telah mereda, dan personel kepolisian tambahan dikerahkan untuk menjaga ketertiban.

    Pemerintah Papua Nugini, dalam penjelasannya, menyebut pemotongan gaji itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan berjanji untuk segera memperbaikinya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer Israel Mengaku Lindas Mayat Militan Palestina di Tepi Barat

    Militer Israel Mengaku Lindas Mayat Militan Palestina di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Militer Israel mengakui bahwa salah satu kendaraan mereka pernah “secara tidak sengaja” melindas jenazah seorang militan Palestina saat baku tembak berlangsung di wilayah Tepi Barat pada awal pekan ini.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), sejumlah pejabat Palestina menuduh Israel melakukan “kejahatan brutal” setelah rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah kendaraan militer melindas jenazah militan yang tewas di kota Tulkarem pada Senin (8/1) malam.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut pasukannya pada saat itu membantu polisi dalam operasi kontra-terorisme yang memicu baku tembak dan kematian tiga “teroris”.

    “Kendaraan operasional yang terlihat dalam video itu dikerahkan untuk menjemput pasukan yang terjebak dalam tembakan besar-besaran, dan secara tidak sengaja melintas jenazah teroris,” sebut militer Israel dalam pernyataannya kepada AFP.

    Dalam pernyataannya, militer Israel juga mengatakan pihaknya akan meninjau apa yang terjadi. Ditambahkan militer Israel bahwa video yang beredar “tidak menunjukkan insiden tersebut secara keseluruhan”.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dua dekade terakhir, sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu.

    Rekaman video yang menunjukkan insiden pada Senin (8/1) waktu setempat, tampaknya diambil dari kamera keamanan dan menunjukkan sebuah kendaraan lapis baja yang perlahan-lahan melaju di atas sesosok jenazah.

    Rekaman video lainnya yang diambil dari kamera keamanan yang sama menunjukkan baku tembak antara pasukan Israel dan militan Palestina.

    Israel menduduki Tepi Barat, yang ditinggali sekitar 3 juta warga Palestina, sejak tahun 1967 silam. Sekitar 490.000 warga Israel tinggal di area-area permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Militer Israel meningkatkan operasi terhadap militan Palestina di Tepi Barat sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza. Para pemukim Yahudi juga terus melakukan penyerangan terhadap warga Palestina. Menurut otoritas kesehatan Palestina di Ramallah, sedikitnya 343 orang tewas di Tepi Barat selama tiga bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    Sanaa –

    Kelompok Houthi mengecam resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut penghentian serangan di Laut Merah. Kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman ini menyebut resolusi itu sebagai “permainan politik”.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), Houthi juga menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang telah melanggar hukum internasional.

    Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (10/1) waktu setempat, meloloskan resolusi yang isinya menuntut Houthi untuk segera mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal di perairan Laut Merah, dan secara implisit mendukung koalisi internasional pimpinan AS untuk melindungi kapal-kapal dari serangan Houthi.

    Dalam tanggapannya, ketua komite revolusioner tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, menegaskan bahwa apa yang dilakukan sayap bersenjata kelompoknya dijalankan dalam kerangka pertahanan yang sah. Ditegaskan juga oleh Al-Houthi bahwa setiap tindakan yang dilakukan Houthi selalu memicu reaksi.

    “Kami menyerukan Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 juta orang dari pengepungan Israel-Amerika di Gaza,” cetusnya.

    Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman dalam perang sipil di negara itu, telah bersumpah untuk menyerang kapal-kapal terkait Israel atau yang menuju pelabuhan Israel untuk menunjukkan dukungan bagi Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Namun demikian, banyak kapal yang menjadi sasaran serangan Houthi ternyata tidak ada kaitannya dengan Israel.

    Rentetan serangan Houthi itu memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan Laut Merah dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    Sementara itu, resolusi yang berhasil diadopsi bersama oleh Dewan Keamanan PBB itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusuh di Papua Nugini Tewaskan 15 Orang, Penjarahan-Pembakaran Marak

    Rusuh di Papua Nugini Tewaskan 15 Orang, Penjarahan-Pembakaran Marak

    Port Moresby –

    Sedikitnya 15 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang pecah di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Aksi penjarahan dan pembakaran mewarnai kerusuhan yang dipicu oleh unjuk rasa memprotes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), laporan media terkemuka Australia, ABC, yang mengutip informasi terkini dari Kepolisian Papua Nugini menyebut sedikitnya delapan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby sejak Rabu (10/1) waktu setempat.

    Empat orang lainnya, menurut laporan ABC, tewas di wilayah Lae yang ada di bagian utara Papua Nugini.

    Unjuk rasa yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba, dan tanpa penjelasan, awalnya berlangsung damai pada Rabu (10/1) pagi waktu setempat.

    Namun pada Rabu (10/1) sore, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh wilayah Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dengan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.

    Laporan koresponden AFP yang ada di lokasi menyebut membakar sebuah SUV berwarna putih milik polisi yang diparkir di luar kompleks kantor Perdana Menteri (PM) Papua Nugini.

    PM Papua Nugini, James Marape, dalam konferensi pers pada Kamis (11/1) waktu setempat mengatakan bahwa ketegangan di ibu kota telah mereda, dan personel kepolisian tambahan dikerahkan untuk menjaga ketertiban.

    Para personel Kepolisian Papua Nugini juga melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (10/1) pagi waktu setempat setelah mengetahui gaji mereka dipotong.

    Pemerintah Papua Nugini merilis pesan via media sosial yang menyangkal adanya pajak baru yang dikenakan pada para personel keamanan. Dalam penjelasannya, pemerintah Papua Nugini mengatakan pemotongan gaji itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan berjanji untuk segera memperbaikinya.

    Marape dalam pernyataannya juga berjanji memperbaiki kesalahan administratif yang menyebabkan pemotongan gaji tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Ekuador Sebut Negaranya sedang Berperang Lawan Geng Narkoba

    Presiden Ekuador Sebut Negaranya sedang Berperang Lawan Geng Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan negaranya sedang ‘berperang’ dengan geng narkoba yang menyandera sipir penjara, di tengah meningkatnya kekerasan yang menyebabkan orang-orang bersenjata mengambil alih siaran langsung TV dan ledakan di beberapa kota. Pihaknya menegaskan tidak akan menyerah.

    Dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), Noboa menyebut 22 geng sebagai organisasi teroris, dan menjadikannya sebagai target militer resmi. Noboa yang menjabat sebagai Presiden pada bulan November 2023 itu berjanji untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya geng penyelundup narkoba yang mengangkut kokain melalui Ekuador.

    “Kami sedang berperang dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Noboa kepada stasiun radio Canela Radio pada hari Rabu.

    Dia memperkirakan sekitar 20.000 anggota geng kriminal aktif di Ekuador.

    Sejumlah jalan di ibu kota Quito dan kota pelabuhan Guayaquil lebih sepi dari biasanya pada hari Rabu. Sejumlah pertokoan bisnis tutup atau bekerja dari jarak jauh, dan sekolah-sekolah tutup.

    Penyanderaan lebih dari 130 penjaga dan staf penjara, yang dimulai pada Senin dini hari, dan kaburnya pemimpin geng Los Choneros Adolfo Macias dari penjara pada akhir pekan mendorong Noboa untuk mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari.

    Dia memperketat keputusan tersebut pada hari Selasa setelah serangkaian ledakan di seluruh negeri dan pengambilalihan stasiun televisi TC oleh orang-orang bersenjata mengenakan balaclava yang mengudara secara langsung.

    “Sekitar 329 orang, sebagian besar anggota geng seperti Los Choneros, Los Lobos dan Los Tiguerones telah ditangkap sejak keadaan darurat dimulai,” kata Komandan Angkatan Bersenjata Jaime Vela pada konferensi pers pada Rabu malam.

    “Tidak ada sandera yang dibunuh,” tambah Vela, menanggapi pertanyaan tentang video mengerikan yang beredar di media sosial yang menunjukkan staf penjara menjadi sasaran kekerasan ekstrem, termasuk ditembak dan digantung.

    Sementara Reuters tidak dapat segera memverifikasi keaslian video tersebut.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 7 Fakta Horor Geng Kriminal Ekuador Usai Bos Narkoba Kabur dari Penjara

    7 Fakta Horor Geng Kriminal Ekuador Usai Bos Narkoba Kabur dari Penjara

    Quito –

    Di Ekuador, gembong narkoba kabur dari penjara. Seisi negara kemudian menjadi mencekam. Korban jiwa berjatuhan. Ini adalah tujuh fakta soal horor di negara Amerika Selatan tersebut.

    Tujuh fakta ini dihimpun detikcom dari pemberitaan hingga Rabu (10/1/2024) pukul 18.30 WIB petang.

    1. Gembong narkoba kabur dari bui

    Dilansir AFP dan AL Arabiya, gembong narkoba yang kabur dari bui adalah Jose Adolfo Macias, berjuluk Fito. Pria itu punya pengaruh besar di jagat peredaran barang bikin mabuk itu. Dia adalah pemimpin geng narkoba paling terkemuka di Ekuador, yakni Los Choneros.

    Fito kabur dari penjara berkeamanan maksimum di Kota Guayaquil, Minggu (7/1/2024) lalu. Tiba-tiba saja, Fito tidak ditemukan polisi yang menginspeksi penjara. Diyakini, Fito sudah kabur beberapa jam sebelum polisi tiba di penjara.

    Juru Bicara Kepresidenan Ekuador, Roberto Izurieta, menyebut Fito nampaknya sudah mendapatkan informasi lebih dini soal inspeksi kepolisian itu. Penjara-penjara lain juga menjadi heboh mendengar kabar kaburnya Fito. Kerusuhan-kerusuhan terjadi.

    Para sipir penjara disandera di beberapa lembaga pemasyarakatan yang dilanda kerusuhan. Namun dilaporkan tidak ada korban luka dalam kerusuhan itu.

    Selanjutnya, negara dalam keadaan darurat, gangster serang TV yang siaran langsung:

    Lihat juga Video: Polisi yang Tangkap Saipul Jamil Kini Dibebastugaskan

    2. Negara umumkan keadaan darurat

    Ekuador mengumumkan status darurat untuk negaranya. Presiden Daniel Noboa, yang menjabat sejak November tahun lalu, mengumumkan mobilisasi tentara selama 60 hari di jalanan dan penjara-penjara Ekuador terhitung sejak Senin (8/1) waktu setempat.

    Mobilitas tentara itu dilakukan saat perburuan besar-besaran sedang dilakukan terhadap gembong narkoba dan gangster bernama Fito itu. Noboa menambahkan bahwa akan ada pemberlakuan jam malam mulai pukul 23.00 waktu setempat hingga pukul 05.00 waktu setempat setiap hari selama keadaan darurat berlangsung.

    “Kita tidak akan bernegosiasi dengan teroris atau beristirahat sampai kita memulihkan perdamaian kepada seluruh warga Ekuador,” tegas Noboa lewat Instagram.

    Presiden Ekuador, Daniel Noboa. The National Electoral Council (CNE)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES Foto: The National Electoral Council (CNE)/Handout via REUTERS

    3. Fito pemimpin geng narkoba

    Biang kerok kerusuhan Ekuador ini adalah Fito yang kabur dari penjara. Sekilas soal Fito, dia adalah pemimpin Los Choneros, gangster narkoba paling terkemuka di negara itu.

    Fito telah menjalani hukuman 34 tahun penjara atas tindak kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba dan pembunuhan sejak tahun 2011. Ini merupakan kedua kalinya dia kabur dari penjara — yang terakhir terjadi tahun 2013 lalu sebelum dia ditangkap kembali usai tiga bulan buron.

    4. Geng narkoba bersenjata serang TV yang sedang siaran

    Tiba-tiba saja geng narkoba bersenjata menggeruduk stasiun televisi TC Television yang sedang siaran. Stasiun televisi itu adalah milik negara.

    “Jangan tembak, tolong jangan tembak,” teriak seorang wanita ketika suara tembakan terdengar sementara para penyerang, yang membawa senapan dan granat, memaksa kru penyiaran TC yang ketakutan hingga terjatuh.

    Polisi kemudian menuju ke lokasi kejadian. Polisi langsung menangani kejadian itu.

    Siaran langsung terus berlanjut tanpa gangguan meskipun lampu di lokasi syuting padam. Sekitar 30 menit setelah orang-orang bersenjata muncul, polisi terlihat masuk.

    This screen grab of live video from the TC Television network shows a masked, armed person standing over journalists during a live broadcast, in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, Jan. 9, 2024. The country has seen a series of attacks after the government imposed a state of emergency in the wake of the apparent escape of a powerful gang leader from prison. (TC Television network via AP) Foto: (TC Television network via AP)

    “Polisi, polisi,” seru seorang pria berseragam.

    “Kami mempunyai rekan yang terluka,” kata seorang pria.

    “Tolong, mereka datang untuk membunuh kami. Tuhan jangan biarkan ini terjadi. Para penjahat sedang on-air,” kata salah satu jurnalis kepada AFP melalui pesan WhatsApp.

    Selanjutnya, korban tewas 10 orang:

    5. Korban tewas 10 orang

    Sedikitnya 10 orang, termasuk dua personel penegak hukum, tewas dalam rentetan tindak kekerasan mengerikan ini. Dari 10 orang, 8 orang di antaranya tewas dalam rentetan serangan di kota Guayaquil. Sebanyak 3 orang lainnya luka-luka di kota itu.

    Dalam pernyataan terpisah via media sosial X, kepolisian setempat menyebut dua personel penegak hukum telah “dibunuh dengan kejam oleh sejumlah penjahat bersenjata” di kota Nobol, yang terletak tak jauh dari Guayaquil.

    6. Kedutaan China tutup dulu

    Kedutaan Besar China di Ekuador mengumumkan akan menghentikan sementara layanan untuk publik saat konflik bersenjata menyelimuti Ekuador. Tidak diketahui secara jelas berapa lama penghentian layanan publik itu akan dilakukan.

    Pengumuman itu disampaikan oleh Kedutaan Besar China dalam pernyataan terbaru yang dirilis via media sosial WeChat pada Rabu (10/1) waktu setempat. Penghentian layanan publik itu juga berlaku di seluruh konsulat China yang ada di wilayah Ekuador.

    7. Ancam eksekusi orang di jalanan, polisi diculik

    Geng Los Choneros mengancam orang-orang setempat. Mereka mengaku tidak segan membunuh orang di jalanan.

    Otoritas Ekuador melaporkan sejumlah ledakan dan beberapa mobil dibakar pada Selasa (9/1) waktu setempat di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Quito. Sedikitnya tujuh personel kepolisian setempat dilaporkan telah diculik.

    Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan tiga polisi yang diculik sedang duduk di tanah dengan pistol diarahkan ke mereka. Salah satu polisi itu kemudian dipaksa membaca pernyataan yang ditujukan untuk Presiden Noboa.

    “Anda menyatakan perang, Anda akan mendapatkan perang,” ucap polisi yang tampak ketakutan itu saat membacakan pesan geng kriminal yang menculiknya.

    Police evacuate staff from the TC television channel station after a group of armed men broke onto their set during a live broadcast, in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, Jan. 9, 2024. The country has seen a series of attacks after the government imposed a state of emergency in the wake of the apparent escape of a powerful gang leader from prison. (AP Photo/Cesar Munoz) Foto: AP/Cesar Munoz

    “Anda mengumumkan keadaan darurat. Kami menetapkan polisi, warga sipil dan tentara sebagai rampasan perang,” demikian pernyataan geng kriminal tersebut.

    Pernyataan itu menambahkan bahwa siapa pun yang ditemui di jalanan Ekuador setelah pukul 23.00 waktu setempat “akan dieksekusi”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini