FotoINET
Kyodo via REUTERS – detikInet
Rabu, 21 Feb 2024 16:32 WIB
Jepang – Badan antariksa Jepang mengumumkan keberhasilan peluncuran roket H3 terbaru. Ini merupakan percobaan kedua setelah upaya peluncuran sebelumnya gagal.
Perusahaan: Reuters
-
Diserang Houthi, Kapal Kargo Inggris Terancam Tenggelam
Sanaa –
Kelompok Houthi mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal kargo Rubymar, yang berbendera Belize dan terdaftar di Inggris, di perairan Teluk Aden. Houthi menyebut serangan itu memicu kerusakan parah pada kapal dan membuat kapal itu terancam tenggelam.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (20/2/2024), juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, dalam pernyataannya menyebut kapal kargo itu berhenti total dan berisiko tenggelam di Teluk Aden. Namun Sarea juga menyatakan bahwa para awak kapal itu selamat.
“Kapal itu terkena serangan serius yang menyebabkannya berhenti total. Akibatnya, kerusakan parah dialami kapal tersebut, kini kapal itu berisiko tenggelam di Teluk Aden,” sebut Sarea dalam pernyataannya.
Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, dalam pernyataan terpisah menyebut kapal kargo berbendera Belize, yang terdaftar di Inggris dan dioperasikan oleh Lebanon itu diserang di Selat Bab al-Mandab, lepas pantai Yaman, pada Minggu (18/2) waktu setempat.
Menurut Ambrey, kapal kargo itu sedang berlayar menuju utara dalam perjalanan dari Khor Fakkan di Uni Emirat Arab, menuju ke Varna, Bulgaria, ketika serangan terjadi.
“Kapal yang bermuatan sebagian itu melambat sebentar dari 10 knot menjadi 6 knot dan menyimpang jalurnya, dan menghubungi Angkatan Laut Djibouti, sebelum kembali ke jalur dan kecepatan sebelumnya,” sebut Ambrey dalam laporannya.
Sementara Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan pihaknya menerima laporan soal insiden di perairan berjalan 35 mil sebelah selatan Al Mukha, sebuah kota di pantai Laut Merah, Yaman, dan bahwa ledakan yang terjadi di dekat kapal itu mengakibatkan kerusakan.
UKMTO melaporkan bahwa awak-awak kapal itu telah meninggalkan sebuah kapal di lepas pantai Yaman setelah terjadi ledakan — yang tampaknya merupakan insiden yang sama dengan yang dilaporkan Ambrey.
“Otoritas militer melaporkan bahwa para awak telah meninggalkan kapal tersebut,” demikian pernyataan yang dirilis UKMTO pada Senin (19/2) waktu setempat.
Disebutkan juga bahwa kapal itu kini sedang berlabuh dan semua awaknya selamat.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza
Washington DC –
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.
Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.
Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.
AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.
Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.
Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.
Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.
Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.
Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.
Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina
Moskow –
Rusia mengundang faksi-faksi Palestina untuk bertemu di Moskow pekan depan. Undangan itu pun disambut baik faksi-faksi di Palestina.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (19/2/2024), Otoritas Palestina menyatakan siap untuk hadir. Otoritas Palestina juga siap terlibat dengan Hamas dalam pertemuan itu.
“Rusia telah mengundang semua faksi Palestina yang akan bertemu pada tanggal 26 bulan ini di Moskow,” ucap Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich.
“Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami,” imbuhnya.
Dia berharap Hamas juga mau hadir. Dia mengatakan Palestina membutuhkan persatuan dari semua faksi. Meski demikian, dia menyebut Hamas perlu memenuhi prasyarat tertentu jika ingin menjadi bagian dari persatuan Palestina.
“Kami siap untuk terlibat. Jika Hamas tidak melakukannya, maka akan lain ceritanya. Kami membutuhkan persatuan Palestina,” ujar Shtayyeh dalam pernyataannya.
Undangan dari Rusia
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan Moskow mengundang Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah yang kini memimpin Otoritas Palestina. Rusia mengajak faksi-faksi di Palestina bertemu di Moskow guna membahas soal perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Kelompok itu mencakup Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza, juga perwakilan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang lebih luas.
“Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina — semua kekuatan politik yang memiliki posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah, Lebanon, dan negara-negara lainnya di kawasan ini,” ucap Bogdanov yang juga menjabat utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dikutip TASS.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Belum ada tanggapan dari Hamas atas undangan Moskow tersebut. Rusia selama bertahun-tahun berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pemain utama di kawasan. Rusia juga semakin kritis terhadap Israel dan pendukung Baratnya di tengah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan Moskow berulang kali mengkritik serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.
Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Lebih dari 28 Ribu Orang
Israel diketahui mendeklarasikan perang terhadap Hamas yang bermarkas di Gaza pada 7 Oktober 2023. Perang dideklarasikan Israel usai Hamas melakukan serangan dadakan pada 7 Oktober di wilayah Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan orang lainnya disandera.
Sejak saat itu, Israel terus membombardir Gaza. Serangan Israel telah menewaskan 28.858 orang sejak 7 Oktober tahun lalu.
Dilansir Anadolu Agency, Minggu (18/2), kantor Media Pemerintah Gaza menyebut 12.660 anak-anak dan 8.570 wanita telah tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza. Otoritas kesehatan Palestina juga menyebut serangan Israel telah melukai 68.677 orang.
Setidaknya, 7.000 orang masih tertimbun reruntuhan atau hilang di Gaza. Pemboman tentara Israel telah menghancurkan total 70.000 rumah dan merusak 290.000 rumah.
340 petugas layanan kesehatan dan 46 petugas pertahanan sipil telah tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sektor layanan kesehatan. Sekitar 130 jurnalis juga tewas akibat serangan Israel di daerah tersebut.
PBB menyatakan perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa
Munich –
Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.
“Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.
“Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”
Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.
Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”
Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.
Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.
“Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”
Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza
Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.
“Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.
Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.
Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.
Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.
Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.
mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)
(nvc/nvc)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Google Bikin Kampanye Lawan Hoax
Jakarta –
Google baru-baru ini meluncurkan kampanye anti hoax di lima negara Uni Eropa. Langkah ini dilakukan jelang Pemilu Parlemen Eropa pada Juni mendatang.
Sebelumnya, Parlemen Eropa memang sudah mengeluarkan aturan mengenai penyebaran informasi hoax secara online yang dapat mempengaruhi pemilih. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Layanan Digital Eropa yang sudah mulai berlaku seperti dilansir detikINET dari Reuters.
Dengan berlakunya aturan tersebut, Eropa membutuhkan platform online dan mesin pencari yang sangat kuat dalam melawan konten hoax yang memiliki risiko terhadap keamanan publik.
Dalam hal ini, Google memiliki unit Jigsaw yang bekerja untuk melakukan filterisasi konten hoax pada platform TikTok dan YouTube di lima negara Uni Eropa yaitu Belgia, Jerman, Italia dan Polandia.
Unit tersebut nantinya bekerja dengan menjalankan iklan animasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Para penonton YouTube dan TikTok di negara terkait nantinya juga diminta untuk mengisi kuesioner tentang pemahaman mereka terhadap hoax.
“Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memiliki debat yang benar-benar terpolarisasi ini. Demokrasi kita dipertaruhkan, dan suhunya terus semakin tinggi,” ungkap Beth Goldberg, kepala penelitian Jigsaw.
Tidak hanya dari pihak Google, unit ini juga memanfaatkan perusahaan lokal di beberapa negara tersebut.
Bulan lalu, European External Action Service mencatat bahwa ada 750 informasi hoax yang disebarkan pihak asing mengenai invasi Rusia ke Ukraina.
Nantinya, kampanye anti hoax Google akan berjalan selama satu bulan ke depan. Google juga akan menerbitkan hasil jangkauan dan tanggapan dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat di Uni Eropa.
(rns/rns)
-
Kondisi Gaza Memburuk, Biden Setop Deportasi Warga Palestina
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani perintah yang melindungi warga Palestina di Amerika Serikat dari deportasi selama 18 bulan ke depan.
Hal ini diumumkan oleh Gedung Putih pada hari Rabu (14/2) waktu setempat, seraya menyinggung tentang memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Dilansir kantor berita Reuters, Kamis (15/2/2024), seorang pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa langkah tersebut memberikan “penundaan pemulangan paksa” terhadap sekitar 6.000 warga Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa setelah “serangan mengerikan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan respons militer Israel, kondisi kemanusiaan di Gaza telah memburuk secara signifikan.”
Sullivan mengatakan langkah Biden tersebut akan memberi warga Palestina di AS “tempat perlindungan sementara.” Siapa pun yang secara sukarela kembali ke wilayah Palestina akan kehilangan perlindungan, tambahnya.
Setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza, Biden menghadapi tekanan untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga Palestina di Gaza dan menyalurkan bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut. Dia juga mendapat kritik dari para pemimpin Arab-Amerika dan Muslim karena tidak menyerukan gencatan senjata permanen dalam konflik tersebut.
Abed Ayoub, direktur eksekutif Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sangat dibutuhkan” tindakan yang melindungi warga Palestina di AS.
“Kami melihat situasi di Gaza dan Palestina belum membaik, dan ini merupakan hal yang disambut baik, dan kami senang melihat hal ini diterapkan,” kata Ayoub.
Para pejabat kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 28.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, ketika kelompok Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang saat menyerang Israel selatan, menurut penghitungan Israel.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera
Jakarta –
Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.
Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.
Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.
Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).
Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.
Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.
Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.
Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”
Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.
Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.
Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.
Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.
Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.
Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka
Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.
Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.
Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.
Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.
Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.
Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Biden Resmi Gabung TikTok, Temui Pemilih Muda
Jakarta –
Pada hari Minggu (11/02), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi bergabung dengan aplikasi video pendek TikTok, membahas “Super Bowl NFL” untuk meluncurkan akun barunya yang diperuntukkan menjangkau pemilih muda menjelang pilpres pada bulan November mendatang.
Peluncuran kampanye kembali Pilpres AS Biden di TikTok itu menjadi penting, karena aplikasi milik raksasa teknologi Cina, ByteDance, sendiri masih dalam peninjauan pemerintah AS imbas potensi masalah keamanan nasional.
Polemik aplikasi Tiktok di AS
Beberapa anggota parlemen AS telah lama menyerukan agar aplikasi TikTok ini tidak digunakan, karena adanya kekhawatiran bahwa pemerintah Cina dapat mengakses data pengguna atau mempengaruhi apa yang dilihat orang-orang dalam aplikasi tersebut.
Tahun lalu, pemerintahan Biden justru meminta badan-badan pemerintahan untuk menghapus TikTok dari ponsel dan perangkat milik pemerintah. Meski TikTok telah bersikukuh bahwa pihaknya tidak akan membagikan data pengguna AS kepada pemerintah Cina dan telah mengambil langkah substansial untuk melindungi privasi para penggunanya.
Penasihat kampanye Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa timnya bersikukuh akan “terus bertemu dengan para pemilih di mana pun mereka berada,” termasuk di aplikasi media sosial lain seperti platform Meta Instagram, hingga aplikasi milik mantan Presiden AS Donald Trump, Truth Social.
Menurut salah seorang tim kampanye, pihaknya telah melakukan “tindakan pencegahan keamanan terbaik” untuk seluruh perangkatnya, dan keberadaan akun di TikTok itu merupakan hal yang terpisah dari peninjauan isu keamanan yang sedang berlangsung.
Sementara calon terdepan dari Partai republik, Trump, bahkan tidak memiliki akun resminya di TikTok.
Baru bergabung, video Biden viral
Dalam sebuah tanya-jawab singkat, Presiden AS yang masih menjabat itu diminta untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Biden ditanya apakah dia “secara licik merencanakan kecurangan musim ini agar Chiefs memenangkan Super Bowl” atau “Chiefs memang tim sepak bola Amerika terbaik”.
“Saya akan mendapat masalah jika saya mengatakannya,” jawab Biden dengan candaan. Sejak Minggu (11/02) malam, akun baru itu kini telah mendapat lebih dari 30.500 pengikut, dengan video viral Biden itu sukses ditonton 2,9 juta kali.
kp/hp (Reuters)
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Qatar Bebaskan 8 Eks Personel Angkatan Laut India, Sempat Divonis Mati
New Delhi –
Otoritas Qatar membebaskan delapan mantan personel Angkatan Laut India yang divonis mati atas tuduhan menjadi mata-mata Israel. Pembebasan itu dilakukan setelah Doha membatalkan vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Qatar terhadap delapan mantan tentara India tersebut akhir tahun lalu.
Seperti dilansir Reuters, Senin (12/2/2024), sejumlah sumber menyebut delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu didakwa menjadi mata-mata Israel oleh Qatar. Otoritas India dan Qatar tidak mengonfirmasi soal tuduhan tersebut, namun mereka dijatuhi hukuman mati pada Oktober tahun lalu.
Pada Desember tahun lalu, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap mereka dibatalkan oleh pengadilan Doha.
Kasus ini sempat memicu ketegangan dalam hubungan diplomatik Qatar dan India, terutama setelah delapan personel Angkatan Lautnya itu ditangkap pada Agustus 2022 lalu. Doha merupakan pemasok gas alam penting untuk New Delhi, yang merupakan salah satu importir energi terbesar dunia.
Disebutkan bahwa delapan personel Angkatan Laut India itu sedang mengerjakan proyek kapal selam dengan sebuah perusahaan swasta untuk pemerintah Qatar saat penangkapan terjadi.
Usai penangkapan itu, otoritas India melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan Qatar sebelum akhirnya Doha membatalkan vonis mati terhadap delapan personel Angkatan Laut tersebut pada akhir tahun lalu.
Pada Senin (12/2) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri India melaporkan bahwa Qatar telah membebaskan delapan mantan tentara Angkatan Laut itu. Pembebasan ini terjadi 18 bulan setelah penangkapan mereka oleh Doha.
Saksikan juga ‘Saat Respons Proposal Qatar-Mesir, Hamas Usul Gencatan Senjata 135 Hari’:
Kementerian Luar Negeri India memuji Emir Qatar atas keputusan pembebasan tersebut.
“Kami mengapresiasi keputusan Emir Negara Qatar yang memungkinkan pembebasan dan pemulangan para warga negara kami ini,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri India.
Otoritas New Delhi melaporkan tujuh orang di antaranya telah pulang ke India. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal satu orang lainnya yang juga dibebaskan oleh Qatar.
Beberapa dari mereka menuturkan kepada kantor berita ANI setibanya di New Delhi bahwa “intervensi pribadi” Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang telah membantu pembebasan mereka. Mereka melontarkan pujian untuk Modi.
“Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa intervensi pribadinya dan ekuasinya dengan Qatar,” tutur salah satu pria yang dibebaskan oleh Doha tersebut. Kantor berita ANI tidak menyebut nama pria tersebut.
Pengumuman soal pembebasan delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu disampaikan beberapa hari setelah perusahaan-perusahaan Qatar dan India menekan kesepakatan tunggal terbesar mereka untuk pasokan gas alam cair.
Pada Desember lalu, Modi bertemu langsung dengan Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Keduanya dilaporkan membahas soal “kesejahteraan komunitas India di Qatar”.
Diketahui bahwa lebih dari 800.000 warga negara India tinggal dan bekerja di wilayah Qatar.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini